Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.162
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
suryati
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1   2 
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rumah Kos Akibat PenyewaMengulangsewakan Kepada Pihak Ketiga dalam PerspektifHukum Positif Indonesia suryati; Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7zttxd62

Abstract

The rental agreement for the boarding house is a specialist in the rentalagreement, which is regulated in Article 1548 of the Civil Code. Theemergence of a boarding house rental agreement is based on the principleof freedom of contract which is regulated in Article 1338 paragraph 1 ofthe Civil Code. The rental agreement for renting a boarding house madeorally is indeed considered legally valid, because the Civil Code does notexplicitly specify the form of the rental agreement made by the parties. Thething that needs to be understood from an oral agreement is that it usuallyhas risks in the future. Even though the owner of the boarding house andthe prospective tenant have agreed not to return the rental of theboarding house to a third party, in reality there is still a transfer to a thirdparty. The purpose of this research is to find out the legal protection forthe owner of the boarding house due to the tenant repeating the rental ofthe boarding house to a third party. To achieve this goal, the writer uses asociological juridical approach; The research specification is descriptive.The data used in this study include primary data and secondary data.Primary data were obtained by free, guided interviews with owners andtenants. Secondary data in the form of the Civil Code; books by experts,research papers, scientific journals, internet, legal dictionaries. Thepresentation of data in the form of descriptions is arranged systematically.The data were analyzed qualitatively. Conclusion: Legal protection forboarding house owners due to tenants repeating boarding houses to thirdparties without asking permission and knowledge of the boarding houseowners, is to be able to cancel the rental agreement and claimcompensation based on Article 1559 of the Civil Code
Penafsiran Konsep Nusyuz (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purbalingga) suryati; Doni Adi Supriyo; Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.b39n8z19

Abstract

Untuk       mengetahui penafsiran     hakim     Pengadilan      Agama Purbalingga   terhadap  ketentuan   berbakti  lahir dan batin  kepada  suami  di dalam  batas-batas yang  dibenarkan   oleh  Hukum  Islam  .Metode pendekatan    yang   digunakan   adalah   yuridis normatif..  Data yang diperoleh  akan dianalisis secara  normatif  kualitatif   Kesimpulan:    basil penelitian      ini   menunjukan     bahwa    dalam praktek  penyelesaian   perkara  perkawinan   di Pengadilan    Agama   tidak   selalu   sikap   dan tindakan    seorang      isteri         yang     tidak melaksanakan   kewajibannya   berupa  berbakti lahir dan bathin kepada suaminya dalam batas- batas   yang   dibenarkan    agama   dinyatakan sebagai   nusyuz.   Dalam  menginterpretasikan ketentuan    KHI   tentang   berbakti   lahir   dan bathin   dalam   batas-batas    yang   dibenarkan agama  dari  seorang  isteri   kepada  suaminya, ternyata    para    hakim    Pengadilan     Agama banyak    berbeda    pandangan.        Adanya perbedaan   interpretasi   tersebut,   mengakibat- kan   adanya   perbedaaan   dalam   menentukan
Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas HukumUniversitas Wijayakusuma Purwokerto dengan BiroPerjalanan Wisata CV Putra Wisata suryati; Aris Priyadi; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.0sqseh04

Abstract

Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2009, wisata: kegiatanperjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yangdikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalanan wisatadarat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidak dikenaldalam Buku III KUHPerdata maupun KUHD.Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui tanggungjawab hukum CV Putra Wisata sebagai biroperjalanan wisata ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antara asasasas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.Kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan beberapa bentuk tanggungjawabisata sebagai Biro Perjalanan Wisata ketika terjadi wanprestasiyaitu: tetap menyelenggarakan perjalanan wisata tanpa atau dibebaniganti rugi serta pembatalan perjanjian tanpa atau dengan dibebani gantirugi.
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia MelaluiKredit Angsuran Sistem Fidusia suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.e1s3jk19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindunganhukum pemegang Jaminan Fidusia (PT Pegadaian Persero Purwokerto)melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Untuk mencapai tujuantersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridisnormatif. Data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer.Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literaturdan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.Data primer sebagai data pendukung berupa keterangan dari pejabatyang berwenang. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaanmaupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan:Perlindungan hukum PT Pegadaian (Persero) Purwokerto selakupemegang Jaminan Fidusia melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia(Kreasi) selain dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat 3, Pasal 20, Pasal 29 Pasal35, dan Pasal 36), juga diatur di dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasiseperti mengatur tentang denda, sanksi, dan eksekusi Jaminan Fidusiamelalui Kreasi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.
Konstruksi Hukum Terhadap Perjanjian Paket Wisata di BiroPerjalanan Wisata PT Bintang Wisata Tour suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.k92bqn82

Abstract

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2009, wisata ialahkegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompokorang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisatayang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalananwisata darat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidakdikenal dalam Buku III KUHPerdata maupun KUHD.Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui konstruksi hukum dari hubungan yangdiadakan oleh PT Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan wisatadengan penumpang pengguna jasa wisata. Metode penelitian inimenggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antaraasas-asas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.Kesimpulan bahwa konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan olehPT Bintang Wisata Tour dengan penumpang termasuk dalam perjanjianuntuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian paket wisata dimanaPT Bintang Wisata Tour mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa ataupekerjaan pengangkutan, akomodasi makan/minum, hotel, danmenikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata,dan penumpang untuk membayar biaya wisata/tour.
Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau DariUndang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto) suryati; Mohamad Solichin; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8rjtr475

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktekperjanjian jual beli makanan tanpa label harga di Angkringan Gor SatriaPurwokerto menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metodependekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitianbersifat deskriptif. Metode Pengumpulan Data: data primer ialah melaluiobservasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalahsecara dokumentatif. Data yang diperoleh baik dari penelitiankepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara deskriptifkualitatif. Kesimpulan: praktek jual beli makanan di Angkringan GORSatria Purwokerto dilakukan dengan cara pembeli datang keAngkringan GOR Satria Purwokerto. Pembeli langsung mengambilsendiri menu yang dihidangkan. Dalam pertemuan antara penjual danpembeli, terjadi proses jual beli makanan dimana harga makanantersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Sedangkanpihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya denganmemperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Kemudian pembelimenyerahkan uang kepada petugas kasir. Dalam hal ini tidak terjadiadanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembelikarena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesaimakan. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian jual beli dimana jumlahharganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebabbisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
Komparasi Pegadaian Syariah Dengan PegadaianKonvensional Berdasarkan Hukum Indonesia suryati; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution; Wiwin Mochtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.9dvxff43

Abstract

PT. Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan miliki negarayang bergerak dibidang gadai, telah melahirkan berbagai terobosandalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untukmenjawab kebutuhan tersebut, PT. Pegadaian (Persero) melahirkananak perusahan baru yang bernama pegadaian syariah sebagai alternatifbagi umat Islam yang ingin membebaskan diridari praktik riba dan bungayang ada pada pegadaian konvensional. Perbedaan gadai gadai syariahdan konvensional, yaitu ditinjau dari dasar hukumnya dimana gadaisyariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, ijma, dan Fatwa MUI, sedangkangadai konvensioal menurut KUHPerdata, akad gadai konvensional hanya1 sedangkan pada rahn 2 akad, penetapan hari pada gadai konvensionalditentukan per 15 hari sedangkan pada rahn (syariah) ditentukan jangkawaktu per 10 hari pada gadai konvensional hingga 3 bulan sedangkanpada rahn berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengambilanuang hasil lelang gadai, jika dalam waktu satu tahun tidak diambil sisauangnya maka menjadi milik pegadaian, sedangkan dalam rahn jika sisauang dari pegadaian hasil lelang tidak diambil maka akan diserahkankepada Badan Amil Zakat.
Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara ElektronikBerdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor 9 Tahun 2013 suryati; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.js1c5b69

Abstract

Makalah ini berjudul Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara ElektronikBerdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun2013. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui proses pendaftaran jaminanfidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Datayang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Datadianalisa secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaanpendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai denganPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Prosespendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris yangbiasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait, dalam prosespendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kadang data tidak lengkap yangdiberikan oleh pihak bank juga sering terjadi gangguan server pada sistemAdministrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem mobile banking dari pihak bank yangmengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembuatan akta jaminan fidusia sehinggasecara otomatis menghambat proses pendaftaran fidusia secara elektronik
Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam PerspektifKitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi HukumIslam suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8mry6108

Abstract

Wasiat merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yangkeberadaanya diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Wasiat yangdibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapatdipertanggungjawabkan, oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnyadibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun kita mengetahuibahwa dalam Kompilasi HukumIslam wasiat dapat dilakukan baik secaralisan maupun tulisan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuiakibat hukum wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan bahwawasiat tanpa akta notaris dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam(KHI) tidak ada kewajiban mengikut sertakan notaris dalam pembuatanwasiat, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)diwajibkan mengikut sertakan notaris. Akibat hukum wasiat tanpaadanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatandari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurangkuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPerdatabahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agartidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupunpenerima wasiat.
Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui AktaPerjanjian Kawin suryati; Arif Awaludin; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.hg01yq02

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindunganhukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian inidilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkanUndang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnyaberlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikiandimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenaipengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuatperjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metodependekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studykepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikanperlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suamiisteri. 
Co-Authors Arif Awaludin Aris Priyad Aris Priyadi Bing Waluyo Doni Adi Supriyo Ferryani Krisnawati Mahardina Pradnya Paramita Mohamad Solichin Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution Prosawita Ririh Kusumasari Teguh Anindito Wiwin Mochtar Wiyono