Articles
<![CDATA[Pelayanan Administrasi Kependudukan Pembuatan AktaKelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Banyumas (Studi Terhadap Pelaksanaan PeraturanDaerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang AdministrasiKependudukan Di Kabupaten Banyumas) ]]>
<![CDATA[Endah Nur Ratri]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Agoes Djatmiko]]>;
<![CDATA[Haris Kusumawardana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.3sz41790
<![CDATA[This study aims to find out how the implementation of population administrationservices for making birth certificates at the Department of Population and CivilRegistration of Banyumas Regency and to find out how the obstacles or obstaclesfaced and the efforts made by the Office of Population and Civil Registration ofBanyumas Regency, it can be concluded that the implementation of servicespopulation administration making birth certificates at the Department ofPopulation and Civil Registration of Banyumas Regency in accordance withRegional Regulation Number 18 of 2015 concerning Population Administrationin Banyumas Regency where the service has fulfilled the quality of service well allaspects in the service are based on applicable regulations and have standardprocedures in carrying out properly according to applicable regulations.However, the implementation of the service has not been optimal, there are stillobstacles in its implementation, there are several obstacles and problems thatmust be improved, such as the ability of employees to update the system andHuman Resources for the Department of Population and Civil Registration ofBanyumas Regency.]]>
<![CDATA[MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA YANG DEMOKRATIS ]]>
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.dysev782
<![CDATA[Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK)yang diakui keabsahannya setelah perubahanUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahum 1945, merupakan salah satuinstitusi kekuasaan kehakiman yang menarikuntuk dikaji dalam sistem tatanegaraanIndonesia menurut UUD 1945. Menariknya,karena MK berfungsi untuk menegakkankonstitusi dalam upaya mewujudkan negarahukum Indonesia yang demokratis. Fungsi initidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (rechtsidee)yang termuat dalam Pembukaan UUD1945, yaitu cita membangun dan mewujudkansuatu tatanan masyarakat dan pemerintahanyang demokratis berdasarkan atas hukum, sertamewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.Sebagaimana telah menjadi kesepakatanbersama oleh para founding fathers sebagai thegoals of state (Muchsan, 2004:h.156).Cita hukum itu sendiri menurut Saleh(1995:h.15) adalah bagai penentu arahkehidupan rakyat yang teratur. Cita hukumbangsa dan negara Indonesia tersebut tidakterpisah dengan Undang-Undang Dasar, untukmembangun negara yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur.Pemikiran yang terkandung dalamUndang-Undang Dasar adalah merupakanpancaran dari sila-sila Pancasila (Alinea IVPembukaan UUD 1945), yang membentukcita-cita hukum (rechts idee) yang menguasaihukum dasar dalam bentuk peraturan hukumyang bersifat tertulis dan merupakan peraturanhukum yang mempunyai kedudukan tertinggidi dalam negara yang disebut sebagai hukumdasar.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja,Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Laely Priatna]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.0gbcwq68
<![CDATA[Perkembangan pembangunan di kota Purwokerto dalam jumlahpenduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggimengakibatkan bertambahnya volume sampah. Untuk mengatasipermasalahan sampah disetiap daerah wajib memiliki TempatPembuangan Akhir (TPA) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UndangUndang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. PemerintahKabupaten Banyumas memiliki TPA Gunung Tugel sebagai tempatpembuangan akhir yang terletak di Desa Kedungrandu dengan luas lahan± 5 Ha. Namun TPA tersebut ditutup pada tahun 2016 disebabkan karenakurang maksimalnya pengelolaan sampah dengan metode open dumping,terbatasnya lahan, dan kurangnya sarana dan prasarana, sehinggaberdampak terhadap pencemaran udara, timbulnya gas methane yangmenimbulkan bau busuk, berjangkitnya penyakit, dan tercemarnya airtanah oleh air lindi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalahyuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer melaluiobservasi dan wawancara kepada narasumber dan responden sebagaidata utama, data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan bahanhukum, metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk melakukananalisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan timbulansampah dari dampak negatif pengelolaan sampah dengan metode opendumping.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas BatasNegara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 2019) ]]>
<![CDATA[Bagas Ramadhan Putra]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.jse06d91
<![CDATA[Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia telah lamamelintasi perbatasan di Asia Tenggara. Masalah kabut asap masih tetapmenjadi agenda penting di ASEAN hingga sekarang. Kebakaran hutanmenyebabkan polusi dan berdampak pada wilayah negara lain sepertiMalaysia dan Singapura. ASEAN Agreement on Transboubdary HazePollution (AATHP) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kerja samadi tingkat regional dan sub-regional untuk mengatasi kebakaran hutan dikawasan ASEAN. Oleh karena itu, tanggung jawab negara adalah masalahpenting untuk dibahas di tingkat global. Metode penelitian adalah yuridisnormatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utamadan data primer sebagai data pendukung, deskriptif kualitatif digunakanuntuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawabmasalah tanggung jawab Indonesia atas polusi.]]>
<![CDATA[Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan TataRuang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda DiKabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Ninik Hartariningsih]]>;
<![CDATA[Esti Ningrum]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.ff9fx331
<![CDATA[Banyaknya kasus/sengketa dibidang pertanahan, yang salahsatunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah inidapat dikarenakan etikat tidak baik maupun etikat baik. Hal inidikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat denganmanusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Olehkarenanya Undang- Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untukmendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminanhaknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan olehpemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudiandikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun,kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik.Hal inidibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasaitanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanahtersebut ditelntarkan selama lebih Dri 20 tahun, maka haknya hapus tanahdikuasai oleh Negara.]]>
<![CDATA[Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desamenurut UU No 6 tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Esti Ningrum]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.ztksks34
<![CDATA[Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturankembali, hal ini dapat kit abaca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakathukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangungi”.Hal tersebutnyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungidah dihormati serta diakui keberadaannya,oleh undang-undang. Desamerupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalammengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakatOleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlahkalau di dalam pemerintahannya di bentuklah Kelembagan PemerintahanDesa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan danjuga mempunyai fangsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaituPemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan PermusyawaratanDesa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LembagaAdat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.Penyelanggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desadan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atauDesa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannyaadalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala DesaAdat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakankepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa KepalaDesa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala PemerintahDesa dan atau Desa Adat.]]>
<![CDATA[Permasalahan Hukum Limbah Cair Industri di Indonesia ]]>
<![CDATA[Haris kusumawardana]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Agoes Djatmiko]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.xvcg0p07
<![CDATA[Permasalahan lingkungan hidup akan terus munculsecara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumitidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dankeseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia,permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkanmenggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri,walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritasdalam pembangunan. Kesan pelik semakin jelas bisa dilihatapabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsipara pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungnhidup, baik hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, pengusahamaupun masyarakat umum. Metodeologi pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife,yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivtis.]]>
<![CDATA[Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran LimbahIndustri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga) ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Haris Kusumawardana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.jgs1xt87
<![CDATA[Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannyaorganisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIehkegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yangditetapkan”. Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT.Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insidensaIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehinggamenyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dantidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukumterhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan,kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan danPerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnyadisebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI,membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif,perdata dan pidana. ]]>
<![CDATA[Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan ArahKebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aniek Periani]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Iskatrinah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.60mg3371
<![CDATA[k. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untukmeningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala dirimanusia. Pendidikan juga dapatmenunjang kemajuanbangsa melaluiperantara para pemuda generasi penerus bangsa. PemerintahIndonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakanNegara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politikhukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuanuntuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembanganpendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalampenelitian iniyaitu metode deskriptif analisis metode penelitiandengancara mengumpulkan data-data sesuaidengan yang sebenarnyakemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untukdapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.]]>
<![CDATA[Pemeriksaan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris DaerahKabupaten Banyumas Periode Tahun 2022–2025 ]]>
<![CDATA[Hestin Tri Yulianti]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Haris kusumawardana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.tm5q0e82
<![CDATA[Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalamkehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadapperbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan perandan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notarissangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehinggadapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian olehmasyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasanterhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis PengawasDaerah Kabupaten Banyumas Periode tahun 2022-2025 dan kendalayang dihadapi dalam pemeriksaan tersebut. Metode penelitianmenggunakan yuridis normatif dengan metode analisis data berupaanalisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkanbahwa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notarisdilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaanyaMenteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), berdasarkan UUNo 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentangJabatan Notaris. Dalam hal ini, MPD merupakan ujung tombak dari MPNdalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadapNotaris. ]]>
