Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Indonesian Law (JIL) Jurnal Penelitian Serambi Hukum Law and Economics Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam Tadibiya; Jurnal Agama dan Pendidikan Islam Jurnal Bakti Humaniora Ngudi Waluyo Empowerment : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Cendekia Ilmiah
Latif, Muhamad
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Reformasi Hukum Jabatan Menteri Sebagai Instrumen Revitalisasi Kabinet Profesional Muhamad Latif; Tusi Wirahayu Pertiwi; Dwi Wisnu Kurniawan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1583

Abstract

Abstract The modern era demands adaptive and professional governance in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16, and to align with the Asta Cita vision and the National Research Master Plan (RIRN). However, as a background to the issue, the current situation indicates that executive governance still faces accountability challenges, as evidenced by the KPK’s 2023 data on ministerial corruption, the low Government Effectiveness Index (WGI) in 2022 at minus 0.09, and the low perception of cabinet professionalism according to the 2022 National Administrative Agency survey. Building on these issues, this study aims to analyse the urgency of legal reform regarding ministerial positions as a strategic instrument to revitalise a professional cabinet, focusing on legality, competence, and independence from conflicts of interest. The research method employed is descriptive-analytical qualitative research through literature review and document analysis sourced from legislation, scientific publications, and official government reports. The research findings indicate that the existing legal framework still contains regulatory loopholes in the selection and oversight systems, making it vulnerable to triggering maladministration and detrimental political intervention. Therefore, a conceptual model for legal reform is required that establishes the appointment of ministers based on standardised and accountable competency criteria. In conclusion, legal reform regarding ministerial appointments is a crucial instrument in revitalising a professional cabinet, as strengthening the regulations governing the appointment and dismissal of ministers will result in a competent and clean executive branch capable of strengthening state institutions that are oriented towards the public interest.
HEGEMONI TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN MENANTANG BATAS KONSTITUSIONAL BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI ( SMAN) 2 UNGARAN Muhamad Latif; Kustiyono
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v6i1.5210

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena hegemoni teknologi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran yang berpotensi mengikis kedaulatan diri dan hak-hak konstitusional siswa di tengah masifnya digitalisasi pendidikan. Penggunaan platform digital dan algoritma personalisasi sering kali dilakukan tanpa pemahaman mendalam mengenai perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi, sehingga menciptakan kerentanan hukum bagi siswa. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi teknologi pendidikan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional melalui pemberdayaan civitas akademika. Metode pelaksanaan dimulai dengan analisis kebutuhan awal melalui wawancara mendalam, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi partisipatif untuk mengukur tingkat kesadaran hak digital siswa. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan tantangan konstitusional yang dihadapi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya pola kerentanan hak siswa yang kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan rekomendasi kebijakan praktis. Simpulan dari pengabdian ini adalah dihasilkannya panduan strategis yang dipresentasikan melalui lokakarya untuk memastikan inovasi teknologi di sekolah tetap menjamin kedaulatan, keamanan, dan keadilan bagi siswa sesuai amanat konstitusi.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF NON-PUNITIVE DALAM MENANGANI AKSI KREAK DI KOMUNITAS SEKOLAH Muhamad Latif; Dwi Wisnu Kurniawan; Tusi Wirahayu Pertiwi; Endang Kusuma Astuti
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v6i1.5293

Abstract

Menelaah latar belakang masalah yang ada, dinamika konflik di lingkungan sekolah berupa kenakalan remaja atau aksi kreak selama ini didominasi oleh pendekatan hukuman yang kaku, seperti skorsing dan pengembalian siswa kepada orang tua. Pendekatan ini gagal menyelesaikan akar masalah di Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila Salatiga, yang mencatat tiga belas kasus kenakalan dalam setahun terakhir akibat keterbatasan metode intervensi guru bimbingan konseling. Berkaca pada kondisi tersebut, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan keadilan restoratif sebagai alternatif nonpenghukuman yang humanis, dialogis, dan edukatif. Sementara itu, metode pelaksanaan program non-ekonomi produktif ini dirancang sistematis selama lima bulan melalui tahapan analisis kebutuhan, penyusunan modul, lokakarya filosofi, pelatihan mediasi bagi guru, sosialisasi siswa, serta uji coba prosedur formal bersama mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui komitmen kerja sama yang kuat, hasil pengabdian ini sukses mewujudkan luaran utama berupa artikel publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta atas video edukatif penanganan konflik berbasis keadilan restoratif, di samping draf dokumen prosedur penanganan yang disahkan sekolah. Sebagai simpulan akhir dari program ini, penerapan keadilan restoratif terbukti berjalan efektif dan mampu menggeser kultur hukuman menjadi pembinaan yang merangkul, sekaligus menyediakan instrumen edukasi yang legal serta siap ditiru oleh institusi pendidikan lainnya.
Co-Authors Absori Absori Ar Rahiim Innash Dwi Wisnu Kurniawan Endang Kusuma Astuti Endang Kusuma Astuti Hani Irhamdessetya Ibnu Rosid Khaerunnizar, Khaerunnizar Kurniawan, Dwi Wisnu Kustiyono Nuraeni, Fia Pratama, Faiz Afri Priftadi, Muhammad Ahnaf Rangga Rudy Indrawan Sulistyarini, Dyah Ayu Tusi Wirahayu Pertiwi Yuan Monica Aurelita Yuliawan, Indra Yuliawan, Indra Yuliawan