Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Dimensi Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Indonesian Journal of Peace and Security Studies Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Mubdi, Umar
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI GESEK TUNAI DALAM LAYANAN BUY NOW PAY LATER (BNPL): STUDI KASUS SHOPEE PAY LATER Pramesti, Adelia Widya; Mubdi, Umar
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 3 (2025): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i3.8779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyalahgunaan transaksi gesek tunai (gestun) pada layanan Buy Now Pay Later (BNPL) Shopee Pay Later ditinjau dari regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengkaji kepastian hukum pelindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyedia jasa gestun, pengguna, korban, serta ahli hukum pelindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gestun melanggar Syarat dan Ketentuan Shopee Pay Later, Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021, dan prinsip pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya paradoks hukum di mana keterlibatan sadar konsumen dalam transaksi terlarang ini mengakibatkan hilangnya hak pelindungan konsumen karena tidak terpenuhinya unsur itikad baik sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen (UUPK). Ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku gestun e-commerce menciptakan ketidakpastian hukum yang memerlukan intervensi regulator.
Co-Authors Albert Sudirman Arief Sempurno Erma Nuzulia Syifa Fadilla, Aisha Nurul Faiz Rahman, Faiz Gupito, Ibaq Suryo Herliana Herliana Humam Balya Humam Balya Istighfaro Anjaz Azizi Pramesti, Adelia Widya Ruhpinesthi, Garuda Era Sempurno, Arief Suyudi Khomarudin Syifa, Erma Nuzulia Trikusrahayu, Martina Wafi, Mochamad Adli Yance Arizona Zainal Arifin Mochtar