<![CDATA[Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemberatan pidana, khususnya dalam membangun pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan dengan pengaturan residivisme serta pemberatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan residivisme dalam KUHP lama melalui Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 memiliki karakter terbatas karena pemberatan dikaitkan dengan kelompok tindak pidana tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam penerapan dan membutuhkan identifikasi riwayat kriminal pelaku secara tepat. KUHP Nasional melalui Pasal 23 memberikan pengaturan yang lebih terstruktur mengenai pengulangan tindak pidana berdasarkan tenggang waktu dan karakteristik tindak pidana, sedangkan Pasal 58 huruf c menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai faktor yang memperberat pidana dan Pasal 59 mengatur batas pemberatan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Reformulasi tersebut memperlihatkan upaya memperjelas hubungan antara pengulangan tindak pidana dan pemberatan pidana. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan proporsionalitas, kepastian hukum, tujuan pemidanaan, pembinaan, pencegahan pengulangan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, reformulasi residivisme perlu diarahkan pada konstruksi yang konsisten dan terukur agar pemberatan pidana tidak hanya berorientasi pada penambahan berat sanksi, tetapi juga mendukung pencegahan residivisme. Pengaturan yang demikian diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih pasti bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pemberatan terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has brought important changes in the Indonesian penal system, including regulations regarding the repetition of criminal acts as the basis for criminal charges. This study aims to analyze the reformulation of recidivism regulations in the National Criminal Code as the basis for criminal charges, especially in building clearer, systematic, and more legal certainty regulations. This research uses a prescriptive normative legal research method by examining laws and regulations and legal materials relevant to the regulation of recidivism and criminal charges. The results of the study show that the regulation of recidivism in the old Criminal Code through Article 486, Article 487, and Article 488 has a limited character because the charges are associated with certain groups of criminal acts. This condition creates complexity in implementation and requires proper identification of the criminal history of the perpetrator. The National Criminal Code through Article 23 provides a more structured regulation regarding the repetition of criminal acts based on the grace period and characteristics of the criminal act, while Article 58 letter c places the repetition of criminal acts as a factor that aggravates the crime and Article 59 regulates the limit of the aggravation of a maximum of one-third of the maximum criminal threat. The reformulation shows an effort to clarify the relationship between the repetition of a criminal act and the aggravation of a criminal offense. However, its application still needs to pay attention to proportionality, legal certainty, the purpose of criminalization, coaching, prevention of repetition, and social reintegration. Thus, the reformulation of recidivism needs to be directed at a consistent and measurable construction so that criminal repetition is not only oriented towards increasing the severity of sanctions, but also supports the prevention of recidivism. Such an arrangement is expected to be able to provide a more definite guideline for judges and law enforcement officials in applying the burden to perpetrators who repeat criminal acts.]]>
