Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Istishna’ di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya Munawaroh; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.472 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.170

Abstract

Abstract. Alfarez Housing is one of Sharia housings in Tasikmalaya, in the transaction using an istishna contract. The istishna’ contract has been regulated in the Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000. However, in the transaction there are still several points that have not been implemented from the Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning the istishna’ contract. The purpose of this study is to find out how the Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 reviews the istishna' contract in Alfarez Syariah Housing. This research uses qualitative research methods with a case study research approach. The types of research data are field data, research data sources are primary data sources and secondary data sources, data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Then analyzed using descriptive analysis method. The results of this study conclude that in practice the istishna' contract that occurs in the Alfarez Tasikmalaya Syariah Housing there are still points that have not been implemented from the Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 regarding the istishna' contract, namely at the point of time and place of delivery of goods. must be determined by agreement. In practice, the time of delivery of goods is not in accordance with the agreement, there is a delay in the handover of keys/houses with the buyer and at the point the buyer (mustashni') is not allowed to sell goods before receiving them, but at Alfarez Syariah Housing it is allowed to sell the ordered house before the construction process is complete. Abstrak.Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya adalah salah satu perumahan yang ada di Tasikmalaya, dalam transaksinya menggunakan akad istishna’. Akad istishna’ telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Tetapi dalam transaksinya masih ada beberapa point yang belum terimplementasikan dari Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad istishna’. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad istishna’ di Perumahan Syariah Alfarez. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Jenis data penelitiannya yaitu data lapangan, sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam prakteknya akad istishna’ yang terjadi di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya masih ada point-point yang belum terimplementasikan dari Fatwa DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad istishna’ yaitu pada point waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam pelaksanaannya waktu penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan, terjadinya keterlambatan dalam serah terima kunci/rumah dengan pembeli dan dalam point pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya tetapi di Perumahan Syariah Alfarez diperbolehkan menjual rumah yang dipesan sebelum proses pembangunan selesai
Tinjauan Akad Rahn terhadap Marhun Berupa Arisan pada Praktik Gadai di Desa Buanamekar Wulan; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.735 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2496

Abstract

Abstract. Pawn is an agreement to deliver goods as collateral for debt. Pawn guarantees in the form of goods that are in accordance with the pillars and conditions in the rahn contract. However, in reality the practice of pawning carried out in Buanamekar Village, the guarantee used is in the form of arisan, not goods. This study aims to determine the practice of pawning with a marhun in the form of arisan and a review of the rahn contract on the practice of pawning with a marhun in the form of arisan in the village of Buanamekar. The research method used in this study is qualitative with an empirical juridical approach. The research data were obtained through observation, quota sampling, literature study interviews and documentation. Then analyzed based on Rahn’s contract theory The results showed that first, the practice of pawning carried out in Buanamekar Village was motivated by rahin who needed money to meet daily needs, so rahin went to murtahin to borrow money by making the arisan as marhun. Second, This practice is categorized as a false pawning practice because it does not meet one of the requirements in the rahn regarding marhun. The practice of pawning with marhun in the form of arisan is not allowed because the practice is not in accordance with the views of the majority of scholars that what should become marhun in rahn is goods. Abstrak. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan utang. Jaminan gadai berupa barang yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad rahn. Namun, pada kenyataannya praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar jaminan yang digunakan berupa arisan bukan barang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai dengan marhun berupa arisan dan tinjauan akad rahn terhadap praktik gadai dengan marhun berupa arisan di desa Buanamekar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris data penelitian didapatkan melalui observasi, quota sampling, wawancara studi literatur dan dokumentasi. kemudian dianalisis berdasarkan teori akad rahn. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar dilatarbelakangi oleh rahin yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rahin mendatangi murtahin untuk meminjam uang dengan menjadikan arisan sebagai marhun. Praktik ini dikategorikan pada praktik gadai yang bahil karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rahn mengenai marhun. Kedua, praktik gadai dengan marhun berupa arisan ini tidak diperbolehkan karena praktik tidak sesuai dengan pandangan dari jumhur ulama bahwa seharusnya yang menjadi marhun dalam rahn adalah barang.
Analisis Pendapat A. Hassan tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur’an Trisya Aprianti; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.234 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2644

Abstract

Abstract. Ijarah contract for religious services regarding wages for teaching the Qur'an there are differences opinion among scholars. The purpose of this study is first, to find out the implementation of wage fixing in Madrasah Riyadus Shalihin. Second, to find out the views of A. Hassan and his legal istinbath method on the law of taking the wages of teaching the Qur'an. and third, to find out the relevance of A. Hassan's opinion on the implementation of the wages for teaching the Qur'an at Madrasah Riyadus Shalihih. Qualitative research methods, with a normative juridical research approach. The data sources used are primary and secondary data sources with data collection techniques in the form of literature studies, interviews, and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative. The results of the study found that Madrasah Riyadus Shalihin set a salary for teaching the Qur'an Rp.25,000/month, A. Hassan have a certain view that it was permissible to take the wages of teaching the Qur'an this is based on his argument in determining the law to take the wages of teaching the Qur'an which comes from the Qur'an, hadith, and his own ijtihad, the practice at Madrasah Riyadus Salihin is more relevant to the opinion of A. Hassan with the consideration that Nowadays, it is clear that if there is no wage/ujrah, the possibility of knowledge of the Qur'an, other religious sciences or other religious services will disappear because there will be no more teachers willing to teach. Abstrak. Akad ijarah jasa keagamaan mengenai upah mengajar Al-Qur’an terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penetapan upah di Madrasah Riyadus Shalihin, kedua, untuk mengetahui pandangan A. Hassan serta metode istinbath hukumnya terhadap hukum pengambilan upah mengajar Al-Qur’an. Dan ketiga untuk mengetahui relevansi pendapat A. Hassan terhadap pelaksanaan upah mengajar Al-Qur’an di Madrasah Riyadus Shalihih. Metode Penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Madrasah Riyadus Shalihin menetapkan upah mengajar Al-Qur’an Rp.25.000/bulan, A. Hassan berpandangan akan bolehnya mengambil upah mengajar Al-Qur’an hal ini didasarkan pada argumentasi beliau dalam menentukan hukum mengambil upah mengajar Al-Qur’an yaitu berasal dari Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad beliau sendiri, praktik yang ada di Madrasah Riyadus Shalihin lebih relevan dengan pendapat A. Hassan dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jelas jika tidak adanya upah/ujrah kemungkinan ilmu Al-Qur’an, ilmu-ilmu agama lain atau jasa-jasa keagamaan lainnya akan sirna karena tidak akan ada lagi guru-guru yang mau mengajar.
Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Nadiya Ratna Pura; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.826 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2655

Abstract

Abstract. The current regulation regarding wages is regulated in Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages, the principle of providing wages in Islam must be based on justice and feasibility by reviewing aspects of life that aim to achieve welfare both in the world and in the future in the Hereafter. The purpose of preparing this study is to find out the suitability of the concept of maslahah mursalah according to Imam Al-Ghazali to PP Number 36 of 2021 concerning Wages. This research uses a normative juridical approach, with the type of research, library research, the source of this research data is primary and secondary sources, The data collection technique uses literature methods as well as interviews. The result of this study is that PP No. 36 of 2021 concerning Wages is in accordance with the concept of maslahah mursalah according to Imam Al-Ghazali because one of the conditions for the hujjahnya maslahah mursalah according to Imam Al-Ghazali is the achievement of human dharuriyyah needs, PP No. 36 of 2021 has paid attention to the interests of religion, soul, reason, descendants, and property to achieve the welfare of workers/laborers, as in Article 43 which regulates wage protection for employees who do not enter work because of religious obligations Abstrak. Pengaturan mengenai pengupahan saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, prinsip pemberian upah dalam Islam harus berdasar kepada keadilan dan kelayakan dengan meninjau aspek kehidupan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia dan kelak di akhirat. Tujuan penyusunan penelitian ini yaitu agar mengetahui kesesuaian konsep maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali terhadap PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian, penelitian Pustaka, sumber data penelitian ini adalah sumber primer serta sekunder, Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian ini ialah PP No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali karena salah satu syarat hujjahnya maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali ialah tercapainya kebutuhan dharuriyyah manusia, PP No 36 Tahun 2021 telah memperhatikan kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta untuk mencapai kesejahteraan para pekerja/buruh, seperti dalam Pasal 43 yang mengatur mengenai perlindungan upah atas pegawai yang tidak masuk bekerja karena menjalankan kewajiban beragama.
Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Siti Karomah Nuraeni; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.853 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2671

Abstract

Abstract. Late fines that appear at an additional 10% of the rental price if it exceeds the time limit, it is subject to a fine. This late penalty in the purpose of Islamic law includes usury or not, it is necessary to do research. This study aims to determine the practice of renting a late fee penalty and reviewing the ijarah contract on the rental system regarding late fee penalties at Graha Bastian car rental. The research method uses an empirical approach with qualitative methods. Based on research conducted in data collection, namely by means of observation, interviews, and documentation. Based on the research results obtained as follows: first, the practice of leasing at Graha Bastian provides additional terms and conditions in the collective agreement, namely additional fees or fines, so that when there is a delay in returning the car, a fine will be imposed according to the agreement in the written contract when making a transaction. Second, there are additional conditions in the form of late fees for tenants who default. in the review of the ijarah contract that this late penalty is not included in the accounts payable so that the imposition of fines based on syartul jaza'i in fiqh terms is allowed for the purpose of education so that there is discipline in the time of returning goods and there is a commission to cover losses to the rental owner due to negligence on the part of the lessee. The late penalty does not include usury because it is not initiated by accounts payable. Abstrak. Denda keterlambatan yang muncul pada biaya tambahan 10% dari harga sewa jika melebihi batas waktu maka dikenakan denda. Denda keterlambatan ini dalam tujuan hukum islam termasuk riba atau tidak maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa denda biaya keterlambatan, tinjauan akad ijarah terhadap sistem sewa menyewa mengenai denda biaya keterlambatan di graha bastian rental mobil. Metode penelitian menggunakan pendeketan empiris dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: pertama, praktek sewa-menyewa di Graha Bastian memberikan tambahan syarat ketentuan pada kesepakatan bersama yaitu biaya tambahan atau denda, sehingga ketika terjadi keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan denda sesuai kesepakatan pada kontrak tertulis ketika melakukan transaksi. Kedua, adanya ketentuan syarat tambahan berupa denda keterlambatan bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi dalam tinjauan akad ijarah bahwasannya denda keterlambataan ini tidak termasuk kedalam hutang piutang sehingga pengenaan denda dalam syartul jaza’i dalam istilah fikih itu diperbolehkan yang bertujuan untuk edukasi agar disiplinnya waktu dalam pengembalian barang dan adanya komisi untuk menutupi kerugian kepada pemilik sewa akibat kelalain dari pihak penyewa.
Pengaruh Persepsi Konsumen terhadap Penerapan Manajemen Pariwisata Halal Pemandian Air Panas Sari Ater Kabupaten Subang Jawa Barat Nur Kholifa Mija; Ifa Hanifia Senjiati; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.103 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2799

Abstract

Abstract. Halal tourism is an activity that is supported by various facilities and services provided by the government, entrepreneurs and even the community who are able to meet sharia provisions. One of the halal tourism in Indonesia that already has a halal certificate is Sariater. based on the observation that the available bathing places are still mixed between men and women, this is a problem for research conducted by the author. The formulation and purpose of the study was to determine the effect of consumer perceptions on the implementation of halal tourism management. This research method uses quantitative research methods using simple linear regression analysis. The sample of this study amounted to 91 respondents. Collecting data using a questionnaire. The results of the study show that consumer perceptions have no effect on the application of halal tourism management, meaning that the Sari Ater hot spring still applies halal tourism management regardless of consumer perceptions. Abstrak. Wisata halal adalah kegiatan yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha bahkan masyarakat yang mampu memenuhi ketentuan syariah. salah satu wisata halal di Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal adalah Sariater. berdasarkan observasi bahwa tempat pemandian yang tersedia masih tercampur antara laki – laki dan perempuan maka ini menjadi masalah penelitian yang dilakukan penulis. Rumusan dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen terhadap penerapan manajemen pariwisata halal. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sampel penelitian ini berjumlah 91 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan persepsi konsumen tidak berpengaruh terhadap penerapan manajemen pariwisata halal artinya bahwa pemandian air panas sari ater tetap menerapakan manajemen pariwisata halal tanpa menghiraukan persepsi konsumen.
Analisis Kompetensi Nazhir terkait Penggunaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara: Literature Review Muhammad Tricahyo Permadi; Ifa Hanifah Senjiati; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.394 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2806

Abstract

Abstract. Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world, has a huge potential for waqf. This potential is supported by the increasing number of Muslim philanthropic institutions in Indonesia. progress and development of investment products are increasingly diverse. So waqf also experienced the same thing. In 2020, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued a waqf-based investment product, namely Retail CWLS, where this product is a waqf-based sukuk. On the other hand, Nazhir as the waqf manager is considered not to have the ability to manage this waqf sukuk. The objects of this research are nationally published journals accredited by Sinta, as well as published international journals indexed by Scimago. The search keywords on the Dimensions search engine are; 1. Nazhir's competence; 2. Mutawalli Waqf; 3. Waqf and Sukuk. This study aims to determine the condition of Nazhir's competence and to find out what the management of the sukuk link money waqf is like. This study is a literature review study in which data were analyzed using the Dimensions.ai application and the VOSviewer application. The indicators that must be possessed by professional nazhir are Knowledge, Education and Experience. The conclusion of this study is that the competence of nazhir related to the management of cash waqf in Indonesia is still low, so that training and certification are needed to improve the quality of nazhir's competence. Abstrak. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi ini didukung oleh banyaknya lembaga filantropi Muslim di Indonesia yang semakin ramai. Kemajuan dan perkembangan produk-produk investasi pun semakin beragam. Maka wakaf pun mengalami hal yang demikian. Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan produk investasi berbasis wakaf yakni CWLS Ritel, dimana produk ini adalah sukuk berbasis wakaf. Disisi lain, nazhir sebagai pengelola wakaf dinilai belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola sukuk wakaf ini. Adapun objek penelitian ini adalah jurnal terpublikasi nasional dan terakreditasi Sinta, serta jurnal internasional terpublikasi dan terindex Scimago. Adapun kata kunci pencarian pada mesin pencarian Dimensions adalah; 1. Kompetensi Nazhir; 2. Mutawalli Waqf; 3. Waqf and Sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kompetensi Nazhir serta mengetahui seperti apa pengelolaan wakaf uang link sukuk. Penelitian ini adalah penelitian literature review yang mana data dianalisis menggunakan aplikasi Dimensions.ai dan aplikasi VOSviewer. Adapun indikator yang harus dimiliki oleh nazhir profesional adalah Pengetahuan, Pendidikan dan Pengalaman. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kompetensi nazhir terkait pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih rendah, sehingga diperlukan adanya pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan kualitas kompetensi nazhir.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap ‎Pelaksanaan Program Wisata Halal di ‎DISPARBUD Kabupaten Bandung Anisa Rizky Khopipah; Amrullah Hayatudin; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.779 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.3232

Abstract

Abstract. Handling non-performing financing at BTN Syariah The ‎trend of halal tourism is currently experiencing rapid ‎development and ‎this has The trend of halal tourism is ‎currently experiencing rapid development ‎and this has ‎also become a concern for the Bandung Regency ‎Government to ‎optimize the potential of the tourism ‎sector in the Bandung Regency area. In this ‎case, the ‎Bandung Regency Disparbud implements the Halal ‎Tourism Tour ‎program and is carried out through the ‎procurement of cooperation with several ‎hotels that ‎already have halal certification in both the Hilal 1 and ‎Hilal 2 ‎categories. How are the characteristic values and ‎provisions of sharia tourism ‎according to Fiqh ‎Muamalah, How is the implementation of the Halal ‎Tourism ‎Program at DISPARBUD Bandung Regency ‎and how is the Fiqh Muamalah ‎review to the ‎implementation of Halal Tourism program at ‎DISPARBUD ‎Kabupaten ‎Bandung.‎ The research method ‎used is descriptive analysis with a qualitative analysis ‎‎approach to review the suitability of the implementation ‎of the Halal Tourism ‎Program at DISPARBUD Bandung ‎Regency with the values of the characteristics ‎and ‎provisions of sharia tourism according to Fiqh ‎Muamalah. The results of the ‎research show that the ‎characteristics of sharia tourism according to the fiqh of ‎‎muamalah are tourism activities whose processes are in ‎line with Islamic sharia ‎values and involve all related ‎elements. in collaboration with sharia-certified ‎tourism ‎and travel companies, and the implementation of halal ‎tour packages at ‎the Bandung Regency DISPARBUD in ‎accordance with the provisions of fiqh ‎muamalah. Abstrak. Tren wisata halal pada saat ini mengalami ‎perkembangan yang pesat dan ‎hal tersebut juga menjadi ‎perhatian Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk ‎‎mengoptimalkan potensi sektor pariwisata yang ada di ‎wilayah Kabupaten ‎Bandung. Dalam hal ini, Disparbud ‎Kabupaten Bandung melaksanakan program ‎Tour ‎Wisata halal dan dilakukan melalui pengadaan ‎kerjasama dengan beberapa ‎hotel yang telah memiliki ‎sertifikasi halal baik kategori Hilal 1 dan Hilal 2. ‎‎Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ‎dirumuskan ke dalam bentuk ‎pertanyaan, Bagaimana ‎nilai-nilai karakteristik dan ketentuan pariwisata syariah ‎‎menurut Fikih Muamalah, Bagaimana penyelenggaraan ‎Program Wisata Halal di ‎DISPARBUD Kabupaten ‎Bandung Dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah ‎‎terhadap pelaksanaan program Wisata Halal di ‎DISPARBUD Kabupaten ‎Bandung.‎ Metode penelitian ‎yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan ‎‎pendekatan analisis kualitatif untuk meninjau ‎kesesuaian penyelenggaraan ‎Program Wisata Halal di ‎DISPARBUD Kabupaten Bandung dengan nilai-nilai ‎‎karakteristik dan ketentuan pariwisata syariah menurut ‎Fikih Muamalah. Hasil ‎penelitian menunjukkan bahwa ‎karakteristik wisata syariah menurut fikih ‎muamalah ‎adalah kegiatan pariwisata yang semua prosesnya ‎sejalan dengan nilai-‎nilai syariah Islam dan melibatkan ‎seluruh elemen terkait, Pelaksanaan paket ‎wisata tour ‎halal di DISPARBUD Kabupaten Bandung ‎dikembangkan melalui ‎Program Wisata Halal yang ‎pelaksanaannya dikerjasamakan dengan perusahaan ‎‎tour and travel yang bersertifikasi syariah, dan ‎Pelaksanaan paket wisata tour ‎halal di DISPARBUD ‎Kabupaten Bandung telah sesuai dengan ketentuan fikih ‎‎muamalah.‎
Tinjuan Fikih Muamalah terhadap Sistem bagi Hasil Pekerja Farming Game World of Warcarft Vikrama Waldani; Zaini Abdul Malik; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.764 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.3252

Abstract

Abstract. Muamalah are the rules (laws) of Allah SWT which are intended to regulate human life in worldly affairs or affairs related to worldly and social affairs. The purpose of this research is to find out the profit sharing system according to muamalah fiqh. To find out the practice of profit sharing for workers in the farming game World of Warcarft. To find out the fiqh muamalah review of the labor sharing system for the farming game World of Warcarft. The research method used is a qualitative method whose type of research is field research. Resolution of problems according to muamalah fiqh, Berlian Net is allowed to be late in giving income or salaries because there are no consumers who buy gold but for the welfare of the workers it has been carried out in accordance with the contract agreement and in accordance with sharia principles. Abstrak. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan. Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui sistem bagi hasil menurut fikih muamalah. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pada pekerja farming game World of Warcarft. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil pekerja farming game World of Warcarft. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Penyelesaian masalah menuruf fikih muamalah pihak Berlian Net diperbolehkan telat dalam melakukan pemberian pendapatan atau gaji dikarenakan tidak adanya konsumen yang membeli gold akan tetapi untuk kesejahteraan para pekerja sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dan sesuai dengan prinsip syariah.
Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba terhadap Penggunaan Shopeepaylater ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam Firda Nurfadilah; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5337

Abstract

Abstract. Consumptively or israf is opposite from consumption ethics in Islam. There are two factors in this research, called external factors and internal factors. External factors have an indicator that is social media, lifestyle, and social demand. Internal factor have an indicator that is allowance, financial literacy, and religiosity. The purpose of this research is first, to analyze the consumptive behavior of 2018 and 2019 Unisba Syariah Faculty students towards external factors in the use of shopeepaylater. Second, to analyze the consumptive behavior of 2018 and 2019 Unisba Syariah Faculty students towards internal factors in the use of shopeepaylater. Third, to analyze the consumptive behavior of 2018 and 2019 Unisba Faculty of Sharia students towards the use of shopeepaylater in terms of consumption ethics in Islam. Using descriptive quantitative method of analysis with multiple linear regression analysis techniques. The data collected technique was use google form of a questionnaire. The results showed that external factors and internal factors had a moderate effect on the use of shopee paylater, it was known that the R Square value of 0.485 indicated that the proportion of the influence of external factor variables (X1) and internal factors (X2) on the use of shopee paylater (Y) was 48.5% and the remaining 51.5% is influenced by other variables not examined in this study.There are two indicators of external factors that are contrary to consumption ethics in Islam, namely lifestyle and social demands which are contradictory with the prohibition of tabdzir on the Qur'an and the principle of simplicity. Abstrak. Perilaku konsumtif atau israf bertentangan dengan etika konsumsi dalam Islam. Ada dua faktor pada penelitian ini, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal memiliki indikator media sosial, gaya hidup, dan tuntutan sosial. Sedangkan, faktor internal memiliki indikator uang saku, literasi keuangan, dan religiusitas. Tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Syariah Unisba 2018 dan 2019 terhadap faktor eksternal pada penggunaan shopeepaylater. Kedua, menganlisis perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Syariah Unisba 2018 dan 2019 pada penggunaan shopeepaylater. Ketiga, menganalisis perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Syariah Unisba 2018 dan 2019 terhadap penggunaan shopeepaylater ditinjau dari etika konsumsi dalam Islam. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif analisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor eksternal dan faktor internal berpengaruh secara moderat terhadap penggunaan shopeepaylater, diketahui bahwa Nilai R Square sebesar 0,485 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel faktor eksternal (X1) dan faktor internal (X2) terhadap penggunaan shopeepaylater (Y) sebesar 48,5% dan sisanya sebesar 51,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ada dua indikator faktor eksternal yang bertentangan dengan etika konsumsi dalam Islam yaitu gaya hidup dan tuntutan sosial yang mana itu bertentangan dengan larangan tabdzir pada Al-Qur’an dan prinsip kesederhanaan. Indikator media sosial tidak bertentangan, dan semua indikator faktor internal tidak bertentangan dengan etika konsumsi dalam Islam.