Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah TAZKIYA JOURNAL OF PSYCHOLOGY Al-'Adalah Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Siti Musawwamah
Universitas Islam Negeri Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia Siti Musawwamah; Muhammad Taufiq; Erie Hariyanto; Umi Supraptiningsih; Maimun Maimun
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v23i1.32014

Abstract

Ending child marriage is a global strategy to protect children’s rights. However, in some places, this agenda faces resistance. This study explores public resistance to child marriage prevention efforts in Indonesia and Malaysia. This study employs a comparative legal approach between Indonesia and Malaysia by comparing laws and regulations in both countries and the public response to them. It is found that three social factors cause the resistance against child marriage prevention in Indonesia and Malaysia. These are the desacralization of law; failure of negotiation between sharia and legal culture; and the synergy disfunction between the government, society and religious leaders. A deep understanding of these factors is important to formulate a more effective strategy to protect children from harmful child marriage practices.  Abstrak: Mengakhiri perkawinan anak adalah strategi global yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Namun, upaya ini seringkali menghadapi resistensi dalam beberapa masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi resistensi yang terjadi dalam masyarakat terhadap upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan hukum komparatif digunakan dalam studi ini dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di kedua negara dan merujuk pada respon masyarakat terhadapnya. Dalam penelitian ini, tiga faktor sosial yang menjadi penyebab utama penolakan terhadap pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia diidentifikasi. Faktor-faktor ini meliputi desakralisasi hukum, kegagalan negosiasi antara syariah dan budaya hukum, serta adanya disfungsi sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama. Pemahaman yang mendalam tentang faktor- faktor ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak yang merugikan. 
PRO-KONTRA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGESAHAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DENGAN AYAH BIOLOGIS Siti Musawwamah
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 10 No. 1 (2013)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of IAIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v10i1.167

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis telah direspon dan bahkan diperdebatkan sangat serius oleh beragam kalangan, termasuk masyarakat di Pamekasan. Mereka berbeda dalam memaknai rumusan baru hasil uji materiil atas Pasal 43 ayat (1) UUP: hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya diubah (ditambah) menjadi: “dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. ”Sebagian kalangan mendukung dan sebagian lainnya menolak. Dukungan maupun penolakan itu sampai pada derajat kontroversial karena masing-masing kelompok itu saling bersikukuh pada pembenaran atas argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya. Para pendukung menilai putusan MK merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak. Pihak yang menolak mengkhawatirkan putusan MK merupakan affirmasi bahkan legalisasi perkawinan sirri, perzinahan, dan kumpul kebo (samen laven).
MEDIASI INTEGRATIF DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN Siti Musawwamah
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 11 No. 2 (2014)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of IAIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v11i2.537

Abstract

Pemberlakuan kebijakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditandai perubahan fundamental, yaitu proses penyelesaian sengketa dapat dipersingkat karena para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan, tetapi cukup sampai pada pra pemeriksaan jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan. Di Pengadilan Agama Pamekasan pelaksanaan mediasi diberlakukan untuk perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Pada umumnya para pihak memilih mediator dari pihak hakim karena tidak ada kewajiban biaya tambahan untuk jasa mediator. Mereka dapat menghadap mediator secara langsung di ruang hakim setelah tidak dapat didamaikan pada proses litigasi/persidangan pertama. Kendala Pelaksanaannya adalah: (a) Ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi; (b) Sikap tidak koperatif aparat desa baik kepada para pihak yang memasrahkan perkaranya maupun pada para pihak yang tidak memasrahkannya; dan (c) keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi. Solusi atas Kendala Pelaksanaan Mediasi Integratif adalah: (a) Untuk mengatasi keengganan atau sikap apatis para pihak menjalani proses mediasi adalah setengah dipaksa setelah mediator tidak berhasil menjelaskan urgensi mediasi; (b) Untuk mengatasi sikap tidak koperatif dari aparat desa ditempuh cara persuasif dengan menjelaskan urgensi mediasi; dan (c) Untuk mengatasi kendala kelengkapan sarana dan prasarana, mediasi terpaksa dilaksanakan di ruang hakim
Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter) Siti Musawwamah; Taufiqurrahman Taufiqurrahman
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 16 No. 1 (2019)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of IAIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v16i1.2369

Abstract

Keberhasilan dan kegagalan peradaban suatu bangsa banyak ditentukan oleh karakter warga bangsanya. Oleh karenanya, pendidikan karakter menempati posisi tertinggi dalam prioritas pembangunan bangsa secara fisik material maupun secara psikis-spiritual. Lembaga pendidikan juga diberi amanat oleh negara untuk mendidik generasi bangsa dalam mewujudkan karakter warga bangsa yang unggul dan mapan. Termasuk di dalamnya lembaga pendidikan tingkat menengah di seluruh Indonesia. Untuk memperkokoh karakter warga bangsa, pemerintah menerbitkan regulasi berupa PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan tentang kesiapan penyelenggara sistem persekolahan dalam pelaksanaan PPK; gambaran tentang pelaksanaan PPK pada sistem pesekolahan; problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan; dan langkah-langkah solutif penyelenggara pendidikan dalam memecahkan problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif dengan orientasi teotetik fenomenologis untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokur-fokus kajian. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 Pamekasan. Informan penelitian ini adalah guru, pimpinan sekolah, dan murid. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap catatan lapangan. Analisis ini dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data dilakukan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 4 teknik, yaitu kredibilitas, dependabilitas, transferablitas, dan konfirmabilitas.(The success and the failure of a nation’s civilization depends on the characteristics of its people’s character. Therefore, character building sets in the highest position in the priority of the nation’s development both material-physically and mental- spiritually. The nation also instructs the education institution to teach the students well in forming an excellent and proper citizen, including all senior high schools in Indonesia. In forming the citizen’s character, the government publishes the regulation of PERPRES no. 87 year 2017 about the strengthening of character building or PPK. The purpose of this research is to reveal, identify and describe the readiness of the organizer of schooling system in implementing PPK; the description of the PPK implementation in schooling system; the problems in implementing PPK in schooling system; and the solutions for the education organizer in solving the problems of PPK implementation in schooling system. The research uses the qualitative method and approach with theoretic phenomenological orientation to reveal and describe the research focuses. The location of this research is at SMAN 1 Pamekasan. The sources of data are the teachers, the principle, and the students. The data analysis to the field notes is done qualitatively. This analysis is done in the process of data collecting and afterward. The checking of data is done with four techniques; they are credibility, dependability, transferability and confirm ability.)
The Power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Maṣlaḥah Mursalah Teguh Mulyo, Mufrod; Nasution, Khoiruddin; Batubara, Samin; Musawwamah, Siti; Abdullah, Raihanah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v17i2.7651

Abstract

This paper is prepared based on the research on 18 couples of husbands and wives from a faculty at a state Islamic university in Yogyakarta. The research found that good communication between husbands and wives in household life could build family resilience and prevent divorce. This study used normative-sociology approach combined with the maṣlaḥah mursalah and convergence theories, which was further combined with the Ibnu Miskawaih and K. Hajar Dewantoro’s theories. The data was collected by distributing questionnaires to 18 couples of husbands and wives. The study found that a good communication between wives and husbands could be built through verbal and non-verbal communications. These verbal and non-verbal communications had the same strength in building a good communication, depending on the situations. There were times when it was more appropriate to use verbal communication, while there were also times when non-verbal communication was the right choice. It could, therefore, be said that communication played a crucial role in building family resilience. Thus, analyzed using the maṣlaḥah mursalah theory, it was not an exaggeration to state that building communication is a necessity for husbands and wives. It is not even exaggerating to say that building a good communication is an obligation that husbands and wives cannot ignore.  
Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women’s Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court Musawwamah, Siti
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i2.14929

Abstract

This present study is concerned with the domestic violence settlements in divorce cases at religious courts. The study aimed to investigate the underlying reasons behind filing a divorce to religious courts, the women’s position in the trial process, and the women’s access to justice, as well as the women’s acceptance of the decisions of domestic violence cases. This case study collected the primary data through documents and interviews. The documents were court decisions concerning domestic violence, and the interviewees consisted of judges and domestic violence victims. The findings of the study found that resolving domestic violence through a judicial divorce in a religious court has been more practical and less complicated, which only involves limited parties, with an aim to preserve the family’s reputation (marwah) and children’s psychology. Further, women have the same legal standing as their husbands during the trial process, but this does not guarantee post-divorce justice because the husbands rarely attend court hearings (i.e., verstek decision). Women, the victims of domestic violence who resolve the violence through a divorce, accept the decision of the panel of judges even though the judges only grant the primary lawsuit to terminate the marriage bond. For these women, the decision is seen as a solution that can break the chain of violence and tyrannical behavior of their husbands. The urge to be immediately free of the snares of violence causes them to overlook the various risks of divorce, such as becoming widows and bearing all of the obligations that are not theirs, e.g., caring for and fulfilling all of their children’s needs on their own.
Group Cognitive-Behavioral Therapy for Reducing Anxiety in Middle-Aged Women Martaria Rizky Rinaldi; Qisthi Al Musawwamah
Tazkiya Journal of Psychology Vol 12, No 1 (2024): TAZKIYA Journal of Psychology
Publisher : Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tazkiya.v12i1.32225

Abstract

Middle-aged women are susceptible to experiencing anxiety, which, if left untreated, can lead to decreased productivity and hinder social interactions, ultimately impacting overall well-being. This study aimed to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy in alleviating anxiety in middle-aged women. The research design employed a quasi-experimental approach with a one-group pre-test-post-test design and follow-up assessment. The participants included seven middle-aged women aged between 53 and 60 years (mean age = 56.71). They were selected based on screening results using the DASS42 anxiety scale, which indicated severe and very severe anxiety. Data collection consisted of pre-test, post-test, and follow-up assessments using the Beck Anxiety Inventory (BAI). Data were analyzed using the repeated measures ANOVA method. The results of the data analysis revealed an F-value of 120, p < .001, indicating significant differences between the pre-test, post-test, and follow-up assessments. Specifically, significant differences were found between pre-test and post-test (p < .001), pre-test and follow-up (p < .001), and post-test and follow-up (p < .001) results. These findings demonstrate the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy in reducing anxiety among middle-aged women. Therefore, cognitive-behavioral group therapy emerges as a viable intervention for addressing anxiety in this demographic.
Membangun Kompetensi Penyuluh KUA dalam Mengukur Arah Kiblat yang Tepat: Pengabdian Hosen Hosen; Abdul Jalil; Siti Musawwamah; Abd. Wahed; Achmad Fauzi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2348

Abstract

The majority of religious instructors at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pamekasan Regency do not have competence in measuring qibla direction. This community service activity aims to improve the competence of religious instructors in measuring qibla direction, especially through a simple method using the shadow of the sun. Through a series of activities that included the provision of theoretical and practical materials, both indoors and outdoors, the counselors were trained to use basic tools such as tripods, arc rulers, and threads with weights. This activity also involved independent practice by each delegate of the Religious Affairs Office (KUA), the results of which were presented and evaluated by the PkM team. As a result, 85% of the participants were able to master the stages of measuring qibla direction well, and there are now trained measurers at the sub-district level. In addition, a strong partnership was established between the campus and the KUA that supports the improvement of religious services for the community. This PkM activity is expected to not only improve the competence of extension workers, but also encourage data collection and measurement of qibla direction regularly at the sub-district level.
Group Cognitive-Behavioral Therapy for Reducing Anxiety in Middle-Aged Women Rinaldi, Martaria Rizky; Musawwamah, Qisthi Al
TAZKIYA Journal of Psychology Vol. 12 No. 1 (2024): TAZKIYA Journal of Psychology
Publisher : Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tazkiya.v12i1.32225

Abstract

Middle-aged women are susceptible to experiencing anxiety, which, if left untreated, can lead to decreased productivity and hinder social interactions, ultimately impacting overall well-being. This study aimed to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy in alleviating anxiety in middle-aged women. The research design employed a quasi-experimental approach with a one-group pre-test-post-test design and follow-up assessment. The participants included seven middle-aged women aged between 53 and 60 years (mean age = 56.71). They were selected based on screening results using the DASS42 anxiety scale, which indicated severe and very severe anxiety. Data collection consisted of pre-test, post-test, and follow-up assessments using the Beck Anxiety Inventory (BAI). Data were analyzed using the repeated measures ANOVA method. The results of the data analysis revealed an F-value of 120, p < .001, indicating significant differences between the pre-test, post-test, and follow-up assessments. Specifically, significant differences were found between pre-test and post-test (p < .001), pre-test and follow-up (p < .001), and post-test and follow-up (p < .001) results. These findings demonstrate the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy in reducing anxiety among middle-aged women. Therefore, cognitive-behavioral group therapy emerges as a viable intervention for addressing anxiety in this demographic.
Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang Eka Susylawati; Siti Musawwamah
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 19 No. 2 (2022)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of UIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v19i2.6168

Abstract

Posbakum is a place within the Religious Courts that provides free legal aid services to the poor. But in reality there are certain parties who need more services than Posbakum, for example the wife in fighting for her rights in divorce. Considering that wives in general have low levels of education, economy and access compared to their husbands. This study uses a qualitative approach that is directed at a sociological approach by using interview, observation and documentation data collection techniques. The results showed that the application of legal assistance for wives in divorce cases through Posbakum at the Sampang Religious Court was in accordance with applicable regulations, namely providing consultation and making claims (application for divorce) and providing information about advocate organizations that can provide legal assistance and among these services the dominant one is the making of divorce papers. The obstacles to the role of Posbakum in providing legal assistance to wives in divorce cases include the Posbakum rules which only provide services in the early stages of making a lawsuit (application for divorce), the wife's knowledge is minimal about the role and function of Posbakum, the Posbakum service room which is one with a court waiting room (without any partitions) and the lack of funds allocated by the state through the DIPA of the Sampang Religious Court. (Posbakum merupakan tempat yang berada di dalam Pengadilan Agama yang memberikan layanan bantuan hukum secara prodeo kepada masyarakat miskin. Namun dalam realita terdapat pihak tertentu yang membutuhkan pelayanan lebih dari Posbakum, misalnya pihak istri dalam memperjuangkan hak-haknya dalam perceraian. Mengingat istri pada umumnya memiliki tingkat pendidikan, ekonomi dan akses yang rendah dibandingkan dengan suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan pada pendekatan sosiologis dengan menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pemberian konsultasi dan pembuatan gugatan (permohonan cerai gugat) serta pemberian informasi tentang organisasi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum dan diantara layanan tersebut yang dominan adalah pembuatan surat gugat cerai. Adapun kendala atas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian antara lain aturan Posbakum yang hanya memberikan layanan pada tahap awal pembuatan gugatan (permohonan cerai gugat), pengetahuan pihak istri yang minim tentang peran dan fungsi Posbakum, ruang pelayanan Posbakum yang menjadi satu dengan ruang tunggu sidang (tanpa ada sekat) dan minimnya dana yang diperuntukan oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang.)
Co-Authors Abd. Wahed Abdul Jalil ACHMAD FAUZI Achmad Mulyadi Batubara, Samin Eka Susylawati Erie Hariyanto Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami Hapzi Ali Hosen I Gede Suwindia I Gede Suwindia Khoiruddin Nasution Martaria Rizky Rinaldi Mega Fatimah Rosana Muhammad Taufiq Rahmatullah Rahmatullah Raihanah Abdullah Saiful, Mohd. Saiful Anwar sri wahyuni Sri Wahyuni Syaiful Bahri Syaiful Bahri Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Teguh Mulyo, Mufrod Umi Supraptiningsih