Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.789

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah TAZKIYA JOURNAL OF PSYCHOLOGY Al-'Adalah Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)

Siti Musawwamah

Universitas Islam Negeri Madura

Author-ID : 10859227

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PRO-KONTRA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGESAHAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DENGAN AYAH BIOLOGIS Musawwamah, Siti
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis telah direspon dan bahkan diperdebatkan sangat serius oleh beragam kalangan, termasuk masyarakat di Pamekasan. Mereka berbeda dalam memaknai rumusan baru hasil uji materiil atas Pasal 43 ayat (1) UUP: hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya diubah (ditambah) menjadi: âdengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. âSebagian kalangan mendukung dan sebagian lainnya menolak. Dukungan maupun penolakan itu sampai pada derajat kontroversial karena masing-masing kelompok itu saling bersikukuh pada pembenaran atas argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya. Para pendukung menilai putusan MK merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak. Pihak yang menolak mengkhawatirkan putusan MK merupakan affirmasi bahkan legalisasi perkawinan sirri, perzinahan, dan kumpul kebo (samen laven).

MEDIASI INTEGRATIF DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN Musawwamah, Siti
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Pemberlakuan kebijakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditandai perubahan fundamental, yaitu proses penyelesaian sengketa dapat dipersingkat karena para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan, tetapi cukup sampai pada pra pemeriksaan jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan. Di Pengadilan Agama Pamekasan pelaksanaan mediasi diberlakukan untuk perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Pada umumnya para pihak memilih mediator dari pihak hakim karena tidak ada kewajiban biaya tambahan untuk jasa mediator. Mereka dapat menghadap mediator secara langsung di ruang hakim setelah tidak dapat didamaikan pada proses litigasi/persidangan pertama. Kendala Pelaksanaannya adalah: (a) Ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi; (b) Sikap tidak koperatif aparat desa baik kepada para pihak yang memasrahkan perkaranya maupun pada para pihak yang tidak memasrahkannya; dan (c) keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi. Solusi atas Kendala Pelaksanaan Mediasi Integratif adalah: (a) Untuk mengatasi keengganan atau sikap apatis para pihak menjalani proses mediasi adalah setengah dipaksa setelah mediator tidak berhasil menjelaskan urgensi mediasi; (b) Untuk mengatasi sikap tidak koperatif dari aparat desa ditempuh cara persuasif dengan menjelaskan urgensi mediasi; dan (c) Untuk mengatasi kendala kelengkapan sarana dan prasarana, mediasi terpaksa dilaksanakan di ruang hakim

Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter) Musawwamah, Siti; Taufiqurrahman, Taufiqurrahman
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 16, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Madura

Keberhasilan dan kegagalan peradaban suatu bangsa banyak ditentukan oleh karakter warga bangsanya. Oleh karenanya, pendidikan karakter menempati posisi tertinggi dalam prioritas pembangunan bangsa secara fisik material maupun secara psikis-spiritual. Lembaga pendidikan juga diberi amanat oleh negara untuk mendidik generasi bangsa dalam mewujudkan karakter warga bangsa yang unggul dan mapan. Termasuk di dalamnya lembaga pendidikan tingkat menengah di seluruh Indonesia. Untuk memperkokoh karakter warga bangsa, pemerintah menerbitkan regulasi berupa PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan tentang kesiapan penyelenggara sistem persekolahan dalam pelaksanaan PPK; gambaran tentang pelaksanaan PPK pada sistem pesekolahan; problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan; dan langkah-langkah solutif penyelenggara pendidikan dalam memecahkan problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif dengan orientasi teotetik fenomenologis untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokur-fokus kajian. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 Pamekasan. Informan penelitian ini adalah guru, pimpinan sekolah, dan murid. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap catatan lapangan. Analisis ini dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data dilakukan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 4 teknik, yaitu kredibilitas, dependabilitas, transferablitas, dan konfirmabilitas.(The success and the failure of a nation’s civilization depends on the characteristics of its people’s character. Therefore, character building sets in the highest position in the priority of the nation’s development both material-physically and mental- spiritually. The nation also instructs the education institution to teach the students well in forming an excellent and proper citizen, including all senior high schools in Indonesia. In forming the citizen’s character, the government publishes the regulation of PERPRES no. 87 year 2017 about the strengthening of character building or PPK. The purpose of this research is to reveal, identify and describe the readiness of the organizer of schooling system in implementing PPK; the description of the PPK implementation in schooling system; the problems in implementing PPK in schooling system; and the solutions for the education organizer in solving the problems of PPK implementation in schooling system. The research uses the qualitative method and approach with theoretic phenomenological orientation to reveal and describe the research focuses. The location of this research is at SMAN 1 Pamekasan. The sources of data are the teachers, the principle, and the students. The data analysis to the field notes is done qualitatively. This analysis is done in the process of data collecting and afterward. The checking of data is done with four techniques; they are credibility, dependability, transferability and confirm ability.)

KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN KASUS KDRT DI PENGADILAN AGAMA Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.318

Keterlibatan kaum perempuan (isteri) dalam penyelesaiankasus KDRT yang berujung pada pengajuan perceraian diPA, baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak,merupakan ikhtiar untuk mendapatkan keadilan dankesetaraan. Berdasarkan analisis pada 24 berkas putusan,diperoleh temuan penelitian bahwa perempuan korbanKDRT yang mengajukan cerai gugat hanya mendapatkankeadilan memutus mata rantai/siklus kekerasan yangmenimpa dirinya dan anak-anaknya setelah perkawinannyadinyatakan putus. Mereka tidak mendapatkan keadilanyang lain, seperti jaminan pemenuhan hak-hak pascaperceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya. Padaposisi itulah isteri tidak mendapatkan hak kesetaraannyakarena dia “harus” menanggung pemenuhan hak-hak anakyang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Sebaliknyabagi suami (ayah) akan terbebas/membebaskan diri secarahukum dari kewajiban memenuhi hak-hak isteri dan anak.Sementara itu, pada putusan cerai talak, justeru perempuankorban menampakkan keberdayaannya menuntut keadilandan kesetaraan bagi dirinya dan anak-anaknya dengankeberaniannya/keberhasilannya mengajukan gugatanrekonvensi berupa tuntutan pemenuhan hak-hak pascaperceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya.Dengan demikian putusan penyelesaian kasus KDRT secarakeseluruhan masih belum merefleksikan keadilan dankesetaraan bagi kaum perempuan bekas istri, sehinggadiperlukan perjuangan yang terus-menerus tidak saja olehkaum perempuan melainkan oleh semua pihak termasukpara hakim dan terutama oleh kaum lelaki secara sinergis.

PERGESERAN RELASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM PERKARA HUKUM WALI ADLAL Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 2 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i2.328

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang problemarelasional orangtua dan anak dalam perkara-hukum wali adlal.Problema yang bernuansa kekeluargaan ini menjadi dilematikkarena kedua pihak saling bersikukuh untuk memertahankankehendaknya masing-masing yang diklaim sebagai hakasasinya. Orangtua “merasa” memiliki otoritas dalammenentukan jodoh untuk anaknya karena diyakini hak ijbar adapadanya. Sedangkan anak juga merasa memiki hak pilihdan/atau hak menentukan jodoh untuk dirinya yang diyakinisebagai hak dasarnya. Persoalan itu seringkali berlanjut menjadiperkara-hukum yang kemudian harus diselesaikan melaluipengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untukmengeksplorasi dan mengeksplanasi latar belakang pengajuanperkara-hukum wali adlal, pelaksanaan persidangan perkarahukumwali adlal, dan putusan majelis hakim tentang perkarahukumwali adlal di pengadilan agama. Dengan menggunakanpendekatan hukum normatif dan teknik evaluative ex-post facto,penelitian ini menghasilkan temuan berupa proposisi empiriksebagai dasar perumusan teori substantif, yaitu pengajuanperkara-hukum wali adlal merupakan problema yuridis formalpergeseran relasional orangtua dan anak.

AKSEPTABILITAS REGULASI KRIMINALISASI PELAKU KAWIN SIRRI MENURUT PEMUKA MASYARAKAT MADURA Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 8 No. 2 (2013)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v8i2.350

Regulasi tentang perkawinan sirri dalam RUU HMPAdirespon dan bahkan diperdebatkan sangat serius olehberagam kalangan, termasuk para pemuka masyarakat diMadura. Regulasi yang diperdebatkan itu adalahkriminalisasi bagi pelaku perkawinan sirri danakseptabilitasnya dalam konteks kehidupan sosial dankeagamaan. Sebagian kelompok di antaranya mendukungdan sebagian lainnya menolak. Dukungan maupunpenolakan itu sampai pada derajat kontroversial, karenamasing-masing di antara dua kelompok itu saling bersikukuhpada pembenaran atas argumentasi dan dalil-dalil yangdikemukakannya. Para pendukung menanggapinya secarapositif sebagai kemajuan progresif dalam praksispembangunan hukum sesuai dengan dinamikaperkembangan masyarakat. Bagi mereka ekses dariperkawinan sirri sangat merugikan bagi pihak isteri secarahukum maupun sosial, demikian juga bagi anak keturunanmereka. Sebaliknya bagi kelompok penentang meresponsebagai suatu aturan yang mengada-ada, melampaui aturanhukum yang memayungi, bahkan mereduksi norma hukumperkawinan yang mereka pahami telah diatur secarakomprehensif dalam hukum agama. Meskipun demikiansebagian besar pemuka masyarakat Madura setujuperkawinan sirri diregulasikan dalam undang-undang tanpamengurangi esensi keabsahannya menurut ketentuan ajarandan hukum Islam. Oleh karena itu, adanya pembaruanregulasi yang akan mengriminalkan pelakunya baik berupapidana denda maupun kurungan perlu diapresiasi sebagai“sebuah ikhtiar” mengurangi praktik perkawinan sirri dimasyarakat.

PROBLEM PRAKTIK KHURÛJ BAGI ANGGOTA JAMA`AH TABLIGH DI MADURA Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami; Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 10 No. 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v10i1.593

Khurûj is one of the teachings which is tightly attached to Jama`ah Tabligh that ordered all its followers to go out of the district/area to spread amr al-ma`rûf nahy al-munkar in a certain time. The main problem is when the khurûj obligation is faced to Family obligation. Those obligations can create problems when the member of the Jama`ah Tabligh cannot make the obligation to the family and the khurûj obligation balance. One of the examples is the divorce of the member of the Jama`ah Tabligh. The reason of the divorce is because the lack of living cost when the husband did the khurûj. To fulfill it, the wife gets debt from other people and she cannot pay it off. Doing the khurûj is an activity of Jama`ah Tabligh, where a member will be stated as a legal member when he has joined the khurûj. Khurûj concept in its application is devided into 3 phases. The First is 3 days in a month; the second is 40 days in a year, and the last is 4 months in a lifetime. But the theory of the counting is using unknown and unclear base either from Al-Qur’an and al-Sunnah or any other methods of dakwah that applied by Rasulullah. While Jama`ah Tabligh uses Saying from Al-Qur’an as theoretical foundation about khurûj, that is the word “ukhrijat” containing in QS. Ali Imran (3): 110

PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 2 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i2.2560

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang “Realitas Perjuangan” kaum perempuan dalam persidangan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan. Cerai gugat sesungguhnya merupakan alternatif dari berbagai pilihan yang dilakukan oleh istri sebagai suatu keputusan untuk mencari solusi dari kemelut problem kerumahtanggaan yang rumit dan memuncak. Dalam perspektif keadilan dan kesetaraan jender putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan belum merefleksikan keadilan bagi bekas istri karena ketaatan hakim pada asas “Ultra Petitum Partium” yang berlebihan. Seharusnya secara exofficio dalam memutus perkara percerian hakim mempunyai kewenangan untuk memutus juga hak-hak bekas istri meskipun didalam gugatan cerai hak-hak tersebut tidak dituntut karena hak-hak tersebut memang merupakan akibat hukum dari perceraian yang dijamin oleh undang-undang.

PERGESERAN RELASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM PERKARA HUKUM WALI ADLAL Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2599

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang problema relasional orangtua dan anak dalam perkara-hukum wali adlal. Problema yang bernuansa kekeluargaan ini menjadi dilematik karena kedua pihak saling bersikukuh untuk memertahankan kehendaknya masing-masing yang diklaim sebagai hak asasinya. Orangtua “merasa” memiliki otoritas dalam menentukan jodoh untuk anaknya karena diyakini hak ijbar ada padanya. Sedangkan anak juga merasa memiki hak pilih dan/atau hak menentukan jodoh untuk dirinya yang diyakini sebagai hak dasarnya. Persoalan itu seringkali berlanjut menjadi perkara-hukum yang kemudian harus diselesaikan melalui pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi latar belakang pengajuan perkara-hukum wali adlal, pelaksanaan persidangan perkara-hukum wali adlal, dan putusan majelis hakim tentang perkara-hukum wali adlal di pengadilan agama. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik evaluative ex-post facto, penelitian ini menghasilkan temuan berupa proposisi empirik sebagai dasar perumusan teori substantif, yaitu pengajuan perkara-hukum wali adlal merupakan problema yuridis formal pergeseran relasional orangtua dan anak.

The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v15i1.2883

Women empowerment in the judiciary institution had actually been sought for since the moment of rule enforcement on reasons for divorce and implementation of (valid) divorce before a court hearing. This policy is an affirmation of legal renewal in the UUP (marriage law) and KHI (Compilation of Islamic Law) as well as an entry point for the law protection on women through the guarantee of legal certainty and opportunity to fight for their rights in divorce decisions, including right of gaining nafkah māḍiyah (past/indebted), nafkah 'iddah, nafkah mut’ah, shared assets, haḍānah (child custody) and childcare costs. The problem relates to the execution of the judiciary decision as it deals with some problems. One of which is the fact that there found no rule regarding with mechanism/method as well as time limit for the implementation, while the divorce pledge would be expired within 6 months after the decree of pledge permission. Accordingly, the Supreme Court’s policy to issue PERMA number 3 of 2017 concerning the guidelines for adjudicating women's cases in law shows its significance. Using a qualitative research design, this paper aimed at describing the implementation of PERMA number 3 of 2017 in religious courts in Madura, identifying constraints in its implementation, and explaining in detail the solutions to overcome the constraints. The results of this study are expected to be beneficial as an attempt to empower women by removing all barriers they cope with. Furthermore, it also enables them to gain access on justice without any discrimination in the justice system particularly in the religious court system at all levels, namely the first level, appeal, and cassation.

Co-Authors Abd. Wahed Abdul Jalil ACHMAD FAUZI Achmad Mulyadi Batubara, Samin Eka Susylawati Erie Hariyanto Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami Hapzi Ali Hosen I Gede Suwindia I Gede Suwindia Khoiruddin Nasution Martaria Rizky Rinaldi Mega Fatimah Rosana Muhammad Taufiq Rahmatullah Rahmatullah Raihanah Abdullah Saiful, Mohd. Saiful Anwar sri wahyuni Sri Wahyuni Syaiful Bahri Syaiful Bahri Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Teguh Mulyo, Mufrod Umi Supraptiningsih

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search