Claim Missing Document
Check
Articles

MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, STUDI EVALUATIF PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PDAM TIRTA GALUH CIAMIS ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2850

Abstract

PDAM Tirta Galuh Ciamis sebagai salah satu perusahaan daerah yang memberikan jasa pelayanan air minum di perkotaan dan di pedesaan, PDAM menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip perusahaan, yaitu efisiensi dan mengusahakan keuntungan, guna memenuhi target mengisi kas pemerintah daerah.  Dilain pihak, PDAM juga dituntut untuk berfungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, menunjang perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat, menunjang percepatan pembangunan di daerah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat.  Dua dimensi yang berbeda tentang keberadaan BUMD dalam hal ini PDAM Tirta Galuh Ciamis, hendaknya dapat dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk dilaksanakan.  Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba untuk memberikan beberapa usulan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang di berikan oleh pegawai dengan merujuk pada mekanisme pelaksanaan pengawas yang sebaiknya dilakukan oleh PDAM Tirta Galuh Ciamis di era otonomi.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BAHAN JALAN DAN BETON (Studi pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis) Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1082

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerimaan retribusi bahan jalan dan beton yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis tahun 2011 sampai 2014 tidak stabil dan cenderung fluktuatif. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis? Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai maka dapat disimpulkan, bahwa: Meningkatkan ketepatan waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; Penyederhanaan alur dan tahapan prosedur pemunutan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai tahapan pemungutan, sehingga prosesnya tidak begitu lama; dan Peningkatan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian motivasi oleh pimpinan agar petugas mampu memberikan pelayanan dengan ketanggapan yang optimal.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan Retribusi, Bahan Beton Jalan      
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BUMD (BPR-BKPD) BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP PELAYANAN PEMBERIAN KREDIT DI KABUPATEN CIAMIS ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2704

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat BKPD ternyata masih terdapat permasalahan yang menyangkut pelayanan dimana kepuasan nasabah masih rendah. Permasalahan tersebut di duga disebabkan karena implementasi kebijakan Pemerintah Daerah No 08 tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat BKPD belum dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orang peminjam kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 86 orang. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara teknik angket, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut: 1) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah oleh PD. BPR BKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 64,39 jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori cukup baik yang artinya Implemetasi Kebikakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD telah dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan implemenasi kebijakan dari Edward III (Santoso. 1980:43). 2) Pelayanan pemberian kredit yang dilakukan oleh PD BPR BKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 61,67% jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori cukup baik yang artinya pelayanan pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kritera pelayanan dari Parasurahman (Tjiptono, 1996:70). 3) Terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD terhadap pelayanan pemberian kredit. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 51.80% artinya Pelayanan Pemberian Kredit dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD sebesar 51.805. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD terhadap Pelayanan Pemberian Kredit sebesar 51.80%, sedangkan 48.20% adalah faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KREATIVITAS MASYARAKAT MENUJU DESA INOVATIF (Studi di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis) DINI YULIANI; KIKI ENDAH; ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1485

Abstract

The change of direction of development at the Village level forces the village government to more creatively seek opportunities and develop quality businesses based on the local wisdom of the community to improve the welfare of its people. Villagers are not people without knowledge and understanding, but individual knowledge of the village community is still a tacit knowledge or knowledge in the mind. So that the effort and the role of some parties, including from the academic circles so that their knowledge becomes knowledge that can be poured and practiced. The method used in this research is observation, literature study and documentation, and by conducting in-depth interviews to some village apparatus of Kawasen, head of RT and RW, community leaders and some people who have business activities that utilize the potential of Kawasen Village. The results of this study indicate that the efforts that have been done by the people of Kawasen Village have not given good results to the welfare of society in general. Kawasen village has various potential, such as wicker business from stick, opak business, banana chips business, there are also some people who develop organic rice farming based on the understanding passed down by the previous people. The units of economic activity already exist but community competence and marketing opportunities are still low. So that required training and coaching by the village government to provide motivation for people to be able to utilize existing technology around the environment, able to compete with people residing in other areas. Keywords: Identification, Innovative Village.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI (Studi Analisis BUMD PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis) ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1778

Abstract

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Ciamis Sebagai salah satu perusahaan daerah yang memberikan jasa pelayanan air minum di perkotaan dan di pedesaan, Perusahaan Daerah Air Minum  menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip perusahaan, yaitu efisiensi dan mengusahakan keuntungan, guna memenuhi target mengisi kas pemerintah daerah. Dilain pihak, perusahaan daerah air minum  juga dituntut untuk berfungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, menunjang perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat, menunjang percepatan pembangunan di daerah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. dua dimensi yang berbeda tentang keberadaan bumd dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum  Tirta Galuh Ciamis, hendaknya dapat dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk dilaksanakan. berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba untuk memberikan beberapa usulan strategi peningkatan kinerja yang di berikan oleh pegawai dengan merujuk pada pengawas yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan daerah air minum  tirta galuh ciamis di era otonomi. Pengawasan dilakukan oleh ketua dan anggota badan pengawasan. berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengawasan yang diterapkan?. Berdasarkan hasil penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum  Tirta Galuh Ciamis, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan menggambarkan atau membuat deskripsi secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. pengawasan yang sudah dilaksanakan dengan baikkarena pemeriksaan operasioanl mengevaluasi setiap pengendalian intern dengan cara menemukan kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga pihak manajemen dapat segera melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan pengawas.Kata Kunci: Pengawasan, Pegawai , Kinerja, PDAM.
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH CV. KIJANG MAS’69 Eva Faridah; Elis badriah; Asep Nurwanda
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.253 KB) | DOI: 10.31949/jb.v3i2.2322

Abstract

In order to make it easier to do tax calculations and self-assessment reporting, the Micro, Small and Medium Enterprises CV. Kijang Mas'69 needs to prepare fiscal reporting. The preparation of fiscal reporting is based on commercial financial reporting that is adjusted to tax regulations. For Micro, Small and Medium Enterprises, CV. Kijang Mas '69 can use the basis of the Financial Accounting Standards Untitas Without Public Accountability (SAK-ETAP) which has been made by the Indonesian Institute of Accountants. CV. Kijang Mas '69 does not yet have an understanding of taxes, especially not understand the calculation of taxes to be paid and do not understand the making of tax reporting. Based on the problems faced by Micro, Small and Medium Enterprises, CV. Kijang Mas '69, therefore there is a need for Reporting Training to provide solutions to the problems found. Among other things, providing training in the preparation of simple financial reports to help with these problems, with the implementation of this service activity, it can increase awareness to carry out their obligations in paying taxes. Keywords: Tax Reporting, Income Tax, UMKM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MELALUI PEMANFAATAN POTENSI DAN LAHAN DESA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS H. Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.9 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.685

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah:masih banyaknya tanah kas desa yang belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kurangjelasnya standar operasional yang harus dilakukan dalam pemanfaatan potensi lahan desa Masih banyak program pembangunan  yang  belum diselesaikan disebabkan oleh  minimnya dana APBDes. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja upaya yang dilakukan  untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:Implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa berdasarkan hasil wawancara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,70% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan dengan baik, 17,69% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan cukup baik dan 13,84% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan kurang baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara adalah SDM, sarana, dana atau anggaran, Koordinasi, komunikasi, dukungan dan respon masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah: peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang sosialisasi, penambahan dana atau anggaran sosialisasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi baik  dengan masyarakat maupun dengan organisasi yang berkaitan, meningkatkan respon  masyarakat melalui sosialisasi.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pembangunan, Pemamfaatan Potensi dan Lahan Desa 
PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Siti Hertanti; Irfan Nursetiawan; R. Rindu Garvera; Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.031 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2713

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat, keterbatasan info yang diperoleh karang taruna dan sebagian program karang taruna masih ada yang belum terealisasikan karena minimnya dana karang taruna untuk pelaksanaan program karang taruna dan dalam bidang lingkungan hidup belum melakukan program penghijauan. Upaya yang dilakukan yaitu adanya komunikasi yang baik antar ketua dan anggota,banyak menjalin kerjasama dengan intansilain, mensosialisasikan semua progrm karang taruna, dan mengajukan proposal ke intansi-intansi untuk tambahan dana, memeberikan sanksi untuk anggota yang tidak hadir dalam rapat.
ANALISIS PENGELOLAAN CURUG SALOSIN DI DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.261 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1689

Abstract

Potensi keragaman Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Ciamis yang cukup banyak dapat dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan konservasi alam dan wisata alam. Wisata alam sendiri dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan tentunya dapat dijadikan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Salah satu potensi alam tersebut berada di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti. Dengan lokasi yang berdekatan dengan kawasan Gunung Syawal, Desa Sukahurip memberikan pemandangan yang didominasi oleh keindahan dan keramahan desa pada umumnya.  Potensi wisata yang ada di desa tersebut, yakni adanya curug yang bernama Curug Salosin. Di curug tersebut terdapat ekosistem yang masih asri dan banyaknya pepohonan menjadikan kawasan tersebut lekat dengan hijaunya pegunungan. Tetapi untuk saat ini kawasan tersebut belum dapat dibuka secara publik, karena masih menjadi kawasan pariwisata pra-konstruksi. Artinya kawasan tersebut belum dibuka secara resmi. Keindahan panorama alam menjadi salah satu bagian ikon Curug Salosin dan dengan lokasi yang berada di gerbang ke Kabupaten Ciamis menjadikan lokasi tersebut sangat strategis sebagai kawasan wisata alam. Adapun hambatan ke lokasi curug tersebut, yakni masih terbatasnya akses jalan dan masih belum terbentuknya pengelola wisata, jika objek wisata alam tersebut resmi dibuka. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menjadikan suatu kawasan atau wilayah menjadi bagian dari objek wisata baru di Kabupaten Ciamis. Dengan segala potensi yang ada di lokasi curug, maka peneliti bermaksud untuk  menganalisis pengelolaan Curug Salosin di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan hal ini dimaksudkan agar setelah dibuka secara resmi objek wisata tersebut, maka akan memberikan gambaran tentang pengelolaan objek wisata alam yang berlandaskan pada Community Based Tourism (CBT) dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, ketika pengelolaan objek wisata tersebut berjalan dengan baik. Kata Kunci: Pengelolaan, Curug Salosin, Wisata, dan Desa.
PELAKSANAAN PROGRAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2632.846 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2741

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasli penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembanguna manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentyjan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54.29% informan menyatakan sudah baik namun terdapat sebanyak 45.71% menyatakan kurang baik. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambayan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat.