Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Dampak Pelatihan “Count Me In” Bagi Penguatan Kerelawanan (Volunteering) dalam Civil Society Organization (CSO) Adiyati Fathu Roshonah; Tjahjo Suprajogo; Agus Yuniawan Isyanto; Diah Andika Sari
AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Vol 7 No 1 (2020): Juli 2020
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi, Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.992 KB) | DOI: 10.53627/jam.v7i1.3923

Abstract

Public education has a strategic position in developing human resources and encouraging the improvement of the quality of education through the principle of lifelong education. Although the scope is not as intensive as formal education, its role cannot ignore in the effort to educate the nation's life. Community education involves many individuals in Civil Society Organizations (CSO). One way to increase the capacity and capability of human resources in organizations is through training activities (training). NICE Foundation Indonesia has filled out Count Me In Training for volunteers who have been contributing to community education. This study conduct to evaluate the Count Me In Training of 10 (ten) CSOs using the Kirkpatrick & Kirkpatrick Four Level Evaluation Model. The results showed objectives Count Me In Training achieved as evidenced by an increase in knowledge and changes in the behaviour of participants, as well as an increase in individual and organizational performance in volunteerism management
Dampak Pelatihan “Count Me In” Bagi Penguatan Kerelawanan (Volunteering) dalam Civil Society Organization (CSO) Adiyati Fathu Roshonah; Tjahjo Suprajogo; Agus Yuniawan Isyanto; Diah Andika Sari
AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Vol 7 No 1 (2020): Juli 2020
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi, Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53627/jam.v7i1.3923

Abstract

Public education has a strategic position in developing human resources and encouraging the improvement of the quality of education through the principle of lifelong education. Although the scope is not as intensive as formal education, its role cannot ignore in the effort to educate the nation's life. Community education involves many individuals in Civil Society Organizations (CSO). One way to increase the capacity and capability of human resources in organizations is through training activities (training). NICE Foundation Indonesia has filled out Count Me In Training for volunteers who have been contributing to community education. This study conduct to evaluate the Count Me In Training of 10 (ten) CSOs using the Kirkpatrick & Kirkpatrick Four Level Evaluation Model. The results showed objectives Count Me In Training achieved as evidenced by an increase in knowledge and changes in the behaviour of participants, as well as an increase in individual and organizational performance in volunteerism management
DAMPAK PELATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN PROYEK PADA LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT (LSM) Diah Andika Sari; Tjahjo Suprajogo; Agus Yuniawan Isyanto; Adiyati Fathu Roshonah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)
Publisher : FKIP Universitas Trilogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran masyarakat didalam membantu pemerintah didalam pembangunan dan Pendidikan sudah tak bisa dipungkiri lagi. Keterbatasan SDM yang ada dalam hal kompetensi dan keterampilan manajerial menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. NAMA Foundation melalui NICE Foundation menjawab keterbatasan ini dengan memberikan pelatihan tentang manajemen proyek, yang diberikan kepada 10 lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang berlokasi di sekitar Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Subang Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah program pelatihan untuk  peningkatan kapasitas Lembaga didalam mengelola kegiatan/manajemen proyek yang diberikan kepada LSM tersebut berdampak positif kepada LSM. Hasil penelitian ini merupakan hasil evaluasi pelatihan pada level 1, dari  empat level metode penelitian evaluasi Kirkpatrick, yang terdiri dari level 1: reaksi, level 2 belajar, level 3 perilaku, dan level 4 hasil. Dari  hasil penelitian ini didapatkan bahwa reaksi peserta pelatihan terhadap pelatihan manajemen proyek yang diselenggarakan oleh NAMA Foundation melalui NICE Foundation Indonesia ini sangat positif dan bermanfaat untuk mereka, sehingga mereka berharap akan kelangsungan program tersebut.
AKTOR PERAN UTAMA PENDIDIKAN ANAK DI ERA DIGITAL: KELUARGA ATAU LINGKUNGAN? Tjahjo Suprajogo
Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 1, No 1 (2017): Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/yby.1.1.13-20

Abstract

Saat ini dunia berada di era globalisasi dengan salah satu ciri adanya interkonektivitas atau keterhubungan satu dengan lainnya, yang memberikan dampak tak terkecuali bagi anakanak. Anak-anak akan dipengaruhi oleh bagaimana struktur kekuasaan tradisional di pemerintahan, bank, bisnis, serikat buruh, dan medis yang berurusan dengan kenyataankenyataan baru di ekonomi, pemeliharaan kesehatan, komunikasi, media, transportasi, pendidikan dan ekologi. Tulisan ini akan memaparkan tentang peran pendidikan anak di keluarga untuk menunjukkan betapa penting dan strategis fungsi orangtua dalam mensosialisasikan nilai-nilai, norma, keyakinan, cara pandang, sikap dan perilaku sejak dini di dalam keluarga sebagai microsystem. Di sisi yang lain seiring perubahan masyarakat yang sangat pesat terjadi saat ini terutama salah satunya disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang menghasilkan produk berupa internet ataupun perangkat digital, maka perlu melihat peran dominan pendidikan anak-anak tidak bisa lagi semata-mata hanya dipengaruhi oleh orangtua di dalam keluarga, keluarga besar, tetangga, peer group, dan komunitas.
Evaluasi Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam Pengarusutamaan Lingkungan Hidup Tjahjo Suprajogo
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 11, No 02 (2011)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.099 KB) | DOI: 10.46730/jiana.v11i02.1081

Abstract

DPRD (The House of Local People’s Representatives) as an legislative institution hasthe most important role in making the public policies. For strengthening the role of DPRD inenvironment mainstream so the caucus of DPRD was shaped. Through caucus channels, beprovided that many problems of environment getting the very serious concern from DPRD withusing their authoritative functions such as legislation, budgeting and controlling. The aims of thisresearch are evaluating how the role of caucus of DPRD and identifying supporting and inhibitingfactors of caucus role and recommendation for DPRD’s caucus in mainstreaming environment.This research using descriptive-qualitative method with purposive sampling. Depth interview anddocumentation as tehnique of gathering data. Unit of analysis in this research is environmentcaucus of DPRD at some regencies/municipalities of West Java Province and especially DPRD ofBandung municipality. The result of this research found that the caucus have tried to achieve thetargets in optimum although the caucus has to still work harder for actualizing green party, greenpolitician, green parlement, green policy and green budgeting and even green government. Theimplication of this research, there is the new paradigm in public policy study that based onmainstreaming environment. Further, it can be called Eco-Policy Study.
Mobile Seamless Learning: Model Pengembangan Kemampuan Literasi Membaca AUD dalam Merdeka Belajar Adiyati Fathu Roshonah; Erik Yuda Pratama; Astuti Darmiyanti; Rikaro Ramadi; Tjahjo Suprajogo; Annisa Husnul Khotimah; Ditta Fahira; Nova Tri Cahyanti; Siti Luthfia Dewi; Siti Sarah
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 6, No 6 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/obsesi.v6i6.3232

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi  dalam pembelajaran  anak usia dini. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model pembelajaran Mobile Seamless Learning (MSL) dalam pembelajaran membaca AUD. Menggunakan metode RnD dengan model ADDIE Dick and Carry : Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Penelitian melibatkan 30 partisipan  Pendidik PAUD di Jabodetabek. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran MSL dapat digunakan dalam pembelajaran membaca AUD didasarkan pada tiga aspek yakni fleksibilitas, efektifitas pembelajaran, dan kualitas pembelajaran.  Partisipan  merespon positif penggunaan model belajar MSL. Implikasi pedagogis  selama proses penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam model MSL dapat memunculkan potensi peserta didik untuk lebih terlibat dalam proses belajar, meningkatkan motivasi belajar, serta meningkatkan literasi siswa melalui informasi dari berbagai sumber.   
THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW: THROUGH ISLAMIC LAW POLITICS AND NOT THROUGH TERRORISM Suprajogo, Tjahjo
Journal of Islamic Law Studies Vol. 2, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the context of Indonesia, empirically and historically there is no doubt that Islamic law is one important element in the formation of national law (positive law). Also, sociologically, Islam as a religious doctrine is to have religious values that have been believed by Muslims to be a system of life that is regarded as the law derived from religion by most Indonesian people. Judging from the scope of realistic politic or ideological-empiric, there is a serious debate in the formulation of the basic constitution of the country is currently taking place in the sessions Agency of Efforts Investi- gation for Indonesian Independence (BPUPKI), May 28-June 1, 1945 and July 10 to 17, 1945, and in the sessions of the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) 18 to August 22, 1945, in the framework of the preparation and approval of the 1945 Constitution (Halim, Ahkam Journal, Vol. XIII, No. 2, July 2013, p. 260). Advanced implications of the ideological polemics are the pros and cons in the middle of the people in the realm of law regarding the implementation of Islamic law in Indonesia. Socio-politically, faced with the reality of the plurality of the Indonesian society is very complex, the response of Muslims themselves against the implementation of Islamic law in Indonesia, there are at least 3 (three) polarization. There are most of Muslims who want that Islamic law is substantive-formalistic enacted in regulation and legislation. There are others who believe that what an important is the values (moral ethics) of Islam entered in national law. While others, they just refuse altogether implementation of Islamic law. As far as the writer observation, that response in reality has given birth the diversity pattern of the struggle among Muslims such as a radical-psychic-physical approach demanding implementation of Islamic law in totality (kaaffah) with terror manner and acts. Even though when considering various aspects, such as the persistence of the variations and mozaic of thought Muslims on the relationship of the shari’a and the state, there are many law schools of thought (madzahib fiqh) related to the products of Islamic law, the configuration of socio-political determining the implementation of Islamic law, there are variables of social, cultural, political and history are diversities that influenced the formation of the law in various Islamic countries (Maula, Hermeneia, Journal of Islamic Studies at the Interdisciplinary Vol.2 No. 2 July-December 2003, p. 240), different practical application of Islamic law, and depend on who ruled government authority in the formulation and decision making. Departing from these reasons, the author would like to propose a recommendation that the actual implementation of Islamic law in Indonesia can be approached from a law politic approach of Islamic as a public policy-making process and not by means of terrorism.
PUBLIC SERVICE PERFORMANCE OF THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF TANGERANG DISTRICT Grafika Hardiany Parebong; Tjahya Supriatna; Tjahjo Suprajogo
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 04 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, 2023, Edition September-Nov
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research design used in this research is a qualitative descriptive research method. The techniques used by researchers in this research which focuses on the implementation of government programs are interviews, observation and documentation. The data analysis technique is the Miles and Huberman analysis model (2018). The results of the research show that the public service performance of the Tangerang Regency Population and Civil Registration Service is demonstrated by direct evidence, the fulfillment of appropriate and satisfactory service promises including timeliness and skill in responding to customer complaints as well as providing services fairly and accurately, the ability of officers to respond to complaints and wishes. community as the responsiveness and sense of empathy provided by Tangerang Regency Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) officers in population administration services also shows service performance. Factors that can influence the public service performance of the Tangerang Regency Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) include the leadership implemented, the organizational culture owned, the service standards that have been set, complaint management, control and evaluation carried out, existing facilities and infrastructure, use of information technology in providing services, and managing human resources. Efforts to improve the public service performance of the Tangerang Regency Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) can be carried out through evaluation, improvement of facilities and infrastructure, increasing the ability of officers to provide services, training in services and the use of technology, and the introduction of population administration management in educational institutions and other institutions. to be able to maximize service.
Analysis of Legal Instruments and Policy Implementation for Improving Regional Asset Management in Riau Province Syafutra, Roby; Akbar, Bahrullah; Suprajogo, Tjahjo; Wangsih, Wangsih
Jurnal Hukum Vol 41, No 2 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.41.2.296-320

Abstract

This study aims to comprehensively identify the main problems in the implementation of regional asset management in Riau Province, investigate their root causes, and propose policy strategies to align practice with applicable legal provisions. To pursue these aims, this research utilizes an empirical legal approach combined with a descriptive qualitative method. The empirical legal approach allows the researchers to observe and interpret how laws and regulations, particularly Government Regulation Number 27 of 2014, Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2021, and related regulations, are implemented in practice. The study was conducted in three stages: first, analyzing the BMD management cycle; second, identifying key issues through Pareto analysis; and third, employing SWOT analysis to assess internal and external factors affecting implementation. The main data were collected from observation, document review, and in-depth interviews with heads of regional apparatus organizations. The results show persistent problems at all stages of asset management, from planning, administration, utilization, and supervision, due to weak legal compliance, poor IT infrastructure, incomplete ownership documents, and a shortage of human resources and training. To address these issues, strengthening regulations, optimizing information systems, and developing policy strategies are recommended to enable more effective, efficient, and accountable Regional Asset management in Riau Province.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA DI BUMN: STUDI KASUS PT PP (PERSERO) Prabowo, Andek; Suprajogo, Tjahjo
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 7 No 1 (2025): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v7i1.1340

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan transformasi tata kelola di BUMN melalui studi kasus PT PP (Persero) Tbk, sebuah perusahaan konstruksi milik negara. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan dengan mengacu pada teori kebijakan publik, konsep tata kelola sektor publik, prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC). Data diperoleh dari analisis dokumen kebijakan Kementerian BUMN, laporan perusahaan, serta studi terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT PP telah menjalankan berbagai inisiatif reformasi tata kelola seperti restrukturisasi organisasi, manajemen risiko, pelaporan transparan, dan penerapan prinsip GCG yang menghasilkan peringkat A+ dalam evaluasi GCG. Namun, implementasi kebijakan menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya pemahaman pegawai, budaya organisasi yang belum mendukung, lemahnya sistem pengendalian internal, dan inkonsistensi regulasi. Temuan ini mencerminkan kompleksitas dalam implementasi kebijakan publik di organisasi besar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, pembentukan budaya korporat berintegritas, peningkatan pengendalian internal, dan dukungan kebijakan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan transformasi tata kelola BUMN.