Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law_Jurnal

KEDUDUKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DI INDONESIA Abraham, Abraham; Kusbianto, Kusbianto; Zuliah, Azmiati
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6878

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam memberikan perlindungan terhadap korban di Indonesia, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN MDN. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali melibatkan pekerja migran sebagai target rentan. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum, implementasi perlindungan korban masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum di Indonesia, khususnya dalam putusan pengadilan yang spesifik, berkontribusi pada perlindungan korban TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas hukum dalam melindungi korban TPPO serta mengidentifikasi celah dan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PENGADILAN NEGERI Yudha, Nano Eka; Sitompul, Ariman; Kusbianto, Kusbianto
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6874

Abstract

Perlindungan hukum yang di berikan bagi konsumen tidak dapat di jalankan dengan sempurna apabila hanya di ajukan ke BPSK tetap dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. BPSK tidak dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam penyelesaian sengketa konsumen, terutama yang menyangkut keberatan mengenai putusan konsiliasi atau mediasi, serta penetapan eksekusi sama sekali belum ada pengaturannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan konsumen atas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri terhadap Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan  terdapat data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan terhadap pengaturan mengenai BPSK dapat dikatakan masih kurang, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peranan BPSK di dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia.