Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.287
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law_Jurnal JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah SWARNA DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Legalpreneur Journal Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD) Tasyri' jle JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Kusbianto, Kusbianto
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Impact of Criminal Policy on Money Laundering Against the Resilience of the Law Kusbianto, Kusbianto; Sitompul, Ariman; Adiputra, Adiputra; Miftahuddin, Miftahuddin
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 2 (2022): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i2.192

Abstract

Differences in the authority of investigators over money laundering crimes committed by members of the Indonesian National Armed Forces lead to disharmony of norms, thus creating polemics in the law enforcement process, especially in efforts to eradicate money laundering. Currently, there is an expansion of investigative competence based on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, which states that predicate criminal investigators are officials or bodies authorized by laws and regulations to conduct investigations. Violations committed by members of the Indonesian National Armed Forces against the crime of money laundering should be under the jurisdiction of the Military Court. This study aims to determine the development and impact of legal policies related to members of the Indonesian National Armed Forces who commit criminal acts in the jurisdiction of the Military Court I-03 Padang. The analysis of this research uses a descriptive qualitative approach by using primary and secondary data. The results indicate that the competence of military courts is vulnerable to discontinuing the legal process of money laundering. Military courts should also be given the authority to try Indonesian National Armed Forces members who commit money laundering crimes. Investigation of The Crime of Money Laundering committed by members of the Indonesian National Armed Forces in the ius constituendum must be formulated more firmly in the Money Laundering Law. Thus, the Indonesian National Army members who violate the entered in categorization of General Crimes or non-military will be subject to the general justice system, and in the investigation carried out by investigators in the general court as described in the provisions in accordance with the limitative theory.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Kusbianto, Kusbianto; Safnul, Dody; Yazid, Fadhil; Suparman, Suparman
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.634

Abstract

Diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta autentik dalam perbuatan hukum (jual beli, kontrak, sewa meyewa dan lainnya) maka kedudukan dan wewenang notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang dalam pembuatan akta autentik (kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang) juga semakin penting. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya akta autentik dimana salah satu perbuatan hukum yang penting dibuat dengan akta autentik yaitu jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris. Adapun yang menjadi mitra pengabdian yaitu kantor kecamatan Medan Johor. Metode pengabdian dilakukan dengan cara branstorming, presentasi dan diskusi, simulasi yang didukung dengan media slide. Kemudian dilakukan sesi tanya jawab kepada para peserta. Hasil pengabdian bahwa masyarakat kecamatan Medan Johor belum seluruhnya memahami tentang pentingnya akta autentik, terutama dalam melakukan jual beli hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat masih terdapat ketidakseragaman yang dilakukan sebagian masyarakat di Kecamatan Medan Johor, ada yang bertransaksi hanya dengan menggunakan bukti kwitansi saja, ada yang melaksanakan transaksi dan membuat surat pelepasan haknya di kantor Lurah, ada yang di kantor Camat dan ada juga yang melaksanakannya di Kantor Notaris. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu ketidaktahuan, kebiasaan, biaya dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai ketidakseragaman bentuk perolehan haknya. Kata kunci : Akta Autentik, Notaris, Jual Beli
Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran Kusbianto, Kusbianto; Sitompul, Ariman; Sahputra, Rilawadi; Ruslan, Ruslan; Azmi, Syariful; Simamora, Melki Suhery; Nurhayati, Nurhayati; Pranoto, Agus
JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2025): JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juni 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jgen.v3i3.975

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi warga Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, melalui penyediaan layanan bantuan hukum dan edukasi hukum yang berbasis partisipatif. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum serta terbatasnya akses terhadap lembaga bantuan hukum menjadi tantangan serius dalam penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis, dan pembentukan forum pengaduan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan advokatif dengan melibatkan unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum seperti Sengketa tanah, permasahan izin pertambangan galian C dan lainnya. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan keberanian untuk menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi tentang permasalahan hukum yang dihadapi. Kegiatan ini diharapkan menjadi model replikasi dalam meningkatkan kesadaran dan akses hukum di wilayah pedesaan lainnya.
KEDUDUKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DI INDONESIA Abraham, Abraham; Kusbianto, Kusbianto; Zuliah, Azmiati
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6878

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam memberikan perlindungan terhadap korban di Indonesia, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN MDN. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali melibatkan pekerja migran sebagai target rentan. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum, implementasi perlindungan korban masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum di Indonesia, khususnya dalam putusan pengadilan yang spesifik, berkontribusi pada perlindungan korban TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas hukum dalam melindungi korban TPPO serta mengidentifikasi celah dan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PENGADILAN NEGERI Yudha, Nano Eka; Sitompul, Ariman; Kusbianto, Kusbianto
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6874

Abstract

Perlindungan hukum yang di berikan bagi konsumen tidak dapat di jalankan dengan sempurna apabila hanya di ajukan ke BPSK tetap dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. BPSK tidak dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam penyelesaian sengketa konsumen, terutama yang menyangkut keberatan mengenai putusan konsiliasi atau mediasi, serta penetapan eksekusi sama sekali belum ada pengaturannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan konsumen atas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri terhadap Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan  terdapat data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan terhadap pengaturan mengenai BPSK dapat dikatakan masih kurang, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peranan BPSK di dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia.
Literature Review: John Rawls's Theory of Justice Against the Control of State-Owned Land by the Poor of Deli Serdang Medan Kusbianto, Kusbianto; Wahyu, Ahmad Braja; Syafrizal, Dedek; Rahmat, Tomy Aldista; Abrar, Muhammad Aulia
Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD) Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/sospolbud.v4i2.14752

Abstract

This study aims to analyze the practice of possession of state-owned land by poor groups in the Deli Serdang area, Medan, from the perspective of John Rawls' Theory of Justice. The phenomenon of state land ownership by low-income communities is often a complex issue involving legal, social, and moral aspects. Within the framework of Rawls's theory, social justice emphasizes the protection of the most disadvantaged groups in society as well as the equitable distribution of resources. This study uses normative juridical methods and sociological approaches, with data obtained through document studies, field observations, and interviews with local residents and government officials. The results of the study show that the practice of land tenure is a form of response to the inequality of access to housing and land. Although legally such actions are considered invalid, from the perspective of Rawlsian distributive justice, the actions of communities can be understood as a form of demand for their basic rights. This study recommends a more humane and equitable policy approach, including the possibility of limited legalization by paying attention to the principle of the social function of land.
Criminal Liability of Business Actors Who Do Not Have A Mining Permit for Non-Metallic Minerals and Rocks Case Study in Asahan Regency Pranoto, Agus; Kusbianto, Kusbianto; Sitompul, Ariman
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 3 (2025): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v6i3.4137

Abstract

This study discusses legal aspects, forms of sanctions, as well as efforts to recover and prevent violations in mining activities of non-metallic minerals and rocks (MBLB) in North Sumatra province. Based On The North Sumatra Regional Regulation No. 2 year 2013, businesses must have a license to carry out mining activities to ensure sustainable governance. Non-compliance with this regulation resulted in negative impacts including environmental damage, social conflicts, and loss of local revenue potential. In law enforcement, the sanctions applied include criminal penalties in the form of imprisonment and fines, along with the obligation to restore the environment by business actors. Enforcement proceedings also involve investigation, seizure of evidence, as well as supervision of the execution of court decisions.The research method used is normative juridical approach with qualitative analysis.The results showed that the success of mine governance depends on the synergy between adaptive regulation, consistent law enforcement, and active participation of all stakeholders. The use of modern technology and regular regulatory evaluation are also key to improving the effectiveness of surveillance and Prevention of violations. With an integrated approach, the mining sector of non-metallic minerals and rocks is expected to provide sustainable economic benefits without compromising environmental sustainability and community welfare. This study recommends strengthening the capacity of law enforcement officials, increasing transparency, and regulatory education to business actors as strategic steps to prevent violations in the future.
Defense (Noodweer) As the Reason for the Elimination of the Crime of Persecution Desranta, Vincent; Kusbianto, Kusbianto; Sitompul, Ariman
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 3 (2025): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v6i3.4138

Abstract

Forced defense (noodweer) is one of the justifications in criminal law that can eliminate criminal liability for an act that is basically unlawful, but is carried out to defend oneself from an unlawful attack. The regulation regarding noodweer still often causes debate in judicial practice, especially in cases of abuse. This study aims to examine the regulation of forced defense in Indonesian criminal law and analyze its application in cases of criminal abuse. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach, through analysis of secondary legal materials. The case study in case No. 101/Pid.B/2024/PN.Snj shows that the judge acquitted the defendant because he was proven to have committed a forced defense. The elements of defense that can eliminate criminal liability include an unlawful attack, actions carried out proportionally and subsidiary, not accompanied by malicious intent, and carried out at the place and time of the incident. These results show the importance of a proper understanding of the concept of noodweer in the criminal justice process.
Bentuk-bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh Penyelenggara pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan 2024-2029 Laksono, Agung Dwi; Kusbianto, Kusbianto; Sitompul, Ariman
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 9 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i9.4495

Abstract

This study aims to analyze the legal regulations, forms of violations, and enforcement mechanisms of electoral criminal offenses committed by election organizers during the election of members of the Medan City Regional House of Representatives for the 2024–2029 period. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that the legal framework for electoral crimes is comprehensively regulated under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which stipulates criminal sanctions such as imprisonment, fines, and administrative penalties for election officials proven to have committed violations. The types of violations identified include manipulation of voter lists, abuse of authority, vote buying, and vote inflation or reduction. The enforcement mechanism involves several key institutions including the Election Supervisory Body (Bawaslu), the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), the police, the public prosecutor’s office, and the Election Organizer Honorary Council (DKPP), all of which are mandated to act independently, transparently, and professionally. Legal enforcement in this context serves not only as a repressive tool to punish violations but also as a preventive measure by promoting legal awareness and strengthening the integrity and accountability of election organizers. Therefore, firm and consistent law enforcement is a crucial prerequisite to ensure elections are conducted fairly, honestly, democratically, and with high integrity, thereby maintaining public trust in the electoral process.
Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban KDRT yang Dilakukan oleh Istri Ditinjau dari Hukum Pidana Lubis, Rafnila; Kusbianto, Kusbianto; Sitompul, Ariman
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 10 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Oktober 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i10.4668

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of legal protection for husbands who become victims of Domestic Violence (DV) committed by their wives, with a case study in Medan City. The research focuses on the application of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the motives of wives as perpetrators, and the legal protection provided to husbands as victims. Using a normative approach, this study relies on secondary data from legislation, legal doctrines, and relevant case analyses. The findings show that Law Number 23 of 2004 explicitly provides legal protection for all DV victims, regardless of gender, including husbands. The law guarantees victims’ rights to physical protection, legal assistance, healthcare, and social rehabilitation. The motives of wives committing DV against their husbands may include dominance, frustration, revenge, or economic stress. In some cases, such acts arise from attempts to control the partner or express unresolved emotional distress. The analysis of household dynamics reveals that power imbalance, unresolved conflicts, and past trauma are common triggers of violent behavior. Legal frameworks ensure husbands’ rights to report violence and access protection and rehabilitation services. Law enforcement agencies and relevant institutions such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) play an essential role in guaranteeing that male victims receive appropriate and equitable protection under the law.
Co-Authors Abraham Abraham Abrar, Muhammad Aulia Adiputra, Adiputra Agung Dwi Laksono Ananda, M. Rizky Andayani, Sintia Arif, Ahmad Ridho Arios, Rion Ayu Trisna Dewi Azmi, Syariful Desranta, Vincent Elina, Elina Fitriana Fitriana Franshery Malau, Togu Guntari, Suryani H.Habeahan, Abdul Ryfay Lubis, Arif Maulana Lubis, Rafnila Maysarah, Andi MELKI SUHERY SIMAMORA Miftahuddin Miftahuddin Nadirah, Ida Nurhayati Nurhayati Panjaitan, Uli Pramono, Rahman Pranoto, Agus Rahmat, Tomy Aldista Rina Melati Sitompul Ruslan Ruslan Safnul, Dody Sahputra, Rilawadi Saputra, Iqbal Saputra, Rilawadi Satar, Abdul Seniman Nainggola, Gunar Sigit Purnomo Simamora, Melky Suheri Sipayung, Edi Setiawan Sirait, Mangatur Sitompul, Ariman Suparman Suparman Surnada, Surnada Syafrizal, Dedek Syamsuar, Noji Wahyu Utomo Wahyu, Ahmad Braja Yazid, Fadhil Yudha, Nano Eka Zaen, Pratiwi Putri Marshanda Zuliah, Azmiati