Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Law, Education and Business
Siregar, Ahmad Ansyari
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi Rinaldi, Feri; Pakpahan, Ayesha Shahnaz Aurelia; Siregar, Ahmad Ansyari
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3221

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika konflik antara hukum adat dan hukum positif di era globalisasi, dengan fokus pada bagaimana interaksi keduanya memengaruhi sistem hukum dan masyarakat. Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Hukum adat, yang merupakan kumpulan aturan yang berkembang secara organik dalam masyarakat tradisional, sering kali berbenturan dengan hukum positif yang diadopsi dari sistem hukum modern dan internasional. Konflik ini muncul karena perbedaan mendasar dalam sumber, nilai, dan tujuan hukum. Di satu sisi, hukum adat merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal dan identitas budaya komunitas tertentu, sementara hukum positif menekankan universalitas, kepastian hukum, dan modernisasi. Penelitian ini menemukan bahwa globalisasi memperkuat tuntutan untuk harmonisasi hukum, namun sering kali mengabaikan kompleksitas lokal dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa konflik ini dapat mengarah pada marginalisasi hukum adat dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan mekanisme integrasi yang dapat menjembatani perbedaan ini, dengan mempertimbangkan keberlanjutan identitas budaya dan keadilan sosial. Penelitian ini menyarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan elemen-elemen hukum adat dan hukum positif, serta dialog yang lebih inklusif antara pembuat kebijakan, komunitas adat, dan masyarakat luas untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.
Efektivitas Penyidikan di Era Digital: Studi Kasus Inovasi Teknologi di Kepolisian Resor Rokan Hilir Sihombing, Rikky Pranata; Kusno, Kusno; Siregar, Ahmad Ansyari
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.368

Abstract

This study aims to analyze the extent to which implemented technological innovations enhance investigative effectiveness and identify the supporting factors and obstacles to technology adoption at the Rokan Hilir Police Resort. To achieve these objectives, this study employs a mixed-methods approach combining field research and normative legal analysis, where the collected data is analyzed qualitatively to describe the issues and address the research objectives. The findings indicate that technology implementation at the Rokan Hilir Police Resort positively impacts investigative effectiveness, particularly in terms of speed and efficiency, accountability and transparency, and inter-unit coordination. Furthermore, technology plays a crucial role in evidence management, improving data accuracy, and handling complex cases, as demonstrated in the digital theft case study. The application of investigative technology at the Rokan Hilir Police Resort aligns with the relevant legal framework in Indonesia. However, technology implementation still faces challenges such as budget limitations, lack of technological skills, and resistance to change. Nevertheless, this study finds that technological innovation at the Rokan Hilir Police Resort has contributed to increasing public trust in the police institution, suggesting that the modernization of investigations through technology adoption is a strategic step that needs continuous support and optimization.
ANALISIS HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN KARENA KONSUMSI TUAK DALAM PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN INDONESIA Syahyunan, Hengki; Zelibu, Yanto; Siregar, Putri Habibah; Ritonga, Muhammad Khoirul; Siregar, Ahmad Ansyari
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7872

Abstract

Termination of Employment is a legal action that may be undertaken by an employer against an employee under certain conditions, including violations of workplace discipline. One controversial case involves the dismissal of an employee found consuming tuak (a traditional alcoholic beverage). This study aims to analyze the legal aspects of such termination based on Indonesian labor regulations and contributes to a broader understanding of cultural context in the enforcement of labor law in Indonesia. The research employs a normative juridical approach, using literature review and case analysis. The findings indicate that termination of employment due to the consumption of tuak can only be legally justified if the act occurred during working hours, within the workplace, or demonstrably affected job performance and workplace safety. Termination is deemed unlawful if it does not follow the prescribed procedures or lacks sufficient evidence of serious misconduct as stipulated in the company's internal regulations. Therefore, any termination decision must take into account the principles of fairness, proportionality, and legal certainty for both parties.Keywords: Tuak; Company; Termination of Employment
Perbaikan Peraturan Reformasi Hukum Perasuransian dalam Rangka Menjaga Ketepatan Hukum bagi Masyarakat dan Perusahaan Asuransi Sari, Intan Permata; Insabela, Nadya; Siregar, Ahmad Ansyari
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan sektor asuransi di Indonesia sejauh ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun 2020 terdapat 139 perusahaan asuransi yang telah mengantongi izin menjalankan usahanya di Indonesia. Jumlah ini semakin menurun dalam lima tahun terakhir akibat kegagalan beberapa perusahaan asuransi besar dalam mengelola premi asuransi nasabahnya. Misalnya Bakrie Life dan Asuransi Bumi Asih Jaya. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat normatif dengan dukungan empiris untuk membuktikan pokok permasalahan penelitian dan mengatur rumusan ideal perlindungan hukum bagi seluruh pemegang polis asuransi terhadap kesalahan pengelolaan yang disengaja oleh perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini hak seluruh pemegang polis asuransi masih mengacu pada Hukum Dagang (Buku Hukum Dagang) dan Hukum Asuransi. Kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai hak-hak pemegang polis asuransi, khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal atau dana pada perusahaan asuransi bukan milik negara (non-BUMN) dengan prioritas pengembalian apabila ada kesalahan pengelolaan yang disengaja atau tindak pidana yang dilakukan olehnya. direktur perusahaan asuransi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan yang ada tidak memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis asuransi untuk mendapatkan pengembalian dana simpanannya. Artinya, tidak ada perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi ketika kejahatan tersebut di atas terjadi atau ketika terjadi pelanggaran, atau ketika terjadi kegagalan reinvestasi. Oleh karena itu disarankan agar dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan asuransi, khususnya yang berkaitan dengan: 1) Mekanisme penyelesaian non-litigasi seperti Arbitrase (BANI), 2) Mekanisme penyelesaian litigasi meliputi gugatan perdata, force majeure, perbuatan melawan hukum, tuntutan pailit terhadap manajer investasi, atau tuntutan pidana karena penggelapan, penipuan, atau pencucian uang. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan teknis POJK No. 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
The Role of the Padang Lawas Police Traffic Unit in Minimizing the Number of Traffic Accidents Mahendra, Yusril Aldi; Kusno, Kusno; Siregar, Ahmad Ansyari
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 2 No. 2 (2024): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v2i2.81

Abstract

The purpose of this research is to describe the Role of the Padang Lawas Police Traffic Unit in Overcoming Traffic Accidents in Padang Lawas City and Obstacles to the Role of the Padang Lawas Police Traffic Unit in Minimizing the number of Traffic Accidents in Padang Lawas City. This type of research is qualitative-descriptive, where the data collection technique is done through literature sources, observation, and documentation. The results showed that: first, the role of the Padang Lawas Police Traffic Unit in minimizing the number of traffic accidents, among others: 1. conducting community development in the field of traffic; 2. conducting routine patrol activities on the highway; 3. organizing the administration of completeness for drivers and motorized vehicles; 4. conducting law enforcement activities; 5. we are organizing traffic operations. Second, the inhibiting factors of the role of the Padang Lawas Police Traffic Unit in minimizing the number of traffic accidents in Padang Lawas City are: 1. Lack of public awareness of traffic order; 2. Lack of Traffic Police Professionals to carry out Tasks.
Factors Causing Motor Vehicle Theft and Efforts to Handle It in Rokan Hilir Jurisdiction Syahputra, Hendra; Kusno, Kusno; Siregar, Ahmad Ansyari
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 1 No. 12 (2024): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v1i12.102

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors of criminal offenders committing motor vehicle theft and efforts to overcome Curanmor crime in the jurisdiction of Rokan Hilir. The type of research used is the juridical-empirical research method, which is a process of research and understanding based on methodology that investigates a social phenomenon and human problems. Results of Discussion: first, Factors causing the occurrence of motor vehicle theft include: 1. Economic Factors, This factor occurs due to pressure on the fulfillment of basic daily needs; 2. Habitual factor, This factor is influenced because of behavior that occurs repeatedly and continuously so it is difficult to stop it. ; 3. Environmental Factors, Environmental factors/association greatly influence a person to do or not do something. Do something because in the environment is accustomed to committing criminal acts such as curanmor, then the environment greatly influences curanmor perpetrators to commit the same crime because the environment is very supportive.; 4. Lifestyle Factors, This factor is caused by the fulfillment of additional needs, outside of the general need to improve lifestyle in the community. Second, efforts to overcome the crime of theft of motor vehicles (curanmor) in the jurisdiction of Rokan Hilir are carried out in 2 ways, namely by preventive and repressive efforts.
Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat: Analisis Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Rhl Ferdiansyah, Ferdiansyah; Kusno, Kusno; Siregar, Ahmad Ansyari
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v28i1.529

Abstract

This research aims to analyze judicial discretion in sentencing perpetrators of aggravated assault resulting in serious bodily injury. The research method employed is normative legal research with a statute approach and a case study approach, which is analyzed qualitatively through content analysis. The results show that the defendant was charged alternatively with a primary indictment of attempted murder, a subsidiary indictment of aggravated assault resulting in serious bodily injury, and a lesser subsidiary indictment of simple assault. The charges by the Public Prosecutor were in line with the subsidiary indictment of aggravated assault resulting in serious bodily injury as supported by the Visum et Repertum. Conversely, the judge’s verdict, based on the lesser subsidiary indictment of simple assault, emphasizes judicial discretion. Judicial discretion is an effort to balance the enforcement of positive law and the achievement of substantive justice by considering the values that live in society (living law). The decision reflects the struggle between formal legality and contextual substantive justice. Therefore, more precise guidelines are needed regarding the limits and parameters of judicial discretion, especially in cases that intersect with living law. Improving the quality of the Visum et Repertum and strengthening judges’ capacity to understand living law are also important to strive for in order to achieve a responsive and just judicial system.
IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA Romodon, Sahri; Vareza, Rihan Ali; Siregar, Ahmad Ansyari
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31305

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyara- kat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "prae existence. Tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan retributive (pembalasan) akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas dan pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui UU No. 1 Drt/ 1951, di samping itu melalui jalur legislasi atau perundang-undangan. Pelembagaan hukum pidana adat dalam kasanah kehidupan hukum pidana nasional juga muncul dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan akademis (keilmuan). Dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang mengedepankan azas keadilan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat pidana yang selama ini diakui keberadaannya telah diserap dalam konsep rancangan KUHP
EFEKTIVITASPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI Siregar, Diva Rizky Ramadhani; Siregar, Ahmad Ansyari
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31839

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin perlindungan hukum pemegang polis di Indonesia. Fokus utamanya adalah menilai bagaimana peraturan OJK memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pemegang polis. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan OJK memberikan kerangka hukum yang komprehensif melalui persyaratan modal minimum, rasio solvabilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun efektivitas perlindungan ini bergantung pada konsistensi penerapan dan pemantauan oleh OJK. Meskipun langkah-langkah untuk menjamin perlindungan bagi pihak pemegang polis telah diatur, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Kesimpulannya, peraturan OJK berpotensi memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi pemegang polis, tetapi peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada.
Co-Authors Ferdiansyah Ferdiansyah Hendra Syahputra Insabela, Nadya intan permata sari Kusno Kusno Mahendra, Yusril Aldi Pakpahan, Ayesha Shahnaz Aurelia Rinaldi, Feri Ritonga, Muhammad Khoirul Romodon, Sahri Sihombing, Rikky Pranata Siregar, Diva Rizky Ramadhani Siregar, Putri Habibah Syahyunan, Hengki Vareza, Rihan Ali Zelibu, Yanto