Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Rampai Jurnal Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Law Journal Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal J-CEKI
Yuliawan, Indra
Unknown Affiliation
Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Kedudukan Letter C dalam Sistem Pendaftaran Tanah dan Proses Konversi Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Agustin, Dina Twenty; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12821

Abstract

Letter C merupakan dokumen pertanahan warisan kolonial yang hingga kini masih berlaku sebagai bukti penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis Letter C dalam sistem pendaftaran tanah nasional serta mengkaji mekanisme konversinya menjadi Sertifikat Hak Milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah berdasarkan Pasal 24 UUPA, namun tingkat kepastian hukumnya masih lemah karena belum memenuhi sistem publikasi negatif yang sempurna. Proses konversi Letter C ke SHM menghadapi berbagai kendala, antara lain: ketidaksesuaian data fisik dengan yuridis, tumpang tindih kepemilikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di instansi pertanahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbukti efektif mempercepat proses konversi dengan tingkat keberhasilan mencapai 82%. Namun, masih diperlukan sinkronisasi data antara instansi terkait dan sosialisasi yang lebih instensif kepada masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa konversi Letter C menjadi SHM merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan, namun memerlukan perbaikan sistem administrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI DESA MOGA Khalali, Muhammad; Irawati, Arista Candra; Yuliawan, Indra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 In Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.36258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik masyarakat di Desa Moga, Kabupaten Pemalang. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Desa Moga muncul dalam berbagai bentuk seperti perkelahian antarpemuda, sengketa warisan, dan utang piutang. Faktor penyebab konflik meliputi rendahnya literasi hukum, ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta perbedaan interpretasi terhadap norma adat dan hukum formal. Pemerintah desa memiliki peran sentral sebagai mediator, fasilitator, dan edukator hukum dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah mufakat dan prinsip restorative justice. Peran ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik berbasis desa bergantung pada kolaborasi antara hukum negara dan nilai sosial lokal untuk menciptakan harmoni sosial dan keadilan berkelanjutan.
Penegakkan Hukum atas Perbuatan Pemaksaan Perkawinan Dini oleh Orangtua di Kabupaten Semarang Sari, Pretty Dwi Novita; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.10956

Abstract

Perkawinan dini masih menjadi praktik yang kerap ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, terutama akibat adanya paksaan dari orang tua terhadap anak. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional, tetapi juga hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses penegakkan hukum dalam pemaksaan perkawinan dini oleh orang tua. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis, normatif, dengan dilengkapi data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran terkait materi perkawinan bawah umur yang berasal dari Lembaga-lembaga terkait dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi yang menjadi salah satu faktor terjadinya pemaksaan perkawinan dini. Oleh karena itu diperlukan pengadaan edukasi masyarakat yang menyasar secara langsung pada anak dan orang tua, untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dan dampak negatife akibat perkawinan dini, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum.
KONSTRUKSI HUKUM PERAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR MARMER DI INDONESIA Octavia, Octavia; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.41611

Abstract

Perdagangan internasional salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui kegiatan impor komoditas strategis seperti marmer. Importir marmer memiliki peran signifikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan produk bagi sektor konstruksi dan properti di Indonesia. Namun, kegiatan impor marmer dihadapkan pada berbagai regulasi perdagangan dan kepabeanan yang kompleks dan dinamis, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi importir marmer di Indonesia serta menilai apakah regulasi impor marmer telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif, baik dalam bentuk pembentukan regulasi maupun penyediaan upaya penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum implementasinya belum sepenuhnya optimal masih terdapat disharmonisasi regulasi, kompleksitas pembatasan non-tarif, serta kurangnya transparansi kebijakan. Diperlukan penguatan peran negara dalam menciptakan regulasi impor yang harmonis, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan bagi importir marmer.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PERBANKAN Sugiarto, Noris; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.41612

Abstract

Transformasi digital di sektor perbankan telah mendorong peningkatan efisiensi layanan keuangan, namun sekaligus meningkatkan risiko kejahatan perbankan berbasis data pribadi. Data pribadi nasabah menjadi objek sekaligus sarana utama dalam berbagai modus kejahatan, seperti pencurian identitas, phishing, dan penyalahgunaan informasi keuangan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan data pribadi yang kuat sebagai bagian dari sistem hukum perbankan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan data pribadi dalam konteks kejahatan perbankan, mengkaji pengaturan hukum perlindungan data pribadi di sektor perbankan Indonesia, serta menjelaskan urgensi perlindungan data pribadi sebagai instrumen hukum dalam pencegahan kejahatan perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat prinsip rahasia bank dan berfungsi sebagai instrumen hukum preventif dan represif dalam menanggulangi kejahatan perbankan berbasis data. Perlindungan data pribadi tidak hanya berperan dalam melindungi hak nasabah, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan nasional.
Co-Authors Adhi Budi Susilo Agustin, Dina Twenty Arista Candra Irawati Dewi, Salsabela Oktaviani Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Khalali, Muhammad Leony Elfine, Sea NURUL AZIZAH Octavia, Octavia Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Sari, Pretty Dwi Novita Soimah, Rodhiyatun Sugiarto, Noris Susilo, Adhi Budi