Claim Missing Document
Check
Articles

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Noviar, Idham; Priyanti, Evi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i3.2929

Abstract

Development planning is a step that needs to be initiated by the Government in making a development policy. The purpose of this research was to produce an analysis related to the participation of the Warung Bambu Village Community regarding a development plan in Warung Bambu Village, Karawang Regency. This study uses a qualitative method using the theory of Sarah Cook and Steve Macaulay which consists of 4 indicators, namely decision making, implementation, satisfaction, and evaluation. Participation is indispensable in development planning. In planning for participatory development there are also clear criteria, including the involvement of all stakeholders, efforts to build strong and legitimized community institutions, the existence of a political process through negotiations or deliberations which ultimately leads to the formation of collective agreements with the principle of togetherness, and efforts community empowerment through joint learning activities as part of the democratization process. The results of the research include first, the Village Government in making decisions has carried out the Village Development Planning Meeting (MusRemBang), but it is only held once a year and does not directly involve the community but only representatives of each hamlet, namely the Hamlet Head; Second, the Village Government in realizing community involvement is still lacking because there is no forum for aspirations and the Village Information System (SID) via the website is still problematic; Third advantage received by the Government in Community involvement is still very less; And the fourth evaluation in reducing community participation in development planning is still a future plan.
PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAYANAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI PERIZINAN GAMPIL DI DPMPTSP KOTA BANDUNG DAN APLIKASI PERIZINAN SITETEH DI DPMPTSP KABUPATEN KARAWANG Dwi Lestari, Galuh Putri; Yulyana, Eka; Priyanti, Evi; Rahman, Rahman
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.27884

Abstract

Pelayanan di era digital sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi dalam melaksanakannya. Peluncuran aplikasi layanan di setiap instansi pemerintah merupakan wujud keinginan pemerintah untuk mewujudkan e-Government. Aplikasi SITETEH dan GAMPIL merupakan wujud implementasi e-Government di Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Government di Kabupaten Karawang dan Kota Bandung melalui kedua aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menemukan berbagai kesamaan dalam proses implementasi yang masih memiliki kekurangan seperti server down dan dari kepuasan masyarakat website SITETEH lebih memuaskan daripada website GAMPIL.
GERAKAN SOSIAL PENDORONG KEBIJAKAN REGULASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DI INDONESIA Maulana Yusuf, Zahran; Hidayat, Usep; Priyanti, Evi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31147

Abstract

Penelitian ini mengkaji gerakan sosial yang mendorong kebijakan regulasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Fokus utama adalah memahami tantangan yang dihadapi oleh gerakan ini dalam upaya mengubah pandangan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi regulasi ketat, stigma sosial, kurangnya dukungan politik, minimnya penelitian lokal, dan penolakan dari lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi publik, kerjasama dengan komunitas medis, advokasi berkelanjutan, penelitian lokal yang mendalam, pengembangan kebijakan inklusif, fasilitasi dialog antara pemerintah dan aktivis, serta perbaikan infrastruktur dan logistik. Dengan strategi yang tepat, diharapkan kebijakan regulasi ganja medis dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI Aeni, Nurul; Priyanti, Evi; Purnamasari, Hanny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3569-3575

Abstract

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak lepas dari peran Kepala Desa sebagai garda terdepan yang ada di desa, hal ini merupakan fungsi dari pemerintahan desa itu sendiri yang merupakan fungsi pembangunan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran kepala desa Bantarkalong dalam melakukan pelaksanaan pembangunan, terlepas dari perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa itu sendiri sebagai informan kunci, perangkat desa sebagai informan utama, dan masyarakat sebagai informan pelengkap, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan masih didasarkan pada program yang telah disusun pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahunnya dengan jumlah anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani dan ibu rumah tangga.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KARAWANG Ardiansyah, Andri; Kurniansyah, Dadan; Priyanti, Evi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.2173-2184

Abstract

Penelitian bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis proses collaborative governance dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ansell Grush, terdapat beberapa tahapan penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Chris Ansell, 2007): dialog tatap muka (face-to-face dialogue), membangun kepercayaan (trust building), proses mencapai komitmen (commitment to process), pemahaman bersama (shared understanding), dan hasil sementara (intermediate outcome). Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil menunjukkan bahwa dialog tatap muka antara DPMPTSP, Technomart, dan instansi terkait mampu meningkatkan komunikasi, meminimalisir miskonsepsi, dan mempermudah penyelesaian konflik. Kepercayaan dibangun melalui koordinasi, kerja sama, dan respons terhadap keluhan masyarakat. Komitmen terhadap proses terlihat dalam sistem pelayanan yang terintegrasi, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Pemahaman bersama mulai terbentuk melalui media informasi, namun belum merata karena inkonsistensi penyampaian. Secara umum, penerapan collaborative governance di MPP Karawang menunjukkan perkembangan positif, meski tantangan komunikasi dan koordinasi antarinstansi masih perlu diatasi.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN KUTAWALUYA KABUPATEN KARAWANG MELALUI KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE Hafizh Waliyyudin, Mohammad; Priyanti, Evi; Noor Azijah, Dewi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1737-1743

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan di suatu daerah. Dampak kemiskinan tidak hanya berkutat pada sektor kesehatan atau menyerang pada keburukan individu manusia melainkan juga kelompok sosial yang cakupannya besar dan luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini mempunyai alasan bahwa permasalahan yang diteliti oleh penulis sangat kompleks. Ketidaksesuaian antara das sollen (potensi alam dan industri yang melimpah) dengan das sein (kemiskinan ekstrim) yang terjadi di Kabupaten Karawang, menjadikan pemerintah untuk mampu melahirkan solusi yang inovatif guna menanggulangi permasalahan kemiskinan ekstrim yang menyebar di beberapa desa di Kabupaten Karawang. Penelitian ini didasari oleh skema Collaborative Governace dalam penanggulangan ekstrim kemiskinan di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.
KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN UNIVERSITAS UNTUK OPTIMALISASI PENEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG Yanuar, Muhammad Indra; Aditya, Indra; Priyanti, Evi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i3.4879

Abstract

The high number of educated unemployment in Karawang Regency, despite being the largest industrial area in Southeast Asia, is an irony that requires serious attention. This study aims to examine the collaboration between the Regional Government and Singaperbangsa University Karawang in optimizing job placement. The method used is qualitative with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that the synergy between the Manpower and Transmigration Office and the Special Job Exchange (BKK) of Singaperbangsa University Karawang has been quite effective through counseling programs, skills training, and the use of job search platforms. However, challenges still arise from the lack of readiness of individual job seekers, from administrative aspects to non-technical skills (soft skills). Strategic communication and ongoing coordination are key to creating adaptive and inclusive job placement policies. This study shows that optimal cross-sector collaboration can increase the absorption of local labor and strengthen the competitiveness of college graduates. These findings reinforce the importance of the Triple Helix approach in overcoming educated unemployment at the regional level.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA JAYASAMPURNA Dewi, Juliyanti; Priyanti, Evi; Febriantin, Kariena
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2303

Abstract

Program pencegahan stunting merupakan upaya strategis untuk mengurangi angka stunting dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna berdasarkan empat dimensi efektivitas program menurut Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Ketepatan sasaran program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna belum sepenuhnya optimal. Meskipun mekanisme penetapan sasaran telah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan posyandu dan kriteria anak stunting, tingkat partisipasi orang tua yang rendah serta penolakan terhadap status stunting menjadi hambatan dalam validitas data sasaran dan efektivitas intervensi. Dimensi sosialisasi program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna telah terlaksana secara efektif melalui kegiatan rembuk stunting yang bersifat partisipatif dan sistematis. Dimensi pencapaian tujuan program belum sepenuhnya optimal karena menghadapi tantangan pada proses menurunkan angka stunting di Desa Jayasampurna yaitu terjadinya faktor urbanisasi atau kepadatan penduduk. Pelaksanaan pemantauan program stunting di Desa Jayasampurna belum mencerminkan sistem pengawasan yang komprehensif karena masih terbatas pada pelaksana teknis tanpa melibatkan peran pengawasan legislatif desa seperti BPD.
KUALITAS PELAYANAN PERUMDA TIRTA BHAGASASI CABANG CIBARUSAH DALAM MELAYANI KEPUASAN PELANGGAN Salfira, Elsa; Yulyana, Eka; Priyanti, Evi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2305

Abstract

Perumda Tirta Bhagasasi merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk wilayah operasional Cabang Cibarusah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Perumda Tirta Bhagasasi Cabang Cibarusah berdasarkan tiga dimensi kualitas pelayanan menurut teori yang dikemukakan oleh Lenvinne (1990), yaitu responsiveness (responsivitas), responsibility (responsibilitas), dan accountability (akuntabilitas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi responsivitas telah diupayakan secara optimal, antara lain melalui penerapan sistem digital yang memungkinkan pengaduan pelanggan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat waktu. Dimensi responsibilitas juga telah berjalan dengan baik, tercermin dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta pemberian layanan yang bersifat adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh pelanggan. Dimensi akuntabilitas masih belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat, menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi pengelolaan anggaran, rendahnya tingkat partisipasi pelanggan dalam proses perencanaan kebijakan, serta kurang optimalnya sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan kepada masyarakat secara luas.
Kebijakan Ketenagakerjaan dan Ketidaksesuaian Kompetensi Lulusan Ryandri, Muhamad Akmal Zaki; Priyanti, Evi; Adiarsa, Sopyan Resmana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13814

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan industri. Kajian difokuskan pada bagaimana interaksi antaraktor pemerintah daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan serikat pekerja—mempengaruhi proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Penelitian menggunakan teori Kelompok (Group Theory) Thomas R. Dye serta paradigma materialisme historis untuk menelaah relasi kepentingan dan distribusi kekuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi lebih banyak terbentuk melalui kompromi pragmatis karena adanya ketidakseimbangan pengaruh antara pemerintah dan industri dibandingkan aktor lain. Kapasitas pelatihan yang terbatas, fasilitas pendidikan yang belum memadai, serta lemahnya integrasi data berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dan tingginya pengangguran lulusan SMK. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan memerlukan redistribusi pengaruh antaraktor, penguatan mekanisme kolaborasi, serta implementasi sistem evaluasi berbasis data agar program pelatihan dan penempatan kerja menghasilkan dampak struktural bagi tenaga kerja lokal.