Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.026
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Promosi Pendidikan Ekonomi Jurnal Dimensi JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pemerintahan dan Politik J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Government Insight MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Social Science Utilizing Technology Journal of Social Science Utilizing Technology
Priyanti, Evi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Noviar, Idham; Priyanti, Evi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i3.2929

Abstract

Development planning is a step that needs to be initiated by the Government in making a development policy. The purpose of this research was to produce an analysis related to the participation of the Warung Bambu Village Community regarding a development plan in Warung Bambu Village, Karawang Regency. This study uses a qualitative method using the theory of Sarah Cook and Steve Macaulay which consists of 4 indicators, namely decision making, implementation, satisfaction, and evaluation. Participation is indispensable in development planning. In planning for participatory development there are also clear criteria, including the involvement of all stakeholders, efforts to build strong and legitimized community institutions, the existence of a political process through negotiations or deliberations which ultimately leads to the formation of collective agreements with the principle of togetherness, and efforts community empowerment through joint learning activities as part of the democratization process. The results of the research include first, the Village Government in making decisions has carried out the Village Development Planning Meeting (MusRemBang), but it is only held once a year and does not directly involve the community but only representatives of each hamlet, namely the Hamlet Head; Second, the Village Government in realizing community involvement is still lacking because there is no forum for aspirations and the Village Information System (SID) via the website is still problematic; Third advantage received by the Government in Community involvement is still very less; And the fourth evaluation in reducing community participation in development planning is still a future plan.
PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAYANAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI PERIZINAN GAMPIL DI DPMPTSP KOTA BANDUNG DAN APLIKASI PERIZINAN SITETEH DI DPMPTSP KABUPATEN KARAWANG Dwi Lestari, Galuh Putri; Yulyana, Eka; Priyanti, Evi; Rahman, Rahman
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.27884

Abstract

Pelayanan di era digital sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi dalam melaksanakannya. Peluncuran aplikasi layanan di setiap instansi pemerintah merupakan wujud keinginan pemerintah untuk mewujudkan e-Government. Aplikasi SITETEH dan GAMPIL merupakan wujud implementasi e-Government di Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Government di Kabupaten Karawang dan Kota Bandung melalui kedua aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menemukan berbagai kesamaan dalam proses implementasi yang masih memiliki kekurangan seperti server down dan dari kepuasan masyarakat website SITETEH lebih memuaskan daripada website GAMPIL.
GERAKAN SOSIAL PENDORONG KEBIJAKAN REGULASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DI INDONESIA Maulana Yusuf, Zahran; Hidayat, Usep; Priyanti, Evi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31147

Abstract

Penelitian ini mengkaji gerakan sosial yang mendorong kebijakan regulasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Fokus utama adalah memahami tantangan yang dihadapi oleh gerakan ini dalam upaya mengubah pandangan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi regulasi ketat, stigma sosial, kurangnya dukungan politik, minimnya penelitian lokal, dan penolakan dari lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi publik, kerjasama dengan komunitas medis, advokasi berkelanjutan, penelitian lokal yang mendalam, pengembangan kebijakan inklusif, fasilitasi dialog antara pemerintah dan aktivis, serta perbaikan infrastruktur dan logistik. Dengan strategi yang tepat, diharapkan kebijakan regulasi ganja medis dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia.
Implementasi Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Aulia Sari, Rury Eka; Priyanti, Evi; Ramdani, Rachmat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3831

Abstract

AbstrakPenelitian Implementasi Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dengan rumusan permasalahan Komunikasi dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang kurang rensponsif dengan dilihat dari Sumber daya dari petugas sarana dan prasarana untuk masyarakat yang akan melakukan pelayanan maupun Disposisi dalam pelaksanaanya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), serta Struktur Birokrasi dari prosedur pelayanan yang terlalu berbeli - belit. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dengan jumlah partisipan sebanyak 5 orang yang ditentukan secara teknik purposive sampling yang terdiri dari 1 Kasubag Trantib, 1 Staff Kecamatan Cilamaya Wetan, serta 3 Orang Masyarakat sekitar tentang SITU. Hasil pembahasan dari Komunikasi yang dilakukan oleh Kecamatan Cilamaya Wetan sudah cukup baik dengan berkoordinasi melalui aparatur desa. Sumber Daya yang ada di Kecamatan Cilamaya Wetan sudah baik walaupun hanya memiliki satu staff dalam pembuatan surat izin tempat usaha. Disposisi dari pelaksanaan surat izin tempat usaha sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tupoksi. Sedangkan, Struktur Birokrasi sudah sesuai Kecamatan Cilamaya Wetan hanya membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) untuk tersalurkan program surat izin tempat usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan khususnya. Kata Kunci: Implementasi, Surat Izin Tempat Usaha, Kecamatan, Cilamaya Wetan AbstractResearch on the Implementation of a Business Place Permit at the Cilamaya Wetan District Office, Karawang Regency, with the formulation of the problem of Communication from the implementation of services to the community who are less responsive by looking at the resources of the facilities and infrastructure officers for the community who will perform the service as well as the disposition in the implementation of the Business Place Permit (SITU), as well as the Bureaucratic Structure of service procedures that are too convoluted. Descriptive research method with a qualitative approach which is carried out by literature studies and field studies. The field study was conducted through observation, interviews, documentation, with the number of participants as many as 5 people who were determined by purposive sampling technique consisting of 1 Head of Sub Division of Trantib, 1 Staff of Cilamaya Wetan District, and 3 people from the surrounding community about SITU. The results of the discussion from the communication carried out by the Cilamaya Wetan District are quite good by coordinating through the village apparatus. The existing resources in Cilamaya Wetan District are good even though they only have one staff in making a business place permit. The disposition of the implementation of the place of business permit has gone well and is in accordance with the main tasks and functions. Meanwhile, the Bureaucratic Structure is in accordance with the Cilamaya Wetan District, only helping the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPSTP) to distribute the business place permit program in the Cilamaya Wetan District in particular.Keywords: Implementation, Business Place Permit, District, Cilamaya Wetan
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI Aeni, Nurul; Priyanti, Evi; Purnamasari, Hanny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3569-3575

Abstract

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak lepas dari peran Kepala Desa sebagai garda terdepan yang ada di desa, hal ini merupakan fungsi dari pemerintahan desa itu sendiri yang merupakan fungsi pembangunan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran kepala desa Bantarkalong dalam melakukan pelaksanaan pembangunan, terlepas dari perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa itu sendiri sebagai informan kunci, perangkat desa sebagai informan utama, dan masyarakat sebagai informan pelengkap, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan masih didasarkan pada program yang telah disusun pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahunnya dengan jumlah anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani dan ibu rumah tangga.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KARAWANG Ardiansyah, Andri; Kurniansyah, Dadan; Priyanti, Evi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.2173-2184

Abstract

Penelitian bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis proses collaborative governance dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ansell Grush, terdapat beberapa tahapan penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Chris Ansell, 2007): dialog tatap muka (face-to-face dialogue), membangun kepercayaan (trust building), proses mencapai komitmen (commitment to process), pemahaman bersama (shared understanding), dan hasil sementara (intermediate outcome). Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil menunjukkan bahwa dialog tatap muka antara DPMPTSP, Technomart, dan instansi terkait mampu meningkatkan komunikasi, meminimalisir miskonsepsi, dan mempermudah penyelesaian konflik. Kepercayaan dibangun melalui koordinasi, kerja sama, dan respons terhadap keluhan masyarakat. Komitmen terhadap proses terlihat dalam sistem pelayanan yang terintegrasi, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Pemahaman bersama mulai terbentuk melalui media informasi, namun belum merata karena inkonsistensi penyampaian. Secara umum, penerapan collaborative governance di MPP Karawang menunjukkan perkembangan positif, meski tantangan komunikasi dan koordinasi antarinstansi masih perlu diatasi.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN KUTAWALUYA KABUPATEN KARAWANG MELALUI KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE Hafizh Waliyyudin, Mohammad; Priyanti, Evi; Noor Azijah, Dewi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1737-1743

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan di suatu daerah. Dampak kemiskinan tidak hanya berkutat pada sektor kesehatan atau menyerang pada keburukan individu manusia melainkan juga kelompok sosial yang cakupannya besar dan luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini mempunyai alasan bahwa permasalahan yang diteliti oleh penulis sangat kompleks. Ketidaksesuaian antara das sollen (potensi alam dan industri yang melimpah) dengan das sein (kemiskinan ekstrim) yang terjadi di Kabupaten Karawang, menjadikan pemerintah untuk mampu melahirkan solusi yang inovatif guna menanggulangi permasalahan kemiskinan ekstrim yang menyebar di beberapa desa di Kabupaten Karawang. Penelitian ini didasari oleh skema Collaborative Governace dalam penanggulangan ekstrim kemiskinan di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.
KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN UNIVERSITAS UNTUK OPTIMALISASI PENEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG Yanuar, Muhammad Indra; Aditya, Indra; Priyanti, Evi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i3.4879

Abstract

The high number of educated unemployment in Karawang Regency, despite being the largest industrial area in Southeast Asia, is an irony that requires serious attention. This study aims to examine the collaboration between the Regional Government and Singaperbangsa University Karawang in optimizing job placement. The method used is qualitative with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that the synergy between the Manpower and Transmigration Office and the Special Job Exchange (BKK) of Singaperbangsa University Karawang has been quite effective through counseling programs, skills training, and the use of job search platforms. However, challenges still arise from the lack of readiness of individual job seekers, from administrative aspects to non-technical skills (soft skills). Strategic communication and ongoing coordination are key to creating adaptive and inclusive job placement policies. This study shows that optimal cross-sector collaboration can increase the absorption of local labor and strengthen the competitiveness of college graduates. These findings reinforce the importance of the Triple Helix approach in overcoming educated unemployment at the regional level.
Co-Authors Aditya, Indra Ahmad, Said Hitral Aprilianingsih, Shella Ardiansyah, Andri Argenti, Gili Atthahara, Haura Aulia Sari, Rury Eka Aulia, Alif Azijah, Dewy Noor Caesar, Ray D.P, Giesayla Febiazkana Dewi Noor Azijah Dewi, Juliyanti Dwi Lestari, Galuh Putri Fahrani, Anasya Nurlita Faizal Rizki, Mochamad Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Gun Gun Gumilar Hafizh Waliyyudin, Mohammad Halimatus Syadiyah Hidayat, Usep Khoirunisa, Efri Kurniansyah, Dadan Kusuma, Fatimah Rizkyanti Lesmana, Mega Fitria Made Panji Teguh Santoso Marwah, Siti Maulana Yusuf, Zahran Maulidina Mislam, Yunianti Meidina, Ahmad Maqribi Muhibullah Noor Azijah, Dewi Noviar, Idham Nuraeni, Hikmah Nurlatifah, Habibah Sifa’U Nurul Aeni Prabowo, Reina Erlisa Prameswari, Gladiola Purnamasari, Hanny Putri, Zahra Avilya Rahman Rahman Ramadhan, Kiki Rizki Rasca H, Ufaira Sandra*, Maharani Ayu Sariti, Elin Ayu Sa’adah, Fihris Siti Khairiyah SUGIARTI, CUCU Tamasya, Novia Milenia Putri Widiyati, Intan Yanuar, Muhammad Indra Yulistika, Windy Endah Yulyana, Eka Zaenadine*, Maulidia Maryam