Articles
<![CDATA[“Awig-Awig As Traditional Law Written in Traditional Law Perspective in Indonesia” ]]>
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Nusantara Science and Technology Proceedings 5th International Seminar of Research Month 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Future Science ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.11594/nstp.2021.0929
<![CDATA[This study aims to find that customary law regulations exist in written form. This research also wants to prove that the customs regulations in each region in Bali are different according to the customs of other regions in Indonesia and the existence of this awig-awig still exists according to the needs of the community according to current conditions. Awig- awig is a system of social life that is characterized by several characteristics, such as interaction, binding patterns of unique behavior in all aspects of life that are steady and continuous, as well as a sense of identity towards the group in which the individual is a member. Awig-awig is made as an effort to maintain order and peace between indigenous villagers. The method used in this study begins with identification from various literature related to customary law in Indonesia. Then arranged in such a way as to bring up the right problem formulation which later can be comprehensively reviewed through field studies, literature studies, and direct observation, especially related to the problems taken in this research, namely awig-awig as customary law written in the perspective of Indonesian customary law. The results of the research in this study are expected to be able to contribute positively to the development of Customary Law Courses.]]>
<![CDATA[FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: MKRI; Hak Konstitusional; Pemilu; Sengketa; Demokrasi ]]>
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v10i2.1590
<![CDATA[Urgensinya Pemilu adalah pentingnya untuk penjaminan hak rakyat yang tercantum dalam konstitusi dibutuhkan MKRI sebagai checks and balances. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil Penelitiannya MKRI memiliki peran mewujudkan demokrasi berkeadilan harena memiliki kewenangan pengujian yang fungsinya itu berkaitan dengan prinsip ckeks and balances. Kesimpulan Peran MKRI penting tidak hanya hal perselisihan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hak-hak rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat yang dalamnya terdapat prinsip demokrasi akhirnya tergantung pada hakim MKRI dalam hal penanganan upaya yang diajukan warga negara sesuai kewenangannya. Fungsi MKRI dalam sistem pemilu dalam rangka penegakkan demokrasi dan juga negara hukum dapat dilihat dalam proses penanganan sengketa PHPU oleh MKRI. Hakim MKRI yang profesional sebagai the Guardian of Constitution menjaga hak rakyat agar terwujud demokrasi yang berkeadilan. Pertama, sebagai the guardian of constitution dalam system demokrasi di Indonesia dengan menangani PHPU sebagaimana mestinya melindungi hak warga negara yang merupakan salah satu HAM. Kedua, penafsir tunggal konstitusi ketika melakukan penafsiran pada konstitusi untuk PHPU dan hanya MKRI saja yang memiliki kewenangan untuk itu. Ketiga, peran putusan MKRI dalam penegakkan bersifat final and binding terhadap PHPU oleh karena harus dilaksanakan. Hal ini juga secara tidak langsung MKRI melaksanakan fungsinya sebagai pelindung demokrasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Sebagai Objek Perjanjian Investasi ]]>
<![CDATA[Hani Diaz Valentian]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yurids perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya beserta menganalisis mengenai upaya hokum yang dapat dilakukan kreditur untuk menuntut ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya, dan juga menganalisis terkait bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur karena terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan juga menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu dengan cara menggunakan dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-undangan serta literatur atau buku-buku yang relevan, dan juga menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai objek perjanjian yang sah, hal ini dikarenakan pada Pasal 1332 KUHPerdata dijelaskan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok perjanjian, sedangkan pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dijelaskan bahwa Cryptocurrency adalah sebuah komoditas yang dapat diperjual-belikan di bursa Cryptocurrency. Permasalahan yang muncul dari perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya adalah sebuah kepastian hukumnya, hal ini dikarenakan dunia Cryptocurrency yang dipenuhi oleh ketidakpastian, maka dari itu pemerintah hendaknya memperketat peraturan terkait segala transaksi yang menggunakan Cryptocurrency demi melindungi dana investor, serta membantu masyarakat yang dirugikan karena terjadinya wanprestasi dalam mengajukan upaya hokum untuk menuntut ganti rugi.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Radya Dzuhrizha Rahmana]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In this thesis research, the author uses the empirical juridical method, meaning a research that has achievements in finding theories about the law enforcement process for community crimes. This research also aims to see and understand law enforcement for the perpetrators of creating and spreading scams. The data sources of this research were obtained from interviews with IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. as Investigator of the Sub Directorate V of the Cyber ??Crime Unit of the East Java Regional Police and data were obtained from the Sub Directorate V of the East Java Regional Police of the Cyber ??Crime Unit, legislation, and literature. The results of this study concluded that the perpetrators of creating and spreading scampages in 2021 were 1 case with 2 suspects. Law enforcement carried out by the Sub-Directorate V of the Ditreskrimsus Cyber ??Unit of the East Java Regional Police is based on and takes into account the elements of law enforcement, namely legal certainty, legal benefits and legal justice. In law enforcement, there are factors that influence it, namely in the form of law enforcement officials, legal factors, community factors, facilities and facilities factors and also legal culture factors. Based on the analysis that the author carried out in law enforcement carried out by the East Java Regional Police using the theory put forward by Joseph Goldstein, which is very relevant is the theory of actual law enforcement or actual enforcement because the theory is actual law enforcement which has limitations in it. Law enforcement according to Lawrence M. Freidmanm's theory, the Regional Police of East Java is based on legal culture.]]>
<![CDATA[PEMAKNAAN NORMA KONSTITUSI DALAM PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM RULE MAKING FUNCTION ]]>
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 14 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.9
<![CDATA[AbstractThe existence of the House of Representatives (DPD) in including regional inputs in the form of norms has experienced polemics. These polemics include the decisions of the State Administrative Court (PTUN), the Supreme Court (MA), and the Constitutional Court (MK) that are out of sync with one another. This decision has the impact of legal dualism which results in confusion for the General Election Commission (KPU) to carry out its functions and even disharmony between legal norms. This normative research aims to determine the existence of a basis to support the DPD in order to reduce conflicts of interest. As a result, the KPU, when viewed from the normative aspect, the Constitutional Court is the sole interpreter of the constitution because of the authority granted by the constitution in Article 24 C. If so, then the KPU does not have to worry about implementing the Constitutional Court's decision because it is constitutional. That is, the KPU carrying out the Constitutional Court's Decision means maintaining the dignity of the DPR so that the aspirations carried out truly represent the needs of the region without worrying about conflicts of interest because they have as administrators of political parties.AbstrakEksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memasukkan aspirasi daerah dalam bentuk norma mengalami polemik. Polemik ini diantaranya adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA), serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Putusan tersebut membawa dampak adanya dualisme hukum yang berkakibat pada kebingungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan fungsinya bahkan terjadi inkonsistensi norma sehingga terjadi ketidak-harmonisan antar norma hukum. Penelitian normatif bertujuan mengetahui eksistensi penafsiran konstitusi untuk penguatan DPD demi mengurangi konflik kepentingan. Hasilnya, KPU, apabila dilihat dari aspek penormaan, MK merupakan penafsir tunggal konstitusi karena kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi pada Pasal 24 C karena kedudukan norma dasar maka Putusan PTUN menjadi inkonstitusional. Jika demikian maka KPU tidak perlu kawatir dalam menjalankan Putusan MK karena konstitusional. Artinya, KPU apabila menjalankan Putusan MK berarti mempertahankan marwah DPR sehingga aspirasi yang diusung benar-benar mewakili kebutuhan daerah tanpa khawatir adanya konflik kepentingan karena menjabat sebagai pengurus partai politik. ]]>
<![CDATA[Implementasi Restorative Justice sebagai Penegakan Hukum oleh Pihak Kejaksaan pada Tindak Pidana Penggelapan ]]>
<![CDATA[Tsania Manzil Assolich]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2540
<![CDATA[Restorative justice merupakan perwujudan penegakan hukum dengan melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum lainnya yang mengutamakan nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum dimasyarakat. Restorative justice tidak berfokus pada sanksi pidana, namun lebih berfokus pada pemenuhan hak korban sekaligus masyaarakat akibat tindakan pelaku. Kejaksaan sebagai penegak hukum melekat wewenang untuk dapat melaksanakan restorative justice dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara yang tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum sebagaimana Pasal 140 Ayat (2)a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali implementasi restorative justice oleh pihak kejaksaan dengan menghentikan penuntutan dalam perkara tindak pidana penggelapan, hingga pada akhirnya dapat memperhatikan sisi efektivitas hukumnya. Metode penelitian ini ialah menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait mekanismenya, namun masih ditemukan adanya faktor penghambat dari sisi internal maupun eksternal yang berujung ditolaknya restorative justice tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik dalam implementasinya, yang mana dapat berdampak pada nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban. Penerapan restorative justice dengan ini perlu dimaksimalkan.]]>
<![CDATA[PERWUJUDAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN CYBER FLASHING ATAS KEKERASAN GENDER SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Salsabila Salsabila]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.499
<![CDATA[Cyber Flashing is a form of Online Gender-Based Violence (KBGO) which is carried out by perpetrators by sending pictures and/or video messages of genitals or things that have sexual content to other people without the consent of the recipient of the message. This study aims to explore Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence which at least can be a hope for victims to get justice and legal protection, one of which is by the threat of punishment as stated in Article 14. The authors in this study used a type of normative juridical research with a statutory, theoretical, and legal approach. and cases. The results of this study are that the legal protection that is obtained by victims of sexual violence, especially those that occur on social media such as Cyber Flashing, cannot be carried out optimally because derivative regulations have not been issued and several obstacles make victims not dare to report them to the parties. the authorities which results in hampering efforts to enforce the law on acts of sexual violence.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA ]]>
<![CDATA[Karin Andhita Putri]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.542
<![CDATA[Perkara Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mengetahui bagaimana Penerapan Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, (2) untuk mengetahui mengenai bagaimana Akibat Hukum Atas Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Jenis penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum empiris, melalui penggunaan pendekatan kualitatif. Metode penyusunan data yang diterapkan yakni metode studi lapangan, wawancara, doumen, serta studi kepustakaan dideskripsikan dengan cara kualitatif alhasil memperlihatkan hasil yang diinginkan serta kesimpulan atas masalah. Hasil riset ini menunjukkan jika IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pasca pandemi COVID-19. Dengan mengajukan restrukturisasi kredit oleh debitur A dan debitur B pada Bank X cabang Diponegoro Surabaya, maka akan terwujudnya suatu implementasi hukum dan akan mencegah adanya akibat hukum atas tindakan wanprestasi.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur ]]>
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.v54i2.913
<![CDATA[Abstract: The dynamics of the local government system follow the dynamics of the law that overshadows it. Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015 has caused a shift in the power to review regional regulations district/city and even other legal structures in the regional government system. This shift in authority affects the implementation of local government functions, particularly at the district/city level. This article examines the consequences of shifting the authority to review regional regulations and regional head regulations for districts/cities. This study uses a regulatory approach and legal doctrine with a juridical analysis method. From the study that has been carried out, it is concluded that the testing of district/city regulations was initially carried out by the governor in the regional legislation process. However, since the Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015, the governor no longer has the authority to do so. The authority to review district/city regulations is transferred to the Supreme Court. This shift of authority was initially an oversight executive review but later became a judicial review. However, the governor has the authority to limit the implementation of autonomy in regent/mayor regulations, but not to district/city regional regulations, which are also an element of deconcentration.Abstrak: Dinamika sistem pemerintahan daerah mengikuti dinamika hukum yang menaunginya. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 137/PUU-XIII/2015 telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pengujian peraturan daerah (perda) kabupaten/kota bahkan struktur hukum lain pada sistem pemerintahan daerah. Pergeseran kewenangan ini mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji tentang konsekuensi pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (perkepda) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan dan doktrin hukum dengan metode analisis yuridis. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa pengujian perda kabupaten/kota pada mulanya dilakukan oleh gubernur pada proses legislasi daerah. Akan tetapi semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, gubernur tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu. Adapun kewenangan pengujian perda kabupaten/kota beralih kepada Mahkamah Agung. Pergeseran kewenangan ini awalnya merupakan pengawasan executive review namun kemudian menjadi judicial review. Namun demikian, gubernur memiliki kewenangan melakukan pembatasan terhadap implementasi otonomi dalam peraturan bupati/walikota, tetapi tidak terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang juga merupakan unsur dekonsentrasi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN DEBT COLLECTOR SEBAGAI PIHAK ALIH DAYA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENAGIHAN PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) ]]>
<![CDATA[Della Nanda Iswanto]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.623
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mencari tahu hubungan hukum pihak penyelenggara dengan debt collector sebagai pihak alih daya pada diadakannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2) guna mencari tahu kepastian hukum sistem pertanggungjawaban pihak penyelenggara dengan debt collector sebagai pihak alih daya pada diadakannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasaran ius constitutum. Metodoe pada penelitian penulis ialah memakai metode penelitian hukum normatif serta berkarakteristik deskriptif kualitatif. Teknik kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya diperiksa secara deskriptif dan kualitatif untuk menunjukkan hasil yang diantisipasi dan menarik kesimpulan tentang masalah tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan debt collector yang berperan sebagai pihak alih daya dalam penyelenggaraan LPBBTI terjadi dikarenakan sebuah perikatan yang terjadi antara pihak penyelenggara dengan debt collector dalam menjalankan layanan pendanaan. Dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, pihak penyelenggara dengan debt collector diikat dengan hukum yang tertera di Peraturan OJK 10/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.]]>
