Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

RAHN VERSUS PAND PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN DALAM KUHPERDATA, KHES DAN FATWA DSN MUI PERBEDAAN, PEMANFAATAN OBJEK, RISIKO DAN EKSEKUSI Hasanah, Uswatun; Harahap, Mhd. Yadi; Lubis, Fauziah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4894

Abstract

Abstract: The legal and economic systems in Indonesia continue to develop alongside the growing need to balance legal certainty with moral and religious values, particularly in the practice of debt collateral institutions. In this context, two systems coexistconventional pawn (pand) and Islamic pawn (rahn)which, although serving the same purpose as debt guarantees, differ in their legal principles and value orientation. This study aims to analyze and compare the regulation, utilization of collateral objects, risks, and execution mechanisms between rahn and pand as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Using a normative-comparative method with a qualitative descriptive approach through library research, the study reveals that while rahn and pand share similar objectives, they differ significantly in legal basis, economic orientation, and operational mechanisms. Rahn is founded on the principles of mutual assistance (tabarru) and sharia justice without interest, whereas pand is profit-oriented with an interest-based system. Overall, rahn reflects a more balanced integration of legal, moral, and socio-economic justice.Keyword: rahn, pand, KHES, civil code, DSN-MUIAbstrak: Sistem hukum dan ekonomi di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai moral keagamaan, khususnya dalam praktik lembaga jaminan utang. Dalam konteks ini, terdapat dua sistem yang berjalan berdampingan, yaitu gadai konvensional (pand) dan gadai syariah (rahn), yang meskipun memiliki tujuan sama sebagai jaminan pelunasan utang, berbeda dalam prinsip hukum dan orientasi nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan, pemanfaatan objek, risiko, serta mekanisme eksekusi antara rahn dan pand dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahn dan pand memiliki tujuan yang sama sebagai jaminan utang, namun berbeda dalam prinsip hukum, orientasi ekonomi, dan mekanisme pelaksanaan. Rahn berlandaskan prinsip tolong-menolong (tabarru) dan keadilan syariah tanpa bunga, sedangkan pand bersifat profit-oriented dengan sistem bunga. Secara keseluruhan, rahn lebih mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial ekonomi yang berkeadilan.Kata kunci: rahn, pand, KHES, KUHPerdata, DSN-MUI
PENGHILANGAN HAK ASUH ANAK DARI ORANG TUA PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA MODERN Nasution, Muhammad Hasan; Lubis, Fauziah; Harahap, Mhd. Yadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5836

Abstract

Abstract: Parental drug abuse poses serious risks to the parenting relationship and the best interests of children. In Indonesian legal practice, state intervention in this situation is still dominated by a criminal approach through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Rehabilitation for drug users is positioned as part of the criminal justice system, while civil implications, particularly regarding child custody, are not explicitly regulated. As a result, child protection is reactive and only implemented after a real loss has occurred. This study aims to reconstruct the removal of child custody rights from parents who use drugs as a civil legal instrument that is preventive and oriented towards child protection. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results indicate that child custody is a non-absolute legal authority and can be limited if the parents are at risk, including drug abuse. The lack of norms in the Narcotics Law regarding the civil implications of parent-child relationships requires policy reconstruction towards a non-penal approach. This study proposes the removal of custody as a legitimate, preventative civil law mechanism integrated with parental rehabilitation policies to ensure more effective and equitable child protection. Keywords: Child Custody, Civil Law, Non-Penal Policy, Narcotics, Child Protection. Abstrak: Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua menimbulkan risiko serius terhadap relasi pengasuhan dan kepentingan terbaik anak. Dalam praktik hukum di Indonesia, intervensi negara terhadap kondisi tersebut masih didominasi pendekatan pidana melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi pemakai narkotika ditempatkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sementara implikasi keperdataan, khususnya terkait hak asuh anak, belum diatur secara eksplisit. Akibatnya, perlindungan anak bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah terjadi kerugian nyata. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif dan berorientasi perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak merupakan kewenangan hukum yang tidak absolut dan dapat dibatasi apabila orang tua berada dalam kondisi berisiko, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kekosongan norma dalam Undang-Undang Narkotika terkait implikasi keperdataan relasi orang tua dan anak menuntut rekonstruksi kebijakan menuju pendekatan non-penal. Penelitian ini menawarkan penghilangan hak asuh sebagai mekanisme hukum perdata yang sah, preventif, dan terintegrasi dengan kebijakan rehabilitasi orang tua, guna menjamin perlindungan anak secara lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hukum Perdata, Kebijakan Non-Penal, Narkotika, Perlindungan Anak.