Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANCAMAN RADIKALISME TERHADAP KEAMANAN NASIONAL DALAM PERSEPEKTIF INTELEJEN Gunawan, Riki; Albert Mamahit, Desi; Hartono, Untung; Rezasyah, Teuku; Dewa Nugroho, Arya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i10.2023.4833-4840

Abstract

Fenomena radikalisme di Indonesia menjadi perhatian serius bagi keamanan dan stabilitas nasional. Artikel ini akan membahas tentang bahaya radikalisme di Indonesia dari perspektif intelejen dan keamanan nasional. Radikalisme di Indonesia memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan sering kali diikuti dengan aksi teror yang dapat merugikan banyak orang. Intelejen berperan penting dalam mencegah dan mengatasi radikalisme dengan mengumpulkan informasi dan data terkait dengan kelompok-kelompok radikal. Keamanan nasional juga memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme, dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatasi aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan study literatur tentang peran intelejen dan keamanan nasional dalam mencegah dan mengatasi ancaman radikalisme di Indonesia.
Advokasi dan Negosiasi: Diplomasi Hak Asasi Manusia Republik Korea pada Masa Park Geun-hye Mengenai Comfort Women Ibrahim, Muhammad Pratama Putra; Rezasyah, Teuku
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i2.32774

Abstract

Usaha diplomasi yang dilaksanakan pemerintahan Park Geun-hye untuk menangani persoalan comfort women merupakan penerapan dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea tahun 2011 mengenai comfort women. Artikel ini berupaya mendeskripsikan bagaimana diplomasi ini dijalankan melalui konsep diplomasi hak asasi manusia yang terdiri atas dua proses, yakni negosiasi dan advokasi. Pemerintah Republik Korea melalui usaha negosiasinya dengan Jepang mengadakan pertemuan tingkat direktur jenderal dan pembicaraan tingkat tinggi. Dalam hal ini, ditemukan bahwa keseluruhan empat elemen negosiasi klasik diplomasi hak asasi manusia menurut Archer berhasil dipenuhi. Dengan catatan bahwa elemen keempat tidak menghasilkan suatu luaran yang terbuka, melainkan suatu kesepakatan yang spesifik. Dalam usaha advokasinya, pemerintah Republik Korea menggunakan taktik naming and shaming dan fokus tematik dalam mengangkat empat tema besar Jepang sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap comfort women: pertama, kejahatan kemanusiaan; kedua, perbudakan seksual militer; ketiga, Pernyataan Kono; keempat, reputasi internasional Jepang. Kedua proses ini dilaksanakan sejak dilantiknya Park Geun-hye pada Februari 2013 hingga akhir Desember 2015 dan dilakukan secara bersamaan.