Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) E-SOSPOL JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) ARISTO International Journal of Social Science and Business Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Tourism and Creativity Majalah Ilmiah Dian Ilmu Priviet Social Sciences Journal Journal of Fisheries & Marine SRODJA
Abul Haris Suryo Negoro
Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences, University Of Jember, Jember. Indonesia
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan Di Samsat Jombang Adam Bahari; Supranoto Supranoto; Abul Haris Suryo Negoro
SRODJA (Sroedji Journal Administration) Vol 1 No 2 (2024): Juli
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/srodja.v1i2.30

Abstract

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji kepuasan masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan di SAMSAT Jombang. Menurut Kotler dan Keller (2009:144) semakin tinggi kualitas produk dan jasa maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi bersifat infinite dan pengambilan sampel menggunakan teknik insidental dengan sampel 96 respoden. Uji kualitas data menggunakan uji validitas dengan metode product moment dan uji reliabilitas dengan metode cronbach’s alpha. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data korelasi rank spearman dan uji signifikansi t-tes. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan di SAMSAT Jombang.  
Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran melalui Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Widyaswara, Palupi; Murdyastuti, Anastasia; Negoro, Abul Haris Suryo
Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 9 No 3 (2022): Kesejahteraan dalam Aspek Sosial dan Ekonomi
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/e-sos.v9i3.34757

Abstract

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat, salah satu bentuknya adalah memberdayakan mantan pekerja migran, yang ditujukan agar mantan pekerja migran bisa lebih mandiri dan mengembangkan potensi ataupun kemampuan yang dimiliki, sehingga tidak perlu kembali ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Dukuhdempok melaksanakan tanggung jawab ini dengan membentuk Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) sebagai wadah yang memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran melalui Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) Desa Dukuhdempok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sifat deksriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Dukuhdempok melakukan perannya sebagai enabler dimana pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan ability, capacity, dan capability mantan pekerja migran melalui DESBUMI dengan memberikan pelatihan, pemberian fasilitas, dan juga penyediaan modal.
Peran PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gepeng di Kabupaten Jember Salsabila, Malikal Balqis; Suharsono, Agus; Negoro, Abul Haris Suryo
Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 11 No 1 (2024): International Policy and Social Prosperity
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/e-sospol.v11i1.46364

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran bidang PMKS Perempuan dan Difabel dalam mengatasi gelandangan pengemis,serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bidang PMKS Perempuan dan Difabel dalam menanggulangi Gelandangan Pengemis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember sudah menjalankan perannya sebagai motivator,komunikator dan fasilitator. Faktor pendukung Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah sikap masyarakat yang tidak memberikan bantuan apapun kepada para gelandangan dan pengemis dijalan serta laporan masyarakat tentang lokasi keberadaan gelandangan dan pengemis yang ada dijalanan,sehingga dapat segera ditertibkan. Sedangkan faktor penghambat Bidang PMKS Perempuan dan Perempuan Dinas Sosial Jember dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah Mindset para gelandangan dan pengemis bahwa mencari uang tidak perlu bersusah payah, cukup menjadi peminta- minta saja, masih ada masyarakat yang memberikan bantuan kepada para gelandangan dan pengemis di jalan, serta belum adanya aturan dan sanksi yang tegas dari Pemerintah Daerah Jember tentang keberadaan dan pengemis ini.
Exploring Policies to Reduce Stunting in Indonesia, Philippines, Malaysia, and Vietnam: A Literature Review Handika, Yola Rezki; Laila, Elvi Nur Nujumul; Maulana, Muhammad Iqbal; Aminan, Muhammad Haris; Negoro, Abul Haris Suryo
ARISTO Vol 13, No 2 (2025): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v13i2.10736

Abstract

Stunting is a global problem that occurs in developing countries. Stunting policies in developing countries have different implementation trends.  This research aims to explore and describe stunting policies through Indonesian government programs with the governments of the Philippines, Malaysia, and Vietnam. The selection of country objects is determined based on the average stunting prevalence rate based on the Asian Development Bank in 2022, namely 2 countries above the average stunting prevalence in Southeast Asia (Indonesia and the Philippines) and 2 countries below the average stunting prevalence rate (Vietnam and Malaysia). This research was conducted using a literature study method on 80 main articles from international journals with a publication range of 2019-2024.  The findings were analyzed with indicators of successful policy implementation: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure which serve to assess the role and success of the policy. This research shows that there are similarities and differences in the policy implementation framework in each country. Similarities are caused by culture, socio-demographics, and poverty which are the dominant factors for stunting. The differences that arise are caused by the approach chosen by the government to overcome stunting. As a recommendation, the government needs to make the stunting handling program a national priority. In supporting the success of stunting management policies, it is necessary to strengthen coordination between institutions, build commitment between implementers, and align the policy agenda between stakeholders
Kualitas Pelayanan Becak Wisata pada Wisatawan Kapal Pesiar di Kota Probolinggo Negoro, Abul Haris Suryo; Hutama, Pandu Satriya
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.71 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v3i2.21271

Abstract

Becak wisata Kota Probolinggo telah menunjukan peran strategisnya dalam pelayanan wisatawan kapal pesiar. Kualitas pelayanan becak wisata menjadi bagian penting peningkatan promosi dan pengembangan pariwisata di Kota Probolinggo. Beberapa permasalahan yang muncul, yaitu rendahnya kualitas pelayanan pengemudi becak wisata yang masih belum menjadi sebuah produk wisata menarik, dan ketidakkonsistenan fungsi kelembagaan asosiasi sebagai fasilitator peningkatan kualitas pelayanan wisatawan kepada para anggotanya. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan becak wisata sebagai moda transportasi unggulan serta merevitalisasi fungsi kelembagaan Asosiasi Becak Bestari dalam peningkatan kualitas pelayanan wisatawan. Metode yang dipergunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menghasilkan beberapa aspek, yaitu rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pelayanan becak wisata untuk wisatawan kapal pesiar, serta menyusun fungsi sistem kelembagaan Becak Bestari Kota Probolinggo. Kesimpulan bahwa SOP khusus pelayanan wisatawan kapal pesiar menjadi panduan pelayanan dasar kepada wisatawan, serta system kelembagaan baru mampu mengadopsi perkembangan kebutuhan terhadap pelayanan kepada wisatawan.
BUILDING AN ASSET PERFORMANCE FRAMEWORK IN OPTIMISING THE MANAGEMENT OF LAND AND BUILDING ASSET UTILISATION IN JOMBANG REGENCY Aini, Intan Nor; Abdurrochim, Muhammad; Negoro, Abul Haris Suryo
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 11 No. 02 (2025): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v11i02.131928

Abstract

This study aims to optimize the management of land and building asset utilization to increase local revenue in Jombang Regency, based on the building asset performance framework. Asset management by local government organizations includes inventory, valuation, and legal audits, which significantly affect the effectiveness and efficiency of asset utilization. The method used is a descriptive qualitative approach, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation studies. This approach was chosen because it allows researchers to explore the processes, policies, challenges, and strategies undertaken by government agencies in managing regional assets more comprehensively and contextually. Data analysis techniques were carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that the optimization of land and building asset utilization management in Jombang Regency has not met the target for revenue realization from the utilization of regional assets in the 2024 APBD post, resulting in a realization gap ranging from 0% to 270%. Synergy in the institutional administration process is a crucial factor in asset utilization. This is because there are still obstacles when recording and reporting assets. The two Building Asset Performance Framework indicators used in this study, namely financial risk and risk of compliance with laws and regulations, show that local government organizations in Jombang Regency need to improve the accuracy of asset data collection, transparency of financial reports, and collaboration between stakeholders. These transformations and consistency are expected to increase the utilization of regional assets, such as land and buildings, in the following year, ensuring compliance with the Regent Regulation of Jombang Regency Number 52 of 2022 concerning Regional Asset Utilization. This research focuses on aspects directly related to asset management performance and local revenue potential, both of which have a direct impact on PAD achievement.
Key factor driving coastal governance policy in Indonesia from a knowledge-based governance perspective Laila, Elvi Nur Nujumul; Suryawati, Dina; Negoro, Abul Haris Suryo; Handika, Yola Rezki; Maulana, Muhammad Iqbal
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 10 (2025): October 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i10.724

Abstract

Coastal governance policies in Indonesia have undergone significant changes over time, influenced by dynamic knowledge development. This study aims to analyze the dynamics of coastal and small island governance policies in Indonesia using a Knowledge-Based Governance approach. The method used was qualitative content analysis of 67 regulations issued by the Indonesian government between 1960 and 2024. The results show that the knowledge gained in coastal zone management comes mostly from reflections on the past and the present. Dialectical learning involving public consultation and discussions among stakeholders is limited and has not been widely implemented. Co-evolution, in which stakeholders, knowledge, and institutions interact dynamically, is a key factor in creating policies that are responsive to environmental challenges. This study suggests that the government strengthen inter-agency coordination and increase the participation of the community and relevant parties in the decision-making process. This is useful for creating policies that are more flexible and adaptive to changes. Therefore, it is important to integrate learning that involves various perspectives to produce policies that are more innovative, comprehensive, and in line with the needs of Indonesia's coastal communities.
Menelisik Kesempatan Kerja Disabilitas pada Sektor Publik dalam Perspektif Narrative Policy Framework Aini, Intan Nor; Putri, Revalina Agustina; Handika, Yola Rezki; Maulana, Muhammad Iqbal; Negoro, Abul Haris Suryo
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6694

Abstract

 Disability is a crucial issue in Southeast Asia. People with disabilities are vulnerable to living below the poverty line due to social discrimination in accessing public services such as employment. Through inclusive policies, the state plays a role in realizing policies based on equality and justice. This research aims to describe the implementation of inclusive policies on employment opportunities for persons with disabilities in the public sector in five Southeast Asian countries: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam. This research was conducted using a literature review method of main articles from Scpous-indexed international journals and sinta-indexed national journals with a publication range of 2019-2024. The collected data were then classified into three levels of Narrative Policy Framework (NPF) analysis, namely micro, meso, and macro. The results show that there are similarities and differences in policy implementation narratives in each country. Strategic steps in policy formulation that are not well implemented by each country are similarities that result in the absence of policy sustainability. The differences that arise are due to the different minimum quotas provided in each country. The findings of this study indicate that the policy on employment opportunities for persons with disabilities has not been optimal. As a recommendation, the government needs to develop a set of measures to determine policy implementation based on the experience of persons with disabilities.Disabilitas menjadi salah satu isu krusial di Asia Tenggara. Penyandang disabilitas rentan memiliki kehidupan di bawah garis kemiskinan karena diskriminasi sosial dalam akses layanan umum seperti dalam hal pekerjaan. Melalui kebijakan inklusif, negara berperan dalam mewujudkan kebijakan berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan inklusif kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik di lima negara Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Penelitian ini dilakukan dengan metode tinjauan literatur terhadap artikel utama dari jurnal internasional terindex Scpous dan jurnal nasional terindex sinta  dengan rentang publikasi tahun 2019-2024. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat analisis Narrative Policy Framework (NPF) yaitu mikro, meso, dan makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan narasi implementasi kebijakan di setiap negara. Langkah-langkah strategis dalam perumusan kebijakan yang tidak terimplementasikan dengan baik oleh masing-masing negara merupakan kesamaan yang berakibat pada tidak adanya keberlanjutan kebijakan. Perbedaan yang muncul disebabkan kuota minimum yang disediakan di setiap negara berbeda. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas belum optimal. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu mengembangkan seperangkat ukuran untuk mengetahui implementasi kebijakan berdasarkan pengalaman penyandang disabilitas. 
Co-Authors Abdul Kholiq Azhari Abdurrochim, Muhammad Adam Bahari Agus Suharsono Aini, Intan Nor Aminan, Muhammad Haris Anastasia Murdyastuti Ayaprithvie Isradinata Bianti Bogum Didin Erma Indahyani Dina Suryawati Handika, Yola Rezki Kusnadi Laila, Elvi Nur Nujumul Lisa Dian Sartika Maulana, Muhammad Iqbal Pandu Satriya Hutama Prehatin Trirahayu Ningrum Putri, Revalina Agustina Salsabila, Malikal Balqis Suji Suji Supranoto Supranoto Supranoto Supranoto Sutomo, Sutomo Widyaswara, Palupi Winda Rossalia Yanuar Nurdiansyah, Yanuar