Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.421
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Praja JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI SOL JUSTICIA Literasi Hukum Proceeding of World Conference Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Solusi INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES JPPM: Journal of Public Policy and Management LEGAL BRIEF Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Administrative and Environmental Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Enny Agustina
Fakultas Hukum Universitas Pertiba Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum

 1 
THE ROLE OF COMMUNITY EMPOWERMENT CARRIED OUT BY VILLAGE GOVERNMENT IN THE REGIONAL AUTONOMY ERA Agustina, Enny
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1483

Abstract

Realizing prosperity in the community needs to be supported by a good development management. In the governance system, it is necessary to have governance behaviour that is honest, open, responsible and democratic. In the community structure, a mechanism providing opportunities for the community in the decision-making process for public interests needs to be developed. This study discusses the role of the village head in empowering village communities. This study used a community-based approach so that the community knows in detail concerning the role of the village head in the Framework for the Implementation of Village Autonomy based on Law No. 6 of 2014 concerning Village. The results showed that village head must have a fair and wise attitude in carrying out his duties and obligations. Besides, the village head must give an easy access to the community in providing assistances. Yet, the most important thing is that, as a leader, the village head must be able to provide a good example for their subordinates so as to create maximum results and good community environment. Mewujudkan kesejahteraan di masyarakat, perlu didukung oleh manajemen pembangunan yang baik. Dalam tatanan tata pemerintahan, perlu untuk memiliki perilaku tata kelola yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, sementara dalam tatanan masyarakat suatu mekanisme perlu dikembangkan yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. studi ini membahas bagaimana peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu lebih detail tentang Peran Kepala Desa dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian ini yaitu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa mereka harus mempunyai tingkah laku yang adil, bijaksana dan tidak mempersulit dalam memberikan layanan kepada semua masyarakat. Namun yang lebih penting lagi bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh untuk bawahan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan terciptanya persatuan komunitas yang baik.
Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctors and Patients in Health Services Enny Agustina
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2349

Abstract

The doctor and patient relationship is a pattern that is born among the doctor and the patient before continuing to the act of health care. And health services, is a concept used in providing health services to the community. Health services is a sub-system of health services whose main purpose is health services in terms of Preventive (preventive), Promotive (improving health,) Curative (healing health) and Rehabilitative (recovery) are all efforts mobilized by the government in improving the quality of health services prime and in accordance with standard operating procedures and health service standards. This study uses a method of approach to the community so that the public knows in more detail about the juridical analysis of the legal relationship among doctors and patients in health services. The results of this study are in terms of the legal aspects of health, the relationship among doctors and patients cannot decide what is called health services by doctors who have a direct role in improving tasks for the community in order to realize a good and quality society. Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Layanan Kesehatan Hubungan dokter dan pasien merupakan pola yang lahir antara dokter dan pasien sebelum berlanjut pada tindakan pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan,merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang ditujuan utamanya adalah pelayanan kesehatan dalam hal Preventif (pencegahan), Promotif (peningkatan kesehatan,) Kuratif (penyembuhan kesehatan) dan Rehabilitatif (pemulihan) merupakan segala upaya yang dikerahkan oleh pemerintah dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang prima dan sesuai dengan standar prosedur dan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu lebih detail tentang analisis yuridis hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam peyanan kesehatan. Hasil penelitian ini yaitu Dalam hal aspek hukum kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien tidak dapat memutuskan apa yang disebut layanan kesehatan oleh dokter yang memiliki peran langsung dalam tugas-tugas perbaikan untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang baik dan berkualitas.
Co-Authors Abdul Mahsyar Agustin, Eka Wulandari Agusto Imanuel Arie Kartika, Arie Atmawijaya, Surya Dewi Lestari Dewi, Virna Erman I. Rahim Eryani, Susanti Gustami Gustami, Gustami I Rahim, Erman Irvita, Misnah Khair, Otti Ilham Mallaranggeng, Andi Bau Misnah Irvita Mohamad Hidayat Muhtar Muhamad Adystia Sunggara Novianda, Riescha Nuryanti Mustari Oktavianingrum, Fabiola Nurul Pawari, Rahmiati Ranti Rais, Muslihin Rasyid, Muh. Fadli Faisal Rivera, Kevin M Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saliman Saliman