Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Agustina, Enny; Eryani, Susanti; Dewi, Virna; Pawari, Rahmiati Ranti
Solusi Vol 19 No 2 (2021): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v19i2.357

Abstract

One form of protection of human rights is providing legal assistance. This research discusses the role and position of legal aid institutions from a human rights perspective as well as the role of the state in empowering legal aid institutions as a means of legal protection in society. This study uses a normative research method, in which the data sources used come from literature books, law magazines, legal journals, and other library materials. The conclusion of this research is that legal aid is the most human right of every person and is guaranteed by the laws of Indonesia. In fact, legal aid activities are currently running in accordance with the expectations of the community, as outlined by the provisions of the prevailing laws and regulations. Its functions and roles as law enforcement officers in the field of counseling and information as well as legal reform, until now have been very helpful and seen in the practice of constitutional law in Indonesia. The provision of legal aid as a state obligation to fulfill the constitutional rights of citizens is expanded in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid by involving not only advocates, but also paralegals, lecturers and law faculty students.
Juridical Study for Drivers who Smuggle and Embezzle Type of ll Solar Fuel Using Expedion Truck in West Bangka (Case Studies PN Mentok Decion Number: 43/Pid.B/Lh.2023/PN.Mtk) Herlina, Herlina; Riyadi, Eko; Dewi, Virna; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmiati Ranti; Rindiani, Anis
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal JYRS Juni 2024
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v5i1.4522

Abstract

Fuel oil is one of the vital elements needed to serve the wider community, both in poor countries, developing countries and even in countries with developed country status. The current use of fuel oil not only has implications for a country's foreign policy which has a significant influence on the country's economic growth, but also has a global impact resulting in human suffering. The type of research used in this research is normative juridical research which examines the law of internal perspective with the object of research being legal norms. Normative legal research functions to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity and conflict of norms. This means that normative legal research plays a role in maintaining critical aspects of legal science as normative science.
Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmianti Ranti
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2768

Abstract

One of the principles of a rule of law is the principle of legality, which means that every government legal action must be based on applicable laws and regulations or every government legal action must be based on the authority granted by laws and regulations. By relying on the principle of legality, the government carries out various legal actions. Because every legal action implies the use of authority, it implies an obligation to be responsible. In accordance with the principle "geen bevoegodheidzonder verantwoordelijkheid." The government's responsibility towards citizens or third parties is adhered to by almost all countries based on law. It is clear that every use of authority contains responsibility, however, it must also be stated about the methods of obtaining and exercising authority. Because not all state administration officials who carry out government authority automatically bear legal responsibility. Each country has its own laws and regulations. There is a juridical basis for education in Indonesia which has a set of laws and regulations which are the starting point for the education system in Indonesia. In the future, we will find that there are still many laws that have not achieved their goals, because the Indonesian nation is a pluralistic nation, therefore it is certainly not easy to achieve all goals quickly and briefly. To achieve our educational goals we need positive support from all aspects of society, education providers and the government. because the aim of providing good education and in accordance with educational foundations and implementing education based on law is to make education providers focused, orderly and in accordance with the roots of national culture. The formulation of the problem in this writing is how to analyze the implementation of the right to education as a constitutional right in Indonesia. The type of research that will be used in writing this law is normative and empirical research. This is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements.
Analisa Penerapan Protokol Kesehatan Di Desa Puput Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/382/2020 Dewi, Virna
VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2069

Abstract

Covid-19 merupakan virus yang pada awal tahun 2020 menjadi suatu penyakit yang menyerang masyarakat di seluruh dunia. Desa Puput adalah salah satu daerah yang terdampak Covid-19. Penerapan protokol kesehatan di Desa Puput dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Metode penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dan sosiologis normatif dengan menggunakan cara mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder seperti Undang-undang dan hasil karya sarjana hukum dan melakukan wawancara secara terbuka terhadap responden
PENDAMPINGAN PEMBUATAN LOGO DAN MEREK SEBAGAI IDENTITAS UMKM DI DESA SUNGKAP KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri; Alenda, Ina
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 06 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam peningkatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala terkait pemahaman dan keterampilan dalam membangun identitas usaha melalui logo dan merek dagang yang profesional dan memenuhi persyaratan hukum. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan kegiatan pendampingan pembuatan logo dan merek sebagai identitas usaha UMKM di Desa Sungkep, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan pendampingan langsung kepada para peserta. Melalui serangkaian aktivitas seperti sesi pelatihan, pendampingan praktis, dan evaluasi, kami berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya logo dan merek sebagai elemen identitas usaha yang berdaya saing serta memahami aspek legalitas terkait dengan pendaftaran merek sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu mendesain logo dan memahami manfaat pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan usaha. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan waktu dan pengetahuan awal peserta sebelum pelatihan. Melalui kegiatan ini, peserta merasa lebih siap untuk melanjutkan proses pendaftaran merek dagang dan mengembangkan usaha mereka dengan memiliki identitas usaha yang profesional. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM melalui penguatan aspek branding dan legalitas usaha.
Hukum Adat Di Bangka Belitung : Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Konteks Masyarakat Modern Dewi, Virna
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1776

Abstract

Hukum adat di Bangka Belitung memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hukum adat merupakan sistem norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai wujud kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Di wilayah Bangka Belitung, hukum adat memiliki kekhasan tersendiri yang tercermin dalam pengaturan sumber daya alam, struktur sosial kemasyarakatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana hukum adat di Bangka Belitung bertahan, mengalami transformasi, dan berinteraksi dengan hukum negara dalam konteks masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi hukum, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, serta observasi partisipatif terhadap praktik adat di beberapa desa di Bangka Belitung.  Hasil penelitian menggambarkan bahwa hukum adat masih bertahan dalam beberapa aspek seperti pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa, meskipun terjadi pergeseran nilai akibat modernisasi dan tekanan hukum formal, hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam pengelolaan tanah ulayat, tata kelola lingkungan, dan penyelesaian konflik antarwarga
Penguasaan Tanpa Izin atas Aset Lahan Sitaan Kejaksaan: Studi Yuridis terhadap Celah Penegakan Hukum Pidana Dairi; Rindiani, Anis; Dewi, Virna
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12402

Abstract

Unauthorized possession of land assets seized by the prosecutor’s office constitutes a form of legal violation that has the potential to hinder the enforcement of criminal law. This study aims to analyze the criminal law provisions governing the possession of seized land assets and to identify the obstacles and legal loopholes that arise in its enforcement practices. The research method employed is a normative juridical approach with a focus on the study of positive law. Data collection techniques were carried out through literature study of statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions, combined with secondary data in the form of official documents from the prosecutor’s office related to the management of evidence and seized property. Data analysis techniques used normative qualitative analysis, namely by interpreting positive legal norms, linking them with legal doctrines, and comparing their application in judicial practice.The findings of this research indicate that illegal possession of seized assets is regulated in the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, as well as the technical regulations of the prosecutor’s office regarding the management of seized property. However, in practice, there are still several challenges, including weak supervision systems, unclear mechanisms for asset safeguarding, and legal loopholes that allow third parties to physically control assets without official procedures. These findings emphasize the need to strengthen technical regulations, improve supervision systems, and enhance coordination among law enforcement agencies to prevent the misuse of seized land assets by the prosecutor’s office.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Kepemilikan Lahan di Wilayah Hukum Kecamatan Toboali Bangka Selatan Bayhaqy, Rifqi Akbar; Yuda, Helli; Dewi, Virna
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.46

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dan bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Menyimpulkan, dengan menggunakan metode penelitian hukum baku, bahwa: 1. Penyelesaian konflik yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah oleh pemerintah dilakukan melalui prosedur administratif dari instansi pemerintah dalam hal ini instansi negara. Beberapa ketentuan hasil pelaksanaan UUPA 1960 memberikan landasan hukum untuk mengantisipasi pelanggaran terhadap berbagai tata cara pemilikan tanah, sehingga kemungkinan sengketa tanah dapat dikurangi. Selain itu, jika terjadi sengketa, maka BPN dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menjadi forum arbitrase bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tersebut. 2. Bagaimana jika sengketa kepemilikan tanah tidak dapat diselesaikan dengan bantuan negara, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menempuh jalur arbitrase, maka upaya melalui lembaga peradilan umum dan panitia arbitrase dapat menjembatani antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kepastian hukum tentang memperoleh status tanah sebagai sengketa hak. Bagi para pihak yang bersengketa, pilihan penyelesaian yang ada dapat menjadi solusi atas perlunya memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum.
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Jasa Ekspedisi Id Express Di Pangkalpinang Nissa, Nayu; Effendi, Farid; Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.97

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Non Tunai Yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang) Nabila Ramah, Ghefira; Rasyid Saliman, Abdul; Dewi, Virna
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2367

Abstract

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen dalam transaksi non-tunai yang menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), khususnya peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Wawancara. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi digital, QRIS telah menjadi metode pembayaran yang populer. Namun, kemudahan transaksi ini juga membawa risiko seperti penipuan dan pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur transaksi QRIS, langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh BRI Cabang Pangkalpinang, serta tantangan yang dihadapi konsumen. Melalui analisis hukum dan penelitian empiris, penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dan memastikan integritas transaksi digital.