Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : AL-Daulah

Policy Analysis of Civil Servant Mutation on the Needs of Local Government Organizations Based on BKN Regulation No. 5 of 2019 Mustafa, Adriana; Hisbullah; Sofyan
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 2 (2023): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.44043

Abstract

Abstract The implementation of the civil servant mutation policy in the context of the needs of regional government organizations in Gowa Regency is a strategic action carried out by the regional government to transfer employees according to the needs of certain units or departments. Thus, the goal to be achieved is to increase the efficiency and effectiveness of public services by placing employees in positions that suit their abilities and competencies. The research used is field research. This research uses qualitative analysis, intending to provide a systematic description of a phenomenon, symptoms and conditions that occur as well as explaining precisely the conditions that are related to the variables studied. The resulting data shows that the civil servant mutation process must be enforced with strong legal protection, which ensures that all stages of mutation take place fairly, openly and in accordance with applicable regulations. Legal protection for civil servants who experience transfers by the regional government in Gowa Regency includes several important aspects, such as: 1) Principle of Legal Certainty; 2) Transparent Procedures; 3) Consultation and Clarification; 4) Protection from Discrimination and 5) Appeal Mechanism. Keywords: Mutation; Civil Servant; Local Government
EVEKTIVITAS PERJANJIAN LAUT ANTARA ANAK BUAH KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 mustafa, adriana
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4846

Abstract

Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Perjanjian Kerja Laut harus dibuat dihadapan pejabat pemerintah yang berwenang yaitu Syahbandar. Dalam pengoperasian kapal laut, ditegaskan bahwa kapal harus dalam keadaan laik laut dan diawaki oleh sejumlah Awak Kapal yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masingmasing, sehingga tercipta hubungan kerja yang selaras di antara kedua belah pihak. Pengusaha kapal juga harus memperhatikan kesejahteraan hidup pekerjanya.