Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

ANALYSIS OF REGULATIONS FOR DETERMINING THE LIMITED PROTECTION STATUS OF TERUBUK FISH (TENUALOSA MACRURA) PERMEN-KP NO. 210 OF 2023 REFERRING TO NO. 58/PERMEN-KP/2020 CONCERNING CAPTURE FISHERIES BUSINESSES Thamrin, Thamrin; Harahap, Irawan; Oktapani, Silm
Asian Journal of Aquatic Sciences Vol. 8 No. 1 (2025): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/ajoas.8.1.33-40

Abstract

This research aims to determine the form of analysis, as well as determine the obstacles and constraints in implementing the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: PERMEN-KP No. 210 of 2023 if guided by PERMEN-KP No. 58 of 2020 concerning capture fisheries businesses. In scientific research using a qualitative approach with an interpretative normative paradigm, the available theories used for research are constructed as an imperfect building, and this research is descriptive. In implementing the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: PERMEN-KP No. 210 of 2023 concerning Limited Protection of Terubuk Fish (Tenualosa macrura) has not been implemented in the socialization, sea patrol and monitoring activities carried out by the Government, Indonesian National Army, Police and community monitoring groups. If PERMEN-KP No. 210 of 2023 is guided by PERMEN-KP No. 58 of 2020 concerning capture fisheries businesses, there will be discrepancies between the rules made and the rules applied in the field. The effectiveness of the implementation of the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia on the availability of fish resources legally and seen from fishermen's catches has increased and is quite effective, but it is not yet significant because sanctions for violations have not been realized and the obstacles and obstacles to the implementation of the Decree when referring to PERMEN-KP No. 58 of 2020 should not be needed. Fishermen who have small boats (< 5 gross tonnage) are allowed to catch terubuk (Tenualosa macrura) in conservation areas following PERMEN – KP No. 58 of 2020.
Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok Oktapani, Silm; Libra, Robert; Noerdin, Zulkarnaen
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 5 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i5.2709

Abstract

Pengabdian masyarakat ini berangkat dari kebutuhan mengenaj pemahaman kepada siswa/i terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kondisi tersebut menjadi sebuah urgensi mengingat hal tersebut menjadi langkah untuk mensosialisasikan Perda tersebut. SMA N 8 Pekanbaru membutuhkan pemahaman tersebut supaya Siswa yang merokok tidak ada lagi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 di Aula  SMA N 8 Pekanbaru, berupa ceramah, dialog dan  diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
Implementation of Supervision on the Sale of Hard Drugs in Dumai City: Normative Analysis and Preventive Strategies Based on Law No. 17 of 2023 Suwisman, Suwisman; Harahap, Irawan; Oktapani, Silm
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 17 No 2 (2025): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v17i2.12339

Abstract

Ideally, the sale of prescription-only medicines should be strictly regulated by requiring a doctor’s prescription to ensure patient safety and prevent drug misuse. However, the reality in Dumai City shows that the sale of prescription-only medicines without prescriptions remains prevalent, reflecting weak supervisory functions and low legal awareness within society. This study aims to analyze the implementation of supervision over the sale of prescription-only medicines in Dumai City from a normative perspective based on Law Number 17 of 2023 on Health, while also identifying the factors influencing weak supervision and formulating effective preventive strategies. This article falls under the category of sociological legal research with a qualitative approach. The research method applied is empirical legal study, combining statutory analysis with field data obtained through observations and interviews with pharmacists, BPOM (Food and Drug Supervisory Agency), and the community. The findings conclude that weak supervision is caused by limited supervisory resources, low legal awareness, and lack of inter-agency coordination. Therefore, the necessary preventive strategies include strengthening the role of pharmacists, optimizing the functions of supervisory institutions, increasing community participation, and ensuring consistent law enforcement to achieve public health protection.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN BENGKALIS Ruben, Awi; Asnawi, Eddy; Oktapani, Silm
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1268

Abstract

Strategic district roads are roads that are prioritized to serve the interests of the district based on considerations to stimulate economic growth, welfare and security of the district, while city roads are roads located within the autonomous city area as referred to in the law on regional government. see the explanation of Article 9 (4) of Law Number 38 of 2004 concerning Roads. The purpose of this study is to analyze the implementation of government responsibility for road maintenance in Bengkalis Regency based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads, to find obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of government responsibility for road maintenance in Bengkalis Regency based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the Implementation of Government Responsibility for Road Maintenance in Bengkalis Regency Based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads has not run as it should, because in Bengkalis Regency there are still several damaged roads, this is certainly contrary to Law Number 38 of 2004 concerning Roads, which is a crucial aspect in ensuring connectivity and transportation security for the community.
PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA DEMOKRASI Jasmadi; Yamin, Mohd.; Febriansyah; Oktapani, Silm
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1314

Abstract

Konstitusi memiliki peran krusial dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di era demokrasi. Konstitusi biasanya menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak atas informasi. Dalam konteks UU ITE, konstitusi memastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak melanggar hak-hak ini.Misalnya, jika UU ITE digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan, konstitusi harus melindungi hak individu dari tindakan tersebut. Konstitusi menjamin prinsip legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) yang mengharuskan adanya peraturan yang jelas dan tegas sebelum seseorang dapat dikenai sanksi. UU ITE harus disusun dan diterapkan sesuai dengan prinsip ini. Kepastian hukum juga harus diberikan agar hak-hak individu tidak dilanggar secara sewenang-wenang. Konstitusi mengatur mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga peradilan maupun komisi hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa penerapan UU ITE sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut perlindungan konstitusional melalui jalur hukum jika mereka merasa hak-haknya terlanggar akibat penerapan UU ITE. Konstitusi biasanya mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus bersifat proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. UU ITE harus diterapkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip proporsionalitas, yaitu tidak membatasi hak asasi manusia lebih dari yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam era demokrasi, keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia adalah penting. Konstitusi berperan sebagai panduan dan pengawas untuk memastikan bahwa undang-undang seperti UU ITE diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi bahwa konstitusi memainkan peran vital dalam melindungi hak asasi manusia dalam penerapan UU ITE di era demokrasi. Jaminan konstitusi terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi harus dijaga agar tidak terlanggar oleh penerapan undang-undang tersebut. UU ITE harus memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan UU ITE harus jelas dan dapat diprediksi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak individu. Konstitusi menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk melalui lembaga peradilan dan komisi hak asasi manusia. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan sesuai dengan prinsip konstitusi. Pembatasan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UU ITE harus proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tidak terabaikan demi kepentingan keamanan atau ketertiban.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN LAYANAN PERPARKIRAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN Ramadanti, Vista Dwi; Asnawi, Eddy; Oktapani, Silm
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1380

Abstract

Untuk indikator dan standar pelayanan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa setiap jenis pelayanan BLUD perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai indikator dan standar pelayanan. Ayat (2) juga menjelaskan bahwa indikator dan standar pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahakan dari peraturan walikota ini. Namun pada kenyataanya, sering kali tidak ada kejelasan atau implementasi yang konsisten terhadap standar ini di lapangan, terutama dalam pelayanan terhadap petugas yang bertugas dalam pengelolaan layanan perparkiran in tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga kurang siap untuk menghadapi situasi di lapangan dan memberikan pelayanan yang optimal. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik, karena masih adanya beberapa juru parkir yang tidak menerapakan standar pelayanan minimal tempat parkir umum milik pemerintah daerah, seperti untuk memberikan pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan ditempatkan juru parkir. Setiap juru parkir dilengkapi dengan pakaian seragam berserta atributnya dan untuk memunggut tarif parkir, para juru parkir dibekali karcis parkir. Hambatan Dalam Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah minimnya sosialisasi terhadap masyarakat dan juru parkir, kurangnya pengawasan yang memadai dan penegakan aturan di lapangan, dan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melanggar aturan. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya tertib parkir, baik kepada masyarakat maupun juru parkir, perlu adanya pengawasan rutin oleh petugas di lapangan untuk memastikan juru parkir mematuhi aturan dan dilakukan Pemanfaatan teknologi seperti CCTV di area parkir serta penggunaan perangkat digital untuk memantau aktivitas di lapangan dapat membantu pengawasan yang lebih efektif dan efisien, nperlunya sanksi yang tegas yang bagi juru parkir yang melanggar aturan, seperti tidak mengenakan atribut resmi, tidak memberikan karcis, atau mengizinkan parkir liar, sanksi dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin menjadi juru parkir.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA PETUGAS KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU oktapani, silm
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 2 (2019): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i2.10291

Abstract

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau yang tidak lepas dari masalah sampah. Untuk mengantisipasi masalah sampah, petugas kebersihan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan sampah. Petugas kebersihan membersihkan kota terkena sinar matahari dan menghadapi risiko yang tinggi berupa kecelakaan kerja. Meskipun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 telah mengatur petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggara pengelolaan sampah, namun banyak petugas kebersihan bekerja tidak memakai alat keselamatan kerja dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencermati efektivitas hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinas terkait belum secara lengkap memberikan alat keselamatan kerja kepada petugas kebersihan, petugas kebersihan seringkali mencari alasan untuk tidak memakai alat keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melakukan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan. Adapun kendala disebabkan instansi terkait memberikan alat keselamatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan kerja, ketidak patuhan petugas kebersihan terhadap peraturan yang berlaku, tidak adanya sanksi terhadap petugas kebersihan yang tidak memakai alat keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melakukan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan. Upaya yang perlu dilakukan instansi terkait menyediakan secara lengkap alat keselamatan kerja, para mandor mengingatkan bawahannya untuk memakai alat keselamatan kerja, instansi terkait mengawasi petugas kebersihan, mensosialisasikan bahaya tidak memakai alat keselamatan kerja, dan memberikan sanksi terhadap petugas kebersihan yang tidak memakai alat keselamatan.
Prohibition on Confiscation of State-Owned Immovable Property Against Decisions of the State Administrative Court That Have Already Become Final Oktapani, Silm; Libra, Robert; Noerdin, Zulkarnaen
Rechtsvinding Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v2i1.394

Abstract

State Administrative Law gives the state the right to resolve administrative disputes at the PTUN. However, this is different when faced with the problem of state property, especially state land, which in Article 50 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury is actually prohibited regarding confiscation of state property including state-owned land. The formulation of this research are: 1) How is the Implementation of the Prohibition of Confiscation of Immovable State Property Against Inkracht State Administrative Court Decisions; and 2) How are the obstacles to the Implementation of the Prohibition of Confiscation of Immovable State Property Against Inkracht State Administrative Court Decisions. The research method used is Normative law. The results and discussion found that the implementation of the PTUN's decision regarding the confiscation of state property is hindered by the provisions of Article 50 paragraph (1) of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury so that the provisions need to be changed. Then, the obstacle that arises in terms of implementing the decision is the absence of a process that binds state officials or bodies to comply with the PTUN decision in Law No. 5 of 1986 concerning State Administrative Court. This is in fact very contrary to the principle of legal objectives desired by Gustav Radbruch who mentioned 3 (three) legal objectives, namely legal certainty, legal benefits, and legal justice. Therefore, it is necessary to amend the provisions of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury and Law No. 5 Year 1986 on Administrative Court to accommodate the decision of the Administrative Court to execute state property.
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN Naibaho, Sunanda; Triana, Yeni; Oktapani, Silm
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2024): MARET 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i1.25587

Abstract

Tantangan kompleks dalam menyeimbangkan hak-hak pasien dengan tanggung jawab rumah sakit dalam konteks hukum telah memunculkan perdebatan mengenai bagaimana sistem hukum mampu mengakomodasi hak pasien sambil mempertimbangkan tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap hak pasien atas kerugian dalam pelayanan kesehatan dan untuk menganalisis akibat hukum bagi rumah sakit terkait hak pasien atas kerugian dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan meode penelitian hukum normatif. Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap hak pasien atas kerugian dalam pelayanan kesehatan diatur sesuai dengan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rumah sakit wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh pasien atau keluarga pasien sebagai akibat dari tindakan medis atau pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat hukum bagi rumah sakit terkait hak pasien atas kerugian dalam pelayanan kesehatan berdasarkan amar putusan hakim adalah diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada pasien atau pihak yang dirugikan dengan mempertimbangkan kerugian fisik, emosional, atau finansial yang diderita oleh pasien akibat pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Rumah sakit sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, harus bertanggungjawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh pasien atau keluarga pasien. Rumah sakit juga harus membayar kerugian yang diderita pasien atau keluarga pasien sesuai dengan amar putusan pengadilan.
Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia Suyanti, Eka; Afrita, Indra; Oktapani, Silm
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11261

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dengan fokus pada pemerataan akses, kualitas pelayanan, dan perlindungan finansial. Menggunakan metode literature review dengan Google Scholar, studi ini menganalisis berbagai artikel terkait untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pencapaian UHC di Indonesia. Dalam upaya menerapkan UHC, Indonesia telah mengandalkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penanggung jawab utama program jaminan kesehatan nasional. Meskipun demikian, masih ada berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program ini, seperti kendala keuangan, infrastruktur kesehatan yang belum memadai, dan tantangan dalam manajemen program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme yang ada dalam mencapai tujuan UHC di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah, lembaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan implementasi UHC di Indonesia.