Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPRS/MPR SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 Asnawi, Eddy
Ensiklopedia Sosial Review Vol 3, No 2 (2021): Vol. 3 No.2 Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i2.788

Abstract

Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap perubahan kekuasaan atau kewenangan kelembagaan MPR yang membawa akibat pada kedudukan hukum ketetapan MPRS/MPR yang dilahirkannya, baik itu sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Kajian penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk itu metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan sepanjang berlakunya UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, cakupan luas materi muatan yang diaturnya tidak hanya terbatas pada hal-hal ditentukan dalam UUD 1945. Jika diklasifikasikan, ada Ketetapan MPR yang memenuhi unsur sebagai peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR sejenis penetapan administrasi Negara (beschikking), Ketetapan MPR berupa perencanaan (GBHN), dan Ketetapan MPR semacam peraturan kebijakan (beliedregels) di bidang administrasi negara. Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, maka kedudukan hukum Ketetapan MPR menjadi sumir, di satu sisi perubahan pasal-pasal UUD 1945 dan adanya ketentuan Pasal 1 Aturan Tambahan UUD 1945 mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan-Ketetapan MPR (jenis peraturan perundang-undangan) bersifat mengatur (regeling), karena tidak lagi memiliki dasar konstitusioanal dalam UUD 1945. Namun di sisi lain dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan hukum Ketetapan MPR menjadi hidup kembali sebagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan pembatasan sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf b, yakni Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN BENGKALIS Ruben, Awi; Asnawi, Eddy; Oktapani, Silm
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1268

Abstract

Strategic district roads are roads that are prioritized to serve the interests of the district based on considerations to stimulate economic growth, welfare and security of the district, while city roads are roads located within the autonomous city area as referred to in the law on regional government. see the explanation of Article 9 (4) of Law Number 38 of 2004 concerning Roads. The purpose of this study is to analyze the implementation of government responsibility for road maintenance in Bengkalis Regency based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads, to find obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of government responsibility for road maintenance in Bengkalis Regency based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the Implementation of Government Responsibility for Road Maintenance in Bengkalis Regency Based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads has not run as it should, because in Bengkalis Regency there are still several damaged roads, this is certainly contrary to Law Number 38 of 2004 concerning Roads, which is a crucial aspect in ensuring connectivity and transportation security for the community.
Legal Politics of Legislation of Regional Regulations in Indonesia Asnawi, Eddy
International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Vol 3 No 2: September 2021
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0302.264

Abstract

Regional regulations are written regulations containing generally binding legal norms established by the Regional People's Representative Council with the joint approval of the Regional Head. The regional legislation program has an important and strategic position in the formation of regional regulations. However, most local regulations actually get rejection from the community until they are revoked by the government. The method used in this research is normative legal research. The process of making local regulations rarely involves the community so that local regulations that are born are often not accepted by the community. The Regional Government and the Regional People's Legislative Assembly should first prepare a regional legislation program to determine the needs of the region and the needs of the community, then make regional regulations that are in accordance with the Regional Medium-Term Development Plan or Regional Strategic Plan. Therefore, there must be political will from the Regional Government and the Regional House of Representatives to establish cooperation with universities in conducting studies on a problem so that it becomes an academic text that is ready to be ratified into a regional regulation.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Asnawi, Eddy; Libra, Robert
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.553-567

Abstract

The State Administrative Court has the authority to adjudicate General Election Process Disputes based on Perma No. 5/2017. Types of evidence in General Election disputes are: letters or writings, witness statements, expert statements, confessions of the parties, the judge's knowledge and other evidence in the form of electronic information or electronic documents. Meanwhile, in its development, this electronic document is known and considered as evidence in procedural legal processes, especially in the evidentiary stage. From this problem, the formulation of the problem raised is how to carry out a juridical analysis regarding the verification of electronic information and electronic documents in disputes over the general election process in the state administrative court based on Perma No. 5/2017. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results found that from a formal juridical perspective, the law of evidence in Indonesia, in this case the state administrative court procedural law, does not yet accommodate electronic documents as evidence. Meanwhile, several new laws have regulated and recognized electronic evidence as valid evidence. Then in Perma No. 5/2017 also mentions electronic information or electronic documents as a type of evidence for general election process disputes. The benchmark given by the judge in assessing electronic evidence in the trial of State Administrative disputes at the State Administrative Court is that as long as the judge uses two types of evidence as regulated in the Law, obtained legally and can be convincing then the judge can decide the case with those evidence.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI SENGKETA PEMILU BAGI PANITIA PENGAWAS KECAMATAN SE-KOTA PEKANBARU Andrizal, Andrizal; Simamora, Birman; Asnawi, Eddy; Nazario, Rafael
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.22310

Abstract

Permasalahan mitra dalam hal ini para panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan yang ada dikota Pekanbaru belum begitu memahami apa saja yang menjadi pelanggaran pemilu dan berpotensi menjadi sengketa pemilu, sengketa pemilu dan penyelesaiannya, oleh karenanya perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait sengketa pemilu dalam bentuk penyuluhan hukum. Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para panitia pengawas pemilu timgkat kecamatan dengan harapan meningkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran tentang pentingnya peran mereka dalam memahami sengketa pemilu.Solusi yang ditawarkan dan di sepakati oleh tim pengusul dan pihak mitra dalam mengatasi persoalan prioritas yang di hadapi mitra adalah perlu dilakukan sosialisasi ataupun penyampaian materi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi secara tatap muka.Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah. Dalam metode ini penceramah menyampaikan materi, dalam kesempatan itu, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini adalah, 1. Penyampaian materi, 2. Dialog interaktif, dialog ini sebagai curah pendapat (brainstorming) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini menyatakan kesediaan, menyediakan waktu dan tempat, serta memobilisasi khalayak sasaran. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : bagi mitra tentunya peningkatan pemahaman mengenai sengketa pemilu. Sedangkan bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa draft artikel ilmiah, dan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
The Government Responsibility for Oil and Gas Management Based on Constitution of Indonesia Ardiansah, Ardiansah; Asnawi, Eddy; Fahmi, Sudi; Ismail, Syaimak
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1391

Abstract

On September 3, 2022, fuel prices were raised by President Joko Widodo, with advocates arguing that the increase is necessary to safeguard the State Revenue and Expenditure Budget. Dissenting groups contended the hike was inappropriate, citing a dissonance between the identified problem and the proposed solution. Therefore, this study aims to analyze the legal aspects, policies and the role of the government in ensuring the welfare of Indonesian citizens through oil and gas management. Using a normative legal study methodology, the study used both statutory and analytical methods. The results showed a discrepancy between the increase in fuel price and the principles outlined in Article 33 and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government, as the representative of the state, holds the authority to manage the mining sector's economy, aiming to maximize prosperity for citizens. Adhering to the ideology of a welfare state, the responsibility to provide basic social needs and foster prosperity is assigned to the government.
Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Sudargo, Ryan; Asnawi, Eddy; Kadaryanto, Bagio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16708

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau, dengan landasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan pada penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melanggar hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar penerapan hukum dapat berjalan lebih efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau; (2) hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan hukum tersebut; dan (3) upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam kegiatan unjuk rasa di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Riau.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN LAYANAN PERPARKIRAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN Ramadanti, Vista Dwi; Asnawi, Eddy; Oktapani, Silm
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1380

Abstract

Untuk indikator dan standar pelayanan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa setiap jenis pelayanan BLUD perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai indikator dan standar pelayanan. Ayat (2) juga menjelaskan bahwa indikator dan standar pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahakan dari peraturan walikota ini. Namun pada kenyataanya, sering kali tidak ada kejelasan atau implementasi yang konsisten terhadap standar ini di lapangan, terutama dalam pelayanan terhadap petugas yang bertugas dalam pengelolaan layanan perparkiran in tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga kurang siap untuk menghadapi situasi di lapangan dan memberikan pelayanan yang optimal. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik, karena masih adanya beberapa juru parkir yang tidak menerapakan standar pelayanan minimal tempat parkir umum milik pemerintah daerah, seperti untuk memberikan pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan ditempatkan juru parkir. Setiap juru parkir dilengkapi dengan pakaian seragam berserta atributnya dan untuk memunggut tarif parkir, para juru parkir dibekali karcis parkir. Hambatan Dalam Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah minimnya sosialisasi terhadap masyarakat dan juru parkir, kurangnya pengawasan yang memadai dan penegakan aturan di lapangan, dan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melanggar aturan. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya tertib parkir, baik kepada masyarakat maupun juru parkir, perlu adanya pengawasan rutin oleh petugas di lapangan untuk memastikan juru parkir mematuhi aturan dan dilakukan Pemanfaatan teknologi seperti CCTV di area parkir serta penggunaan perangkat digital untuk memantau aktivitas di lapangan dapat membantu pengawasan yang lebih efektif dan efisien, nperlunya sanksi yang tegas yang bagi juru parkir yang melanggar aturan, seperti tidak mengenakan atribut resmi, tidak memberikan karcis, atau mengizinkan parkir liar, sanksi dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin menjadi juru parkir.
PENGAWASAN PARTISIPATIF KAMPANYE DAN MASA TENANG PILKADA SERENTAK 2024 BAGI PELAJAR SMK IBNU TAIMIYAH PEKANBARU Andrizal, Andrizal; Asnawi, Eddy; Suprayoga, Tatang
JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35145/judikat.v4i2.4814

Abstract

The partner's problem is that SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru students as new voters in the 2024 simultaneous regional elections who are a strategic part of society do not yet know and understand the importance of participating in election supervision to improve quality. The target of community service activities is to increase knowledge and understanding of the importance of participating in election supervision to improve quality. The solution agreed by the proposing team with partners to overcome priority problems requires socialization in the form of counseling and face-to-face discussions. The method of implementing lectures, delivering materials, on this occasion participants are free to ask questions. The details of this method are, 1. Delivery of materials, 2. Interactive dialogue, this dialogue is a brainstorming session from participants to obtain input in the form of problems, aspirations, proposals, ideas and solutions. Partner participation provides time and mobilizes participants with student status or as target audiences. The output is expected to increase knowledge, understanding of the target audience regarding the importance of participatory supervision of the 2024 simultaneous regional elections, for the proposers the output achieved is in the form of scientific articles.
LAW ENFORCEMENT AGAINST DRIVERS WHO DO NOT REPORT CHANGE OF OWNERSHIP Dony, Mulian; Asnawi, Eddy; Oktapani, Silm
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 2 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i2.351

Abstract

The assignment of Vehicle Registration Numbers (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor - TNKB) serves a purpose and represents one of the initial steps in implementing the legal norms that society aims to achieve. Therefore, as citizens, it is our duty to comply with prevailing laws and regulations. Consequently, every motor vehicle must display a TNKB that adheres to the applicable provisions to ensure compliance with legal norms and regulations. The Indonesian National Police (Kepolisian Republik Indonesia) is the authority responsible for law enforcement, particularly concerning traffic. Traffic and road transportation must be developed to enhance their potential and role in ensuring security, welfare, and order in traffic and transportation, supporting economic development, advancements in science and technology, regional autonomy, and accountability in state administration. This study employs a sociological legal research method. Based on the research findings, law enforcement against drivers who fail to report changes in vehicle ownership in Pekanbaru City, as stipulated in the Chief of the Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2021 on Vehicle Registration and Identification, has not been effectively implemented. This is due to the presence of drivers who neglect to report changes in vehicle ownership. Strict law enforcement against non-compliance aims to prevent potential misuse of vehicles, such as theft or fraud, and to ensure the legitimate identification of vehicle owners. Furthermore, law enforcement ensures that vehicles operating on public roads remain properly registered in the vehicle administration system, which is crucial for ownership and tax obligation. The factors hindering law enforcement against drivers who fail to report changes in vehicle ownership in Pekanbaru City, as outlined in the Chief of the Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2021 on Vehicle Registration and Identification, include a lack of public awareness about the importance of reporting changes in vehicle ownership, inadequate coordination between law enforcement and relevant agencies in monitoring the ownership change process, as the reporting procedure often involves various administrative stages requiring validation from multiple parties, such as the Regional Revenue Office for vehicle tax payments. Additionally, insufficient oversight of motor vehicle sales transactions, especially those conducted without official documentation, has resulted in many vehicles changing hands without undergoing proper reporting processes. Efforts to address the obstacles to law enforcement against drivers who fail to report changes in vehicle ownership in Pekanbaru City, as per the Chief of the Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2021 on Vehicle Registration and Identification, include enhancing public awareness of the importance of compliance with this regulation, imposing sanctions on drivers who fail to report ownership changes to create a deterrent effect and encourage compliance, and providing more intensive education to the public about the legal risks of failing to report vehicle ownership changes. Additionally, the police should develop a more practical and efficient reporting system, such as a digital application that allows the public to report vehicle ownership changes without having to visit police stations.