Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Halu Oleo Law Review Jurnal Ius Constituendum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service (Abdisci) Journal Juridisch TABELLIUS
Soegianto, Soegianto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Journal Juridisch

 1 
Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Satria Hilmi, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Septiandani, Dian; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6795

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze Islamic Law the practice of profit sharing agreement for fish catch between skipper fisherman and jurah fisherman in Wedung Village. In Wedung Village, Wedung District, Demak Regency, profit-sharing system for marine catch isnot based on the provisions of the law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. In the fishery profit sharing agreement in Wedung fishing community, the average Jurah fisherman gets 25- 30%, whereas the should have received at least 40 for using a motorized boat as stated in Article 3 paragraph (1) of the Law Number 16 of 1964. This research uses empirical juridical research methods. As a result, the practice of sharing agreements for fish catch in the fishermen’s Village Of Wedung Village are still carried out by way Of Verbal agreement without any written evidence. In the implementation of profit sharing fpr catch, 25-30% is for the skipper fisherman and 70-75% is for jurah fisherman. Profis sharing agreement for fishery between skipper fishermen and jurah fishermen are not in accordance with the Islamic Law. Based on the theory of Syirkah Mudharabah, all expenses to go fishing in the sea should be borne by skipper fisherman, but in practice, in addition to the energy and mind thay they have put into, juragan fisherman must also bear the cost of fishing in the sea. Judging from the Islamic Law’s justice theory, profit sharing agreement for fish catch between skipper fishermen and jurah fishermen in Wedung Village is Very detrimental to jurah fishermen because the receive an unfair share and these are far from thr values f juctice Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung. Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sistem bagi hasil tangkapan laut tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan di masyarakat nelayan Wedung rata-rata nelayan Jurah mendapat 25-30 %, yang seharusnya minimal mendapat 40% karena menggunakan kapal motor sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasilnya, praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di Perkampungan Nelayan Desa Wedung masih dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Dalam pelaksanaan bagi hasi tangkapan ikan, 25-30% untuk nelayan juragan dan 70-75% untuk nelayan jurah. Perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan teori Syirkah Mudharabah seharusnya seluruh biaya melaut di tanggung nelayan juragan, namun dalam prakteknya, nelayan jurah selain mengerahkan tenaga, dan pikiran, nelayan jurah juga ikut menanggung biaya melaut. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung sangat merugikan nelayan jurah karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan.
Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wahyuningsih, Ragil; Sudarmanto, Kukuh; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.7908

Abstract

The purpose of this research is to find out what are the factors in the writing of birth certificates in the service and civil registration that fall into the category of maladministration, and to find out the implementation of changes to birth certificates that have been determined by the District Court. Good public service is a right and also the hope of every citizen and resident. Especially to apply the concept of good governance in Indonesia, one of the strategic choices is through the provision of public services in order to form good governance. A birth certificate is a legal proof of birth and is recognized by the state for a child who has just been born, therefore the registration must comply with the notes given earlier by the midwife because of the impact experienced if an error occurs in recording a birth certificate it can reduce the rights of a child. The method used in this research is the Juridical Sociological legal research method, which is an approach by looking at a legal reality in society. The data presented in this study are legal material data in the form of primary and secondary legal materials. The conclusion of this study is caused by typos or human errors that affect the child in the future, these factors are the most dominant and often occur by employees. Implementation of changes to birth certificates can be carried out, but only those that are editorial in nature, errors in recording such as name, date and year only, changes to birth certificates can be made directly if it has not reached a year, if the certificate is already many years old and changes are to be made, a decision from district court and meet the conditions that must be set Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam penulisan akta lahir di dinas dan pecatatan sipil yang termasuk kedalam kategori maladministrasi, serta untuk mengetahu implementasi perubahan akta lahir yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri.Pelayanan publik yang baik adalah hak dan juga harapan setiap warga negara dan penduduk. Terutama untuk menerapkan konsep good governance di Indonesia maka salah satu pilihan strategis adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik guna membentuk tata kelola pemerintahan yang baikAkta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialamai jika terjadi kesalahan pencatatan akta kelahiran dapat menggurangi hak kepada seorang anak faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan sekuder. Kesimpulan dari penelitian ini disebabkan oleh salah ketik atau human error yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akata kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri dan memenuhi syarat yang harus di tetapkan. Kata kunci:
Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Widyantara, Ambar Adi Widyantara; Sudarmanto, Kukuh; Hardiyanti, Lesha; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i1.8144

Abstract

The purpose of this research is to examine electronic traffic surveillance in reducing traffic violations in the Pekalongan Police Department. The urgency of this research revolves around the implementation of electronic traffic surveillance because, up until now, traffic monitoring and law enforcement have been carried out conventionally, which does not align with technological advancements. Furthermore, the use of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) can minimize instances of extortion by certain officers toward traffic violators. The legal research method used is socio-legal. The results of this study indicate that the implementation of ETLE in the Pekalongan Police Department is not yet optimal, and lax enforcement leads to the public disregarding the presence of CCTV cameras on certain road sections within the jurisdiction of the Pekalongan Police Department. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengawasan lalu-lintas secara elektronik dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas di Polres Pekalongan. Urgensi penelitian ini mengangkat tentang pelaksanaan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik karena selam ini proses pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas dilakukan secara konvensional yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat meminimalisir adanya pungli dari oknum petugas kepada pelanggar lalu-lintas. Metode penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan Pelaksanaan ETLE di Polres Pekalongan belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak mempedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah hukum Polres Pekalongan.
Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas Ma’arif, Samsul; Sudarmanto, Kukuh; Sofyan, Syafran; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.8372

Abstract

This study aims to analyze the performance of Police Sector intelligence as a detection base in supporting the maintenance of security and public order and analyze the efforts to improve the performance of Police Intelligence as a detection base in supporting the maintenance of security and public order in the Batang Police Department. The research method used is a sociological juridical. The analysis of research results shows that early detection efforts carried out by the Sector Police Unit of the Batang Resort Police security intelligence unit really need to be carried out so that they are able to detect, search and collect and dig up information from the community, then an identification process is carried out to sort, calculate and determine alternatives and consider and reading the signs of the facts from the detection results, the results are expressed in intelligence administration in the form of products that guarantee confidentiality, speed, accuracy and predictability. The discipline of the Batang Police Sector personnel in understanding the regulations and policies of leaders who are obliged to work is still lacking, as evidenced by the finding that the implementation of the Sector Police as a Detection Base has not run optimally, both operationally in the field and administratively. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Intelijen PoIsek sebagai basis deteksi dalam mendukung Harkamtibmas dan menganalisis upaya meningkatkan kinerja Intelijen Polsek sebagai basis deteksi dalam mendukung Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Batang. Urgensi penelitian ini adalah sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang upaya meningkatkan kinerja intelijen Polsek sebagai basis deteksi. Metode penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya deteksi dini yang dilakukan Unit Polsek dari Satuan InteIkam Polres Batang sangat perlu dilakukan, sehingga mampu mendeteksi, mencari dan mengumpuIkan serta menggali informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan proses identifikasi untuk memilah, menghitung dan menetapkan alternatif-alternatif serta mempertimbangkan dan membaca gelagat dari fakta-fakta hasil deteksi, maka hasil tersebut dituangkan dalam administrasi intelijen berupa produk-produk yang bersifat terjamin kerahasiaan, kecepatan, ketepatan dan predikitif. Kedisiplinan personil Polsek jajaran Polres Batang dalam memahami peraturan dan kebijakan pimpinan yang menjadi kewajiban bekerja masih kurang, terbukti dengan adanya temuan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi belum berjalan secara maksimal baik operasional dilapangan maupun secara administrasinya.
Asuransi dan Perlindungan Hukum bagi Debitur KPR yang Wafat Prabasiwi, Alberta Ira; Arifin, Zaenal; Subiadi, Rilda; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.10492

Abstract

Legal protection for deceased home ownership credit debtors based on insurance guarantees and Article 1100 of the Civil Code has not been clearly explained. The debtor's heirs do not yet know for sure about the risks. The purpose of this study is to analyze the implementation of legal protection for deceased home ownership credit debtors based on insurance guarantees and Article 1100 of the Civil Code. The research method uses empirical juridical using analytical descriptive. The results of this study are that the implementation of legal protection for deceased home ownership credit debtors does not only involve the debtor and creditor, but also the heirs if the debtor dies. This home ownership credit agreement is regulated in Articles 1320 and 1138 of the Civil Code. The agreement between the debtor and creditor also uses an offering letter as a credit agreement. The transfer of the debtor's heirs is regulated in Article 1100 of the Civil Code which states that heirs who receive an inheritance are required to share in the payment of debts, bequests, and other burdens. This is also related to the legal theory of Gustav Radbruch and Plato which regulates law. The principle related to this is the principle of consensualism related to article 1320 of the Criminal Code, namely freedom of contract. In the future, it is hoped that the heirs of the debtor will be more aware of the credit system so that they can avoid bad credit. Perlindungan Hukum debitur kredit pemilikan rumah yang meninggal dunia berdasarkan jaminan asuransi dan pasal 1100 KUHPerdata belum secara jelas dijelaskan. Ahli waris dari debitur belum mengetahui secata pasti mengenai resikonya. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum debitur kredit pemilikan rumah yang meninggal dunia berdasarkan jaminan asuransi dan pasal 1100 KUHPerdata. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum debitur kredit pemilikan rumah yang meninggal dunia tidak hanya melibatkan antara debitur dan kreditur, tetapi juga ahli waris apabila debitur meninggal dunia. Perjanjian kredit pemilikan rumah ini diatur dalam pasal 1320 dan 1138 KUHP. Perjanjian antara debitur dan kreditur ini juga menggunakan offering letter sebagai perjanjian kredit. Pengalihan ahli waris debitur diatur dalam pasal 1100 KUHP yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima warisan diwajibkan untuk ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain. Hal ini juga berkaitan dengan teori hukum Gustav Radbruch dan Plato yang mengatur hukum. Asas yang berhubungan dengan hal ini adalah asas konsesualisme yang berkaitan dengan pasal 1320 KUHP yaitu kebebasan berkontrak. Kedepannya diharapkan agar ahli waris debitur agar lebih mengetahui tentang sistem kredit sehingga terhindar dari kredit macet.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda Saputra, Anugerah Yudha; Sukarna, Kadi; Soegianto, Soegianto; Sofyan, Syafran
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.10619

Abstract

This research aims to analyze the forms of legal protection for land rights holders and legal actions in cases of double certificates. The urgency of this research is to analyze the forms of legal protection for land rights holders in cases of double certificates, which often threaten legal certainty and cause social conflicts due to administrative negligence and land mafia practices, thus requiring strict legal efforts and comprehensive solutions. The type of research used is normative juridical with qualitative data processing. The data sources used in the research are primary data in the form of interviews and secondary data. The results of this study explain that the PTUN decision on the double certificate dispute case Number: 35/G/2021/PTUN.SMG dated September 2, 2021, which has permanent legal force, is 1). The appellant's request was fully granted because, based on the judge's consideration and through the administrative examination mechanism, it was proven that the appellant is the actual landowner with the legal basis of Building Use Rights Certificate (SHGB) Number 1385/Village of Sambirejo in the name of Elisa Mariani Wijaya and Ownership Rights Certificate (SHM) Number 2709/Village of Sambirejo in the name of Hartono Widjaja, which were issued in 1995; 2). In that case, the legal action taken by the BPN was the mediation effort in accordance with Article 43 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan tindakan hukum dalam sertifikat ganda. Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus sertifikat ganda, yang sering kali mengancam kepastian hukum dan menimbulkan konflik sosial akibat kelalaian administratif dan praktik mafia tanah, sehingga diperlukan upaya hukum yang tegas dan solusi yang komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalaha data primer berupa wawancar dan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa putusan PTUN sengketa kasus sertifikat ganda Nomor: 35/G/2021/PTUN.SMG tanggal 2 September 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap adalah 1). Permohonan Penggunggat dikabulkan seluruhnya dikarenakan dengan pertimbangan hakim dan melalui mekanisme uji administrasi membuktikan bahwa Penggunggat adalah pemilik tanah yang sebenarnya dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1385/Kelurahan Sambirejo atas nama Elisa Mariani Wijaya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2709/Kelurahan Sambirejo atas nama Hartono Widjaja, yang diterbitkan pada Tahun 1995; 2). Pada kasus tersebut tindakan hukum yang dilakukan oleh BPN adalah dilakukannya upaya mediasi yang sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Dampak Hukum Sertifikat Bukan Atas Nama Debitur Yang Dibuat Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Wahyuningrum, Nunuk; Soegianto, Soegianto; Junaidi, Muhammad; Arifin, Miftah
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.11376

Abstract

This research aims to analyze the legal impact of certificates not in the name of the debtor which are made as credit collateral at the Bank and to analyze efforts to resolve loans of debtors who are in default while certificates not in the name of the debtor are made as credit collateral. The urgency of this research is so that the public gets legal certainty regarding certificates not in the debtor's name which are used as collateral for credit at the bank and debtors experience default so that the public is more careful in lending their certificates to other people to be used as collateral at the bank. This type of research is known as normative jurisprudence. The results of the research show that involving third parties in the process of debt contracts against credit is not prohibited. However, the regulation does not explicitly regulate the rights and obligations of third parties, so it cannot provide explicit legal protection to the third party as the guarantor in cases where he feels injured either by the debtor or the creditor of the credit. Consequently, the legal impact arising from the availability of collateral certificates of debt borrowers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit di Bank dan untuk menganalisa upaya penyelesaian pinjaman debitur yang mengalami wanprestasi sedang sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang sertifikat bukan atas nama debitur yang dijadikan jaminan kredit di bank dan debitur mengalami wanprestasi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam meminjamkan sertifikatnya kepada orang lain untuk dijadikan jaminan di bank. Jenis penelitian ini dikenal sebagai yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melibatkan pihak ketiga dalam proses perjanjian utang piutang terhadap kredit tidak dilarang. Namun, peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban pihak ketiga, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan dalam kasus di mana ia merasa dirugikan baik terhadap debitur maupun kreditur kredit tersebut. Akibatnya, dampak hukum yang timbul dari adanya jaminan sertifikat hutang piutang
Analisis Putusan Hakim Dalam Pembatalan Akta Risalah Lelang: Analysis of the Judge's Ruling in the Cancellation of the Auction Minute Deed Muhammad Zul Efendi Manurung; Zaenal Arifin; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12882

Abstract

This study examines the judicial reasoning underlying the cancellation of Auction Minute Deed Number 1352 year 2010 and analyzes the resulting legal consequences along with the legal protection afforded to auction winners affected by the annulment. The urgency of this research arises from the legal uncertainty that occurs when an auction declared valid under administrative procedure is subsequently cancelled by a court decision, thereby altering the rights and obligations of debtors, creditors, and good faith buyers. Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches, this study draws upon first instance, appellate, and cassation court decisions as primary legal materials. The findings show that the judges cancelled the auction minute deed on the basis of an unlawful act, particularly the creditor’s failure to comply with legal procedures in determining the limit price and the violation of propriety and fairness principles. The legal consequences include the restitution of land rights to the debtor, the nullification of the auction winner’s ownership rights, and the creditor’s obligation to return the auction proceeds. Legal protection for the auction winner is available through the right to seek compensation from the creditor provided that the buyer can demonstrate good faith. This study highlights the need to harmonize justice, utility, and legal certainty in the implementation and judicial review of secured property auctions.   Penelitian ini mengkaji pertimbangan yudisial yang mendasari pembatalan Risalah Lelang Nomor 1352 tahun 2010 serta menganalisis konsekuensi hukum yang ditimbulkan dan bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang terdampak oleh pembatalan tersebut. Urgensi penelitian ini muncul dari ketidakpastian hukum yang terjadi ketika suatu lelang yang secara administratif dinyatakan sah kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan sehingga mengubah posisi hak dan kewajiban debitor, kreditor, dan pembeli beritikad baik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini memanfaatkan putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi sebagai bahan hukum primer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan risalah lelang berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum terutama karena kreditor tidak mematuhi prosedur hukum dalam penetapan harga limit serta melanggar prinsip kepatutan dan keadilan. Konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut meliputi pemulihan hak atas tanah kepada debitor, hapusnya hak kepemilikan pemenang lelang, dan kewajiban kreditor untuk mengembalikan hasil lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang tersedia melalui hak untuk menuntut ganti rugi kepada kreditor sepanjang pembeli dapat membuktikan iktikad baik. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengujian yudisial terhadap lelang atas benda jaminan.
Implementasi Bantuan Sosial Berbasis DTKS untuk Akurasi Penerima di Kota Semarang: Implementing DTKS-Based Social Assistance for Accurate Beneficiary Targeting in Semarang City Christina Diah Wijayanti; Soegianto, Soegianto; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12886

Abstract

This study analyzes the implementation of social assistance distribution in Semarang City based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) through the SIKS-NG application and formulates solutions to address mistargeted beneficiaries. Using an empirical juridical approach supported by statutory analysis and a descriptive–analytical research design, primary data were obtained from interviews with village officials, distribution officers, and beneficiaries, while secondary data were collected through literature studies. The findings show that the distribution process continues to encounter problems of data inaccuracy, including the inclusion of deceased individuals, residents who have relocated without updating their civil records, and financially capable individuals who still receive social assistance. These issues are compounded by infrequent data updates, weak interagency coordination, and low public literacy regarding mandatory reporting of demographic and economic changes. The study’s novelty lies in proposing an integrated early verification–validation model and a systematic DTKS updating mechanism designed to enhance accountability, data accuracy, and targeting effectiveness in local social assistance programs.   Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Semarang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG serta merumuskan solusi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dengan desain penelitian deskriptif–analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, petugas penyalur, dan penerima bantuan, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran masih menghadapi masalah ketidakakuratan data, termasuk tercatatnya individu yang telah meninggal dunia, warga yang pindah tanpa memperbarui data kependudukan, serta masyarakat yang secara ekonomi mampu namun tetap menerima bantuan sosial. Permasalahan tersebut diperburuk oleh minimnya pembaruan data, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi publik terkait kewajiban pelaporan perubahan kondisi demografis maupun ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model verifikasi–validasi dini yang terintegrasi serta mekanisme pembaruan DTKS yang lebih sistematis untuk memperkuat akuntabilitas, akurasi data, dan efektivitas penargetan dalam program bantuan sosial daerah.
Co-Authors Ahmad Yani Amri Panahatan Sihotang Bambang Sadono Christina Diah Wijayanti Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani dwiky, Richard Gunawan, Febrianto Hardiyanti, Lesha Juwitasari, Nina Kartimi Kartimi Kukuh Sudarmanto Lia, Eka Febryani Nurul Listiyanto, Ikhwan Mahmud, Bahrudin Maulana, Muhammad Arif Ma’arif, Samsul Miftah Arifin Muhammad Junaidi Muhammad Zul Efendi Manurung Nugroho, Erik Eko Nur Asikin Nurul Rosidin, Didin Prabasiwi, Alberta Ira R S, Diah Sulistiyani Rahmat Hidayat Ramadhani, Erin Riyanti RS, Diah Sulistyani Saputra, Anugerah Yudha Satria Hilmi, Muhammad Septiandani, Dian Sofyan, Syafran Subiadi, Rilda Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Sukarna, Kadi Sulastri Sulastri Sulistyani, Diah Tri Wibowo Wahyu Nugroho Wahyuningrum, Nunuk Wahyuningsih, Ragil Widyani, Retno Widyantara, Ambar Adi Widyantara Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zulianto, Zulianto