Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Effectiveness of the Digital Population Identity (IKD) Program at the Population and Civil Registration Office of Bogor Regency Therasari, Anita; Salbiah, Euis; Apriliyani, Neng Virly
Public Policy Journal Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i2.2973

Abstract

The implementation of the Digital Population Identity (IKD) is one of the government’s efforts to digitize public services, particularly in the area of civil registration. This study aims to evaluate the effectiveness of the IKD program conducted by the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Bogor Regency. The research uses a descriptive quantitative approach to gain a statistical picture of public perceptions of the program. Data were collected from 100 respondents through a structured questionnaire, supported by interviews with key officers at Disdukcapil. The effectiveness of the IKD program was measured using five dimensions proposed by Sutrisno (2010): program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and actual change. The results of this study indicate that the IKD program in Bogor Regency is considered effective, with an overall average score of 3.83, categorized as "good." The highest score was achieved in the program understanding dimension (3.97), which shows that most of the community already understands how to access and use IKD services. However, the lowest score was found in the timeliness dimension (3.71), indicating that technical issues such as poor internet access, limited digital literacy, and application errors are still obstacles in the field. Interviews also revealed that socialization efforts must be strengthened, and the system interface must be simplified to accommodate citizens with low digital skills. This study contributes by filling the research gap on the regional implementation of digital identity services from a quantitative perspective. While previous studies often focused on national-level policies or technological design, this research provides empirical evidence of how the IKD program performs in practice at the local level. The findings suggest that strengthening public understanding is key to increasing program effectiveness. Policymakers are encouraged to improve education, infrastructure, and application usability to ensure inclusive and sustainable digital public services.
Administrasi Pembangunan UEA (UNI EMIRAT ARAB) dan Indonesia Administration Of Infrastructure Development For The UAE (United Arab Emirates) and Indonesia Nurhazizah, Refina; Aripin, Nina Septiani; Hanifan; Mulyani, Lani; Arifin, Abin Riyan; Apriliyani, Neng Virly
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15990

Abstract

Artikel ini membahas pembangunan administrasi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) melalui lima aspek utama: pendidikan, ekonomi, infrastruktur, hubungan internasional, dan kesehatan. Dalam konteks pendidikan, kerjasama kedua negara berfokus pada pertukaran pelajar dan program beasiswa yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Aspek ekonomi menyoroti investasi UEA di Indonesia serta potensi perdagangan bilateral yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur menjadi fokus penting dengan proyek-proyek pembangunan yang melibatkan kedua negara, terutama dalam sektor energi dan transportasi. Dalam hal hubungan internasional, artikel ini mengeksplorasi diplomasi dan kerjasama strategis yang dibangun untuk memperkuat posisi kedua negara di arena global. Terakhir, sektor kesehatan dibahas dalam konteks kolaborasi untuk meningkatkan sistem kesehatan dan penanganan krisis kesehatan, termasuk respons terhadap pandemi. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika dan tantangan dalam pembangunan administrasi antara Indonesia dan UEA.
Perbandingan Administrasi Pembangunan Indonesia dan India Nursahwa, Shifa; Mardiah, Dede; Putri Renggani, Fira; Nuraeni, Neni; Mu’afa, Muhamad Adli; M. Yusup, Agung; Apriliyani, Neng Virly
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.16029

Abstract

Penelitian ini membahas Administrasi Pembangunan sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di Indonesia dan India. Administrasi Pembangunan berperan dalam pengembangan sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, serta membentuk hubungan internasional yang strategis. India dan Indonesia, dua negara dengan populasi terbesar di dunia, menghadapi tantangan dan peluang unik dalam administrasi pembangunan. India, dengan jumlah penduduk yang tinggi, berfokus pada peningkatan infrastruktur kesehatan dan pemerataan tenaga medis, meskipun masih menghadapi tantangan ketidaksetaraan antarwilayah. Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi tantangan geografis yang unik dalam menyediakan akses layanan yang merata di seluruh wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis perbedaan sistem administrasi pembangunan kedua negara. Melalui perbandingan ini, artikel ini mengeksplorasi bagaimana masing-masing negara mengatasi kendala yang ada dan mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, serta hubungan internasional.
Perbandingan Pembangunan Negara Indonesia dan Negara Singapura Apriliyani, Neng Virly; Ashfiya, Raudhatul; Firdaus, Rifqi Galan; Amalia, Neng Suci; Nurjanah, Siti; Nurjanah, Siti Resa; Harefa, Berkat Selamat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.16084

Abstract

Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga luas wilayah yang besar, tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi ini masih menjadi kendala dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Di sisi lain, Singapura telah berhasil mengembangkan ekonomi yang terbuka dengan fokus pada perdagangan internasional, menghasilkan pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi. Namun, perbandingan mendalam antara kedua negara dalam konteks ini masih kurang, sehingga Studi ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan elemen-elemen yang memengaruhi perbedaan tersebut. Metode penelitian ini Memanfaatkan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui telaah pustaka dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan data yang relevan di masing-masing sektor, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar, seperti kekayaan alam dan luas wilayah, banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya saing, terutama dalam infrastruktur transportasi dan sistem pendidikan yang masih tertinggal dibandingkan Singapura. Selain itu, sektor kesehatan di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan kualitas layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk bersaing secara efektif dengan Singapura, Indonesia perlu fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan sistem kesehatan. Temuan dari studi ini dapat dijadikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk mendorong pembangunan di Indonesia.
Collaborative Governance dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Bogor Nugraha, Rayhan Cahya; Pratidina, Ginung; Apriliyani, Neng Virly
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21490

Abstract

Pajak reklame berperan sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak. Namun demikian, di Kota Bogor masih ditemukan permasalahan signifikan, seperti pemasangan reklame ilegal, ketidakteraturan dalam perizinan, serta tunggakan pajak yang belum tertangani secara optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih kolaboratif antar instansi pemerintah dalam mengelola pajak reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan pajak reklame sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode total sampling terhadap 59 aparatur dari Bapenda, DPMPTSP, Satpol PP, dan Dinas PUPR Kota Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert dan wawancara mendalam, sementara analisis data menggunakan metode Weighted Mean Score (WMS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam dimensi Collaborative Governance—kondisi awal, kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif, komitmen terhadap proses, dan pembangunan kepercayaan—telah diimplementasikan secara optimal, dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,23 dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dimensi komitmen terhadap proses memperoleh skor tertinggi (4,30), sedangkan proses kolaboratif menjadi aspek terendah (4,08), yang mencerminkan perlunya peningkatan dalam kesetaraan partisipasi dan pengambilan keputusan bersama. Secara keseluruhan, penerapan Collaborative Governance dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak reklame di Kota Bogor, namun penguatan aspek partisipatif, koordinasi lintas sektor, serta dukungan kelembagaan tetap diperlukan guna mendukung keberlanjutan tata kelola perpajakan yang kolaboratif dan berkeadilan.
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DI KELURAHAN JATIJAJAR KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK Kusuma, Alif Putra; Maruapey, Muhamad Husein; Apriliyani, Neng Virly
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.23361

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Inpres No. 3 Tahun 2022 yang mengubah cakupan wilayah kepengurusan Kampung KB, yang sebelumnya setingkat dusun atau RW menjadi tingkat Desa atau Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Kampung KB Jatijajar Kota Depok, menganalisis faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas berjalan dengan sangat baik. Namun, ditemukan faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Kampung KB tersebut yaitu faktor migrasi penduduk, faktor lingkungan dan faktor Kesehatan. Sedangkan upaya strategi untuk mengurangi faktor-faktor tersebut yaitu menjalankan kegiatan atau program dibidang Kesehatan, lingkungan, ekonomi yang melibatkan masyarakat.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR Apriliyani, Neng Virly; Zenju, Nandang Saefudin; Heryati, Ade
Administratie: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2018): Administratie Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh antar kepemimpinan partisipatif terhadap kinerja pegawai, mengembangkan serta menerapkan konsep gaya kepemimpinan Partisipatif dalam memecahkan masalah Kinerja Pegawai. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah survey explanatory, yaitu metode ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris yang ditemui oleh peneliti di lapangan tetapi juga akan menjelaskan tentang analisis pengaruh antara variable X dan variable Y baik secara parsial maupun simultan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik diperoleh gambaran secara kuantitatif bentuk pengaruh antar variabel sebesar 87.5% dan telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Adapun espilonnya adalah sebesar 12.5%.
TATA KELOLA KOLABORATIF ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILU, DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 Elfito, Fidya Arzita; Rahmawati, Rita; Apriliyani, Neng Virly; Wahyudin, Cecep; Purnamasari, Irma; Saprudin; Apriliani, Afmi; Ramdani, Faisal Tri; Hernawan, Denny
Jurnal Governansi Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Governansi Volume 12 Nomor 1, April 2026
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v12i1.19651

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Elections serve as a crucial momentum for the consolidation of democracy at the local level, including in Bogor Regency, one of the regions with the highest number of voters in West Java. Additionally, Bogor Regency is categorized as a medium-risk area in the Election Vulnerability Index according to Bawaslu reports, thus posing potential risks of horizontal conflict and technical challenges in the election process. This complexity requires collaborative governance across institutions to ensure a democratic, inclusive, and peaceful electoral process. This study aims to examine the forms, challenges, and efforts of collaboration among key actors such as the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), the National Unity and Politics Agency, the police, the media, and the community in organizing the Pilkada in Bogor Regency. A descriptive quantitative approach was employed, involving 145 respondents from institutions and the public using disproportionate stratified random sampling and simple random sampling techniques. Data were collected through observation, interviews, documentation, and Likert-scale questionnaires, and analyzed using the Weight Mean Score (WMS) method. The findings indicate that inter-agency collaboration has been running well, with an average score of 4.13 (institutional respondents) and 3.80 (community respondents). The dimensions of facilitative leadership and institutional design demonstrated the strongest performance, while the starting condition dimension was the weakest. These findings underscore the importance of strengthening initial capacity and developing clear collaborative Standard Operating Procedures (SOPs). The novelty of this research lies in the empirical application of the Collaborative Governance approach (Ansell & Gash, 2008) in the context of regional elections in a conflict-prone area, along with a structured analysis based on four main dimensions. This study implies the need for a sustainable collaboration system at every stage of the electoral process to establish a participatory, secure, and accountable government.