Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Journal of Law Science LEGAL BRIEF Pengmasku Journal of Social Science Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan Journal of Community Empowerment
Ningsih, Dwi Wachidiyah
Unknown Affiliation
Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG GUGAT BADAN USAHA JALAN TOL TERHADAP KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN Ningsih, Dwi Wachidiyah; Wijayanto, Agus
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.868

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mempertahankan kelayakan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan diaturnya tentang dana pemeliharaan jalan. Dana  pemeliharaan Jalan hanya digunakan  khusus untuk kegiatan  pemeliharaan,  rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang pengelolaannya dilaksanakan  berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan,  dan kesesuaian. Dalam hal ini jika terjadi pada jalan tol, pemeliharaan adalah tanggung jawab badan usaha jalan tol. Badan usaha yang menyelenggarakan jalan tol berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol untuk melancarkan arus lalu lintas dan berupaya menjamin keselamatan berlalu lintas. pengguna jalan tol memiliki hak-hak yang telah dicantumkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum. Apabila tidak tercapai hak-haknya, pengguna jalan tol dapat mengajukan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan baik itu ganti rugi secara langsung, melalui jalur litigasi maupun non litigasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan usaha jalan tol.Kata Kunci           : Ganti Rugi; Jalan Tol; Tanggung Gugat;ABSTRACT                In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to maintain the feasibility of road conditions and to reduce the number of accidents, it regulates road maintenance funds. Road maintenance funds are only used specifically for road maintenance, rehabilitation and reconstruction activities whose management is carried out based on the principles of sustainability, accountability, transparency, balance and conformity. In this case if it occurs on a toll road, maintenance is the responsibility of the toll road business entity.Business entities that operate toll roads are obliged to meet minimum service standards in accordance with those stipulated in Minister of Public Works Regulation Number 16 / PRT / M / 2014 concerning the Minimum Service Standards for Toll Roads to facilitate traffic flow and strive to ensure traffic safety. toll road users have rights that have been included in the minimum service standard (SPM) as stipulated in the Decree of the Minister of Public Works. If rights are not achieved, toll road users can file compensation or settle disputes, either directly compensation, through litigation or non-litigation channels to business entities that operate toll road businesses.Keywords              : Toll Road; Liability; CompensationDOI :10.5281/zenodo.3470449
PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Effendi, Prihatin; Ningsih, Dwi Wachidiyah; Aprilia, Hesti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.954

Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam putusan PengadilanNegeri Gresik Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kata kunci :Anak bermasalah hukum; Narkotika.ABSTRACT This study aims to find out the application of the provisions of the material criminal law against the criminal act of trafficking in class I narcotics in the Decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN. perpetrators of criminal acts of trafficking in class I narcotics in the decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk.The results of the study indicate that (1) The application of the provisions of the material criminal law to the case of decision Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor. Because in the statement the defendant stated in the trial said that there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with someone he did not know. (2) Judges' Legal Considerations in imposing criminal sanctions for verdicts Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk based on the consideration of the Public Prosecutor and Judges, the sanctions imposed should not only be 4 (four) years and a fine of Rp.800,000. 000, - (eight hundred million rupiah) subsidies 4 (four) months in prison, if applying the article that becomes the legal basis in the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. 1st Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.Keywords: Legal troubled children, Narcotics.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ningsih, Dwi Wachidiyah; Ulfa, Andi Adikitia
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1122

Abstract

Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehendaki suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana perusakan yang diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan, hakim menjatuhkan pidana berorientasi pada kebenaran, keadilan dan tata nilai yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dalam penerapan penjatuhan tindak pidana, keyakinan hakim tidak hanya semata-mata berdasarkan keyakinan hati nurani sendiri dengan memetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun, seharusnya hakim memutuskan seseorang bersalah berdasarkan atas pembuktian dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan serta kesimpulan yang berlandaskan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Perusakan, Keyakinan Hakim
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE) Ningsih, Dwi Wachidiyah; Karim, Abdul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1194

Abstract

Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui langkah hukum untuk menjerat tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen menggunakan metode content analysis. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan kualitatif. Penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP dan sesuai dengan  Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah hukum untuk menjerat tindak pidana yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci : Tindak Pidana, Prank, Pencemaran Nama Baik, Media OnlineABSTRACTOften prankers escape the trap of the law. Not all prank victims are willing to report to the police. This study aims to determine the law enforcement of prank criminal acts (insults uploaded in online media) in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and to find out legal steps to ensnare prank crime ( insults uploaded in online media) in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research is a normative juridical research. The approach used in this research is a statutory approach. The source of legal materials comes from primary legal materials. The technique of collecting legal materials by studying documents uses the content analysis method. Legal material analysis techniques are carried out qualitatively. Prank criminal law enforcement (insults uploaded on online media) are in accordance with the Criminal Code Article 310 of the Criminal Code and in accordance with Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Legal steps to prosecute criminal acts in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.Keywords: Crime, Prank, Defamation, Online Media
PELIMPAHAN WEWENANG PENGAWASAN TAMBANG GALIAN C OLEH PEMERINTAH KAB. GRESIK: Izin, Pertambangan, Pengawasan. Ningsih, Dwi Wachidiyah; Febryanto, Andie Achmad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i1.1431

Abstract

Penelitian ini berjudul tentang pengawasan tambang galian c di Kabupaten Gresik ditinjau dari pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang pemerintah Kabupaten atas tambang galian c wilayah Kabupaten Gresik dan siapa yang bertanggung jawab kerusakan lingkungan atas aktivitas tambang galian c di wilayah Kabupaten Gresik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya khususnya pertambangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Provinsi memegang kendali atas izin dan pengawasan terhadap galian c. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis yang membahas pokok- pokok permasalahan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan terkait penerbitan izin usaha pertambangan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Kewenangan yang semula dipegang penuh oleh Kabupaten/Kota kini dipegang oleh Pemerintah Provinsi. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah penarikan kewenangan yang dilakukan harusnya tidak sampai ditingkat pengawasan dan penindakan. Pengawasan dan penindakan lebih baiknya berada pada wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota karena akan mempercepat aksi untuk penindakan terhadap pelanggar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG FLASH SALE DITINJAU DARI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: Pelanggaran Hak Konsumen, Flash Sale, Perlindungan Konsumen Ningsih, Dwi Wachidiyah; Habibaturahmah, Triya
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1610

Abstract

Penjualan barang secara flash sale dapat menguntungkan pihak pelaku usaha maupun pihakkonsumen karena dianggap cukup untuk menarik konsumen agar membeli barang-barang yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak konsumen atas adanyaiklan penjualan barang flash sale tanpa informasi yang jelas dan pengaturan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenBerdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan Pasal 8Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, perbuatan pelakuusaha yang membuat penawaran yang menyesatkan tentang harga barang promosi dan penjualannya disebut sebagai penjualan flash sale yang termuat dalam Pasal 11 point d. Dan dalam point f terjadinya kenaikan harga sebelum produk tersebut dipasarkan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan dalam pengelolaan usahanya oleh pelaku usaha. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan dengan informasi yang tidak jelas dan menyesatkan konsumen, hal itu dapat diberlakukan Peraturan Perundang- Undangan yang tegas dan jelas untuk mengatur iklan. 2) Pelaku usaha yang menjual produk dengan informasi penjualan yang tidak jelas akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen. Karena pelaku usaha adalah pihak yang membuat atau menyetujui pembuatan iklan penjualan produk flash sale. Iklan tersebut telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung Konsumen sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Mengingat kurangnya pemahaman masyarakat konsumen tentang hak dan kewajibannya,maka diperlukan sosialisasi lebih lanjut yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran.
Co-Authors Abdul Karim Agus Wijayanto, Agus Aprilia, Hesti Aranggraeni, Renda Arkisman, Arkisman Effendi, Prihatin Febryanto, Andie Achmad Habibaturahmah, Triya Kumalasari, Devi Nasichin, Moh Nasichin, Moh. Puspitasari, Dara Ridwan, Moh. Munif Setjoatmadja, Sylvia Suyanto Suyanto Ulfa, Andi Adikitia