Claim Missing Document
Check
Articles

PELAKSANAAN PEMBINAAN BACA TULIS BERHITUNG DALAM UPAYA PENUNTASAN BUTA AKSARA NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI Muhammad Rhomi; Lola Yustrisia
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17906

Abstract

Narapidana selama melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasayarakatan mendapatkan beberapa hak, salah satunya hak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang didapatkan narapidana bisa melalui Sekolah Paket (A B C), namun dalam pelaksanaannya ditemukan yang belum mengenal huruf dan angka sehingga untuk mengatasinya Lembaga Pemasayarakatan Kelas III Suliki (Lapas Suliki) memberikan pendidikan baca tulis berhitung (calistung). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan calistung di Lapas Suliki, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya dan upaya dalam mengatasinya. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pembinaan calistung dan permasalahanya di Lapas Suliki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan pembinaan calistung ini mendapatkan kendala diantaranya rasa malu, pola pikir/mindset, minat narapidana dan sarana prasarana yang kurang memadai. Pembinaan calistung ini memberikan pembelajaran dasar kepada narapidana yang memang tidak mengenal huruf dan angka sehingga nantinya diharapkan narapidana tersebut bisa kembali menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya. Kata Kunci: Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan dan Kendala, Lapas Suliki.
Juridical Study of Exhibitionism According to Criminal Law and Health Law Gunawan, Arul; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i1.730

Abstract

Exhibitionism refers to the act of displaying one's body parts or vital organs to others with the intention of attaining sexual gratification. This is done to achieve sexual gratification through the act of masturbation while engaging in imaginative thoughts. Exhibitionism is classified as a paraphilia, which falls under the category of sexual preference disorders. This study examines the legal and health aspects of exhibitionism. The research methodology employed in this study is normative research. Data sources were obtained through a comprehensive review of relevant literature, and were analyzed using analytical descriptive analysis. The findings of this study indicate that exhibitionism is influenced by various factors, including both internal and external factors, as well as perspectives from health law. The regulations pertaining to moral offenses are established in Article 406, paragraph 1 and paragraph 2 of the Criminal Code, as well as Article 414 of the Criminal Code, and Law Number 44 of 2008, which addresses the issue of pornography. Acts of exhibitionism encompass behaviors that transgress societal standards of decency. Individuals who engage in exhibitionism can face legal charges under Article 406 of the Criminal Code, as well as Article 10 and Article 36 of Law no. 44 of 2008, which specifically addresses pornography
Comparative Analysis of Criminal Act Regulations Relating to Freedom of Opinion During Demonstrations According to the New Criminal Code and Law No. 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public Saputra, Muhammad Fajri; Yustrisia, Lola
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i1.731

Abstract

Human rights are rights that human beings have that have been acquired and carried along with their birth or presence in community life. It is considered that some of these rights are possessed without distinction on the basis of race, race, religion, or sex, and are therefore fundamental and universal. The law also regulates this right and it is also regulated about the right to freedom of opinion precisely in the criminal code and Law No. 9 of 1998 concerning the freedom to express opinions in public. The formulation of the problem of this study is to determine the characteristics of criminal acts related to freedom of opinion during protests in the new Criminal Code and also in Law No. 9 of 1998, as well as to compare the regulations on the two legal products regarding criminal acts related to freedom of opinion during protests. The nature of this research is descriptive, the approach used in this study is a normative juridical approach. From this study, results were found about criminal acts related to freedom of expression during protests and how they compare to existing laws.
Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Penyandang Tuna Rungu di Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Bukittinggi Fakhrul, Muhammad Fakhrul Hidayat; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 8 No. 1 (2025): Doktrina:Juornal of Law April 2025
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v8i1.12477

Abstract

The purpose of this study is to discuss the implementation of legal protection during the investigation process at the Bukittinggi City Police Resort for offenders with hearing disabilities and the challenges and efforts experienced by investigators in conducting investigations on offenders with disabilities. Law No. 19 of 2011 on the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities serves as a reference for protection for persons with disabilities. This research method is empirical juridical with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and document studies conducted at the Criminal Investigation Unit of the Bukittinggi City Police Resort. The findings of the study show that there are slight differences in the investigation process between normal individuals and those with disabilities. Challenges faced by investigators include difficulty in communicating with the offender due to their being speech or hearing impaired. The efforts made by the investigators include calling in a special interpreter to assist in the investigation process. This research provides information on the legal protection for offenders with disabilities during the investigation process.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (KITAB SUCI AL-QUR’AN) MENURUT KUHP BARU DAN UU ITE Pratama, Cerghio Handika; Yustrisia, Lola
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19915

Abstract

Abstrak Penodaan agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, kitab suci nya seperti Al-Qur’an, ajarannya, ibadahnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia. Penodaan agama yang terjadi di Indonesia menjadi prioritas penting dalam mencegah tindak pidana tersebut yang berkemungkinan menjadi konflik antar agama. Dapat di simpulkan bahwa penodaan agama merupakan tindak pidana yang sangat sensitive dikarenakan penduduk di Indonesia yang lebih dari 98% memeluk agama secara sah di akui oleh Negara Indonesia yang mana jika terjadi penodaan agama dapat menyebabkan perpecahan antar agama. Maka dari itu penanganan kasus penodaan agama harus di utamakan agar nanti nya terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, yang mana rumusan masalahnya tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru, bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut UU ITE, serta analisis pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru dan UU ITE. Kata Kunci : Kitab Suci Al-Qur’an, Penodaan Agama, KUHP Baru, UU ITE
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (KITAB SUCI AL-QUR’AN) MENURUT KUHP BARU DAN UU ITE Pratama, Cerghio Handika; Yustrisia, Lola
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19915

Abstract

Abstrak Penodaan agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, kitab suci nya seperti Al-Qur’an, ajarannya, ibadahnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia. Penodaan agama yang terjadi di Indonesia menjadi prioritas penting dalam mencegah tindak pidana tersebut yang berkemungkinan menjadi konflik antar agama. Dapat di simpulkan bahwa penodaan agama merupakan tindak pidana yang sangat sensitive dikarenakan penduduk di Indonesia yang lebih dari 98% memeluk agama secara sah di akui oleh Negara Indonesia yang mana jika terjadi penodaan agama dapat menyebabkan perpecahan antar agama. Maka dari itu penanganan kasus penodaan agama harus di utamakan agar nanti nya terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, yang mana rumusan masalahnya tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru, bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut UU ITE, serta analisis pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru dan UU ITE. Kata Kunci : Kitab Suci Al-Qur’an, Penodaan Agama, KUHP Baru, UU ITE
Sosialisasi Hukum Mengenai Produk Makanan Halal Dan Sehat Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian Yustrisia, Lola; Irianto, Kartika Dewi; Syahril, Syahril
Batoboh Vol 10, No 1 (2025): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v10i1.4655

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 21 April 2025 menyatakan bahwa  ditemukan 9 (sembilan) produk makanan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Sebagian besar produk yang terdeteksi mengandung babi adalah marshmallow impor, dan beberapa di antaranya sudah memiliki sertifikat halal. Hal ini tentu saja meresahkan bagi masyarakat, lebih khususnya lagi Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Pengakuan akan keberadaan agama Islam menerbitkan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang. Salah satu tanggung jawab negara dalam hal ini yaitu menjamin kehalalan produk yang beredar dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syari’at agama Islam. Tidak hanya itu, ternyata produk yang mengandung unsur babi tersebut ada pada produk makanan yang dikonsumsi untuk anak. Produk makanan yang baik dan halal serta memperhatikan gizi makanan dan minuman yang dikonsumsi anak memiliki peran penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Gizi yang baik mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif, perilaku, dan emosional anak-anak. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi hukum mengenai produk makanan halal dan sehat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan tempat sosialisasi hukum tersebut adalah  Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian
Analisis Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online Jesa Salsa Billa; Lola Yustrisia
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2025): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the misuse of personal data in online loan services with a case study in East Jambi. This case shows the huge losses experienced by victims, both material in the form of the obligation to pay debts that do not belong to them, as well as immaterial in the form of psychological pressure and threats from collectors. The main problem lies in the weak identity verification system of pinjol organizers and the low public awareness in maintaining personal data security. Legal protection has actually been regulated in the Personal Data Protection Law, ITE Law, and mechanisms from the Financial Services Authority (OJK) through the iDebKu service. However, obstacles still arise due to social stigma and the fear of victims reporting. This research emphasizes the importance of legal protection that includes preventive, repressive, and alternative approaches. In addition, OJK's role through iDebKu is very significant in preventing data misuse, although strengthening regulations, improving KYC compliance, and public education are still needed. The results of the study emphasize that victims must file a complaint for every criminal offense so that justice, certainty, and security of personal data can be guaranteed.
Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi Rahmatsyah, Ricky; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.166-179

Abstract

The purpose of this study was to find out the implementation, constraints and efforts to resolve the crime of domestic violence at the Bukittinggi State Prosecutor's Office in accordance with the Bukittinggi Police report letter No.Lp/B/254/X/2022/SPKT/Bukittinggi Police/Polda West Sumatra. The research method used is the empirical juridical method and the type of research that the authors conducted was qualitative research. The primary data in this study was data collection through interviews, where in this data collection the authors conducted question and answer directly to the informants. Secondary data in this research is by collecting data through document studies from both books and journals. In essence, restorative justice is regulated in Law No. 23 of 2004, Attorney General Regulation No. 15 of 2020 and Law No. 11 of 2021. In Attorney General Regulation No. 15 of 2020 it is explained that the conditions for restorative justice to occur are that the suspect has committed a crime for the first time, has an amicable note, criminal acts in prison cannot be more than 5 years, losses incurred are no more than Rp. 2.5 Million. In the research that the authors conducted, the results of this study showed that there were no peaceful efforts from the defendant or the victim, so that the defendant was processed by law with a verdict that the defendant was given a prison sentence of 1 month and 8 days. 
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KABUPATEN GAYO LUES (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues) Abadi, Kasir; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues. Jarimah liwath adalah perilaku seksual sesama jenis yang dilarang dan dikenai sanksi dalam syariat Islam. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengatur sanksi berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 1000 gram emas murni, dan/atau penjara maksimal 100 bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Gayo Lues? 2) Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh ?. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Qanun, meskipun terdapat tantangan seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum.Kata Kunci : Jarimah Liwath, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Penegakan Hukum