Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.115
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Batoboh : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE'RECHTSSTAAT YUSTISI WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Law, Development and Justice Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam RIO LAW JURNAL Innovative: Journal Of Social Science Research JURMA YUSTISI
Yustrisia, Lola
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi Hukum Mengenai Produk Makanan Halal Dan Sehat Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian Yustrisia, Lola; Irianto, Kartika Dewi; Syahril, Syahril
Batoboh Vol 10, No 1 (2025): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v10i1.4655

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 21 April 2025 menyatakan bahwa  ditemukan 9 (sembilan) produk makanan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Sebagian besar produk yang terdeteksi mengandung babi adalah marshmallow impor, dan beberapa di antaranya sudah memiliki sertifikat halal. Hal ini tentu saja meresahkan bagi masyarakat, lebih khususnya lagi Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Pengakuan akan keberadaan agama Islam menerbitkan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang. Salah satu tanggung jawab negara dalam hal ini yaitu menjamin kehalalan produk yang beredar dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syari’at agama Islam. Tidak hanya itu, ternyata produk yang mengandung unsur babi tersebut ada pada produk makanan yang dikonsumsi untuk anak. Produk makanan yang baik dan halal serta memperhatikan gizi makanan dan minuman yang dikonsumsi anak memiliki peran penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Gizi yang baik mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif, perilaku, dan emosional anak-anak. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi hukum mengenai produk makanan halal dan sehat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan tempat sosialisasi hukum tersebut adalah  Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian
Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi Rahmatsyah, Ricky; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.166-179

Abstract

The purpose of this study was to find out the implementation, constraints and efforts to resolve the crime of domestic violence at the Bukittinggi State Prosecutor's Office in accordance with the Bukittinggi Police report letter No.Lp/B/254/X/2022/SPKT/Bukittinggi Police/Polda West Sumatra. The research method used is the empirical juridical method and the type of research that the authors conducted was qualitative research. The primary data in this study was data collection through interviews, where in this data collection the authors conducted question and answer directly to the informants. Secondary data in this research is by collecting data through document studies from both books and journals. In essence, restorative justice is regulated in Law No. 23 of 2004, Attorney General Regulation No. 15 of 2020 and Law No. 11 of 2021. In Attorney General Regulation No. 15 of 2020 it is explained that the conditions for restorative justice to occur are that the suspect has committed a crime for the first time, has an amicable note, criminal acts in prison cannot be more than 5 years, losses incurred are no more than Rp. 2.5 Million. In the research that the authors conducted, the results of this study showed that there were no peaceful efforts from the defendant or the victim, so that the defendant was processed by law with a verdict that the defendant was given a prison sentence of 1 month and 8 days. 
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KABUPATEN GAYO LUES (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues) Abadi, Kasir; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues. Jarimah liwath adalah perilaku seksual sesama jenis yang dilarang dan dikenai sanksi dalam syariat Islam. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengatur sanksi berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 1000 gram emas murni, dan/atau penjara maksimal 100 bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Gayo Lues? 2) Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh ?. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Qanun, meskipun terdapat tantangan seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum.Kata Kunci : Jarimah Liwath, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Penegakan Hukum
IMPLEMENTATION OF PROVIDING LEGAL AID TO CHILDREN AS PERPETRATORS OF THE CRIME OF OBSCENITY Larasati, Shindy Cika; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.9799

Abstract

Legal aid is a right of the poor that can be obtained without payment (probono public). The provision of legal aid has also been regulated in Article 23 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes that legal aid is an obligation given from the state for children of criminal offenders since being arrested or detained and during the time of examination. The problems that the authors examine in this study are 1). How is the implementation of the provision of legal assistance to children as perpetrators of criminal acts of sexual immorality at Posbakum PN Bukittinggi, 2). What are the Obstacles Faced in the Implementation of Providing Legal Assistance to Children as Perpetrators of the Criminal Act of Obscenity at Posbakum PN Bukittinggi, 3). What Legal Remedies Can Be Taken To Overcome Obstacles That Occur In The Implementation Of Giving Law To Children As Perpetrators Of Criminal Obscene Acts By Posbakum PN Bukittinggi. The research method that the writer uses is empirical legal research. Therefore it can be concluded 1). The implementation of the provision of legal assistance to children as perpetrators of criminal acts of obscenity by the Bukittinggi Legal Aid Institute has been carried out in accordance with procedures and has permanent legal force. 2). The obstacles faced in the implementation of the provision of legal aid by the Bukittinggi Legal Aid Institute were in the form of Legal Aid Funding Arrangements, the lack of witnesses presented, Using a Visum Et Repertum Letter. 3). Efforts to overcome obstacles in the provision of legal aid by the Bukittinggi Legal Aid Institute in the form of the Government need to pay attention to the implementation of legal aid for the poor, There is a need for updating the Law regarding witness statements, because in this case the perpetrators and victims are minors, and the the legal aid provider feels that the Visum Et Repertum must be carried out as soon as possible before the marks disappear.
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota Yandra, Amelia; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10152

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak serta apa saja kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Lima Puluh Kota dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan upaya mengatasi tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian : Penanggulangan perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu penal dan non penal. Penyelesaian secara non penal salah satunya merupakan Mediasi Penal. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan menerapkan prinsip restorative justice yakni sebagai fasilitator atau mediator antara keluarga masing-masing yang mempertemukan antara pelaku dan korban serta pihak yang terkait dengan perkara tersebut untuk tercapainya kesepakatan beserta keluarganya serta diberi penjelasan dan penjabaran tentang maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Kedua, Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menyelesaiakna tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang menerapkan prinsip restorative justice adalah terletak pada kesadaran para pihak
Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di MTI Canduang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Haririy, Muhammad Rafiqiel; Yustrisia, Lola
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14715

Abstract

Ketika anak di bawah umur berpartisipasi dalam tindakan seksual tanpa persetujuan mereka atau tanpa pemahaman penuh dari mereka, hal itu dianggap sebagai pelecehan seksual kepada mereka. Ciri khas kekerasan seksual adalah ketika anak melakukan aktivitas seksual dengan orang dewasa atau anak lain. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat orang tersebut merasa puas. Rumusan masalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang dan penerapan perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang dari UU No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian, dijelaskan bentuk perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa pada anak di MTI Canduang diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak dan penerapan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan diatur dalam Pasal 69 huruf A UU No. 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J. Pencegahan kekerasan seksual harus melibatkan negara, orang tua, dan masyarakat, perlindungan kepada anak yang diberikan pihak sekolah MTI Canduang dan DP3AP2KB Kabupaten Agam merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di MTI Canduang.
PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN SIRI Ayudisti, Bunge; Yustrisia, Lola
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8828

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri di Polresta Buittinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan. Penelitian ini dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bukittinggi menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di temukan peranan penyidik dalam penyelesaian kekerasam rumah tangga pada pernikahan siri di Polresta Bukittinggi adalah memberikan perlindungan hukum. Sedangkan kendala dan upaya penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri yaitu kurangnya kerjasama korban pernikahan siri, keterbatasan bukti dkumentasi dalam memberikan informasi karena tidak adanya kelegalitasan atas status perkawinan tersebut sehingga penyidik hanya bisa memberikan tindak pidana dalam bentuk penganiayaan dan upaya yang dapat diberikan kepada korban yaitu memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terutama kepada calon pasangan yang akan melakukan pernikahan siri, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak perempuan, serta konsekuens hukum dari KDRT, dan penyidik melakukan pendekatan sensitif dan empati yaitu penyidik harus memastikan bahwa korban merasa didengar, dipercaya dan dilindungi. Kata Kunci: Peranan Penyidik; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pernikahan Siri. AbstractThe aim of this research is to explain the role of investigators in resolving criminal acts of domestic violence in unregistered marriages at the Buittinggi Police. This research method uses an empirical juridical approach or also known as field research. This research was conducted at the Women and Children Protection Unit (UPPA) of the Bukittinggi Police using data collection techniques, namely interviews. Primary data was obtained from interviews with researchers, while secondary data was obtained from various legal and regulatory literature, documents and expert opinions related to this author's discussion. Based on the research results, it can be seen that the role of investigators in resolving domestic violence in unregistered marriages at the Bukittinggi Police is to provide legal protection. Meanwhile, the obstacles and efforts of investigators of criminal acts of domestic violence in unregistered marriages are the lack of cooperation of victims of unregistered marriages, limited documentary evidence in providing information due to the lack of legality of marital status so that investigators can only provide criminal penalties. actions in the form of persecution and efforts that can be given to victims, namely providing counseling and education to the community, especially to prospective couples who will enter into an unregistered marriage, this aims to increase their awareness of women's rights, as well as the legal consequences. domestic violence, and investigators take a sensitive and empathetic approach, namely investigators must ensure that victims feel heard, trusted and protected. Keywords: Role Of Investigator; Domestic Violence; Siri Marriage.
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanah Datar) Husna, Nurul; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9722

Abstract

AbstractThe aim of the research is to explain the process of resolving petty theft crimes through restorative justice. The concept of restorative justice is a criticism of the concept of the criminal system which views crime as a violation of state regulations. The main problems are: What is the process for resolving petty theft crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office, and what are the obstacles to the process of resolving petty theft crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office and efforts to overcome the obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical method. The conclusion, among other things, is that the legal regulations regarding minor crimes are basically regulated in the Criminal Code. even in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2012 concerning Adjustments to Limits for Minor Crimes and the amount of fines in the Criminal Procedure Code. Implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Termination of Prosecution based on restorative justice. (case study at the Tanah Datar District Prosecutor's Office). Keywords: Restorative justice, Petty theft, Resolution of minor crimes, Prosecutor's office. AbstrakTujuan dari penelitian yaitu untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice Konsep keadilan restoratif adalah kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Adapun masalah utama yaitu Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Apa saja kendala pada proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan upaya mengatasi kendala.  Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. (studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanah Datar). Kata Kunci : restorative justice, pencurian ringan, penyelesaian tindak pidana ringan, kejaksaan.
Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang Abdi, Rezki Kurnia; Yustrisia, LoLa; Munandar, SyaifuL
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1226

Abstract

AssimiLation is the process of fostering CorrectionaL Assisted Residents and CorrectionaL Students which is carried out by mixing CorrectionaL Assisted Residents and CorrectionaL Students in community Life. This study discusses the impLementation of the provision of assimiLation to prisoners in the Padang Panjang CLass IIB State Detention Center. The issues raised how is the impLementation of the granting of AssimiLation Rights to CorrectionaL Inmates in the Padang Panjang CLass IIB State Detention Center and what are the obstacLes and efforts in impLementing the granting of AssimiLation Rights to CorrectionaL Inmates in CLass IIB Padang Panjang State Detention Center. The type of research used is empiricaL juridicaL research. Sources of data used are primary data and secondary data. The impLementation of the granting of the Right of AssimiLation to CorrectionaL FamiLies in CLass IIB Padang Panjang State Detention Center is in accordance with appLicabLe reguLations. However, there are stiLL a number of obstacLes in the procedure which are stiLL not effective, there is resistance from the community towards prisoners and chiLdren of correctionaL institutions. It is better if there is more sociaLization from correctionaL officers to the inmates so that they are interested in fuLfiLLing their assimiLation rights. There is sociaLization that is more motivating from correctionaL officers to inmates so that they are interested in fuLfiLLing their assimiLation rights so that they avoid new criminaL acts when assimiLation is given.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH NOMOR 4/Pid.Sus/2022/ PN Pyh DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKAN PIDANA KONTEN ASUSILA LEWAT MEDIA WHATSAPP Okvania, Lastary; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.669

Abstract

Perbandingan putusan yang di keluarkan oleh hakim adalah hal yang sudah sering terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perbedaan pendapat dan penafsiran Hukum membuat banyaknya perbedaan putusan pada tingkatan pengadilan. Hal ini terjadi pada putusan yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai tindakan pidana konten asusila yang diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dibebaskan dari tahanan dan putusan Mahkamah Agung RI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa menjalani masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh penggunaan teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Data primer diperoleh dari penelitian dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dokumen dan pendapat ahli yang relevan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa pertimbangan Majelis hakim dan hakim anggota mempengaruhi hasil putusan yang terbukti secara sah atau tidak dalam melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
Co-Authors Abadi, Kasir Abdi, Rezki Kurnia Agusti, Fadilla Arif, Zainal Ayudisti, Bunge Fakhrul, Muhammad Fakhrul Hidayat Fitri. Z, Yenny Fitria, Wiza Gunawan, Arul Hardetta, Hardetta Haririy, Muhammad Rafiqiel Irianto, Kartika Dewi khaira, putri kuntum khozizah, Silvia Larasati, Shindy Cika Muhammad Fajri Saputra, Muhammad Fajri Munandar, Syaiful Nurul Husna Okvania, Lastary Pratama, Cerghio Handika Rahmatsyah, Ricky Susi Susanti Syahril Syahril Yandra, Amelia Z, Yenny Fitri Zulfiko, Riki