Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Batoboh : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE'RECHTSSTAAT YUSTISI WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Menara Ilmu Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Law, Development and Justice Review El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam RIO LAW JURNAL Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH Innovative: Journal Of Social Science Research JK Jurnal Kesehatan JURMA YUSTISI
Lola Yustrisia
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI PADA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 695/PID.SUS/2019/PT SBY) Muhammad Revio; Lola Yustrisia; Riki Zulfiko
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.1989

Abstract

Abstract : The high rate of sexual violence against children perpetrated by perpetrators of sexual violence is a concern of every party, so in this case it can give a deterrent effect, so a rule of castration is made.Castration is a punishment for sex offenders, it is also a procedure for someone to remove the function of their testicles so that they cannot feel libido and become infertile. This castration has two different types of procedures. First with surgical procedures, second with chemical procedures, in surgical castration, or testicular surgery, the effects are permanent. But in chemical castration, drugs will be given periodically to reduce testosterone levels in the body, so that sex drive will decrease. The purpose of this research is to find out the arrangements for castration in Indonesia for perpetrators of the crime of rape against children and to find out the judge's considerations in making a decision in case Number 695/PID.SUS/2019/PT SBY. The method used is the normative legal research method, where this method is a legal research method that is only shown in written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require library data. The data analysis used in this study is qualitative analysis. namely observing legal phenomena without using measuring instruments that produce numbers in the form of information that can only be assessed by using laws and regulations, theoretical views and conceptions, experts and logic, related to juridical studies of castration punishment for perpetrators of rape.Keywords: indonesian castration punishment, perpetrators of child rape, sexual violence.
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (STUDI PADA PUTUSAN No 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt) Meli Wisda; Lola Yustrisia; Riki Zulfiko
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.1961

Abstract

Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik merupakan ketentuan yang berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan UU ITE baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun berada diluar wilayah hukum Indonesia. Perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah (1) Apa perbandingan antara pencemaran nama baik dengan ujaran kebencian dalam UU ITE (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Bkt . Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative dan sifat penelitian adalah deskriptif, sumber data dalam penulisan ini dalah data sekunder,adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi pustaka.Hasil dari penelitian perbandingan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dapat dilihat dari segi sanksinya dan uu yang mengaturnya (2) sedangkan dalam menjatuhkan putusan terdapat 2 jenis factor pertimbangan Hakim, yakni pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan dan pertimbangan Non-Yuridis yaitu berupa faktor diluar peraturan yang sudah diatur yang biasanya memikirkan unsur-unsur subjektif dari suatu perkara pidana.
PERAN SATLANTAS POLRESTA BUKITTTINGGI DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MODIFIKASI SEPEDA MOTOR Rianda Anggi Tigora; Lola Yustrisia; Riki Zulfiko
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.1995

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang aturan dan penindakan unit satlantas polresta Bukittingi terhadap pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor. ,Sepeda motor masih menjadi pilihan utama dan yang paling terjangkau untuk mayoritas masyarakat Indonesia, kendaraan roda dua dipilih sebagai transportasi yang umum digunakan. Kendaraan tersebut praktis dan efisien, membuat sepeda motor menjadi pilihan favorit, Modifikasi sepeda motor kian marak dilakukan di Kota Bukittinggi. Peminat modifikasi sepeda motor baik untuk penggunaan transportasi di jalan maupun untuk dilombakan dalam ajang modifikasi kompetisi sepeda motor, Pasal 52 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut, Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, Penelitian ini berfokus pada bagaimana Satlantas Polresta Bukittinggi menangani pelanggaran lalu lintas yang melibatkan modifikasi sepedamotor. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum berlalu lintas yang lebih rendah. Studi ini menunjukkan bahwa satuan lalu lintas Polresta Bukittinggi melakukan pencegahan preventif dan responsif dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas modifikasi sepeda motor yang terjadi di Kota Bukittinggi, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala gejala sosial, digunakan analisa kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan akan dimanfaatkan untuk menganalisa data data yang diperoleh dari lapangan.
Penyuluhan Hukum tentang Bijak Berbahasa dalam Sosial Media agar Terhindar dari Jerat UU ITE di SMAN 2 Bukittinggi Yustrisia, Lola; Z, Yenny Fitri; Susanti, Susi; Munandar, Syaiful
Batoboh Vol 9, No 1 (2024): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v9i1.4447

Abstract

Pemakaian bahasa dalam media sosial dewasa ini menjadi perhatian berbagai pihak. kebebasan berbahasa dan berpendapat di media sosial, aplikasi chatting dan sebagainya dapat membuat penggunanya melampaui batas kesopanan, norma, bahkan melangggar hukum. Para milenial adalah pengguna aktif sosial media. Mereka umumnya  membuat komentar, postingan, dan membagikan hal-hal yang mereka jumpai di sosial media. Kadang tanpa mereka sadari apa yang mereka komentari, apa yang mereka posting dan bagikan menyinggung orang lain, mencemarkan nama baik, bahkan melanggar UU ITE. Oleh karena itu, maka perlu diadakan penyuluhan tentang kebijaksanaan dalam menggunakan bahasa agar terhindar dari jerat UU ITE. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode presentasi dan diskusi. Subjek penyuluhan ini adalah siswa-siswi di SMAN 2 Bukittinggi. Peserta penyuluhan ini berjumlah 91 orang. Penyuluhan dilaksanakan selama satu hari di bulan februari lalu. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya pemahaman siswa-siswi akan pentingnya bijak dalam menggunakan bahasa dalam bersosial media agar terhindar dari UU ITE. Hal ini dibuktikan dengan mampunya mereka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemateri di akhir sesi penyuluhan. Setelah terlaksananya penyuluhan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mumpuni bagi para milenial  tentang etika berbahasa dalam sosial media sangatlah penting. Menggunakan media social harus dengan bahasa yang baik, dengan kesopanan, kesantunan dan untuk menghindari tindakan kriminal. Selain itu, harus dipahami dan lebih bijaksana untuk memberikan nasihat atau ekspresi di media sosial agar sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak mudah terjerat dalam undang-undang ITE
PERAN SAKSI AHLI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Arif, Zainal; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2040

Abstract

Abstract: Forestry crime cases in their settlement require expert testimony to provide an explanation of the rules that apply to the management of Protected Forest Areas. This research aims to determine the role of expert witnesses and to find out the obstacles faced by expert witnesses and efforts to overcome the obstacles faced by experts in providing testimony as expert witnesses in the settlement of criminal acts of land grabbing in protected forest areas in Nagari Gurun, Harau District, Lima Puluh Kota District. The results of the research explain that the role of expert witnesses is very important in the trial process, expert witnesses provide information that helps the course of the trial to be clear and bright. Evidence of expert testimony is placed in second place as systematized in Pasal 184 KUHAP. Obstacles as an expert witness in trials or investigative activities, namely 1) Expert witnesses are appointed based on their inherent position not on the specific expertise they have, 2) Lack of competence development activities for ASN in the field of special expertise in forestry and 3) Limited number of Forestry PPNS. Efforts that can be made include 1) Appointing expert witnesses who have certified expertise and knowledge, 2) Holding ASN competency development activities specifically on technical activities in Forestry and 3) Holding PPNS Formation Training.Keywords: Expert Witness, Crime, Forestry.
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI MINUMAN KERAS DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt) khaira, putri kuntum; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17363

Abstract

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Minuman Keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa barang bukti minuman keras tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut penegakan hukum dari aparat penegak hukum.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Putusan (Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt) pada tanggal 23 Agustus 2022 dan apa upaya dalam mengatasi hambatan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yaitu meminta informasi dan data mengenai masalah yang akan diteliti pada bagian  Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, berita acara pelaksanaaan putusan, berita acara pemusnahan barang bukti, setelah itu pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan berupa menghancurkan botol dan mengeluarkan isi minuman keras tersebut sehingga menghilangkan fungsi dari minuman keras tersebut.
Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Yustrisia, Lola
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 2, Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i2.1326

Abstract

This study aims to determine the implementation of the rights of criminal children to obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati. The research method used in this study is empirical juridical which functions to see the law in the real sense. This research is descriptive qualitative based on material and data related to the topic of discussion. The author describes and explains the problem in accordance with the facts that occur through a number of factors relevant to this research and then draw conclusions. The formulation of the problem in this study is about: first, how is the implementation of the right of a criminal child to get education and teaching in the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati? Secondly, what are the obstacles in terms of the Implementation of the Rights of Criminal Children to Obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II Tanjung Pati? third, how is the effort to overcome the obstacles in terms of the implementation of the criminal rights for children to obtain education and teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati?.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst) Agusti, Fadilla; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5322

Abstract

Budaya masyarakat Indonesia adalah saling tolong menolong dan juga memberi sebagai bagian dari rasa terima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Sejatinya hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, namun sayangnya di zaman sekarang ini perihal pemberian hadiah tersebut bukan hanya bertujuan untuk berterima kasih saja namun telah berubah makna menjadi sesuatu yang buruk dan berkaitan dengan korupsi. Dimana pemberian hadiah identik dengan adanya harapan supaya orang yang diberi hadiah mau membantu memuluskan jalan bagi pemberi hadiah di bidang tertentu. Contoh kasus tentang gratifikasi adalah dalam Putusan MA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menimpa sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang terindikasi menerima gratifikasi dari pihak lain. Hal ini yang menjadi urgensi penelitian, yaitu peneliti hendak meneliti perihal pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dikaitkan dengan aturan tentang gratifikasi yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis data secara kuantitatif. Hasil penelitian pada rumusan masalah adalah mengenai gratifikasi dalam kasus Nurhadi tersebut, hakim telah melakukan pertimbangan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, beserta sanksi yang dijatuhkan pun menurut analisa peneliti dirasa terlalu ringan bahkan berbeda dari sanksi yang seharusnya diterima menurut aturan undang-undang.
TELEMEDICINE TECHNOLOGY: REDEFINING HEALTH SERVICES IN A PANDEMIC ERA Loso Judijanto; Herlina Lidiyawati; Lola Yustrisia
Jurnal Kesehatan Vol. 2 No. 4 (2024): April
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic has been a turning point for the global healthcare system, driving the rapid and extensive adoption of telemedicine technology. The study aims to evaluate the impact of telemedicine technology in responding to pandemics and its potential in healthcare reform. Through a systematic study of literature on articles, books and other documents, the study investigates the application of telemedicine in a variety of healthcare contexts, including chronic disease management, primary consultation, and triasis of COVID-19 patients. The results show that telemedics has successfully facilitated the continuity of health care in pandemic conditions, reduced the burden on health facilities, and minimized the risk of virus spread. The use of telemedicine also extends access to health care especially for patients in remote areas or with limited mobility. Furthermore, it was found that technological innovations and regulations that support telemedicine have accelerated its integration into the health system. Despite challenges, such as data security issues and limitations in physical inspections, innovative solutions and policy frameworks have been developed to overcome such obstacles. The study recommends increased investment in telemedicine technology and training for health professionals as a long-term strategy to improve the resilience of health systems.
BLOCKCHAIN FOR PATIENT DATA SECURITY: POTENTIAL AND CHALLENGES Loso Judijanto; Arnes Yuli Vandika; Lola Yustrisia
ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH Vol. 4 No. 2 (2024): APRIL
Publisher : CV. ADIBA ADISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of blockchain applications in the health sector, in patient data security, promises significant progress in the management and protection of medical information. Database decentralization, which is at the heart of blockchain technology, presents itself as an innovative solution in reducing the risk of cyber attacks and system failures simultaneously, by dividing information into scattered networks. It increases patient information resilience to data loss and identity theft. Another advantage of blockchain is greater transparency and auditability. Any transactions or changes recorded cannot be changed again, ensuring consistent data integrity. This is crucial in a healthcare environment, where errors in patient information can have serious implications for patient care and health outcomes. In addition, the blockchain system allows the use of strong encryption and layered access controls, making patient data much safer from unauthorized access. However, despite the many advantages it offers, there are challenges to overcome in order for this technology to be implemented effectively. Challenges such as system scalability, complex regulatory compliance, and difficulty integrating with existing health information technology systems are major obstacles to blockchain implementation. Concerns about scalability emphasize increased processing time and operating costs as transaction volumes grow. Regulatory compliance often requires extra care and adaptation to strict local regulations relating to personal data and privacy.
Co-Authors Abadi, Kasir Abdi, Rezki Kurnia Agusti, Fadilla Arif, Zainal Arnes Yuli Vandika Ayudisti, Bunge Entin Solihah Fakhrul, Muhammad Fakhrul Hidayat Fitri. Z, Yenny Fitria, Wiza Gunawan, Arul Hardetta Hardetta Hardetta, Hardetta Haririy, Muhammad Rafiqiel Herlina Lidiyawati Irianto, Kartika Dewi Jacky Afrinanda Jesa Salsa Billa khaira, putri kuntum khozizah, Silvia Larasati, Shindy Cika Lastary Okvania Loso Judijanto Meli Wisda Muhammad Fajri Saputra, Muhammad Fajri Muhammad Revio Muhammad Rhomi Munandar, Syaiful Nurul Husna Okvania, Lastary Pratama, Cerghio Handika Rahmatsyah, Ricky Rianda Anggi Tigora Riki Zulfiko Riki Zulfiko Riki Zulfiko Riki Zulfiko Riko Zulfiko Roni Roni Silvia khozizah Susi Susanti Syahril Syahril Syaiful Munandar Syaiful Munandar Vially aviano Wahyu Okta Widia Putri Wiza Fitria Yandra, Amelia Yenny Fitri. Z Yesi Melawati Z, Yenny Fitri Zulfiko, Riki