Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Niniak Mamak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Rolet dan Togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso Hardetta, Hardetta; Yustrisia, Lola; Fitri. Z, Yenny
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.773

Abstract

One form of crime that occurs in cyberspace is online gambling. Online gambling is considered as a violation of the norms and rules that apply in society. In the Simarasok Village, Baso District, all settlements of cases that occur among the community are followed up by traditional leaders who are called niniak mamak. The purpose of this research is to find out the role and solutions experienced by niniak mamak in the Simarasok Village, Baso District in overcoming criminal acts of online roulette and lottery types. From the results of this research, the role of niniak mamak in the Simarasok Village, Baso District in dealing with online gambling crimes of the roulette and lottery types, namely in the form of preventive measures by providing appeals, supervision, and customary understanding of nephew’s children. The obstacle experienced by niniak mamak in the Simarasok Village, Baso District lies in the process of proving the crime where this crime was committed online through electronic media that has internet access in running the games. The solution to overcome these obstacles is to invite all elements of society who see and find this online gambling activity to immediately report it to niniak mamak.
VIOLATION OF THE MEDICAL CODE OF ETHICS IN DOCTOR MALPRACTICE IN THE CASE OF NASAL FILLER INJECTION ON A PATIENT (Study of Supreme Court Decision Number 233 K/Pid.Sus/2021) Okta, Wahyu; Yustrisia, Lola
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 2 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18729087

Abstract

The medical profession plays a vital role in safeguarding human life and health; however, not all medical practices comply with professional standards and ethical codes, leading to ethical violations and medical malpractice. Malpractice may occur in the form of misdiagnosis, non-compliance with standard operating procedures, negligence, or the absence of valid informed consent, resulting in physical and psychological harm to patients. Although regulatory frameworks such as Law Number 29 of 2004 on Medical Practice and professional oversight bodies, including the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) and the Medical Ethics Honorary Council (MKEK), are in place, enforcement and patient protection remain insufficient. Health is a fundamental right of every citizen, as reaffirmed in Law Number 17 of 2023 on Health, which mandates ethical and competent medical services. This study aims to identify forms of medical ethical violations committed by physicians and to analyze their legal accountability using a normative juridical approach, with reference to Supreme Court Decision Number 233 K/Pid.Sus/2021. The study finds that serious ethical breaches may constitute medical malpractice and entail legal responsibility.
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Hukum Pidana Adat di Jorong Silawai Tengah Nagari Aia Bangih Ihsanul Adli; Lola Yustrisia
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 20, No 1 (2026): Vol 20 No. 01 APRIL 2026
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v20i1.7887

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pencurian kelapa sawit dalam skala kecil di Jorong Silawai Tengah, Nagari Aia Bangih, yang dinilai belum terselesaikan secara efektif melalui mekanisme hukum pidana formal meskipun telah diatur dalam KUHP lama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masyarakat memilih penyelesaian melalui hukum pidana adat serta mengkaji proses pelaksanaannya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat membakukan mekanisme penyelesaian adat melalui musyawarah tahun 2022 dengan menetapkan denda Rp1.000.000 per tandan sawit, tenggang waktu tujuh hari, serta sanksi sosial berupa dibuang sepanjang adat. Ketentuan ini hanya berlaku bagi cucu kemenakan Datuak Rajo Idin sebagai pemegang otoritas adat. Proses penyelesaian dilakukan secara sistematis mulai dari pelaporan hingga penyerahan kepada kepolisian apabila pelaku tidak kooperatif. Disimpulkan bahwa mekanisme adat tersebut lebih responsif dan efektif dalam memulihkan kerugian korban serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.Kata Kunci: pluralisme hukum, sanksi komunal, efektivitas penegakan hukum, musyawarah adat, kontrol sosial
TELEMEDICINE TECHNOLOGY: REDEFINING HEALTH SERVICES IN A PANDEMIC ERA Loso Judijanto; Herlina Lidiyawati; Lola Yustrisia
Jurnal Kesehatan Vol. 2 No. 5 (2024): Jurnal Kesehatan (JK)
Publisher : CV. Adiba Aisha Amira

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic has been a turning point for the global healthcare system, driving the rapid and extensive adoption of telemedicine technology. The study aims to evaluate the impact of telemedicine technology in responding to pandemics and its potential in healthcare reform. Through a systematic study of literature on articles, books and other documents, the study investigates the application of telemedicine in a variety of healthcare contexts, including chronic disease management, primary consultation, and triasis of COVID-19 patients. The results show that telemedics has successfully facilitated the continuity of health care in pandemic conditions, reduced the burden on health facilities, and minimized the risk of virus spread. The use of telemedicine also extends access to health care especially for patients in remote areas or with limited mobility. Furthermore, it was found that technological innovations and regulations that support telemedicine have accelerated its integration into the health system. Despite challenges, such as data security issues and limitations in physical inspections, innovative solutions and policy frameworks have been developed to overcome such obstacles. The study recommends increased investment in telemedicine technology and training for health professionals as a long-term strategy to improve the resilience of health systems.
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/VII/2024/SEK-SUNGAITARAB (Studi Kasus di Polsek Sungai Tarab) Hidayat, Hafizon; Yustrisia, Lola
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6878

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain sehingga memerlukan penanganan hukum yang profesional untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/SEK-Sungai Tarab tanggal 11 Juli 2024 serta faktor-faktor yang menyebabkan perkara tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi hingga tahap penuntutan dan persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Sungai Tarab, Kepala Unit Reserse Kriminal, dan penyidik Unit Reserse Kriminal, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana formal sampai memperoleh putusan hakim. Penyelesaian melalui litigasi dipilih karena terpenuhinya alat bukti dan unsur delik, tidak terpenuhinya syarat keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tingkat cedera korban yang serius, serta penolakan perdamaian oleh korban. Dengan demikian, litigasi merupakan langkah yuridis dan sosiologis yang tepat untuk menjamin kepastian hukum, memberikan efek jera, dan menjaga ketertiban masyarakat.
Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Analisis Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn Dan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB) Pratiwi, Intan; Lola Yustrisia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4848

Abstract

Secara yuridis, aborsi atau abortus provocatus criminalis diartikan tindakan sengaja menghentikan kehamilan atau mematikan janin di dalam kandungan sebelum janin tersebut mampu hidup di luar rahim. KUHP mengatur serangkaian pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Salah satunya terdapat pada Pasal 346 “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama lamanya empat tahun”. Meskipun dasarnya aborsi merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang, Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai lex specialis derogat legi generalis atau aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, memberikan pengecualian dengan memperbolehkan tindakan aborsi dalam keadaan dan syarat tertentu. Walaupun undang undang memberikan ruang diperbolehkannya aborsi, namun kenyataanya pada praktik peradilan terdapat perbedaan penafsiran hukum dan penerapannya. Meskipun dalam putusan banding dinyatakan Ontslag Van Rechts Vervolging bahwa aborsinya dibenarkan dengan alasan korban perkosaan, tetapi belum ada putusan inkracht van gewijsde yang menyatakan kalau status terdakwa merupakan korban perkosaan. Kepastian hukum yang didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat penting, agar alasan pembenar atau pemaaf yang digunakan menjadi alasan hukum yang kuat, serta menerapkan asas presumption of innocence. Penelitian pada tulisan ini menggambarkan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/ Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB.
Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi Abdul Rahman; Lola Yustrisia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4853

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Penyimpanan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum karena pengelolaan yang tidak tepat dapat memengaruhi keabsahan barang bukti di pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 130 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengelolaan barang sitaan harus dilakukan seefisien mungkin dengan tetap menjaga nilai ekonomi barang sitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) yaitu Bapak Fuad Ar Rahim S.H., M.H., dan staf bidang PAPBB yaitu Ibuk Reni Efrina A.Md pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Temuan studi mendapati bahwa pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada dasarnya telah mengikuti prosedur standar operasional yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1010, meliputi pencatatan dalam buku register, eksaminasi material evidensial, pengarsipan serta pengkategorian material evidensial, penitipan, perawatan, proteksi, penyediaan serta restitusi material evidensial pra maupun pasca persidangan serta penuntasan objek sitaan. Berdasarkan data tahun 2025, terdapat 10 unit mobil dan 15 unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dari berbagai jenis perkara. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemeliharaan rutin dan belum tersedianya garasi penyimpanan sehingga kendaraan harus disimpan di halaman terbuka yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca, dan keterbatasan anggaran operasional yang menghambat pengadaan fasilitas dan perawatan barang bukti. Langkah yang ditempuh guna menanggulangi hambatan tersebut meliputi koordinasi antara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, pemanfaatan dana operasional secara maksimal, pengajuan kebutuhan anggaran tambahan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, penataan ulang halaman kantor untuk penyimpanan sementara, pengawasan rutin untuk menjaga keamanan.
Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Dan Dampak Kasus Perundungan Verbal Dan Fisik Di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Muhamad Halim; Lola Yustrisia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4883

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor penyebab dan dampak perundungan verbal serta fisik di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban melalui pendekatan kriminologis. Perundungan dipahami sebagai persoalan sosial dan hukum yang tidak lagi sekadar masalah kedisiplinan, melainkan fenomena yang berpotensi membentuk perilaku menyimpang di masa depan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara dengan guru dan siswa, observasi lingkungan sekolah, serta studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan terjadi dalam bentuk verbal, seperti ejekan dan penghinaan, serta fisik, seperti dorongan dan pukulan. Sebagian siswa masih menganggap perilaku tersebut sebagai hal wajar dalam interaksi sosial. Faktor penyebab utama meliputi lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman sebaya yang permisif terhadap kekerasan, lemahnya kontrol dan pengawasan sekolah, serta faktor psikologis seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan kebutuhan akan pengakuan. Dampak perundungan bersifat multidimensional. Korban mengalami tekanan emosional, kehilangan rasa percaya diri, kecenderungan menarik diri, serta risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Dampak fisik berupa cedera juga ditemukan. Selain itu, terjadi penurunan konsentrasi dan prestasi akademik. Dalam jangka panjang, perundungan berpotensi menciptakan siklus kekerasan ketika korban berubah menjadi pelaku. Penanganan yang disarankan meliputi pembinaan lingkungan sekolah yang kondusif, penguatan pengawasan guru, penyediaan layanan konseling, edukasi tentang bahaya perundungan, serta keterlibatan aktif orang tua. Pendekatan restoratif yang menekankan pembinaan dan pemulihan hubungan sosial dinilai penting. Secara keseluruhan, perundungan merupakan persoalan kompleks yang memerlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan siswa.
BLOCKCHAIN FOR PATIENT DATA SECURITY: POTENTIAL AND CHALLENGES Loso Judijanto; Arnes Yuli Vandika; Lola Yustrisia
ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH Vol. 4 No. 2 (2025): ZAHRA (JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH)
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of blockchain applications in the health sector, in patient data security, promises significant progress in the management and protection of medical information. Database decentralization, which is at the heart of blockchain technology, presents itself as an innovative solution in reducing the risk of cyber attacks and system failures simultaneously, by dividing information into scattered networks. It increases patient information resilience to data loss and identity theft. Another advantage of blockchain is greater transparency and auditability. Any transactions or changes recorded cannot be changed again, ensuring consistent data integrity. This is crucial in a healthcare environment, where errors in patient information can have serious implications for patient care and health outcomes. In addition, the blockchain system allows the use of strong encryption and layered access controls, making patient data much safer from unauthorized access. However, despite the many advantages it offers, there are challenges to overcome in order for this technology to be implemented effectively. Challenges such as system scalability, complex regulatory compliance, and difficulty integrating with existing health information technology systems are major obstacles to blockchain implementation. Concerns about scalability emphasize increased processing time and operating costs as transaction volumes grow. Regulatory compliance often requires extra care and adaptation to strict local regulations relating to personal data and privacy.
BIG DATA ANALYSIS FOR DISEASE PREDICTION AND PREVENTION Loso Judijanto; Lola Yustrisia; Entin Solihah
ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2025): ZAHRA (JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH)
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Big Data analytics in the context of disease prediction and prevention stands out as a critical issue in today's digital age, given its unique capacity to process and analyze massive volumes of health data with unprecedented speed and precision. Through the collection of extensive data from various sources, including electronic medical records, wearable devices, and other digital inputs, Big Data analysis enables researchers and healthcare practitioners to identify patterns and trends before diseases develop, forecast outbreaks, and respond proactively to potential health crises. Its ability to integrate and map health data at scale opens up opportunities for smarter prevention and personalized approaches to disease management, significantly shifting the landscape of disease prevention from reactive to proactive, which in turn could save millions of lives and reduce the economic burden on the global health system. The study in this research uses the literature research method. The results show that the use of Big Data and machine learning has great potential in strengthening health systems through disease prediction and prevention. Key findings show that the integration of extensive health data enables more effective identification of disease patterns and trends. With these technologies in place, the ability to diagnose and forecast diseases becomes faster and more accurate, which in turn, can help in designing appropriate and evidence-based interventions. In addition, improved machine learning methods continue to push the boundaries of predictiveness, providing new insights into proactive disease management and prevention.