Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penyuluhan Hukum tentang Bijak Berbahasa dalam Sosial Media agar Terhindar dari Jerat UU ITE di SMAN 2 Bukittinggi Yustrisia, Lola; Z, Yenny Fitri; Susanti, Susi; Munandar, Syaiful
Batoboh Vol 9, No 1 (2024): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v9i1.4447

Abstract

Pemakaian bahasa dalam media sosial dewasa ini menjadi perhatian berbagai pihak. kebebasan berbahasa dan berpendapat di media sosial, aplikasi chatting dan sebagainya dapat membuat penggunanya melampaui batas kesopanan, norma, bahkan melangggar hukum. Para milenial adalah pengguna aktif sosial media. Mereka umumnya  membuat komentar, postingan, dan membagikan hal-hal yang mereka jumpai di sosial media. Kadang tanpa mereka sadari apa yang mereka komentari, apa yang mereka posting dan bagikan menyinggung orang lain, mencemarkan nama baik, bahkan melanggar UU ITE. Oleh karena itu, maka perlu diadakan penyuluhan tentang kebijaksanaan dalam menggunakan bahasa agar terhindar dari jerat UU ITE. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode presentasi dan diskusi. Subjek penyuluhan ini adalah siswa-siswi di SMAN 2 Bukittinggi. Peserta penyuluhan ini berjumlah 91 orang. Penyuluhan dilaksanakan selama satu hari di bulan februari lalu. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya pemahaman siswa-siswi akan pentingnya bijak dalam menggunakan bahasa dalam bersosial media agar terhindar dari UU ITE. Hal ini dibuktikan dengan mampunya mereka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemateri di akhir sesi penyuluhan. Setelah terlaksananya penyuluhan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mumpuni bagi para milenial  tentang etika berbahasa dalam sosial media sangatlah penting. Menggunakan media social harus dengan bahasa yang baik, dengan kesopanan, kesantunan dan untuk menghindari tindakan kriminal. Selain itu, harus dipahami dan lebih bijaksana untuk memberikan nasihat atau ekspresi di media sosial agar sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak mudah terjerat dalam undang-undang ITE
PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Wulandari, Nabila; Gusman, Erry; Z, Yenny Fitri
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17364

Abstract

Pencurian adalah salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum dan biasanya bila tertangkap akan menjalani proses hukum yang sudah umum. Namun berbeda jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan Yuridis-Empiris, yaitu dengan langsung turun kelapangan melakukan Observasi, Wawancara dan Mengkaji bahan pustaka. Sumber data pada penelitian ini adalah data yang didapat melalui responden yaitu jaksa penuntut umum berupa hasil wawancara dan bahan pustaka lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan : pertama, Peran Jaksa di kejaksaan negeri bukittinggi dalam memberikan penegakan hukum dan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kedua, kendala atau hambatan yang dihadapi seperti singkatnya masa penuntutan anak, dan factor lain seperti factor internal dan factor eksternal.
PELAKSANAAN PERMOHONAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. 39/pid.sus/2022/PN Bkt) Khairiah, Nurul; Gusman, Erry; Z, Yenny Fitri
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17361

Abstract

Anak yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar, untuk itu anak yang menjadi korban kekerasan sekual wajib mendapatkan perlindungan dan  haknya sebagai korban. Salah satu hak anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Permohonan Penuntut umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak korban Tindak Pidana Pencabulan dan untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi Penuntut umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak korban tindak pidana Pencabulan serta Upaya penyelesaiannya.berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan immaterill yang diderita oleh korban. Jenis Penelitian ini  adalah Penelitian Empiris, yang bersifat Deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara  Wawancara bersama Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.Hasil dari Penelitian ini yaitu : Pertama, Pelaksanaan Penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencabulan ini adalah Melakukan tuntutan dan Melaksanakan Penetapan hakim. Kedua, Kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam Pemenuhan hak restitusi ini adalah Kondisi ekonomi pelaku; tidak ada pengaturan mengenai sanksi apabila tidak membayar restitusi; Tidak ada upaya paksa; dan Sulit menghadirkan pihak ketiga.
Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang Mardesa, Jemi; Z, Yenny Fitri
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 OKTOBER 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.5751

Abstract

Penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa untuk dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan gampang untuk menemukan narkoba tersebut dari para pengedar  yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan  membuat orang tua, organisasi, masyarakat dan pemerintah semakin khawatir. Upaya pemberantasan narkoba sebenarnya sudah sangat sering dilakukan oleh masyarakat, aparat dan pemerintah, namun masih belum mampu  untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih 63 Triliun Rupiah yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhuk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan kelas IIB Padang. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bentuk keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkotika adalah sebagai pengguna dan pengedar narkotika. Faktor penyebab keterlibatan tersebut adalah faktor internal (Perasaan egois dan Goncangan jiwa)  dan Faktor eksternal  (Ekonomi dan lingkungan)Kata Kunci: Penyalahgunaan narkotika, perempuan  
Analisis Penerapan Sanksi Pidana Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pdp Tentang Kealpaan Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Musnandar, Fitri Ramadhani; Z, Yenny Fitri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.13331

Abstract

This research provides an overview of criminal acts of negligence or neglect. A criminal act can occur not only because of the will, deliberate intention to carry out or ignore a prohibited act, but there are also criminal acts that occur due to carelessness, carelessness or negligence. To determine whether a person who commits a criminal act can be held accountable for committing a criminal act if it is proven that they have made a mistake. Formulation of the problem raised 1) How is the regulation of criminal acts of negligence that cause death in Indonesia, 2) Analysis of the decision in criminal case Number 37/Pid.B/2022/PN Pdp. The method used in this research is normative research, where this research can be carried out by means of library research, so that it can answer the problem formulation according to the author's title. Based on the research results, it was found that Criminal Decision Number 37/Pid.B/2022/PN Pdp was a criminal act of negligence in installing an electric current which resulted in death, and the Defendant's actions had fulfilled the elements of Article 359 of the Law. The Criminal Code is the element of the person, the element of negligence or negligence that causes another person to die