Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Batoboh : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Law, Development and Justice Review Keadilan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Innovative: Journal Of Social Science Research Keadilan Jurnal Kajian Ilmu Hukum JURMA YUSTISI Jurnal Pengabdian Cendikia Nusantara
Munandar, Syaiful
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Suap oleh Hakim Sudrajad Dimyati (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BDG) Oktafiani, Septy; Munandar, Syaiful
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15107

Abstract

Suap merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat terutama di kalangan pejabat atau orang berpengaruh yang menggunakan posisi mereka untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu. Salah satu kasus korupsi melibatkan Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, yang menerima uang dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Kasus ini mencakup masalah seperti hak deposan yang tidak terpenuhi dan ketidakpatuhan KSP Intidana terhadap putusan perdamaian No.10/Pdt.sus-PKPU/2015/Pn.Niaga.smg. Dalam penelitian saya, pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan negeri bandung dan pengadilan tinggi bandung  terhadap tindak pidana korupsi oleh Hakim Sudrajad Dimyati mencakup faktor-faktor yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, tanggungan keluarga, dan tidak pernah dihukum sebelumnya, serta faktor memberatkan seperti dapat merusak kepercayaan yang ada pada masyarakat terhadap Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan lama pengabdian terdakwa selama sekitar 38 tahun. Terdapat dua faktor penyebab hakim melakukan suap, yaitu faktor internal dan eksternal. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode yuridis normative dengan megumpulkan data dari Undang-Undang dan bahan hukum lainnya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK Wahyuni, Yelli Sri; Sukmareni; Munandar, Syaiful
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.926

Abstract

Narcotics Crime has occurred a lot in Indonesia. One of those who commit narcotic crimes is a child. Parents are obliged to fulfill the rights of children so as not to fall into drugs and promiscuity. As is the case with the defendant Fajar Bumi Putra who has been sentenced by the Payakumbuh District Court judge, but the problems and objectives of this study are to analyze 1) The basis for the judge's consideration of the Evil Conspiracy case Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pyh in imposing a sentence on a child who commits a narcotic crime. 2) The basis in what case is a child who commits a narcotic crime under number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh regarding Evil conspiracy committed by children is in accordance with the Law.. Based on the results In this study, the authors suggest efforts to prevent narcotics crime, protect children's values ​​and educate children so they don't fall prey to narcotics and promiscuity by judges and law enforcement officials such as public prosecutors.
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanah Datar) Husna, Nurul; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9722

Abstract

AbstractThe aim of the research is to explain the process of resolving petty theft crimes through restorative justice. The concept of restorative justice is a criticism of the concept of the criminal system which views crime as a violation of state regulations. The main problems are: What is the process for resolving petty theft crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office, and what are the obstacles to the process of resolving petty theft crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office and efforts to overcome the obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical method. The conclusion, among other things, is that the legal regulations regarding minor crimes are basically regulated in the Criminal Code. even in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2012 concerning Adjustments to Limits for Minor Crimes and the amount of fines in the Criminal Procedure Code. Implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Termination of Prosecution based on restorative justice. (case study at the Tanah Datar District Prosecutor's Office). Keywords: Restorative justice, Petty theft, Resolution of minor crimes, Prosecutor's office. AbstrakTujuan dari penelitian yaitu untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice Konsep keadilan restoratif adalah kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Adapun masalah utama yaitu Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Apa saja kendala pada proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan upaya mengatasi kendala.  Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. (studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanah Datar). Kata Kunci : restorative justice, pencurian ringan, penyelesaian tindak pidana ringan, kejaksaan.
Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang Abdi, Rezki Kurnia; Yustrisia, LoLa; Munandar, SyaifuL
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1226

Abstract

AssimiLation is the process of fostering CorrectionaL Assisted Residents and CorrectionaL Students which is carried out by mixing CorrectionaL Assisted Residents and CorrectionaL Students in community Life. This study discusses the impLementation of the provision of assimiLation to prisoners in the Padang Panjang CLass IIB State Detention Center. The issues raised how is the impLementation of the granting of AssimiLation Rights to CorrectionaL Inmates in the Padang Panjang CLass IIB State Detention Center and what are the obstacLes and efforts in impLementing the granting of AssimiLation Rights to CorrectionaL Inmates in CLass IIB Padang Panjang State Detention Center. The type of research used is empiricaL juridicaL research. Sources of data used are primary data and secondary data. The impLementation of the granting of the Right of AssimiLation to CorrectionaL FamiLies in CLass IIB Padang Panjang State Detention Center is in accordance with appLicabLe reguLations. However, there are stiLL a number of obstacLes in the procedure which are stiLL not effective, there is resistance from the community towards prisoners and chiLdren of correctionaL institutions. It is better if there is more sociaLization from correctionaL officers to the inmates so that they are interested in fuLfiLLing their assimiLation rights. There is sociaLization that is more motivating from correctionaL officers to inmates so that they are interested in fuLfiLLing their assimiLation rights so that they avoid new criminaL acts when assimiLation is given.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt) Gafur, Abdul; Sukmareni, Sukmareni; Munandar, Syaiful
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan untuk mengetahui penerpan sanksi dalam putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, mempelajari, mengkaji dan menjelaskan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa 1) pertimbangan hukum bahwa fakta-fakta dipersidangan sekaligus kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi akan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Eka Sari panggilan Eka memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 2) Terkait pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, nomor putusan 90/pid.B/2021/PN Bkt. Ini masih kurang tepat, karena sanksi pidana yang diterima terdakwa belum sebanding dengan jumlah kerugian materil yang diterima oleh cv merapi argo sejati. Dengan kerugian materil yang mencapai Rp. 87.092.000,- (delapan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan kerugian non materil seperti nama baik perusahaan yang sudah dinilai menurun sehingga membuat perusahaan tersebut tutup sementara.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH NOMOR 4/Pid.Sus/2022/ PN Pyh DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKAN PIDANA KONTEN ASUSILA LEWAT MEDIA WHATSAPP Okvania, Lastary; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.669

Abstract

Perbandingan putusan yang di keluarkan oleh hakim adalah hal yang sudah sering terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perbedaan pendapat dan penafsiran Hukum membuat banyaknya perbedaan putusan pada tingkatan pengadilan. Hal ini terjadi pada putusan yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai tindakan pidana konten asusila yang diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dibebaskan dari tahanan dan putusan Mahkamah Agung RI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa menjalani masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh penggunaan teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Data primer diperoleh dari penelitian dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dokumen dan pendapat ahli yang relevan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa pertimbangan Majelis hakim dan hakim anggota mempengaruhi hasil putusan yang terbukti secara sah atau tidak dalam melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang Fitria, Wiza; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.765

Abstract

State institutions that exercise State power, especially in the field of prosecution, are called the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The Prosecutor's Office is a body that has authority in law enforcement and justice, the Prosecutor's Office itself is led by the Attorney General, the High Prosecutor's Office and the District Attorney's Office which is an integral and inseparable whole. The indictment for the Public Prosecutor is the basis for proving Juridical Analysis, filing charges and legal remedies by the prosecutor. The type of research used is empirical juridical, which is research oriented to data collection at the location. As for the results of research on the consideration of the public prosecutor in making charges, the first thing that is done is in terms of case files, case files from investigators that have been declared complete by the investigating prosecutor are poured into the form of P-21. In the sense that the case file is declared complete because it has met the formal and material requirements. The public prosecutor uses the alternative indictment i.e. first, second or third, The alternative indictment is made in the form of an indictment that includes two or more several Articles that are placed the word "or" indicating the nature of the alternative, the public prosecutor still doubts what type of crime is actually appropriate to be charged. And give the judge the opportunity to choose one of the charges filed in the indictment
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN TERADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Roswari, Bunga; Sukmareni, Sukmareni; Munandar, Syaiful
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.772

Abstract

The application of restorative justice by the Pasaman District Prosecutor's Office to perpetrators of criminal acts of narcotics abuse is an approach in the criminal justice system that focuses on restoration, reconciliation and restoration of relationships damaged by criminal acts. The aim of this research is to examine the implementation of restorative justice by the Pasaman District Prosecutor's Office towards perpetrators of criminal acts of narcotics abuse using empirical juridical methods. The results of this research show that restorative justice for perpetrators of narcotics abuse has been implemented but is not optimal because there are still obstacles, based on Attorney General Regulation Number 18 of 2021 which can only be applied to narcotics addicts, narcotics abusers and victims of narcotics abuse, in the event that they are caught or arrested by the police, evidence of usage expires in one day and also the prosecutor must check whether the suspect is the final user (end user), check the suspect's profile in relation to financial transactions and the suspect's way of life (know your suspect), and must meet the requirements of the results The perpetrator's integrated assessment team tested positive for using narcotics. The obstacle faced by the prosecutor's office is because the prosecutor's office is not directly involved in the investigation process, so the prosecutor's office does not yet know whether the perpetrator can actually implement restorative justice or not, whether the perpetrator is really a narcotics addict, whether the evidence has been used up so The prosecutor's office must coordinate between sectors. And the effort to overcome the obstacles is by profiling or mapping, where the prosecutor's office must look at the perpetrator's legal status, user history, to his involvement in using the narcotics
Penyelesaian terhadap Tindak Pidana Begal yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Bukittinggi Erpendi, Andre Mulya; Sukmaren, Sukmaren; Munandar, Syaiful
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.856

Abstract

The background of this writing is based on the crime of robbery which is increasingly common in Indonesia, especially those committed by children, in this case of course there is a settlement process and the factors behind the child committing the crime of robbery. The purpose of this research is to find out the settlement process for the crime of robbery by children in decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt, and the factors that cause children to commit criminal acts of robbery in decision Number 7/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Bkt. The method used is sociological empirical, which is taken from the facts that exist in society. The technique used in collecting data is through interviews. Based on the results of the research, it can be found that the settlement of criminal acts of robbery committed by children in the jurisdiction of the Bukittinggi court is by carrying out a diversion effort, namely the transfer of child cases that are long and very rigid, but these efforts find no results and are continued with the juvenile justice system in accordance with the law and the applicable regulations are contained in Law number 11 of 2012. And the factors that cause children to commit criminal acts of robbery based on the results of interviews are sociological in nature, in the form of environmental and social factors, economic factors, educational factors, and parents of children.
Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam Pandu Erlangga, Mahesa; Sukmareni, Sukmareni; Munandar, Syaiful
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.896

Abstract

Investigation is the stage of resolving a criminal case after an investigation, which is the initial stage of looking for the presence or absence of a criminal offense in an event. When it is known that a criminal offense has occurred, then that is when an investigation can be carried out based on the results of the investigation. In the act of investigation, the emphasis is placed on the act of searching and finding an event suspected of being a criminal act. Whereas in the investigation, the emphasis is placed on the act of searching and collecting evidence. Investigation aims to make light of the criminal offense found and also determine the perpetrator. This research is descriptive, which is research that aims to provide data that is as accurate as possible about the circumstances that are the object of research in this case about the investigation process against the perpetrators of the crime of gold robbery in the Agam Police area, so as to find answers to problems in the implementation of the investigation of criminal acts of theft accompanied by violence which was first carried out after receiving a report from the victim, namely processing the crime scene, asking for witness and victim testimony, after finding some preliminary evidence, several forced measures were taken, namely the arrest of the perpetrator, detention, and also confiscation. Investigations carried out by investigators play a role in uncovering or resolving a criminal offense. Therefore, investigators must improve their performance, so that they can complete the shortcomings in the investigation and can also overcome the obstacles that occur in the implementation of criminal investigations.
Co-Authors Abdi, Rezki Kurnia Adriaman, Mahlil Aksa, Monica Klauzia Amelia, Yusra Erpendi, Andre Mulya Fadil, Sawal Fakhrul, Muhammad Fakhrul Hidayat Fitria, Wiza Gunawan, Arul Gusman, Erry Haskar, Edi Hazmi, Raju Moh Hazmi, Raju Moh Hazmi khaira, putri kuntum Kiranti, Yolla Priska Larasati, Shindy Cika Latifa , Aisyah Nur Azizah Nuraini, Septi Nurul Husna Oktafiani, Septy Okvania, Lastary Pandu Erlangga, Mahesa Rahmatsyah, Ricky Rahmi, Azkia Raisa, Muhammad Dhafa Roswari, Bunga Saputri, Nurmade Sukmaren, Sukmaren Sukmareni Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Susi Susanti Susilawati, Romi Syamsiar, Syamsiar Wahyuni, Yelli Sri Yandra, Amelia Yunaldi, Wendra Yustrisia, Lola Z, Yenny Fitri Zuhdi Arman