Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Bahastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka
Padly, Fajar
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAHAYA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Saifuddin, Bandaharo; Padly, Fajar; Busyoro, Marwan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 11 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i11.4837-4840

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode seminar/dialog interaktif  bahaya judi online ditinjau dari prespektif  hukum positif dan hukum islam. Bahwa Judi online  adalah permainan judi  melalui media elektronik dengan diakses internet sebagi perantara. Bahwa dari segi hukum islam, judi online merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan setan, sedangkan dari ditinjau dari hukum positif dapat di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar) kesimpulannya Judi online  adalah perbutan tindak pidana atau yang melanggar norma hukum yang harus diberantas dan dari segi hukum islam adalah merupakan salah satu perbuatan yang di haramkan. Disarankan kepada MUI Kota Padangsidimpuan agar disetiap khotbah jum’at disampaikan bahaya judi online dalam Prespektif hukum islam.
HAMBATAN HAKIM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Padly, Fajar; Oloan, Nur; Saifuddin, Bandaharo; Busyro, Marwan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3398-3404

Abstract

Tinjauan tentang proses persidangan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Sebagai permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah proses persidangan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Apa sajakah Hambatan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika  Terhadap Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses persidangan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Hambatan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika  Terhadap Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
MEKANISME DAN EFEKTIFITAS SIDANG ADAT DALAM MENCARI SOLUSI TERHADAP KONFLIK WARGA DI DESA SISUNDUNG KECAMATAN ANGKOLA BARAT TAPANULI SELATAN Saifuddin, Bandaharo; Padly, Fajar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.4944-4950

Abstract

Bahwa adapun masalah penelitian ini, Bagaimana Mekanisme dan efektifitas Sidang Adat dalam mencari solusi terhadap konflik warga di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitattif deskriptif, metode yang di gunakan yurisdis empiris, sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah bahan yang di dapat langsung dari orang yang berkepentingan. kesimpulan; dengan melalui sidang adat  para kedua belah pihak duduk bersama dan terlibat dalam setiap mekanisme untuk memecahkan masalah dalam mencari solusi, sehingga bila ada luka akibat konflik tersebut dapat terobati atau dipulihkan, sedangkan pihak pelaku di wajibkan membayar uang sidang adat. Kemudian memberikan ganti rugi terhadap korban bila ada luka , namun dalam kasus ini, korban sudah memafkan perbuatan pelaku karena tidak ada luka serius yang dialami korban akibat perkelahian dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan keduanya sudah kembali rukunseperti sediakala. Sehingga kasus tersebut tidak sampai dibawa dan diproses ke ranah hukum.
STRATEGI GURU PPKn DALAM MEMBENTUK BUDI PEKERTI SISWA DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN Ritonga, Tamin; Alisa Pulungan, Nora; Padly, Fajar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.%p

Abstract

Pendidikan budi pekerti merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang baik. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh guru PPKn dalam membentuk budi pekerti siswa, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan guru PPKn, observasi partisipan terhadap proses pembelajaran di kelas VIII, dan studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah guru PPKn dan sejumlah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Angkola Timur. Data yang terkumpul dianalisis secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn menerapkan beberapa strategi utama dalam membentuk budi pekerti siswa, yaitu: (1) Integrasi Nilai dalam Pembelajaran, dengan menyisipkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan hormat dalam setiap materi pelajaran; (2) Metode Pembelajaran Aktif, seperti diskusi kelompok, bermain peran (role-play), dan studi kasus yang merangsang siswa untuk berpikir kritis tentang perilaku baik; (3) Keteladanan (Modeling), di mana guru menjadi contoh langsung dalam bersikap dan berbicara; serta (4) Pembiasaan, melalui kegiatan rutin seperti menyapa, antre, dan menjaga kebersihan kelas. Faktor pendukung strategi ini meliputi komitmen guru, dukungan lingkungan sekolah, dan sarana prasarana yang memadai. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah pengaruh negatif media sosial, keterbatasan waktu pembelajaran, dan kurangnya kesadaran dari sebagian kecil orang tua. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa strategi guru PPKn di SMP Negeri 1 Angkola Timur telah berjalan secara komprehensif dengan memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mengoptimalkan pembentukan budi pekerti, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.
ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN Ritongan, Tamin; Alisa Pulungan, Nora; Padly, Fajar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.2553-2559

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan siswa kelas VIII sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan siswa dalam pembelajaran PPKn meliputi rendahnya pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak, kurangnya minat dan motivasi belajar, keterbatasan kemampuan membaca dan menafsirkan materi, serta penggunaan metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Selain itu, faktor lingkungan belajar dan minimnya penggunaan media pembelajaran yang variatif turut memengaruhi proses pemahaman siswa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan inovasi strategi pembelajaran dan pemanfaatan media yang lebih interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PPKn.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN GANTI RUGI AKIBAT PUTUSAN PRA PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) Padly, Fajar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v2i1.2018.61-75

Abstract

AbstrakDalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan? Kedua, apakah yang menghambat pemberian ganti rugi terhadap putusan praperadilan khususnya setelah berlakunya KUHAP? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi.Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan adalah kerugian moral atau material yang diderita oleh tersangka/terdakwa  karena akibat upaya paksa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hakim. Kemudian pada bahwa pada dasarnya sebagai penghambat kurangnya pelaksanaan ganti rugi dalam prakteknya, adalah disebabkan belum adanya bentuk secara khusus yang mengatur ketentuan proses pengajuan tuntutan ganti rugi.Kata Kunci : Ganti Rugi, Putusan, Pra Peradilan
Co-Authors Abidan, Abdul Aziz Alisa Pulungan, Nora Azis Abidan, Abdul Bandaharo Saifuddin Busyoro, Marwan Busyro, Marwan Dedy Suhendra Hasibuan, Zulkarnain Humala, Fahmi Lubis, Ainun Mardiyah Lubis, Laila Tussifah Oloan, Nur Purba, Happy Sri Rezeki Ritonga, Tamin Ritongan, Tamin Saifuddin, Bandaharo Sembiring, Anastasia Leonita Sukriah, Yani Sutan Siregar