Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JDM (Jurnal Dinamika Manajemen) Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Economics and Digital Business Review Amsir Law Jurnal (ALJ) Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam International Journal of Applied Finance and Business Studies Bunayya: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Sosial Unizar Recht Journal
Abdurrahim, Abdurrahim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

 1 
Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat) Abdurrahim, Abdurrahim; Haerani, Haerani; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan bagaimana bentuk peegakkan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Hasil penelitian menujukkan bahwa Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana pelanggaran pemilu 2019 menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum secara expressive verbis menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu, kedua Bentuk Penegakah hukum yang Ideal oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten lombok barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, yang dimana bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “Special Crime Division” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.
Co-Authors Adfiyanti Fadjar Anwar Sadat Badri, Mochammad Rizqi Nur Syam Bulkia, Sri Defin Shahrial Putra Dhina Megayati Erlina, Siti Farida Yulianti Firdaus, H. Haerani Haerani Handoko Handoko MS, Abdul Kadir Muhammad Akmal Mursanto, Mursanto Mustofa, Taufik Nadirah, Vina Nuh, Ahmad Nurhayati Sutan Nokoe Sitti Fatimah Maddusila SUSILAWATI, SUSI Tanjung, Zulkifli Widaningsih, Neni Zamilah, Ervica Zuraida, Ana