Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Warning: Increasing Child Marriage in Palu, Sigi, Donggala! Susilawati, Susi; Maddusila, Sitti Fatimah; Fadjar, Adfiyanti; Nokoe, Nurhayati Sutan; Abdurrahim, Abdurrahim
Amsir Law Journal Vol 5 No 2 (2024): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i2.428

Abstract

The increase in the number of marriage dispensation cases in the Religious Courts after the amendment of the Marriage Law requires the government to be vigilant. The large number of divorces from young marriages filed with the court is an impact of the increase in the number of marriage dispensation applications. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the prevalence of child marriage in Palu, Sigi and Donggala. The method used is socio-legal research method with primary data sources obtained from Penghulu in Palu, Sigi, and Donggala. The results of the study found a strong influence of religious factors, customs, economics, education, pregnancy outside marriage, and narcotics which caused the prevalence of child marriage in Palu, Sigi, and Donggala. All of these influencing factors all lead to the solution of marriage dispensation. A better strategy is needed that is tailored to current conditions. It is also suggested that Penghulu conduct seminars so that they can have the same perception of the Marriage Registration Policy and knowledge of the latest Marriage Law. Cooperation with the courts is needed to facilitate community affairs related to marriage. The police need to increase the eradication of narcotics in areas that are indicated to be places of circulation and abuse. ___ References Books with an author: Kadir, A. (2020). Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rujuk. Semarang: Fatawa. Journal articles: Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 354-384. Miqat, N., Patila, M., Kunu, B. D., Mardin, N., & Purwanda, S. (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. Media Iuris, 6(2),193-204. Putri, J. E., & Taufik, T. (2017). Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2(2), 1-10. Susilawati, S. (2019, November). Dampak Bencana terhadap Tingkat Perkawinan Anak di Sigi Biromaru. In Unpublished Paper, Delivered at National Symposium (Vol. 30). Susilawati, S., Maddusila, S. F., & Ayyub, M. R. Bersama APRI Memberantas Perkawinan Dini. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 9(2), 87-94. Susilawati, S., Ridwan, A., & Madusila, S. F. (2021). Criminal Liability against Perpetrators of Fraudulent Criminal Act by Hynosis. Tadulako Law Review 6(1), 40-49. Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu. Jurnal Hukum Volkgeist, 6(2), 116-122. Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163.
Islamic-Based Farmers’ Group Management in Tobacco Production and Marketing for Members’ Welfare in Senyiur and Pematung Villages Abdurrahim, Abdurrahim
ISLAMIKA Vol 7 No 4 (2025): OKTOBER
Publisher : Pendidikan Agama Islam STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36088/islamika.v7i4.5913

Abstract

This study addresses the limited exploration of Islamic-based management practices in the agricultural sector, despite their importance for community welfare and sustainable livelihoods. The research aims to analyze how Islamic principles are applied in farmer group management, particularly in production, marketing strategies, leadership, and conflict resolution, and to examine their contribution to the economic and social welfare of members. This study used a qualitative descriptive approach with a multiple case study design in Senyiur and Pematung villages. Thirty purposively selected participants, including management, active, and ordinary members, were involved. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, with triangulation to ensure credibility. Thematic analysis was applied to identify patterns of Islamic values in farmer group management. The findings reveal that Islamic-based farmer group management in Senyiur and Pematung improved members’ welfare through stable income, fair profit-sharing, collective risk management, and stronger spiritual-social bonds. Senyiur prioritized structured coordination, while Pematung emphasized solidarity and ethical distribution. Leadership rooted in moral accountability and participatory decision-making enhanced governance and marketing effectiveness. The integration of Islamic principles—amanah, ‘adl, shura, and ta’awun—not only improved group cohesion and reduced conflicts but also fostered barakah, motivating sustained participation and reinforcing community ties. The study concludes that Islamic-based management plays a crucial role in strengthening farmer organizations by linking ethical values with practical outcomes. Theoretically, it contributes to Islamic economics and group management studies. Practically, it offers insights for policymakers and farmer groups to develop Sharia-compliant models that enhance welfare, sustainability, and resilience.
Implementasi Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Pelaksanaan Ibadah Yaumiyyah di Kelas IV Al-Mughni SDIT Al-Isryad Al-Islamiyyah Karawang Nadirah, Vina; Abdurrahim, Abdurrahim; Mustofa, Taufik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17385

Abstract

Ibadah Yaumiyyah merupakan amalan yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dan menjadikannya sebuah hubungan dalam suatu proses pembelajaran dengan tujuan membimbing, mengawasi, menciptakan generasi yang berakhlak serta dapat menerapkannya kepada masyarakat luas. Pembinaan akhlak merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan manusia memiliki sifat kecendrungan dan mudah berubah. Penanaman kepribadian siswa di lembaga pendidikan mutlak dilakukan, sebab dalam lingkungan sekolahlah siswa mendapatkan pendidikan yang pelaksanaannya berlangsung secara teratur dan berjenjang. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan pendekatan Field Reserch. Dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan pandangan perilakunya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan akhlak siswa melalui pelaksanaan ibadah yaumiyyah memberikan pengaruh baik untuk mengembangkan karakter anak khususnya kelas IV Al-Mughni SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyyah Karawang.
Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat) Abdurrahim, Abdurrahim; Haerani, Haerani; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan bagaimana bentuk peegakkan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Hasil penelitian menujukkan bahwa Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana pelanggaran pemilu 2019 menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum secara expressive verbis menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu, kedua Bentuk Penegakah hukum yang Ideal oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten lombok barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, yang dimana bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “Special Crime Division” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANAMKAN KARAKTER KEISLAMAN REMAJA DI DESA TOLOUWI Sadat, Anwar; Abdurrahim, Abdurrahim
Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam Vol 20 No 2 (2022): Juli
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam Tarbiyah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/kreatif.v20i2.1207

Abstract

Penelitian ini tujuannya adalah, a) untuk mengetahui peran tokoh agama dalam menannamkan karakter keislaman remaja di desa tolouwi, b) untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat dan pendukung tokoh agama dalam menanamkan karakter keislaman remaja di desa tolouwi. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data di kumpulkan dengan menggunakan metode pengamatan/observasi, metode interview/wawancara dengan tehnik dasar dan lanjut dengan metode dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tokoh agama memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan beragama yaitu : Peran kaderisasi yakni suatu cara untuk membina para remaja dalam suatu perkumpulan tertentu yang dibentuk dalam sebuah organisasi remaja agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas, seperti halnya organisasi remaja masjid dan organisasi komunitas pemuda hijrah, melakukan dakwah door to door yaitu melakukan dakwah dengan cara mendatangi warga masyarakat dari rumah ke rumah. Melakukan dakwah secara terbuka yaitu dengan cara mengisi kegiatan keagaman seperti kegiatan hari-hari besar Islam, ta’jiah kematian, ceramah, kultum, khutbah jumat dan mengisi kegiatan majelis ta’lim. Faktor penghambat dan pendukung peran tokoh agama dalam menanamkan karakter keislaman remaja faktor penghambatnya yaitu: rendahnya pendidikan keagamaan orang tua, kesenjangan social, kurangnya kerja sama antar tokoh agama dan pemerintah stempat yang masih kurang baik. Adapun faktor pendukungnya yaitu keaktifan tokoh agama dalam memberikan pengarahan keagamaan terhadap masyarakat terhusus para remaja, adanya dukungan dari orang tua walaupun sebagian orang tua masih banyak yang belum paham tentang hal keagamaan sehingga proses pendidikan akhlak berjalan kurang baik.
Fenomena Jasa Nikah Siri di Masyarakat Indonesia: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Baihaqi, Achmad; Romadani, M. Alwi; Abdurrahim, Abdurrahim; Maisari, Nor; Maisarah, Siti; Liya, Siti Lavina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1755

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi praktik perkawinan di Indonesia, salah satunya melalui maraknya jasa nikah siri yang ditawarkan secara daring. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena menggeser praktik nikah siri dari ranah privat ke ruang digital yang bersifat terbuka dan komersial. Artikel ini bertujuan menganalisis jasa nikah siri dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri dapat dipandang sah secara normatif dalam Hukum Islam apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun dalam hukum positif Indonesia pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang menentukan pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Hukum Islam dan hukum positif yang berorientasi pada kemaslahatan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perkawinan di era digital.
Pengakuan Hibah Tanah Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Pertanahan (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/Pn Mtp) Abdurrahim, Abdurrahim; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah tanah bawah tangan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Mtp. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara normatif tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian, majelis hakim tetap mengakui hibah bawah tangan tersebut sebagai dasar kepemilikan tanah dengan mempertimbangkan penguasaan fisik, kesinambungan penguasaan, dan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan aspek materiil dibandingkan formalitas administrasi pertanahan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Akan tetapi, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum administrasi pertanahan dalam praktik peradilan di Indonesia.
Administrative Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy: A Comparative Study of Ethical Legitimacy and Bureaucratic Rationality Surahman Surahman; Abdurrahim Abdurrahim; Widyatmi Anandy; Fathul Hamdani; Uche Nnawulezi
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 12, No 2 (2025): October
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v12i2.8269

Abstract

The debate about justice in legal systems and public administration concerns not only the normative-procedural aspects but also touches on the moral, ethical, and spiritual dimensions of government practice. In the modern context, administrative law develops based on bureaucratic rationality as formulated by Max Weber, which emphasizes procedural legality, efficiency, and institutional hierarchy as sources of legitimacy for state action. In this paradigm, administrative justice is measured through adherence to written rules, procedural clarity, and impersonal administrative accountability mechanisms. However, despite guaranteeing order and efficiency, this system is often criticized for its tendency to ignore the moral substance and human values that are at the core of justice itself. Conversely, in Islamic legal philosophy, justice holds a higher and transcendental status. Justice is not merely the result of legal procedures, but rather a manifestation of divine will ('adl) and an integral part of the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). Within this framework, bureaucratic actions—whether legislative, executive, or administrative—cannot be judged just solely because they conform to the rules, but must reflect ethical legitimacy, namely conformity to moral principles, honesty, social responsibility, and orientation toward the public good (maṣlaḥah ʿāmmah). Thus, legitimacy in Islamic law is moral-spiritual, not merely legal-formal. The gap between these two paradigms raises a fundamental question in the study of legal philosophy: is modern bureaucratic rationality capable of producing substantive justice, or does it require a deeper ethical foundation as offered by Islamic legal philosophy? In the context of public administration in Muslim countries, this question becomes increasingly relevant given the demand to integrate sharia values with the principles of efficient and transparent modern governance. Through this comparative study, the research aims to explore how Islamic legal philosophy interprets administrative justice and bureaucratic legitimacy from an ethical and theological perspective, and to identify fundamental differences between ethical legitimacy in Islamic law and bureaucratic rationality in modern administrative law. This approach is expected to provide a philosophical basis for the formation of a legal and bureaucratic system that is not only structurally rational, but also morally and spiritually just