Articles
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP UU CIPTA KERJA KLUSTER LINGKUNGAN HIDUP ATAS DIHAPUSNYA PRINSIP STRICT LIABILITY ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>
<![CDATA[ AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8, No 2 (2022): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/alsh.v8i2.8274
<![CDATA[Indonesia adapted the concept of strict liability for the disposal of B3 (Hazardous and Toxic Materials) waste into the 1982 and 1997 Environmental Management Laws. However, only in the Environmental Management and Protection Act Number 32 of 2009 (UUPPLH), this principle more firmly listed. UUPPLH emphasizes that as long as there is an action that causes damage, the perpetrator must be responsible for restitution or compensation for damage to the victim without the need for supporting evidence. This principle has proven to be effective in instructing corporations to provide material compensation (ecosystem rehabilitation and compensation to victims) and immaterial (for example, counseling assistance to victims who have lost their livelihoods due to environmental damage). The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation/Omnibus Law as a national legal development policy directed at the ideological role model of legal centralism (legal centralism resulted in a shift in policy in the agrarian and environmental sectors. The abolition of the strict liability principle in the Job Creation Law will increase opportunities corporations escape legal proceedings for environmental crimes they commit and add to the burden on victims. From the normative study, it can be seen that the principle of absolute responsibility is used in carrying out a person's activity which is categorized as ultrahazardous (very dangerous) so that person has an obligation to bear all losses that arise. The disappearance of the phrase "without the need to prove an element of guilt" in the Job Creation Act is one of the setbacks in environmental law enforcement. The Job Creation Act shifts the policy of criminal sanctions against environmental crimes with administrative sanctions that are prioritized as stated in Article 82B paragraph (2) letter aKeywords: Corporation, omnibus law, strict liability, law enforcement]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Nurul listiyani]]>;
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>;
<![CDATA[Ibelashri Justiceka]]>
<![CDATA[ Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2022): September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/jt.v4i2.8230
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan materi muatan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta konsep perlindungan terhadap PKWT pasca berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditinjau secara normatif. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No. 35/2021) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, terdapat cukup banyak perubahan-perubahan yang signifikan, salah satunya yang berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian kerja dikualifikasi dalam dua jenis yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).Perubahan ketentuan tersebut tidak dapat semata-mata dilihat sebagai suatu perubahan yang menguntungkan pihak tertentu saja, dalam hal ini pihak pengusaha atau pemberi kerja, dan pihak buruh atau pekerja. Melainkan harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, terutama dari segi kepastian hukum, yang menjadi salah satu indikator dari kemudahan berinvestasi, yang menjadi pendorong utama diterbitkannya UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya tersebut. Melalui penelitian hukum normatif yang mengkaji materi muatan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, maka hasil penelitian diproyeksikan menjadi masukan kepada pemerintah agar mampu meramu regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kerja dan pekerja. Kata Kunci : Pekerja Kontrak Waktu Tertentu; perubahan aturan; ketidakpastia;, perlindungan Kerja.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN BERBASIS LIMBAH SEKAM DI DESA SALAT MAKMUR ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 8, No 3 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v8i3.10675
<![CDATA[Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan hilirisasi riset terhadap kondisi Desa Salat Makmur yang merupakan salah satu desa binaan UNISKA. Desa Salat Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Beruntung Baru yang 80% dari 439 jumlah penduduk produktif berprofesi sebagai petani. Berpotensi sebagai lumbung Padi, maka lingkungan desa Salat Makmur dipenuhi limbah padat padi, yaitu sekam. Pandemi Covid-19 serta kondisi perubahan iklim memberikan dampak signifikan dari aspek ekonomi. Latar belakang pendidikan dan keterampilan yang terbatas membuat masyarakat desa tidak mempunyai alternatif usaha lain saat sawah tidak mampu memberikan hasil optimal. Tujuan kegiatan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Selat Makmur. Pemberdayaan masyarakat diharapkan menjadi stimulan bagi masyarakat untuk membangun Desa Salat Makmur dengan menggali potensi alam, SDM dan peran aktif perangkat desa serta kelompok tani. Bermitra dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tahapan-tahapan terukur dengan menyusun desain pengembangan pemberdayaan desa yang meliputi potensi desa, permasalahan desa, kelembagaan, dan menyusun solusi permasalahan. Potensi alam berupa sekam padi digali agar tidak menjadi sumber perusak lingkungan tetapi justru menjadi sumber dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan melakukan beberapa pelatihan hingga menghasilkan produk yang ke depan menjadi alternatif usaha masyarakat yang nantinya dapat dipasarkan di Bumdes Makmur Sejahtera.]]>
<![CDATA[Sharia Financing Education for BKM and UPK in Pekapuran Laut Village, Central Banjarmasin ]]>
<![CDATA[S. Purnamasari]]>;
<![CDATA[Purnama Rozak]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Abdul Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP) Vol. 2 No. 1 (2023): March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/jpp.v2i1.3442
<![CDATA[As with other theories and practices, the theory and practice of Islamic Economics will exist and become a model when it is able to solve problems that occur in society, and is abandoned if it is deemed unable to solve problems that occur in society, especially the problem of poverty and poverty. unemployment that occurs because of injustice. Starting from this opinion, academics and practitioners of Islamic Economics must always evaluate and improve concepts and practices that are unable to solve problems in society. For this reason, things that need to be done are some improvements related to financing problems, for example improving the quality of the financing system, opening up financing concepts that are still possible to be rolled out, procedures that are easier and remain prudent. For example, burdensome procedures such as the existence of a period of employment for a beneficiary of funds/creditors who submit an application need to be changed by providing assistance. So it's not refusing productive financing applications, but accepting it with assistance or with a personal guarantee or ad inman. With this model, employment opportunities will be more open and in turn the welfare of the people will become more widely distributed.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Dalam Menekan Angka Kecelakaan di Kota Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Muhammad Hafiidh]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v3i3.90
<![CDATA[The objectives to be achieved in this research are to find out how the regulation regarding the level of compliance with turning on the motorcycle headlights during the day and how the effectiveness of the motorcycle headlights obligation during the day reduces the number of motorcycle accidents. The research method used is an empirical legal research method which is also called field research by interviewing informants and knowing respondents' perceptions which are then compared to draw conclusions. The results of the study show that the regulation regarding compliance with turning on the motorcycle headlights and how the effectiveness of the motorcycle's headlight obligation during the day reduces the number of motorcycle accidents. Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that, in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport Article 107 paragraph (2) regarding compliance with turning on the main lights during the day for two-wheeled drivers to reduce the number of accidents in the jurisdiction of the City Police. Banjarmasin is not effective even though the number of violations of compliance with turning on the main lights during the day for two-wheelers is decreasing.]]>
<![CDATA[Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ]]>
<![CDATA[Diaz Rahadiyan Rizkirobbi]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v3i3.92
<![CDATA[Aside from the rise of environmental issues regarding mining activities, especially in the context of reclamation and post-mining activities, there have been changes in the regulations governing them. The reclamation program for ex-mining land is a mandatory program that must be carried out by every company, both private and non-private. Reclamation is an activity carried out throughout the mining business stages to organize, restore, and improve the quality of the environment and the ecosystem so that they function again according to their designation. The placement of post-mining guarantees by companies should not eliminate the company's obligation to carry out post-mining activities. If the company has a shortage of reclamation planning costs, placement of reclamation guarantees, implementation of reclamation, or release or disbursement of reclamation guarantees to complete post-mining activities under the stipulated guarantee, it remains the company's responsibility. ]]>
<![CDATA[PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PEKERJA PEREMPUAN ( IBU RUMAH TANGGA) DESA TIWINGAN BARU JASA PENGEMASAN KOPI ARANIO ]]>
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 2 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i2.12202
<![CDATA[Ibu Rumah Tangga Di Desa Tiwingan Baru, walaupun mereka berada dalam lingkungan masyarakat Perkebunan/Pertanian/Perikatan di Kawasan hutan konervasi Riam Kanan Kabupaten Banjar, akan tetapi pandangan masyarakat setempat terhadap perempuan dengan status Ibu Rumah Tangga masih mengikuti tradisi konvensional, sehingga ketika mereka menjadi tenaga kerja masih dipandang sebagai suatu kegiatan yang menyimpang dalam lingkungan tersebut, kalaupun hal itu dilakukan maka jasa atas pekerjaan mereka masih dipandang sebelah mata, dalam arti pekerjaan yang mereka lakukan dapat berbenturan dengan hak-hak pekerja Perempuan dalam perspektif gender, mengingat mereka masih kurang paham akan hak-hak Tenaga Kerja dalam hubungan Industrial, maka ibu rumah tangga dimaksud perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan Pengetahuan Hubungan Industrial dan Pemahaman hak-hak Pekerja Perempuan dalam Jasa Pengemasan Kopi Aranio. Ibu Rumah Tangga dimaksud merupakan tenaga potensial yang dapat dilatih untuk memahami Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dalam menjaga Hak-hak mereka sebagai Pekerja Perempuan, sekaligus menjadi pemandu bagi ibu rumah tangga lainnya, sehingga mereka tetap bisa melakukan pekerjaan mereka di rumah tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal Mereka. Target luaran dalam bentuk publikasi pada Jurnal Pengabdian Nasional Ber ISSN dan rekayasa sosial peningkatan sumber daya manusia berbasis ekonomi pembangunan, sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ketahanan ekonomi keluarga tanpa melanggar tradisi yang ada di sekitar lingkungan mereka]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KETERAMPILAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Listiyani, Nurul]]>;
<![CDATA[Nopliardy, Rakhmat]]>;
<![CDATA[Riswandie, Iwan]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 1 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i1.12200
<![CDATA[Kegiatan ini berawal dari hasil survey terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bumi Makmur yang menjadi lokasi KKN Mahasiswa UNISKA. Dari hasil survey tersebut terdata bahwa kehidupan masyarakt setempat cukup komunal. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan KKN yang mengkondisikan tim banyak berinteraksi dengan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur menjadi wahana diskusi berkaitan dengan permasalahan desa. Solusi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat skema Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan Kepala-Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur adalah Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memberikan pemahaman pentingnya menyelesaikan sengketa lewat jalur mediasi serta melatih para Kepala Desa agar terampil dalam merundingkan sengketa-sengketa keperdataan (bukan masalah pidana) dalam upaya menjaga kondisi masyarakat tetap aman tenteram; Hasil kegiatan PkM diharapkan mampu mencapai target luaran dalam bentuk publikasi dan rekayasa sosial.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN LINGKUNGAN KELOMPOK USAHA LAUNDRY BERBASIS UU CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Nopliardy, Rakhmat]]>;
<![CDATA[Listiyani, Nurul]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.17059
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan advokasi publik untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran tentang rentannya lingkungan Hidup dan seberapa penting untuk menjaganya. Mencakup pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan bagaimana tindakan manusia yang mempengaruhi lingkungan, dan tanggung jawab atas tindakan yang akan dilakukan. Perubahan pengaturan dan perundang-undangan keselamatan lingkungan sering terjadi dapat melemahkan pemahaman dan kesadaran perbaikan lingkungan di masyarakat. Hal ini juga terjadi pada Kelompok Usaha Laundry yang telah tumbuh dan berkembang pesat di Kota Banjarmasin. Karena usaha ini selalu berkaitan dengan penggunaan Detergen dan air merupakan limbah usaha yang dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengubah ketentuan pengaturan tanggung jawab Pengelolaan Limbah sebelumnya. Pendampingan dalam bentuk Advokasi Publik bagi usaha kecil dan menengah Kelompok Laundry “Rumah Cuci Kita” sangat membantu dan dapat memotivasi dalam mengatasi permasalahan kelompok usaha kecil laundry dalam memahami peraturan baru dan melaksanakannya berdasarkan PP 22 Tahun 2021, baik dalam hal aturan pengelolaan limbah maupun tahapan upaya pengelolaan limbah bagi kelompok Usaha laundry dimaksud. ]]>
<![CDATA[Study Of Community Legal Culture From The Perspective Of River Maintenance In Banjarmasin City ]]>
<![CDATA[Listiyani, Nurul]]>;
<![CDATA[Nopliardy, Rakhmat]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 6 (2024): December 2024 ( Indonesia - Somalia - Nigeria ) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v5i6.895
<![CDATA[Background:The problem of river water resource management between upstream and downstream areas is a problem in the era of decentralization and regional autonomy. The era of regional autonomy has changed various authorities in the environmental sector which are increasingly limited at the central and provincial government levels but have become greater at the Regency/City level. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government basically places the authority of the Regency/City Regional Government.Methods:The primary data obtained from the researcher's field research is expected to be able to answer these objectives. Furthermore, with secondary data, the researcher will conduct an inventory of primary legal materials in the form of regulations at both the national and regional levels that regulate river management and how the legal culture of the Banjarmasin City community utilizes and maintains rivers.Findings:The river culture in Banjarmasin City is not only marked by community activities carried out on the river, but also marked by the presence of settlements on the banks of the river, such as residential areas, places of worship, floating markets, siring, museums and other places on the banks of the river. In each sub-district there is a river caretaker whose job is to maintain and preserve it and as the first party to report if there is a problem related to the river. Conclusion:River culture is certainly a demand for society to be able to maintain the sustainability of rivers, because culture is not only about the activities and characteristics of a society, but is also seen from the behavior of its people in utilizing rivers, because rivers as a source of life must of course be utilized properly.Novelty/Originality of this article:An environmentally aware culture is crucial to improve so that there are no more people who do not care about preserving rivers and throwing garbage into rivers. River culture is certainly a demand for society to be able to maintain the sustainability of rivers, because culture is not only about the activities and characteristics of a society, but is also seen from the behavior of its people in utilizing rivers, because rivers as a source of life must of course be utilized properly.]]>
