Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.331
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum El-Mashlahah Jurnal Akta Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP) LamLaj Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Nurul Listiyani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENINGKATAN KETERAMPILAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT Nurul Listiyani; Rakhmat Nopliardy; Iwan Riswandie
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 1 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i1.12200

Abstract

Kegiatan ini berawal dari hasil survey terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bumi Makmur yang menjadi lokasi KKN Mahasiswa UNISKA. Dari hasil survey tersebut terdata bahwa kehidupan masyarakt setempat cukup komunal. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan KKN yang mengkondisikan tim banyak berinteraksi dengan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur menjadi wahana diskusi berkaitan dengan permasalahan desa. Solusi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat skema Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan Kepala-Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur adalah Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memberikan pemahaman pentingnya menyelesaikan sengketa lewat jalur mediasi serta melatih para Kepala Desa agar terampil dalam merundingkan sengketa-sengketa keperdataan (bukan masalah pidana) dalam upaya menjaga kondisi masyarakat tetap aman tenteram; Hasil kegiatan PkM diharapkan mampu mencapai target luaran dalam bentuk publikasi dan rekayasa sosial.
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN LINGKUNGAN KELOMPOK USAHA LAUNDRY BERBASIS UU CIPTA KERJA Rakhmat Nopliardy; Nurul Listiyani
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.17059

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan advokasi publik untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran tentang rentannya lingkungan Hidup dan seberapa penting untuk menjaganya. Mencakup pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan bagaimana tindakan manusia yang mempengaruhi lingkungan, dan tanggung jawab atas tindakan yang akan dilakukan. Perubahan pengaturan dan perundang-undangan keselamatan lingkungan sering terjadi dapat melemahkan pemahaman dan kesadaran perbaikan lingkungan di masyarakat. Hal ini juga terjadi pada Kelompok Usaha Laundry yang telah tumbuh dan berkembang pesat di Kota Banjarmasin. Karena usaha ini selalu berkaitan dengan penggunaan Detergen dan air merupakan limbah usaha yang dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengubah ketentuan pengaturan tanggung jawab Pengelolaan Limbah sebelumnya. Pendampingan dalam bentuk Advokasi Publik bagi usaha kecil dan menengah Kelompok Laundry “Rumah Cuci Kita” sangat membantu dan dapat memotivasi dalam mengatasi permasalahan kelompok usaha kecil laundry dalam memahami peraturan baru dan melaksanakannya berdasarkan PP 22 Tahun 2021, baik dalam hal aturan pengelolaan limbah maupun tahapan upaya pengelolaan limbah bagi kelompok Usaha laundry dimaksud. 
PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PEKERJA PEREMPUAN ( IBU RUMAH TANGGA) DESA TIWINGAN BARU JASA PENGEMASAN KOPI ARANIO Rakhmat Nopliardy; Nurul Listiyani; Iwan Riswandie; Nasrullah Nasrullah
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 2 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i2.12202

Abstract

Ibu Rumah Tangga Di Desa Tiwingan Baru, walaupun mereka berada dalam lingkungan masyarakat Perkebunan/Pertanian/Perikatan di Kawasan hutan konervasi Riam Kanan Kabupaten Banjar, akan tetapi pandangan masyarakat setempat terhadap perempuan dengan status Ibu Rumah Tangga masih mengikuti tradisi konvensional, sehingga ketika mereka menjadi tenaga kerja masih dipandang sebagai suatu kegiatan yang menyimpang dalam lingkungan tersebut, kalaupun hal itu dilakukan maka jasa atas pekerjaan mereka masih dipandang sebelah mata, dalam arti pekerjaan yang mereka lakukan dapat berbenturan dengan hak-hak pekerja Perempuan dalam perspektif gender, mengingat mereka masih kurang paham akan hak-hak Tenaga Kerja dalam hubungan Industrial, maka ibu rumah tangga dimaksud perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan Pengetahuan Hubungan Industrial dan Pemahaman hak-hak Pekerja Perempuan dalam Jasa Pengemasan Kopi Aranio. Ibu Rumah Tangga dimaksud merupakan tenaga potensial yang dapat dilatih untuk memahami Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dalam menjaga Hak-hak mereka sebagai Pekerja Perempuan, sekaligus menjadi pemandu bagi ibu rumah tangga lainnya, sehingga mereka tetap bisa melakukan pekerjaan mereka di rumah tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal Mereka. Target luaran dalam bentuk publikasi pada Jurnal Pengabdian Nasional Ber ISSN dan rekayasa sosial peningkatan sumber daya manusia berbasis ekonomi pembangunan, sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ketahanan ekonomi keluarga tanpa melanggar tradisi yang ada di sekitar lingkungan mereka
Peningkatan Keterampilan Kepala Desa Kecamatan Bumi Makmur dalam Mencegah dan Menangkal Secara Dini Paham Radikalisme Listiyani, Nurul; Rakhmat Nopliardy
JDISTIRA - Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/jdt.v5i1.1084

Abstract

Abstract Community Service Activities startedfrom the results of a survey of environmental conditions in Bumi Makmur District which is a fostered village of the Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar. From the results of the survey it was recorded that the life of the local community was quite communal.Traditional wisdom is one of the cultural heritages that exists in society (traditional) and is carried out from generation to generation by the Bumi Makmur community.In society, it is not uncommon for radicalism to develop. The rise of radicalism in society can have implications for stability and security between religious communities. Radicalism and terrorism both use open violence as instruments to achieve their interests. Radicalism can be carried out through brainwashing mechanisms and rejection of the law and Pancasila. The service method is carried out in stages, namely the preparation stage and the implementation stage. Village officials are an important component in society, because they are in direct contact with the community, village officials have various benefits, one of which is in terms of prevention. This service activity aims to provide counseling and training to educate and improve the skills of the Bumi Makmur village head in preventing the development of radicalism. Abstrak − Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berawal dari hasil survey terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bumi Makmur yang menjadi desa binaan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar. Dari hasil survey tersebut terdata bahwa kehidupan masyarakat setempat cukup komunal. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Bumi Makmur. Di dalam masyarakat tidak jarang berkembangnya paham-paham radikalisme. Maraknya radikalime di masyarakat dapat berimplikasi pada stabilitas dan keamanan antar umat beragama Radikalisme maupun terorisme sama-sama menggunakan instrumen kekerasan terbuka dalam mencapai kepentingannya. Radikalisme dapat dilakukan dengan mekanisme pencucian otak dan penolakan terhadap hukum maupun pancasila. Metode pengabdian dilaksanakan dalam tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksaaan. Perangkat desa adalah komponen penting didalam masyarakat, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, perangkat desa memiliki berbagai manfaat salah satunya yaitu dalam hal pencegahan. kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan guna mengedukasi dan meningkatkan keterampilan kepala desa Bumi Makmur dalam mencegah berkembangnya radikalisme.
KONSEP PERIZINAN TERPADU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR PERTAMBANGAN Listiyani, Nurul
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i1.66

Abstract

Isu Hukum yang diangkat berkaitan dengan persoalan tidak terpadunya penyelenggaraan perizinan di Indonesia yang salah satu indikatornya disebabkan ketidakkonsistenan penerapan konsep lingkungan hidup sebagaimana makna dan ruang lingkupnya. Dengan ketidakterpaduan pengaturan perizinan tersebut, maka masing-masing sektor memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur persyaratan, prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan. Melalui pendekatan perudang-undangan dan konseptual, peneliti mengkaji problematika perizinan dalam kegiatan pertambangan yang memberikan celah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Ketidakterpaduan membuat proses penerbitan izin pertambangan yang panjang dan rumit. Perizinan yang terpadu dengan penyatuan wewenang (fusion of competence) yang dilaksanakan dengan cara koordinasi, yakni kerjasama dalam pelaksanaan wewenang yang bersifat mandiri (working together in the exertion of autonomous competences). diharapkan menjadi langkah untuk mencegah terjadinya praktek gratifikasi yang dilakukan oleh pemohon izin usaha pertambangan kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.
REVITALIZATION OF THE ENVIRONMENTAL SUPERVISION POLICY ON COORDINATION AND COMMITMENT BASED COAL MINING Nurul Listiyani; Rizka Zulfikar; Rakhmat Nopliardy
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 6 No. 1 (2021): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v6i1.111

Abstract

This study was conducted to find a form of control policies on environmental management for mining of coal that regulate the coordination between stakeholders, authorities and the object of supervision, as well as a commitment to an active role between the government, business actors and the community in monitoring environmental management. The approach method in this research is socio-juridical, with qualitative and quantitative analysis methods. The results showed that both from the regulatory and implementation aspects, the coordination of the implementation of supervision had not been regulated and implemented optimally, so that it did not support the realization of an integrated environmental management supervision based on the principle of integration. Based on this, it is necessary to establish a legal system for environmental management in the form of regional regulations which contain an integrated supervisory system with a shared commitment between the leading sector
Comparison of The Provisions On Freedom of Expression On Social Media From A Human Rights Perspective And Law Number 19 of 2016 Concerning Information And Electronic Transactions In Indonesia Listiyani, Nurul; Christiyana, Yholanda
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 6 No. 4 (2025): August 2025 ( Indonesia - Zimbabwe )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v6i4.998

Abstract

Freedom of expression is a human right guaranteed by the constitution and various national and international legal instruments. In the era of technological advancement and the rapid use of social media, digital space has become the primary means for people to express opinions and communicate. However, in practice in Indonesia, freedom of expression on social media often experiences conflicts between human rights protections and positive law, particularly Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Method: Using a normative juridical method with a comparative legal approach and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. Materials were collected through a literature review, as well as a literature search related to the regulation of freedom presented both from a human rights perspective and the provisions of the Electronic Information and Transactions Law. Conclusion: While Human Rights provide broad protection for freedom of expression, the Electronic Information and Transactions Law sets limits on the dissemination of information, which has the potential to trigger legal conflicts when restricting expression in the digital space. Harmonization is needed between the protections that state freedom and the regulations of the Electronic Information and Transactions Law to ensure that human rights and public security are maintained on social media.
Legal Review of SISKA KU INTIP Program as Substitution for Plasma Obligations in Livestock Partnerships Rahman, Rojali; Munawar, Akhmad; Hidayatullah, Hidayatullah; Listiyani, Nurul; Megasari, Indah Dewi
JURNAL AKTA Vol 12, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i3.46063

Abstract

This research examines the SISKA KU INTIP Program (Palm Oil–Cattle Integration System Based on Core–Plasma Livestock Business Partnerships) as a role model for partnerships between palm oil plantation companies and communities. This program is an alternative to the obligation to build plasma plantations of 20% of the area regulated in Law No. 39 of 2014 concerning Plantations. In practice, limited land and high levels of agrarian conflict often hinder the implementation of plasma. SISKA KU INTIP offers a more flexible and productive solution through a palm-cattle integration. This research aims to: (1) find out how the SISKA KU INTIP program is implemented in oil palm plantations, and (2) analyze the legal politics in supporting this program as a role model for developing cattle-oil palm integration as a substitute for plasma obligations in Indonesia. The research method was normative juridical, with a statutory regulation and legal policy approach. Data was obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is carried out systematically, teleologically, in legal politics, legal discovery (reasoning and interpretation), and legal certainty. The research results show that although it has not been explicitly regulated as a substitute for plasma obligations, SISKA KU INTIP has a legal basis in various supporting sectoral and regional regulations. In addition, several academic studies have been conducted regarding the results or impact of SISKA KU INTIP on the plantation sector. This program can be applied normatively, technically, and socially as a model for substituting plasma obligations, as long as there is policy harmonization between the central and regional governments. This program also supports social justice and sustainable development through the values of Pancasila and the 1945 Constitution.
The Effect Of Economic Development On The Fulfillment Of The Right To A Good And Healthy Environment In South Kalimantan Province Nurul Listiyani; Rizka Zulfikar; Muhammad Erfa Redhani
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 6 (2021): December 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i6.147

Abstract

The right to a good and healthy environment is a human right guaranteed by the 1945 Constitution. Human rights in the field of the environment are very important, therefore the government should be present in ensuring that citizens get a good and healthy environment. The fulfillment of the right to a good and healthy environment is strongly influenced by variables outside the law such as economic variables, poverty, unemployment, and the Human Development Index (HDI).Because of that, This study aims was to exploring the relationship of sectoaral regional income (SRI), poverty, unemployment and Human Development Index (HDI) in spesific region to the environment quality.  Indicators used in this research are SRI of the industrial sector, mining sector, agricultural/plantation /forestry/fishery/livestock sectors, poverty, unemployment and HDI.  The type data used is secondary data from the Department of Environment, the Department of Energy and Mineral Resources,  and also the Central Bureau of Statistics of South Kalimantan Province for the period 2006 – 2020.Because of that, This research using secondary data from Central Bureau of Statistics for period 2006 – 2020. The method used in this study is descriptive quantitative using structural equation model.   Our results from this study were (1) SRI of the industrial sector, mining sector, agricultural/plantation /forestry/fishery/livestock sectors, poverty, and human development index (HDI) were give significant effect to environment quality because all value of CR ≥ 1.96 and probability < 0.05 (2) The unemployment indicator was not give a significant effect to environment quality because from the effect test, the value of CR ≥ 1.96 and probability < 0.05.
The The Years Of Schooling Contribution As Factors That Most Considered In Increasing Human Development Index Listiyani, Nurul; Zulfikar , Rizka; Jaelani, Achmad; Susanto, Didi
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 4 (2022): August 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i4.431

Abstract

Banjar Regency as one of the second-level regions in South Kalimantan Province has an HDI value that always experiences growth and is included in the medium category. However, if we look at the average growth rate of HDI value (shortfall reduction) during this period, it is included in the low category, which is around 0.74 percent (2010-2021 period) and only ranks 11th out of 13 districts. This shows that development programs in Banjar Regency, although they have a positive impact on improving the quality of life of the population, are not large enough when compared to development programs that have been carried out by other regencies/cities.To be able to improve these conditions, of course, it is necessary to study the causes of the low rate of growth of the HDI in Banjar Regency on the three basic dimensions of forming the HDI, namely the Dimensions of Health, Dimensions of Education and Dimensions of Decent Living Standards. Where the health dimension is represented by life expectancy (AHH), the education dimension is represented by the Average Years of Schooling (RLS) and Expected Years of Schooling (HLS), and the dimension of Decent Living Standards is represented by the Adjusted Expenditure Figures (APP).The method used is descriptive quantitativequalitative, using the Partial Least Of Square (PLS) technique to determine the influence of the dimension indicators forming HDI. The results of this research are as follows: (1) Life Expectancy and Average Years of Schooling have no significant effect on the HDI Figures of Kab. Banjar, (2) Expected Years of Schooling and Adjusted Per capita Figures have a significant effect on HDI figures, (3) indicators forming HDI such as AHH, RLS, HSL and APP together have a significant effect on HDI Kab. Banjar because the significance value is (0.000) < 0.05. With a coefficient of determination (R Squared Change) of 1,000, it can be said that the variance of the HDI value is 100% influenced by the forming indicators and is not influenced by indicators other than the indicators forming the HDI, (4) The order of indicators that contribute the most to the HDI Regency. Banjar from the largest are: Expected Length of Schooling, Life Expectancy, Expenditure Per Capita and Average Length of Schooling. In this case it can be said that the attention of the district government. Banjar during the period 2010-2021 focused more on HLS, AHH and APP indicators than on RLS indicators (the indicator with the smallest contribution).
Co-Authors Abdul Hadi Achmad Jaelani Afif Khalid Akbar Hayat, Muzahid Akhmad Munawar Akhmad Sukris Sarmadi Anwar Hafidzi Christiyana, Yholanda Diaz Rahadiyan Rizkirobbi Didi Susanto, Didi HIDAYANTI, ELVI hidayatullah, Hidayatullah hidayatullah Ibelashri Justiceka Khairunnisa Fahriati Megasari, Indah Dewi Muhammad Erfa Redhani Muhammad Erfa Redhani Muhammad Hafiidh Munawar, Akhmad Muzahid Akbar Hayat Nasrullah Nasrullah NINGRUM AMBARSARI Ningrum Ambarsari Nopliardy, Rakhmat Purnama Rozak Rahman, Rojali Rakhmat Nopliardy Rakhmat Nopliardy Rakhmat Nopliardy Rakhmat Nopliardy Rakhmat Nopliardy Rakhmat Nopliardy Riswandie, Iwan Rizka Zulfikar S. Purnamasari Subianta Mandala, Subianta Tetiana Kolomoiets Zulfikar , Rizka