Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Pelatihan dan Pembentukan Rancangan Peraturam Desa (RaPerDes) di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Roziqin, Ali; Hadi, Krishno; Hijri, Yana S.; Sari, Ayu Evita
Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Vol 7, No 3 (2024): Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstormin
Publisher : Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/japhb.v7i3.6646

Abstract

Peraturan desa menjadi pedoman krusial dalam mendukung sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Begitu krusialnya peraturan desa maka dalam proses pembentukannya pun memerlukan atensi banyak pihak. Tema Pelatihan Pembuatan Raperdes di Desa Bumiaji dipilih atas dasar realitas problematika desa mengenai penyusunan peraturan desa. Tujuan dari kegiatan ini yaitu transfer ilmu dan juga pengetahuan yang dapat menambah wawasan stakeholder Desa Bumiaji dalam membuat rancangan peraturan desa kedepannya. Metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini yakni pelatihan melalui sosialisasi dan kajian materi. Mitra dari kegiatan ini yaitu perangkat Desa Bumiaji serta para stakeholder lainnya yang terkait dalam suatu proses pembuatan rancangan peraturan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun (Kasun), pihak BUMDes, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya yang berjumlah sebanyak 30 orang. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa Tim Pengabdian Masyarakat berhasil memberikan ilmu dan pengetahuan melalui rangkaian materi yang telah disampaikan terkait pembentukan Raperdes. Dalam kegiatan ini stakeholder Desa Bumiaji yang hadir dapat menyampaikan segala keluhan dan juga pertanyaan dalam sesi diskusi dan tanya jawab sehingga diperoleh berbagai macam saran dan masukan dari tim pengabdian yang tentu saja berdasarkan pada pedoman hukum. Sesi diskusi dan tanya jawab yang telah dilakukan tentu saja dapat menjadi bekal sekaligus modal bagi para pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi dalam peraturan desa di masa depan. Kompetensi penyusunan peraturan desa menjadi hal penting bagi seluruh stakeholder desa dalam proses penyelenggaran pemerintah yang transparan dan akuntabel.
DINAMIKA KOALISI PARTA POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024 Djoni Gunanto; Yana Syafriyana Hijri; Nurhakim; Putri Hana Nurhasanah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.8528

Abstract

Observing the dynamics of existing coalitions, the 2024 presidential election allows for the formation of four coalition axes. As of today, the United Indonesia Coalition (KIB) is the first coalition to be declared in June 2022. Holding 26.82% of the DPR seats, the Golkar Party, PAN and PPP are in a coalition to face the 2024 General Election (Pemilu) and Presidential Election (Pilpres). The Gerindra Party and PKB appear to be the second axis coalition with 23.66% of the DPR seats. Meanwhile, the combination of the Nasdem Party, PKS and Democratic Party which formed the Change Coalition was able to accumulate the largest number of votes with 28.35% of the DPR seats. As for the PDIP, even though it has not yet appeared to build a coalition with other parties, it has a presidential boarding pass threshold of 20% to directly advance in the presidential election without having to form a coalition with other parties. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Research Method This research uses a qualitative approach with problem research aimed at obtaining an in-depth and comprehensive description of a phenomenon experienced by research subjects. Discussion results Based on the results of mapping political party support, the KPU noted that the Advanced Indonesia Coalition (KIM), which supports Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, is a political party coalition that has the most valid votes in the 2019 General Election results. The Advanced Indonesia Coalition has 59,762,053 votes. The decision to form a coalition with a political party which initially had opposing ideologies and nominate a candidate pair outside the cadre must ultimately be taken by the political party when it is about to advance in the contest. This is because the voting public in Indonesia is pragmatic. People look more at popular figures or the high electability of candidate pairs, rather than looking at the vision, mission or programs offered by political parties.
Pemberdayaan Ekonomi Petani Pasca Bencana Berbasis Inovasi Sosial Melalui Sociopreneur di Desa Supiturang Kabupaten Lumajang Hijri, Yana Syafriyana; Sulistyono, Setyo Wahyu; Kurniawan, Wahyudi; Salam, Abdus
Abdimas Indonesian Journal Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v4i2.553

Abstract

The economic empowerment of farmers in disaster-affected areas or survivors is certainly a problem in the post-disaster phase during rehabilitation and reconstruction, one of which is the economic sustainability of the community so that they can still return to the new normal life. This is what happened in Supiturang Village, Pronojiwo District, where after the eruption of Mount Semeru, many residents lost their jobs, agricultural production decreased, including psychological conditions due to the trauma of the earthquake disaster. Social innovation as "new ideas that successfully achieve social goals, emerging in various forms, including technological innovation, process innovation, and organizational innovation, often arise from collaboration between various stakeholders, such as NGOs, governments, community groups, and companies that lead to holistic and sustainable solutions to complex social problems (1) increasing capacity, well-being and increasing sustainability opportunities. Sedankan sociopreneur (social entrepreneurship) combines social empowerment and entrepreneurship, becoming an alternative in reducing social and economic problems, such as unemployment, economy, education, gender, health, including disaster problems. (2) Community service in Supiturang Village after the eruption of Mount Semeru was carried out using a participatory method based on social innovation which aims to restore and develop the local economy in a sustainable manner. Through collaboration with various stakeholders, the program not only focuses on strengthening economic capacity, but also on the development of social and institutional aspects, so that the interventions provided can be more targeted and relevant to local conditions. With an integrated approach to overcome the challenges faced after the eruption of Mount Semeru, through several solutions, including: strengthening agricultural production innovation, diversifying agricultural products with a sociopreneur approach through the added value of agricultural product processing, including increasing farmers' income and competitiveness with technology through  a digital marketplace based on local wisdom) independent, progressive and sustainable.
Okupasi Perkebunan Dan Masyarakat Hukum Adat: Studi Keberlanjutan Sumber Penghidupan (Livelihood) Komunitas Adat Sendi, Mojokerto Jawa Timur Arrozy, Ahmad; Hijri, Yana Syafriyana; Aziz, Fahmi Fahdian
Sosioglobal Vol 9, No 1 (2024): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v9i1.56439

Abstract

ABSTRAKPartisipasi warga adat dalam demokrasi Indonesia dan konstruksi republik bersumber kepada perlindungan ketersediaan basis material berupa sumber pangan alami yang menjamin keberlanjutan dan tradisi adat, sehingga diperlukan upaya proteksi terhadap warga adat yang melakukan akses terhadap sumber daya hutan karena sumber penghidupan yang bersifat agro-forestry dan subsistensi pemungut hasil hutan. Studi observasi-partisipan ini bertujuan untuk mengamati praktik subsistensi yang masih tersisa. Dengan aksi konservasi sumber penghidupan, komunitas ini berupaya membuktikan bahwa terdapat relasi subsistensi melalui rekognisi hukum adat Sendi yang meliputi keseimbangan kebutuhan materiil dan spirituil. Identifikasi Sustainable Livelihood (Keberlanjutan) Approach (SLA) kami mencatat bahwa praktik subsistensi dan gotong-royong dalam merancang wisata lokal merupakan kekuatan komunitas adat Sendi yang terhubung dari hulu (upstream) menuju hilir (downstream), sekaligus tindakan ramah lingkungan menggunakan hasil hutan secara natural. Hasil studi menunjukkan fenomena okupasi dalam relasi komunitas dengan kebijakan negara, berupa peralihan hutan alami menjadi kawasan hutan tanaman industri dengan berbagai tipe komoditi perkebunan menyebabkan komunitas adat Sendi semakin subsisten. Hal ini mengimplikasikan aktor komunitas adat Sendi semakin menyadari area hutan alami sebagai ruang eksistensi yang senantiasa bertumbuh berlandaskan memorial spirit. Hasil analisis teori akses mengilustrasikan bahwa akses pengetahuan menjadi landasan eksistensial dan fleksibilitas komunitas dalam perubahan sosial.Kata Kunci: Komunitas Adat, Okupasi Perkebunan, Sumber Penghidupan.ABSTRACTThe participation of indigenous peoples in Indonesian democracy and the construction of the republic is based on the protection of the availability of a material base in the form of natural food sources that ensure the sustainability and customary traditions, so it is necessary to protect indigenous peoples who have access to forest resources because of the source of livelihoods that are agroforestry and the subsistence of forest as foragers. This participant-observation study aims to observe the remaining subsistence practices. The action of conserving livelihoods, this community seeks to prove that there is a subsistence relationship through the recognition of Sendi customary law which includes a balance of material and spiritual needs. Our Sustainable Livelihood Approach (SLA) identification noted that subsistence practices and mutual cooperation in designing local tourism are the strengths of the Sendi indigenous community that are connected from upstream to downstream, as well as environmentally friendly actions using natural forest products. The study results show that the phenomenon of occupation in the community's relationship with state policy, in the form of the conversion of natural forests into industrial plantation forest areas with various types of plantation commodities, has caused the Sendi indigenous community to become increasingly subsistence. This implies that the actors of the Sendi indigenous community are increasingly aware of the natural forest area as a sphere for existence that grows based on the memorial spirit. The results of the access theory analysis illustrate that access to knowledge is the existential basis and flexibility of the community in social change. Keywords: Indigenous Community, Livelihoods, Occupation of Plantations.
ANALISIS WORK OVERLOAD TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK Ramadhan, Afif Satriyo; Kurniawati, Risky Dyah; Widianto, Fahmi; Hijri, Yana Syafriyana
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i2.8517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja berlebih (work overload) terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah, fenomena work overload menjadi isu yang signifikan karena berimplikasi pada penurunan produktivitas dan efektivitas kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis interaktif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi diakibatkan oleh tingginya volume tugas, kurangnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, serta kebiasaan menunda pekerjaan. Meskipun Dinas telah menerapkan sistem e-Kinerja dan menyediakan sumber daya pendukung seperti pelatihan dan bimbingan teknis, ketimpangan distribusi tugas masih terjadi, terutama pada triwulan ketiga. Temuan ini menegaskan relevansi teori Job Demands–Resources (JD-R), di mana ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya memengaruhi motivasi serta performa pegawai. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya redistribusi beban kerja, peningkatan pelatihan manajemen waktu, optimalisasi sistem pemantauan kinerja, serta integrasi perencanaan program dengan analisis beban kerja aktual agar kinerja pegawai dapat meningkat secara berkelanjutan.
Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Supporting System (Sistem Pendukung) DPRD Kabupaten Kediri di Masa Pandemi Covid-19 Choirunnisa, Hania; Hijri, Yana S.
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 8 No 1 (2023): Volume 8 Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v8i1.1156

Abstract

Pada tahun 2020, Indonesia telah dilanda oleh sebuah wabah. Wabah ini disebabkan oleh virus yang disebut covid-19. Banyak sektor termasuk instansi pemerintah membatasi segala aktivitas guna mencegah dan mengutamakan protokol kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut instansi pemerintah membuat pembagian aktivitas kerja, yakni 50% WFH dan 50% WFO. Akibatnya adanya penurunan kinerja yang semula pada tahun 2019 mencapai 84,49% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 80,17%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri sebagai supporting system (sistem pendukung) DPRD Kabupaten Kediri di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dengan tiga indikator yakni, responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas. Jenis penelitian berupa penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini didapat dari sumber sekunder dan primer. Wawancara dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data primer pada penelitian ini. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan metode analisis data yang digunakan. Hasil penelitian ini adalah kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri pada masa pandemi covid-19 berjalan kurang optimal jika dilihat berdasarkan indikator-indikator yang dipakai untuk melihat kinerja suatu organisasi.
Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang Hijri, Yana Syafriyana; Kurniawan, Wahyudi; Hilman, Yusuf Adam
Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement Vol. 1 No. 1 (2020): Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement
Publisher : LP2M INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/amalee.v1i01.131

Abstract

Abstract Disaster management (DM) gets a new dimension with the ratification of Law No. 24 (2007) on disaster management followed some related rules. DM as an thorough effort is started by disaster risk reduction, emergency, rehabilitation, and reconstruction. Based on the authority, DM needs to be in a comprehensive policy level ranging from national, regional, up to the village scope as a front guard of the government, though DM is not only the responsibility of government, where the people have to also actively participate. Pujiharjo Village, Tirtoyudo District, Malang, is one of villages potentially affected by natural disasters, ranging from erosion and flooding. This village as the smallest government unit interacting with the community, has policies that are poured into village regulations (Perdes) about the disaster management with local knowledge to reduce disaster risk. Thus, the community is expected to be tougher because they can anticipate and minimize the disaster risk by breakthrough adaptation, ability to handle and keep the structure, and function certain basic in times of disasters. Even if affected by any disaster, they would quickly rebuild into normal or at least can independently recover. Desa Tangguh (Tough Village) as a national program of BNPB, can also act as the responsibility of a government against people in the disaster management. Keyword : Disaster Management, Regulations, Village Abstrak Penanggulangan bencana (PB) mendapat dimensi baru dengan diterbitkannya UU No. 24 (2007) tentang penanggulangan bencana yang diikuti beberapa aturan terkait. PB sebagai upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Berdasarkan kewenangannya, PB perlu memiliki kebijakan komprehensif mulai dari tingkat nasional, regional, hingga ruang lingkup desa sebagai ujung tombak pemerintahan, meski PB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, di mana rakyat juga harus ikut aktif. Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Malang, adalah salah satu desa yang berpotensi terkena bencana alam, mulai dari erosi hingga banjir. Desa ini sebagai unit pemerintah terkecil yang berinteraksi dengan masyarakat, memiliki kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan desa (Perdes) tentang manajemen bencana dengan pengetahuan lokal untuk mengurangi risiko bencana. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih tangguh karena mereka dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko bencana dengan melakukan terobosan adaptasi, kemampuan menangani dan menjaga struktur, dan fungsi dasar tertentu pada saat bencana. Bahkan jika terdampak bencana, mereka akan dengan cepat membangun kembali hingga normal atau setidaknya dapat pulih secara mandiri. Desa Tangguh sebagai program nasional BNPB, juga dapat berperan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam manajemen bencana. Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Paraturan, Desa