Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.906
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF ETHNIC DIVERSITY AND LOCAL WISDOM Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Jurnal Government of Archipelago
Pora, Rasid
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR KELURAHAN (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan) Pora, Rasid; Ibrahim, Abdulhalil Hi; Tubuli, Mohd. Ridzal S.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yang hendak dicapaidalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan. Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis“ Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan sudah dilakukan dengan cepat di beberapa kelurahan, hanya saja untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaodi menuju Fobaharu masih dalam proses tapi ditargetkan awal tahun 2020 haru sudah selesai. Kedua: Dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan jalan ataupun pembangunan infrasturuktur yang lainnya di Kota Tidore Kepulauan Dinas PU sudah sangat berperan dengan baik terhadap seluruh pembangunan infrasturuktur yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan dalam hal pembangunan jalan penghubung antar kelurahan, dinas PU juga sudah sangat berperan, hal ini dapat dilihat dengan hampir 90% jalan di Kota Tidore Kepulauan sudah diperbaiki, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaode Cabodeo dan Fobaharu itu masih dalam sirkus belum dibutas, tapi insa allah di awal tahun 2020 akan diselesaikan. Ketiga: Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kota Tidore Kepulauan terkait dengan pembangunan jalan sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari pemakaian anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2019, sebagain besar diarahkan untuk pembangun jalan, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan yang ada di Kalaode dan Fobaharu masi dalam tahapan penyelesaian, akan tetapi sudah kami targetkan untuh harus diselesaikan di tahun 2020.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PENANGANAN ILLEGAL FISHING (Studi Pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara) La Suhu, Bakri; Pora, Rasid; Ibrahim, Adegair
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penanganan illegal Fishing pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Berdasarkan temuan penelitian penulis, maka dapat menunjukan bahwa : pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang penanganan illegal fishing di Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua, Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam pelaksanaan penanganan illegal fishing selalu memprioritaskan pada target sasaran wilayah/daerah yang terjadinya tindakan illegal fishing seperti di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Ketiga, tindakan yang dilakukan Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam penanganan illegal fishing sudah sesuai dengan petunjuk dalam UU No.45/2009 yakni seperti pemeriksaan berbagai dokumen/ijin kapal, dokumen/ijin penangkapan ikan (SIPI) dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memastikan kelengkapan surat-surat dokumen bagi masyarakat/warga asing dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Maluku Utara.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TERNATE Pora, Rasid; Pora, Sahrul; Talib, Nurain; Djae, Raoda M.; Sumtaki, Parto
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi Pengawasan merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD selalu dijalankan kepada pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota dan wakil Wali Kota beserta seluruh SKPD yang ada di Kota Ternate. Implementasi fungsi tersebut terus dilakukan oleh DPRD agar setiap program yang dijalankan oleh pemerintah kota bisa terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat demikian juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Ternate. Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, DPRD Kota Ternate melaksanakannya dengan cara melakukan pengawasan langsung, kelapangan, melalui sidang-sidang komisi, pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan peraturan daerah dalam rapat paripurna, serta pengawasan terhadap penyusunan dan penggunaan APBD Kota ternate.. Kedua: Implementasi fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan dari DPRD telah dijalankan dengan maksimal di Kota Ternate. Dalam implementasi kewenangan tersebut juga sejauh ini belum ditemui banyak kendala oleh setiap anggota DPRD maupun secara kelembagaan. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat komitmen yang sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Ternate untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya.
EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP TERHADAP MASYARAKAT (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun 2022) Pora, Rasid; Pora, Sahrul; Djae, Raoda M.; Ucen, Firjayanti
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v5i2.1710

Abstract

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik apabila pelayanan publik yang diberikan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil pada tahun 2022 dinilai sudah sangat efektif dalam memberikan pelayanan pembuatan E-KTP terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kinerja mereka dalam memberikan pelayan kepada masyakat dengan sangat baik sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan pada saat melakukan pembuatan E-KTP. Apalagi didukung dengan sistem online sebagai inovasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ternate dalam pembuatan E-KTP. Dengan menggunakan sitem tersebut maka tentunya bisa bemberikan kemudahan kepada setiap masyarakat yang ingin membuat KTP karena pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih mudah, murah dan efektif. Kedua: Belum terdapat faktor-faktor yang sangat berarti yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif. Argumentasi tersebut didasarkan pada keterangan yang telah disampaikan oleh seruruh informan, baik perwakilan dari Dukcapil Kota ternate maupun masyarakat sebagai pemohon pembuatan E-KTP. Hal tersebut bisa terjadi karena segala fasilitas pelayanan yang tersedia dianggap sudah snagat memadai dalam mendukung peleyanan pembuatan E-KTP. Sehingga yang ada hanyalah faktor-faktor pendukung dalam pelayanan yang terlihat.
PEMEKARAN PULAU MANGOLI RAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU ANTARA ISU POLITIK DAN KONFLIK KEPENTINGAN ELITE Umasugi, Gahral; Lating, Ali; Suhu, Bakri La; Pora, Rasid
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan konflik kepentingan dalam perencanaan pemekaran Pulau Mangoli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sementara pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, perencanaan Daerah Otonomi Baru Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah saat ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan Elit Politik, yang dimana aktor strategis sendiri sangat optimis dengan keinginan Tersebut. Sementara dilain pihak elit Legislatif malah menunjukan sikap pesimis bahkan Sebagian masyarakat Pulau Mangoli pun memandangnya dengan berbeda bahwa ada Sebagian yang merasa Pulau Mangoli sangat mungkin untuk dimekarkan dan Sebagian lainnya berada pada posisi dilematis. Kedua, bahwa rencana pemekaran Pulau Mangoli merupakan sebuah keinginan sebagian elit lokal dan mayoritas masyarakat yang telah muncul jauh sebelumnya bersamaan dengan persiapan pemekaran Pulau Taliabu pada tahun 2013 saat itu. Akan tetapi upaya untuk memisahkan Mangoli dari daerah induknya hanyalah sebuah wacana yang bersifat nonformal yang sampai sekarang ini tidak ada arsip terkait dokumen pemekaran tersebut meskipun daerah kesiapan pemekaran (Pulau Mangoli) sangat urgen untuk dipisahkan menjadi sebuah daerah yang mandiri.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA AIR TERJUN TIGA BIDADARI DI DESA DAKAINO KECAMATAN WASILE TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Rauf, Susanti; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Madjid, Syaiful
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari. dan Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari di Desa Dakaino. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor dalam Rulam, (2016) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. . Hasil penelitian ini yaitu, Strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari adalah (1) Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan Mengadakan pembinaan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata, Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan hutan, Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata dengan mengadakan kerja bakti bersama-sama. (2) Membentuk Kelompok Sadar Wisata, (POKDARWIS), (3) Peningkatan fasilitas pendukung wisata, (4) Menciptakan suasana kultural atau Budaya pada lokasi wisata, (5) Menciptakan suasana euforia pada lokasi wisata. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari yaitu, batas Administratif Desa, kepastian hukum dan anggaran.
PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN (Studi Pada Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals) Taher, Azwar Anas Do.; Suhu, Bakri La; Pora, Rasid
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan yakni pertama, untuk mengetahui peran pimpinan/ Presiden Direktur dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan di Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals, dan kedua, mengetahui bentuk tindakan sanksi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan yang tidak disiplin. Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer melalui observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui arsip-arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Pimpinan/presiden Direktur PT. NHM dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan selama ini sudah dilakukan dengan baik. Peran Pimpinan/presiden Direktur yakni dengan menekankan arti pentingnya disiplin kerja, pimpinan senantiasa memberikan contoh kedisplinan, tidak mentoleransi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan dan memberikan reword terhadap staf yang disiplin. Selain itu juga, peran Pimpinan/ presiden Direktur PT. NHM yakni pertama, selalu memacu, menuntun dan membimbing, membangun dan memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja; kedua, selalu memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para karyawannya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuanwaktu dan rencana; dan ketiga, selalu membuka huubungan dengan pihak-pihak luar untuk memajukan perusahaan. Sedangkan untuk bentuk tindakan sanksi/hukuman bagi karyawan PT. NHM yang tidak disiplin yakni dengan memberikan beberapa peringatan, mulai dari Surat Peringatan Tertulis 1 (SP-1), Surat Peringatan Tertulis 2 (SP-2) dan hingga pada tahapan Surat Peringatan Tertulis 3 (SP-3).
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PASTABULU KECAMATAN MANGOLI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SULA Buamona, Sulemang; Madjid, Syaiful; Pora, Rasid; Kaunar, Abdullah
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Rangkaian penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni berusaha mengeksplorasikan dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kejadian sosial dengan upaya mendeskripsikan sejumlah variable yang berkaitan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: Pertama, Strategi yang digunakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan atau kelompon nelayan yakni: 1) Pembentukan Kelompok, 2) Pengadaan sarana penangkapan, 3) Peningkatan pengetahuan dan kreativitas masyarakat atau kelompok nelayan melalui sosialisasi, dan 4) Pengadaan bibit ikan garopa putih untuk kelompok nelayan agar dikembangkan melalui teknik pemeliharaan menggunakan keramba. Kedua Adapun kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat atau kelompok nelayan yakni: 1) Teknik pengetahuan masyarakat atau kelompok nelayan terkait pengelolaan potensi desa di sector perikanan yang masih minim, 2) Pengadaan sarana penangkapan yang tidak mengalami perkembangan, dan 3) BUM Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) Ishak, Sitti Nurul Kholizah; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Maliaro. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dari objek yang menjadi pusat peneliti baik itu dengan cara memperoleh sumber dari wawancara, dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) peran BPN dalam proses penyelesaian sengketah tanah melalui dua acara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pada non litigasi di lakukan musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketah hak atas tanah secara litigasi akan membuat biaya dan besar waktu yang cukup Panjang, peran atau kehadiran BPN adalah sudah mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setempat (warga Maliaro) sehingga terrealisasi dalam system penerapan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Maliaro. (2) faktor-faktor penyebab sengketah tanah di Kelurahan Maliaro yakni, a. persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, c.legalitas tanah yang kurang jelas.
Co-Authors Abdul Halil Hi Ibrahim Ali, M. Irawan Buamona, Sulemang Darwis, Fachroji Djae, Raoda M Djae, Raoda M. Hardin, Riswan Ibrahim, Adegair Iksan R.A. Arsad Ishak, Sitti Nurul Kholizah Kaplale, Muhammad Kaunar, Abdullah Kemhay, Hardi La Suhu, Bakri Latief, Fandi Hi Latif, Fandi Hi. Lating, Noval Ali Madjid, Syaiful Muksin, Dafrin Pora, Afgani Rauf, Susanti Ridwan, M. Saleh Sahrul Pora Sumtaki, Parto Taher, Azwar Anas Do. Talib, Nurain Tubuli, Mohd. Ridzal S. Ucen, Firjayanti Umasugi, Gahral Vivi Noviyanti, Vivi Wance, Marno