Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Berdaya JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata National Multidisciplinary Sciences Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Ubaidillah, Lutfian
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak Prasetiyo, Rio; Ubaidillah, Lutfian
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.4036

Abstract

Perceraian seringkali menimbulkan dampak signifikan terhadap anak, terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Dalam praktiknya, banyak mantan suami yang lalai atau sengaja menghindari kewajiban tersebut, menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyitaan terhadap harta benda milik mantan suami sebagai bentuk jaminan atas nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan harta benda mantan suami dapat dilakukan sebagai bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme eksekusi ini mencakup penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak, kemudian dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. Namun, terdapat pengecualian terhadap aset yang menjadi alat utama mata pencaharian mantan suami. Proses ini wajib diawali dengan pemberian peringatan (aanmaning) sebelum sita eksekusi dilakukan. Kesimpulannya, sita eksekusi merupakan solusi hukum yang efektif untuk menjamin hak nafkah anak, terutama ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban secara sukarela. Penegakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas keadilan dalam sistem hukum Indonesia.
Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Permenhub No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kabupaten Jember Wicaksono, Satria; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4730

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan dasar yuridis pembentukan jalur khusus bagi pengendara sepeda listrik di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepeda listrik dengan daya motor ≤250 watt dan kecepatan maksimal 25 km/jam dikategorikan sebagai kendaraan tertentu yang wajib menggunakan jalur khusus sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub No. 45 Tahun 2020. Namun, implementasi aturan ini belum berjalan efektif di Kabupaten Jember karena belum adanya peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah yang menetapkan keberadaan jalur khusus tersebut. Ketiadaan regulasi lokal menciptakan kekosongan hukum dan potensi pelanggaran hak atas keselamatan lalu lintas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti regulasi nasional melalui penerbitan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati guna memastikan penyediaan jalur khusus sepeda listrik yang aman, tertib, dan sesuai dengan asas negara hukum. Penyusunan kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan hukum dan sosial di tengah tren penggunaan kendaraan listrik yang terus berkembang.
Analisis Yuridis Pergantian Calon Anggota Legislatif terpilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 (Studi kasus SK DPP PKB NO 33591/DPP/01/VII/2024) Jaelani, Andika Amri; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4766

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengkajian ulang regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional calon terpilih dan menjaga integritas demokrasi perwakilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara UU Pemilu, UU Partai Politik, UU MD3, dan peraturan KPU yang membuka celah bagi partai politik untuk mengganti calon terpilih secara sepihak dengan alasan pelanggaran AD/ART partai, tanpa prosedur yang transparan dan akuntabel. Praktik ini berpotensi menegasikan prinsip suara terbanyak, mencederai kedaulatan rakyat, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kasus Achmad Ghufron Sirodj memperlihatkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum bagi calon terpilih, khususnya terkait kewenangan Mahkamah Partai dan pengawasan KPU. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi regulasi PAW dengan menitikberatkan pada due process of law, keadilan substantif, dan perlindungan suara rakyat. Rekomendasi meliputi penguatan peran Mahkamah Partai, harmonisasi peraturan antar lembaga, dan pembatasan kewenangan partai dalam PAW untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan pergantian anggota legislatif selaras dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Keabsahan Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Ubaidillah, Lutfian
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024862

Abstract

To implement criminal law, it is necessary to take steps to maintain the legal order of society. This method is known as criminal procedural law. The purpose of the Criminal Procedure Code is to seek and obtain or at least approach the material truth, the complete truth. The Indonesian criminal justice system consists of the police, prosecutors, district courts and correctional institutions as law enforcement officers. The four organs are closely related and limit each other. With the aim of being able to explain an alleged criminal act, evidence is needed to support that a crime has occurred. Evidence is directly or indirectly related to the crime. Direct evidence includes victims who suffered physically or mentally, including witnesses who saw or heard that a crime had occurred. Examination of witnesses has an important role in criminal proceedings by following the principles of unnus tetis nulus tetis (witnesses are not witnesses) and testimonium de auditu (statements of other people are not valid evidence). In the process of examining witnesses, many things go together. This is possible because of the principle of justice which is fast, easy and cheap. Because based on this principle, both the public prosecutor and the judge are obliged to review the defendant's case as soon as possible, especially for defendants who are in detention. That if the witness examination is carried out simultaneously. This can be done because of the principle of a fast, simple and low-cost trial, but how can the validity of witnesses who are examined jointly at trial be known, the implementation of witness examinations between mitigating and aggravating ones is not directly examined together, but separately and what distinguishes it is the time when the examination is carried out because it involves the validity and provision of interrelated information. In this study the authors used a normative method using a statutory approach and the legal materials used were primary legal materials, namely laws and regulations related to the issues to be discussed and secondary legal materials obtained from all publications on law including books and, law dictionaries.
PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM TATA KELOLA DESTINASI WISATA PADA KELOMPOK SADAR WISATA DESA WISATA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KAB JEMBER Ubaidillah, Lutfian; Semowo, Seno
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.27107

Abstract

Salah satu kelembagaan ditingkat Desa yang bergerak dalam wisata adalah kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian Masyarakat disekitar daya tarik wisata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan salah satu bukti nyata dukungan pemerintah terhadap dunia pariwisata. Karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka meningkat pula pendapatan daerah, yang kemudian menyokong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Para pimpinan daerah seluruh Indonesia seakan mendapat angin segar, yang kemudian berlomba-lomba untuk mencari solusi dalam pengembangan daerah pariwisatanya masing-masing, Namun, dalam upaya peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini juga harus diimbangi dengan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan juga. perekonomian Masyarakat dimana masing-masing desa diberikan kesempatan untuk menampilkan keunikan masing-masing termasuk mengelola baik itu kegiatan maupun keuangannya secara independen, yang membuat masing-masing desa berkompetisi dalam mengembangkan potensinya masing-masing Berbagai daya Tarik wisata dan akomodasi wisata dikembangakan pihak swasta dan pemerintah dan desa wisata untuk meraup Devisa. Terlebih lagi memiliki keindahan alam dan budaya yang tersebar di berbagai desa. Oleh karena itu, banyak desa yang juga memiliki keindahan alam dan budaya berkeinginan membentuk desa wisata dengan menonjolkan daya Tarik wisata yang dimiliki desanya sejak zaman dahulu dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya. Pengembangan desa-desa ini tentunya memerlukan pengetahuan khususnya di bidang hukum hingga bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Kegiatan pelatihan yang ditujukkan untuk Pokdarwis Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam rangka penguatan pengetahuan mengenai Aspek Hukum Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Metode pelatihan menggunakan ceramah, Curah pendapat dan evaluasi. Hasil dari pelatihan ini diharapkan pokdarwis memiliki pengetahuan dan mampu mengimplementasikannya di desa.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Nadia Putri Qurrotu Najah; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5484

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek akses dan keberlanjutan layanan pendidikan formal. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan merupakan kewajiban konstitusional negara yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jember, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang mewajibkan fasilitasi pendidikan bagi anak putus sekolah melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan sebagai bagian dari hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Layak Anak merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yang merupakan pendidikan formal yang fleksibel, tidak berbiaya, dan relevan untuk menjangkau anak jalanan serta anak putus sekolah sebagaimana diatur dalam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, tetapi diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan, peningkatan sinergi lembaga, dan pengawasan berkelanjutan agar hak pendidikan anak jalanan dapat terpenuhi secara efektif, merata, dan berkeadilan.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ubaidillah, Lutfian; Sulistiyono, Firman Octhaviana; Setyawan, Fendi; Rato, Dominikus
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 1 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i1.10460

Abstract

Environmental pollution caused by inadequate waste management has serious impacts on public quality of life and constitutes a violation of human rights. This research aims to analyze the responsibilities of the state in addressing environmental pollution and examine its relation to the fulfillment of the right to a clean and healthy environment as guaranteed by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments. This study employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The findings reveal that the state, through central and regional governments, has a constitutional obligation to implement systematic, integrated, and sustainable waste management in order to protect citizens’ rights to a proper environment. Failure to fulfill this responsibility results in environmental degradation, increased public health risks, and human rights violations. Law enforcement, institutional strengthening, public participation, and good environmental governance are necessary to ensure a clean, healthy, and sustainable environment as a form of respect for human dignity.
Co-Authors Alfarisi, Charis Amara Bittaqwa, Billa Amelia, Dita Fitria Anggara, Febrian Aroma, Mega Servian Astika, Hestina Restu Darmawan, Muhammad Rifky Dominikus Rato Effendy, Irgi Fahrezy Faizin, Nurul FAUZIYAH Fendi Setyawan Fitriadil, Akhmad Kurnia Iqbal Mahdi, Muhammad Jaelani, Andika Amri Nadia Putri Qurrotu Najah Permana, Bintang Rizky Prasetiyo, Rio Putri, Karladian Rohimah, Merlin Rohman, Arik Taufiqur Satria Wicaksono Semowo, Seno Septiawan, Faisal Aditya Shiddiqy, Abdillah Ash Sholehah, Wildatus Sulistiyono, Firman Octhaviana Ulum, Shohibul Yasin, Naufal Bima Zaki Putra Yudha, Angga