Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Berdaya JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata National Multidisciplinary Sciences Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice
Ubaidillah, Lutfian
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr) Ubaidillah, Lutfian; Rohman, Arik Taufiqur
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2952

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia tidak terlepas dari norma dan aturan yang berlaku, sehingga warga negara selalu terikat dengan norma dan aturan tersebut. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak negatif berupa peluang untuk melakukan kejahatan siber, termasuk perjudian online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime dan diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Namun, dalam praktek peradilan, masih ada perkara perjudian online yang diputus menggunakan Pasal 303 KUHP, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis bagaimana penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktek peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex specialis harus diperhatikan dalam pembuatan tuntutan hukum. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum terkait perjudian online di Indonesia.
Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw) Alfarisi, Charis; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2973

Abstract

Anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa, berhak memperoleh perlindungan hukum, terutama ketika dilakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa karena ada ketentuan khusus yang berlaku. tujuan dari penelita ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan penahanan terhadap anak. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa syarat Penahanan terhadap anak terdapat didalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Merujuk pada surat penetapan Penahanan yang tahap pertama dan kedua hakim mempertimbangkan dalil dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang UU perlindungan anak, maka seharusnya tidak dilakukan Penahanan karena Dakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Yasin, Naufal Bima Zaki Putra; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3016

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, telah memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batas usia tidak selalu mencerminkan kualitas seorang pemimpin, sementara yang lain melihat batas usia sebagai cara untuk memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari masalah hukum tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah dalam putusan ini ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar asas atau prinsip independensi dan integritas. Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, penting bagi setiap hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur independensi dan objektivitas.
Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember Anggara, Febrian; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3048

Abstract

Pilkada adalah salah satu mekanisme penting yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan dituntut untuk memiliki netralitas dan integritas dalam menghadapi proses demokrasi. Namun, setiap kali pemilu diselenggarakan, selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan mengenai pelanggaran imparsialitas yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pilkada serta untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara. Riset ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan tipe yuridis normatif. Berdasarkan hasil riset ini, ditemui pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Jember yang menyatakan secara jelas mendukung atas majunya Muhammad Fawaid sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024, tentu hal ini melanggar Pasal 280, 282, dan 490 UU Pemilu, oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas tersebut, maka hendaknya Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab serta responsif atas pengawasan pelaksanaan norma-norma sesuai regulasi, kode etik, serta kode perilaku ASN, menindak secara tegas Asosiasi Kepala Desa Jember yang secara jelas menyatakan dukungan kepada salah satu paslon yang akan maju dalam kontestasi pilkada.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember Shiddiqy, Abdillah Ash; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3059

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, masalah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember telah lama menjadi isu yang belum terselesaikan, terutama terkait penggunaan trotoar untuk berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan perizinan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Meskipun Perda ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang untuk memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum mematuhi ketentuan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif di Kabupaten Jember.
Implementasi Rehabilitasi Mental Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Ubaidillah, Lutfian
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23418

Abstract

AbstrakAnak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang diatur sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, Penyuluh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Meski tidak ada kewajiban, namun demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun terhadap tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, anak belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Jika dihubungkan dengan Teori Positivisme Austin dan Teori Progresif Rahardjo serta kebaruan hukum yang ingin dilakukan pemerintah agar lebih efektif dalam menangani permasalahan anak korban kekerasan seksual, maka akan dihasilkan 3 pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi anak korban pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr masih belum terlaksana. Penyidik, Jaksa, dan Hakim hanya fokus mengadili tersangka. Hal ini pada dasarnya menurut Teori Positivisme dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak dengan Teori Progresif yang tidak selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya kebaruan hukum terkait dengan kewajiban pemenuhan rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak anak korban kejahatan agar dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.Kata Kunci : Korban Anak ; Pemenuhan Rehabilitasi
Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Putri, Karladian; Fauziyah; Ubaidillah, Lutfian
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v1i1.1949

Abstract

Agreement as law for the parties who make it. Indonesia as a rule of law country, reflects every behavior of society based on positive law in Indonesia. The work agreement can be terminated because the rights and obligations between the entrepreneur and the worker or laborer must not conflict with company regulations, collective work agreements and other applicable laws and regulations. This has been agreed and signed and cannot be withdrawn or changed except with the agreement of the parties. Apart from that, this also applies in the economic (business) sector, especially for actors involved in agreements with a company. This research aims to find out the interpretation of the Certain Time Work Agreement (PKWT) based on Article 8 Paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning certain time work agreements, outsourcing, work time and rest time, and termination of employment relations. This research uses juridical-normative legal research. The research results show that the PKWT regulations with a maximum period of 3 (three) years have been removed and PKWT workers will be replaced for no more than 5 (five) years. This includes the extension period as regulated in Government Regulations. If a PKWT worker exceeds the specified time period, then by law it will change to an Indefinite Time Work Agreement (PKWTT).
Peran Mahasiswa KKN Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dikalangan Pelajar Desa Papringan Ulum, Shohibul; Ubaidillah, Lutfian; Permana, Bintang Rizky; Astika, Hestina Restu; Rohimah, Merlin
JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jiwakerta.v5i2.23774

Abstract

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk dibidang pendidikan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dikalangan pelajar Desa Papringan. Hasil observasi dan wawancara, berbagai pemasalahan yang ditemukan seperti rendahnya minat belajar siswa, kurangnya motivasi dari orang tua, tingginya angka pernikahan dini yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, mahasiswa mengimplementasikan sejumlah program kerja seperti mengajar di lembaga pendidikan formal dan non formal, pelatihan baris berbaris (PBB), sosialisasi tentang 3 dosa besar pendidikan (bulyying, kekerasan seksual, dan sikap intoleransi), serta pengecatan lembaga TK dan SD. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik pelaksanaanya melalui beberapa tahapan yaitu observasi dan wawancara, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mahasiswa KKN berhasil memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh siswa, guru, dan masyarakat setempat, dengan menciptakan susasana belajar lebih efektif dan dinamis, meningkatkan kemauan dan motivasi belajar siswa. Keterlibatan mahasiswa KKN tidak hanya diperbantukan tetapi juga sebagai tenaga pengajar yang langsung menghadapi siswa-siswi tersebut sehingga membuka peluang membuat perubahan berkelanjutan dalam  sistem pendidikan di Desa Papringan. Hasil pengabdian ini diharapkan menjadi contoh bagi program KKN lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah lainnya.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir Effendy, Irgi Fahrezy; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i1.1979

Abstract

The road shoulder is one of the spaces found on the road, the road shoulder is only intended as a special lane for emergency vehicles, but in Jember Regency it is misused and used as a parking area, resulting in disruption of the consistency of traffic flow. The authority of the Jember Regency Government in efforts to prevent the misuse of road shoulders as parking spaces has actually been regulated in Law Number 38 of 2004 concerning Roads. In this connection, the aim of this research is to answer what form the Jember Regency government policy takes in preventing misuse of road shoulders as parking spaces. This type of research is normative juridical, and the research method is taken through several approaches such as the statutory regulations approach, concept approach and case approach. The results of this analysis and discussion can be concluded that the policy of the Jember Regency government through interested agencies based on the regent's regulations which regulate the basis of authority and organizational structure is to carry out socialization and control as a form of effort to prevent misuse of road shoulders as parking lots, this is in accordance with what has been mandated in article 110 Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Roads.
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Situbondo Faizin, Nurul; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i1.1981

Abstract

During the simultaneous village elections, there are several problems which we usually call village head election disputes. In the case of village head election disputes, it is not explicitly regulated regarding the process of resolving disputes over village head election results, either in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 Regarding Village Implementing Regulations Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020 concerning Election of Village Heads Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Villages, Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Implementing Regulations of Situbondo Regency Regional Regulations Number 9 of 2015 concerning Village Heads. The aim of this writing is to find out the mechanism for resolving disputes over the election of village heads in Situbondo Regency is in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This type of research is normative juridical research which aims to provide an overview and explanation or consider and formulate the problem of comparing theories and legal norms contained therein. Mechanisms and dispute resolution have been regulated in Articles 61 and 62 of Regional Regulation number 9 of 2015 concerning village heads, which are further technically implemented in Articles 55 and 56 of Situbondo Regency Regulation Number 19 of 2019 Regulations for Implementing Situbondo Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Village Heads. Basically, these regulations are in accordance and refer to Article 37 paragraph (6) of the Village Law, Article 41 paragraph (7) PP Number 43 2014, and Article 44 paragraph (3) Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020.
Co-Authors Alfarisi, Charis Amara Bittaqwa, Billa Amelia, Dita Fitria Anggara, Febrian Aroma, Mega Servian Astika, Hestina Restu Darmawan, Muhammad Rifky Effendy, Irgi Fahrezy Faizin, Nurul FAUZIYAH Fitriadil, Akhmad Kurnia Iqbal Mahdi, Muhammad Jaelani, Andika Amri Nadia Putri Qurrotu Najah Permana, Bintang Rizky Prasetiyo, Rio Putri, Karladian Rohimah, Merlin Rohman, Arik Taufiqur Satria Wicaksono Semowo, Seno Septiawan, Faisal Aditya Shiddiqy, Abdillah Ash Sholehah, Wildatus Ulum, Shohibul Yasin, Naufal Bima Zaki Putra Yudha, Angga