Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) National Multidisciplinary Sciences Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis (JTEB) Indonesian Journal of Law and Justice Pemuliaan Keadilan Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Golden Generation Legal Science Fairness and Justice Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS
Aris Yuni Pawestri
Universitas Muhammadiyah Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Optimalisasi Peran Otorita Jasa Keuangan di Era Disrupsi Green Economy Menuju Indonesia Emas 2045 Aris Yuni Pawestri; Akhmad Maimun; Nur Hasanah
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.4596

Abstract

Optimalisasi peran Otorita jasa keuangan di era transformasi digital dan disrupsi ekonomi hijau guna menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan cara dilakukan penguatan pengaturan dan pengawasan Otorita jasa keuangan pada pada pelaksanaan konsep Green Eeconomy di seluruh Lembaga Jasa keuangan baik bank maupun non bank yang ada di Indonesia. Selain penguatan pengaturan dan pengawasan, kolaborasi dengan seluruh stake holder harus dilakukan untuk mengoptimalkan komponen antara lembaga Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Otorita jasa keuangan di era Green Economy menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan yang merupakan Otorita Jasa Keuangan atau Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki wewenang untuk membentuk peraturan agar mampu mengoptimalkan peran otorita jasa keuangan di era disrupsi Green Economy agar nantinya dapat mencapai tujuan Indonesia emas 2045 sebagaimana RPBN 2024-2045 melalui pembentukan kebijakan baru yang merupakan pengembangan atau pembaharuan payung hukum sebagai Umbrella Provision atas peran peran Otorita Jasa Keuangan.
Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal Aris Yuni Pawestri; Asti Bhawika Adwitiya; Wahyu Ramadani
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v9i1.650

Abstract

Seiring dengan penetrasi penggunaan media sosial di berbagai lapisan masyarakan, potensi paparan informasi yang bersifat membahayakan seperti pinjaman online illegal semakin tinggi. Ibu-ibu sebagai konsumen aktif media sosial rentan menjadi korban pinjaman online illegal. Pemahaman mengenai literasi keuangan digital sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari informasi-informasi tersebut. Hal ini perlu ditanamkan sebagai faktor protektif terhadap risiko pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal dapat mengancam masyarakat dalam bentuk kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi lingkungan tersebut. Menjawab tantangan tersebut, dilakukanlah Pengabdian kepada Masyarakat (PkMS) dengan tema sosialisasi upaya hukum dan literasi keuangan digital sebagai solusi hadapi pinjaman online illegal. Metode yang digunakan adalah sosialisasi kepada pengurus dan anggota kelompok perkumpulan Dasawisma di Kabupaten Jember dengan model pembelajaran kontekstual yang meliputi tema Upaya Hukum dan Sosialisasi Literasi Keuangan Digital. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, anggota Dasawisma yang telah mengikuti sosialisasi ini mendapatkan peningkatan wawasan terkait dengan bahaya pinjaman online ilegal sehingga diharapkan dapat menjadi faktor protektif bagi diri sendiri dan keluarganya untuk menghindari risiko tersebut.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik Data Pribadi Yang Telah Meninggal Dunia Avin Fathur Rohman; Aris Yuni Pawestri
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.982

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun penyelenggara jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia serta tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi setelah kematian belum diatur secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada ketentuan mengenai kerahasiaan bank, perlindungan data pribadi, dan hak keperdataan ahli waris. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai keterkaitan perlindungan data pribadi pascakematian dengan hak ahli waris dalam memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terpadu guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan hak ahli waris.
Keabsahan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Objek Jaminan Hutang Alvieony Dhaniva Putri; Aris Yuni Pawestri
Pemuliaan Keadilan Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v3i3.1919

Abstract

The use of Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk/KTP) as collateral in debt agreements remains common despite the absence of legal provisions recognizing KTP as a valid security object. This study analyzes the legal validity of using KTP as collateral and the legal consequences arising when a debtor defaults. A normative juridical method was employed using statutory and conceptual approaches, with primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative legal interpretation. The results show that KTP cannot be classified as either proprietary or personal security because it is an official state identity document with no economic value and does not fulfill the legal requirements of collateral under Indonesian civil law. Consequently, KTP cannot establish preferential rights for creditors or function as an executable security object in the event of default. Moreover, retaining a debtor’s KTP as collateral may violate the principles of personal data protection under Indonesian law. Although the principal debt agreement may remain valid if it fulfills Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the collateral agreement involving KTP is legally invalid. Strengthening public legal awareness and government supervision is recommended to prevent misuse of identity documents in private debt transactions.
KETENTUAN AMBANG BATAS DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 3% DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM KONDISI DARURAT TERTENTU Fibran Ahmad Firdaus; Aris Yuni Pawestri
Jurnal Yuridis Vol 13 No 1 (2026): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v13i1.14495

Abstract

This research examines the normative tension between the 3% GDP budget deficit ceiling under Law Number 17 of 2003 on State Finance and the fiscal flexibility introduced by Law Number 2 of 2020 during the COVID-19 pandemic emergency. The central issue is whether this rigid deficit ceiling satisfies the principle of legal certainty when applied under specific emergency conditions. This study employs normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, employing a prescriptive analytical method. The findings indicate that the 3% ceiling, as a fixed legal norm, potentially conflicts with legal certainty principles when emergency conditions demand greater fiscal flexibility. This research recommends explicit normative reformulation governing deficit exceptions within a state financial law framework that remains adaptive yet measurable and accountable.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Merek yang Dikomersialisasi Tanpa Izin (Studi Passing Off pada merek Alfamart dan Almaduro di Rambipuji Jember) Dzihniyyah Zahra; Aris Yuni Pawestri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek yang dikomersialisasi tanpa izin dengan studi kasus praktik passing off pada merek Alfamart dan Almaduro di Rambipuji, Jember. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan secara normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek Almaduro memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Alfamart, baik dari segi tampilan maupun jenis usaha, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek dan mengandung unsur iktikad tidak baik berupa upaya membonceng ketenaran (passing off). Perlindungan hukum bagi pemilik merek Alfamart diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sistem pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dan penerapan sanksi pidana. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut meliputi kewajiban membayar ganti rugi, penghentian penggunaan merek, serta ancaman sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember Sulistio Adiwinarto; Aris Yuni Pawestri; Muh Fanny Chamdani
Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis Vol 2 No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jteb.v2i2.5708

Abstract

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan pelaku usaha khususnya BUMDes Jubung Jember tentang urgensi jaminan produk halal di Indonesia yang notabene masyarakatnya beragama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Pemenuhan kepastian hukum terkait halalnya suatu produk dapat pula meningkatkan daya tarik dan kepercayaan calon konsumen akan halalnya produk yang ditawarkan. Keterbatasan akses informasi dan minimnya sosialisasi terkait dengan urgensi sertifikasi halal menjadi faktor terhambatnya pengurusan sertifikasi halal oleh pihak BUMDes Jubung maupun para pelaku usaha lainnya. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ditujukan untuk pemenuhan kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang dan sertifikasi halal merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha guna memperluas usahanya. Sehingga dapat disimpulkan dengan diadakannya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat menambah pengetahuan terkait dengan syarat maupun alur permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya BUMDes Jubung dan juga mendapatkan label halal.
Co-Authors Adwitiya, Asti Akhmad Maimun Alifah Uswatun Hasanah Alvieony Dhaniva Putri Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Aprilia, Cahyani Avin Fathur Rohman Basuki Kurniawan Chamdani, Muh Fanny Dzihniyyah Zahra Fibran Ahmad Firdaus Kurniawan, Basuki Muh Fanny Chamdani Muhammad Zainur Ridlo Nigtyas, Binaridha Kusuma Nur Hasanah Nur, Siti Khayisatuzahro Nuzulia Kumala Sari Ramadani, Wahyu Ramadani Sulistio Adiwinarto Tyas, Wenny Murtalining Ubbadurrohman, Muhamad Syah Ridho Wahyu Destanti, Rahma Sela Wahyu Ramadani Wenny Murtalining Tyas