Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Paradigma

PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BONTANG Azis, Abdul; Idris, Adam; Paselle, Enos; Daryono, Daryono
Jurnal Paradigma Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i2.11722

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada kantor BPKAD Kota Bontang serta mengidentifikasi kendalanya. Penelitian inimerupakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di BPKAD Pemerintah Kota Bontang. Fokus Penelitian mengacu pada pembinaan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada kantor BPKAD Kota Bontang, meliputi Kebijakan pembinaan sumber daya aparatur, pendidikan, pelatihan, sekolah kader dan kendala yang dihadapi. Datadiperoleh denganteknikwawancara,observasi,dandokumentasi,yang kemudiandianalisis denganmenggunakanmodelanalisisinteraktif melaluitahap reduksidata, penyajiandata, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembinaan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada kantor BPKAD Kota Bontang secara umum telah terlaksana namun belum maksimal, hal dapat diketahui bahwa kebijakan dalam pembinaan SDM belum optimal terutama  melalui alokasi anggaran, hal ini karena program pembinaan pegawai belum menjadi program prioritas selain itu belum ada kebijakan khusus dan konsisten untuk menetapkan alokasi anggaran untuk pembinaan melalui pengembangan sumber daya manusia di BPKAD Kota Bontang. Pelaksanaan pembinaan pegawai melalui pendidikan telah dilakukan namun belum optimal, hal ini dikarenakan saat ini pelaksanaan pembinaan melalui tugas belajar belum dilakukan, namun untuk ijin belajar telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Kegiatan pelatihan yang pernah diikuti oleh para pegawai melalui pelatihan klasikal dalam bentuk Bimtek dilakukan secara tatap muka dan memberikan hasil baik karena efektif untuk dapat menambah wawasan serta pengetahuan pegawai, namun belum dilakukan secara berkala dan berjenjang. Sementara itu untuk peningkatan keahlian melalui kompetensi fungsional dilakukan  melalui pelaksanaan Bimtek dan pelatihan teknis sesuai dengan kompetensi pegawai namun masih sangat terbatas lembaga pelaksannya. Kemudian untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dilakukan  oleh LAN telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan. Pelaksanaan kegiatan untuk sekolah kader sebelumnya telah dilaksanakan namun saat ini belum kembali dilaksanakan di BPKAD Kota Bontang.  Kemudian Kendala yang dihadapi dalam pembinaan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pegawai yaitu belum adanya pembinaan pegawai yang efektif, Pelaksanaan Bimtek dan sosialisasi belum merata ke semua bagian dan masih adanya pegawai yang mengikuti bimtek tidak sesuai dengan tupoksinya serta keterbatasan anggaran pembinaan.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS DI KABUPATEN MAHAKAM ULU Dirgantara, Yogi; Masjaya, Masjaya; Idris, Adam
Jurnal Paradigma Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i1.8280

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Perka BKN  Nomor 25 Tahun 2013 tentang kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder serta diolah dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi,dan struktur birokrasi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Faktor pendukung kebijakan kebijakan ini adalah adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam proses kenaikan pangkat khususnya anggaran khusus pegawai, adanya sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan yang dibutuhkan pegawai sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan. Faktor Penghambat  yaitu ketidaktersediaan Tim PAK dalam proses kenaikan pangkat khususnya jabatan fungsional tertentu di Mahakam Ulu dan penempatan pegawai tidak sesuai dengan jabatan fungsional tertentu. Keyword : Implementasi, Penyetaraan, Perka  
ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENUNJUKKAN LANGSUNG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU Susanti, Susanti; Idris, Adam; Fitriyah, Nur
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.8599

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penujukan langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bersumber dari data primer data skunder kemudian dianalisis melalui analisis model interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Persiapan dan perencanaan dilakukan awal tahun dari bulan januari - april tahun berjalan dengan tahapan pengelola barang menyerahkan data rekapitulasi dari usulan setiap bidang di bulan Mei kepada Pengguna barang, Kemudian melakukan telaah dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggara paling lambat bulan Agustus dan selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun berikutnya dan diinput di bulan Desember tahun berjalan, kemudian pengadaan dilakukan di tahun berikutnya. Pengadaan barang dan jasa terdiri dari satu orang panitia yang berperan dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa   dilakukan dengan mengundang 2 pelaku usaha yang dipilih sebagai pembanding, dan dilakukan negosiasi teknis maupun harga kemudian ditetapkan satu penyedia dan pejabat pengadaan bersama PPK menyepakati penyedia yang telah dipilih berdasarkan perbandingan penawaran tersebut. Pelaksanaan kontrak dilakukan ketika surat Perintah Kerja keluar (SPK) terbit maka PPK selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku Penyedia Pengadaan yang di telah ditentukan secara bersama-sama  menandatangi SPK sebagai bentuk kesepakatan. Serah terima hasil pekerjaan ini dilakukan ketika pekerjaan selesai (100%) dan tidak ada kesalahan, hal ini telah menjadi tanggungjawab dari PPK secara utuh melaksanakan penerimaan, pemeriksaan dan pemeriksaan administratif dalam proses serah terima hasil pengadaan.