Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Integritas: Jurnal Antikorupsi Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nation State : Journal of International Studies Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Journal of Political Issues Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Ilomata International Journal of Social Science International Journal of Science and Society (IJSOC) Intermestic: Journal of International Studies
Darmawan, Wawan Budi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
JAMINAN HAK PILIH BAGI NARAPIDANA PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS: RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU Hadipurwoko, Hadipurwoko; Darmawan, Wawan Budi; Herdiansyah, Ari Ganjar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.131-142

Abstract

Secara teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk ke dalam daftar pemilih, namun terdapat hambatan terkait hak pilih tahanan dan narapidana di rutan kelas I Pekanbaru, pada Pemilu serentak 2019,. Dari penghuni tahanan dan narapidana yang berjumlah 1688 orang, pada tanggal 17 April 2019 hanya 33 orang yang dapat dimasukan dalam data pemilih pada tempat pemungutas suara setempat,  dan yang menggunakan hak pilih hanya 20 orang, sehingga hampir 98 persen warga binaan tidak dapat memilih pada saat hari pemungutan suara,. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara,dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tahanan dan narapidana  tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena disebabkan oleh sulitnya menelusuri data otentik tahanan dan narapidana di rutan, karena sebagian besar data warga binaan hanya berasal dari berkas pengadilan yang hanya berupa nama, jenis kelamin. Tidak memuat nomor induk kependududkan karena indentitas tahanan dan narapidana tidak lengkap, maka jaminan hak pilih warga binaan di Rutan Kelas I Pekanbaru hanya dilaksanakan secara normatif oleh KPU Kota Pekanbaru sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku, sehingga banyak narapidana yang berasal dari luar daerah tidak dapat diakomodir hak pilihnya. Perlu koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkesinambungan dan menambah regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan tahanan dan narapidana ke dalam data pemilihKata kunci: Hak Pilih, Pemilu Inklusif, Narapidana
KOORDINASI BPD DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Mahmuda, Diana; Darmawan, Wawan Budi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15054

Abstract

Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai local self government dan self governing community. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris, maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan outcomes kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukan bahwa sinegritas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses pembuatan Perdes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff. Hasil penelitian yang ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.
Co-Authors Anggia Utami Dewi Antika, Meli Arry Bainus Chandra Purnama, Chandra Feri Amsari Fitriyanto, Agus Hadipurwoko, Hadipurwoko Hendra, Hendra - Herdiansyah, Ari Ganjar HUSIN, LUTHFI HAMZAH Kusuma, Salsabila Arini Mahmuda, Diana Manan, Firman Nur, Usi Alfiani Pradana, Reza Ardiansyah Prasetyo, Wegik Pratama, Heroik Mutaqin R. Widya Setiabudi Sumadinata Rifky, Muhammad Alif Siregar, Rifqi Mulya Nauli Solly Aryza Virgy, Muhammad Arief Yusa Djuyandi