Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN WAJAH HUKUM Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Mimbar Administrasi Mandiri Mimbar Administrasi
Rira Nuradhawati
Universitas Jenderal Achmad Yani
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung Nuradhawati, Rira; Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Sufianto, Dadang; Djatah, Stenly; Permana, Danny; Rusfiana, Rudi; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v3i2.260

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Organisasi Pemuda Pancasila itu sendiri adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959, sejak tahun 1981 dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi negara Indonesia. Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo sebagai bagian dari Organisasi Pemuda Pancasila turut mewarnai tatanan kehidupan masyarakat di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan berupaya memberikan saran dan masukan agar Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo lebih berdaya dalam upaya menjaga kondusivitas dan ketertiban masyarakat. Kegiatan sendiri dilakukan via Zoom dengan dihadiri oleh anggota Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo. Dari hasil diskusi diketahui bahwa organisasi yang dipimpin oleh Hari Apriansyah di lapangan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap lingkungan dan masyarakat Kecamatan Cinambo. Mereka ikut terlibat dalam menjaga keamanan, memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Kontribusi mereka harus terus didukung baik secara moril maupun materil dan dirangkul keberadaannya untuk bisa sinergi dengan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan lainnya. Dengan sinerginya ormas Pemuda Pancasila bisa ikut menjaga ketertiban dan kekondusifan di masyarakat Kecamatan Cinambo Kota Bandung.
PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA CIMAHI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Nuradhawati, Rira; Permana, Danny; Rahmandika, Muhammad Aldi
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v6i2.1203

Abstract

This study discusses how the role of LK3 Cimahi City in empowering women victims of domestic violence. The background of this research is based on the phenomenon of violence that happens to women which is usually carried out by those who are considered stronger. The forms of violence are physical and psychological. Many victims do not dare to speak up because they consider it a domestic problem and a disgrace to the family so that the role of institutions or organizations that can empower women victims of domestic violence is needed. The study of this research is to see how LK3 in carrying out its role to empower women victims of domestic violence. This study uses a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation and in-depth interviews with informants. The informants in this study included LK3 employees, the community and also women victims of domestic violence who were considered capable of providing valid information.
Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi Nuradhawati, Rira
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.491 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.46

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi. Latar belakang penelitian ini didasari dari fenomena bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum karena tindak kekerasan pada perempuan dan anak dianggap suatu hal yang wajar disebabkan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga dan terjadi dalam wadah perkawinan yang legal. Sehingga perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terbesar, memendam dan merasakan berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang dialaminya dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara yang mendalam. Dari analisis hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa; a) dalam pelaksanaan pendampingan adanya mekanisme pelaporan dari korban terhadap P2TP2A; b) adanya pelaksanaan pendampingan secara psikologis bagi korban. Faktor penghambat adalah LK3 lebih dominan dibandingkan P2TP2A dalam memberikan pendampingan serta terbatasnya sumber dana untuk operasional dari P2TP2A dan juga karakteristik korban dan penyebab KDRT yang tidak sama. Sedangkan factor pendukung adalah adanya keberanian dari korban untuk melapor dan adanya koordinasi dengan komponen-komponen yang lain dan tergabung dalam tim P2TP2A.
DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Nuradhawati, Rira
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.994 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.90

Abstract

Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontium. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan hanya didasarkan pada azas desentralisasi saja. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan diantaranya Pilkada langsung dan Pemilu Presiden. Meskipun dirasa sebagai perubahan ke arah positif tetap saja timbul nada pesimis dan pandangan negatif dari berbagai kalangan tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak meniadakan arti pentingnya institusi ini dalam konsolidasi demokrasi di era desentralisasi ini.
THE ROLE OF PRIVATE SECTOR IN DEVELOPMENT PROGRAMME Of SUKAMULYA VILLAGE BAREGBEG SUBDISTRICT CIAMIS Nuradhawati, Rira
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i01.157

Abstract

In Sukamulya Village, Baregbeg Subdistrict, Ciamis Regency, at present there are several private sectors that are involved in determining the success of development in the village, the private sector was involved in an effort to accelerate rural development. The research itself was conducted in 2018 in the village of Sukamulya, Baregbeg district, Ciamis Regency. The method used in the study is a qualitative method through literature studies, field observations and very in-depth interviews with Sukamulya villagers. The involvement of private sector at Sukamulya Village make a big change in sukamulya village which had previously been underdeveloped is now a fairly developed village among rural villages in the sub-district. Baregbeg ciamis district, beside that can reduce unemployment there. So from the research we can know that the involvement of Private Sector determines the successful of develompment programme.
OPTIMALISASI SENTRALITAS ASEAN DALAM RANGKA MENGHADAPI ISU KEAMANAN KAWASAN SAAT INI DAN DI MASA DEPAN Kanan, Nurliwedie Nurdin; Nuradhawati, Rira
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.171

Abstract

Dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multirateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multirateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multirateral di dalam asosiasi untuk menangani masalah keamanan. Motivasi lain yang menguatkan ASEAN membentuk ARF adalah keinginan anggotanya untuk lepas dari ikatan ketergantungan terhadap Cina, Jepang, dan Amerika. Demikian juga dengan terbentuknya ASC tidak dimaksudkan untuk menggagas suatu pakta pertahanan atau aliansi militer seperti NATO. ASC dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional guna memberantas terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multirateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multirateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya. Kata Kunci : kerjasama, keamanan, bilateral, ASEAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE : STUDI KASUS KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nuradhawati, Rira; Kristian, Indra
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.837

Abstract

Pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia secara umum. Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Timor Leste adalah pintu masuk utama daerah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Kabupaten Belu banyak menyimpan kekayaan alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata akan tetapi dalam pemanfaatan potensi yang dimilikinya belumlah optimal. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, pengetahuan maupun motivasi yang dimiliki ole masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Selain itu juga factor keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan turut menghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Maka diperlukan upaya guna mengatasi permasalahan tersebut seperti adanya pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya. Adanya keterlibatan TNI/Polri yang bekerja sama dengan pihak keamanan Timor Leste untuk mengatasi persoalan keamanan di perbatasan.
BUSINESS SIGNIFICANCE OF EMPLOYEE VALUE PROPOSITION TOWARDS EFFECTIVE WORKFORCE MANAGEMENT Pawar, Avinash; Nuradhawati, Rira; Rochaeni, Atik; Kristian, Indra
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1421

Abstract

The Employee Value Proposition (EVP) represents the perceived overall deal between employer and employee. The employer offers the employee and expects contributions from the employee in return. The inducements and contributions consist of mutual obligations and promises. Inducements typically concern career progression, organisational support, fair and transparent performance management and more tangible things such as pay and holiday entitlements. Contributions related to working hours, being an employer advocate within and outside the organisation, bringing skills, enthusiasm and entrepreneurship to productive work. Importantly, within the overall deal, nested deals are operating at different organisation levels, such as the tailored, workable arrangements forged between the team leader and team members. These reflect opportunities available for employees to shape their work experience. Top-performing companies create a sustainable EVP and total rewards strategy based on the needs, demographics and preferences of their workforce. Employee value Proposition refers to the rewards and benefits an employee receives in return for his performance at the organisation's workplace. The characteristics of the EVP need to be reflected in the corporate and employer brands. This paper takes reviews the concept of employee value proposition along with the business significance of human resource management.
TRANSFORMASI DIGITAL DAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA: TANTANGAN INTEROPERABILITAS DATA DAN BUDAYA KERJA MENUJU SMART GOVERNANCE Nuradhawati, Rira
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5402

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika transformasi digital dalam reformasi birokrasi di Indonesia dengan fokus pada tantangan interoperabilitas data dan perubahan budaya kerja menuju smart governance. Di tengah percepatan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berbagai hambatan struktural dan kultural masih belum terselesaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Kerangka teori meliputi reformasi birokrasi, sistem terbuka, e-government , meritokrasi, dan partisipasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,3 mencerminkan inefisiensi tata kelola akibat fragmentasi sistem data dan ego sektoral antarinstansi. Keterbatasan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah barat dan timur Indonesia, menjadi penghambat utama birokrasi digital yang inklusif. Inovasi seperti shared office system di IKN dan sistem "Satu Sistem, Satu Data, Satu Produk" dari BKN membuktikan bahwa interoperabilitas data dan kolaborasi lintas instansi merupakan prasyarat efisiensi birokrasi. Penelitian merekomendasikan penguatan kelembagaan pengawas digital, percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, serta program literasi digital masif bagi aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan smart governance yang inklusif dan berkeadilan. Kata Kunci: Transformasi Digital, Reformasi Birokrasi, Interoperabilitas Data, Budaya Kerja, Smart Governance
Co-Authors Agustina Setiawan Arinto Nurcahyono asep asep Dadang Sufianto Djatah, Stenly Imanda Setyawan Kanan, Nurliwedie Nurdin Kristian, Indra Muhammad Aldi, Muhammad Pawar, Avinash Permana, Danny Rahmandika, Muhammad Aldi Ristala, Harky Rochaeni, Atik Rusfiana, Rudi Wawan Gunawan Yovinus Yovinus, Yovinus