Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG) Kristian, Indra; Nuradhawati, Rira; Ristala, Harky
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i2.2837

Implementing e-government has become an important strategy in increasing public transparency in the digital era. This research aims to analyze the role of e-government in increasing public transparency in the Bandung Regency Government. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with government officials, public service users, as well as observations of official websites and e-government applications used in Bandung Regency. The research results show that the implementation of e-government in Bandung Regency has succeeded in increasing access to public information, speeding up administrative services, and increasing local government accountability. However, there are a number of obstacles faced, such as limited technological infrastructure and human resource capacity. The implications of this research indicate that strengthening information technology systems and increasing human resource capacity through intensive training is necessary to optimize the implementation of e-government in supporting public transparency. This research makes a significant contribution to understanding the relationship between e-government and transparency at the local government level, as well as offering relevant policy recommendations.

The Smart City Implementation and Development Model in Realizing Bureaucratic Reform in the Local Government of Cimahi City Rohayatin, Titin; Abidin AS, Zaenal; Ristala, Harky
Khazanah Sosial Vol 5, No 4 (2023): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v5i4.30523

This study delves into the implementation and development of a Smart City model as a strategic approach by the Regional Government to achieve bureaucratic reform. The aim is to address challenges associated with inefficient service systems, lengthy processes, organizational structures, and bureaucratic placements that hinder effective government management. Focused on Cimahi City's urban development strategy, the Smart City concept integrates the Internet of Things (IoT) and information and communication technology (ICT) to optimize city assets, enhance law enforcement, streamline government agency information systems, and improve community services. However, despite its potential, the government's Smart City strategy faces obstacles, including server errors, login difficulties, frequent application loading, cumbersome display interfaces, and unresponsive buttons. In response, this research proposes the TRSCM model as a framework for the effective implementation and development of Smart City initiatives, aiming to overcome barriers and contribute to the realization of meaningful bureaucratic reform in government organizations.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT (CBD) DI DESA WARNASARI KABUPATEN BANDUNG Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Abidin AS, Zaenal; Kushartono, Toto; Fujilestari, Noer Apptika; Munawaroh, Siti; Dari, Widuri Wulan; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Rochaeni, Atik; Febriansyah, Dicky; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Permana, Danny; Ristala, Harky
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.15373

Luas wilayah Desa Warnasari adalah 8,62% dari luas wilayah Kecamatan Pangalengan. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa terhadap kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten; (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, metode ceramah, metode diskusi/FGD. Indikator keberhasilan kegiatan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan hasil pre test dan post tes setelah kegiatan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan bahwa keinginan atau partisipasi Masyarakat tinggi, namun belum semua memahami dalam perumusan, pelaksanaan suatu program yang betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Potensi komoditas lokal sudah ada namun saat ini masih peran pendatang yang lebih kuat, petani lokal belum maksimal dalam pengoptimalan dari komoditas lokal misalnya dalam pengelolaan kopi lokal, teh, sayuran, dan lain-lain, tempat pariwisata lokal, saat ini banyak dikelola oleh pihak luar, sehingga kesempatan penduduk lokal masih terbatas.

PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PADALUYU KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR Ristala, Harky; Permana, Danny
Jurnal Academia Praja Vol 8 No 1 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v8i1.3428

This research aims to analyze the capacity of the administrative apparatus of Padaluyu Village in managing village funds, identify the factors influencing it, and formulate strategies for capacity enhancement. Law Number 3 of 2024 concerning Villages provides greater authority for villages in managing village funds. However, effective and accountable management of village funds requires adequate capacity from village officials. The enhancement of the capacity of village officials includes the development of knowledge, skills, and attitudes necessary for managing village funds effectively, efficiently, transparently, and accountably. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results of the study indicate that the capacity of the administrative apparatus of Padaluyu Village in managing village funds still needs to be improved. The factors influencing the capacity of village officials include knowledge, skills, mental attitudes, and ethics. Efforts to enhance the capacity of village officials can be carried out through training, mentoring, comparative studies, and the utilization of information technology.

Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; P, Dahly Sukma; Kushartono, Toto; AS, Zaenal Abidin; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti; Apptika, Noer; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Febriansyah, Dicky; Rochaeni, Atik; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Irawaty, Tinda; Yamardi, Yamardi; Permana, Danny; Ristala, Harky
Abdimas Galuh Vol 7, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i1.16579

Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Desa Warnasari memiliki potensi desa yang sangat baik, namun belum didukung dengan kemampuan dari pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam pengelolaannya, sehingga angka kemiskinan di Desa Warnasari masih tinggi. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan cara penyampaian materi atau sosialisasi terkait kapasitas pemerintah desa dan pengelolaan potensi desa, serta diskusi atau Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari kegiatan ini bahwa masyarakat lokal di Desa Warnasari sadar akan adanya potensi desa yang dimilik, seperti kopi, teh dan tempat wisata alam. Namun mereka belum mampu mengelola potensi desa dengan mandiri. Potensi desa yang mereka miliki masih dikelola oleh pihak lain yang bukan masyarakat lokal. Hal ini yang menjadi alasan mengapa tingkat kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung masih tinggi. Perlu ada penguatan kapasitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola potensi desa, agar mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Warnasari.

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Subagyo, Agus; Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Nurdin, Iing; Septiansyah, Bayu; Ristala, Harky
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak: Artikel ini menguraikan tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dan untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala desa dalam membangun desa. Deskripsi tersebut diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa sebagai seorang motivator, fasilitator dan mediator sangat penting dalam menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu fungsi ini harus dilaksanakan dan implementasikan oleh seorang kepala desa dalam rangka pengembangan dan pembangunan desa. Selain itu kepala desa juga yang merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat dan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Kata kunci: Kepemimpinan, Desa, Tata Kelola Pemerintahan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DI DESA PUSAKARATU KECAMATAN PUSAKANAGARA KABUPATEN SUBANG AS, Zaenal Abidin; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Rochaeni, Atik; Fauzi, Lukman Munawar; Aprilia, Bunga; Gunawan, Wawan; Zulfikar, Waluyo; Wulan, Widuri; Ristala, Harky; Febriasnyah, Dicky
Jurnal Abdimas Mandiri Vol. 9 No. 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jam.v9i2.5721

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan ekonomi kreatif di desa merupakan langkah tepat dalam upaya pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga. Di Desa Pusakaratu, terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Cipta Akur Sejahtera yang dibentuk guna memajukan usaha ekonomi dan layanan publik. Namun, pelaksanaan BUMDes ini belum optimal akibat kurang efektifnya sosialisasi dan koordinasi terkait unit usaha yang dijalankan. Proses pengabdian masyarakat dilakukan dengan penyampaian materi dan diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait fenomena yang terjadi. Hasilnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk mempromosikan potensi desa. Kegiatan ini diikuti oleh 83 peserta yang terdiri dari berbagai pihak seperti Camat Kecamatan Pusanagara, perangkat desa, anggota BPD, pengelola BUMDes, pelaku UMKM, karang taruna, PKK, dan posyandu. Pemberdayaan ini penting untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi desa dengan dukungan teknologi informasi. Strategi penggunaan teknologi dalam mengembangkan ekonomi kreatif di desa mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, memupuk kepedulian, meningkatkan persatuan dan tujuan bersama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta membentuk kolaborasi dan jaringan bisnis yang berkesinambungan. Melalui pemberdayaan, desa menjadi lebih mandiri dalam menggali potensi dengan teknologi informasi sehingga ekonomi desa meningkat. Kegiatan ini direncanakan berlanjut sebagai bentuk pendampingan menuju desa mandiri melalui penerapan e-commerce dalam meningkatkan layanan masyarakat di Desa Pusakaratu.

DIALETIKA DEDI MULYADI DALAM PERSPEKTIF ILMU PEMERINTAHAN Gunawan, Wawan; Ristala, Harky
Jurnal Academia Praja Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v8i2.4546

Dedi Mulyadi (selanjutnya disingkat DM) Gubernur Jawa Barat periode 2025 – 230 memiliki pendekatan yang unik dalam merumuskan kebijakan pemerintah, berbeda gaya dengan birokrasi konvesional pada umumnya. DM lebih memilih pendekatan secara langsung dan responsif berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dengan melakukan eksekusi tanpa berbelit-belit, sehingga tidak aneh di awal masa kepemimpinannya, DM dapat membuat efisiensi anggaran Jawa Barat mencapai Rp. 5 triliun yang berdampak langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, dan jaringan listrik. DM dalam menangani masalah di masyarakat seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan tidak menunggu kajian akademik yang berlaurut-larut tetapi langsung turun lapangan untuk menindak pelanggaran, dan eksekusi. Tulisan ini menganalisis dialetika dalam pemerintahan di Jawa Barat di bawah kepemimpinan DM terutama dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai perspektif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dialektis dalam perspektif dynamic governance. Pendekatan dialektis akan merespon tantangan dengan solusi menggabungkan berbagai sudut pandang. Pendekatan ini dapat sejalan dengan konsep dynamic governance yang menekan pentingnya pemimpin memiliki kapabilitas dinamis berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir lintas sektor dengan ini kebijakan yang dihasilkan dapat langsung cepat diterapkan dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Sehingga pendekatan yang dilakukan DM secara langsung bisa menjadi model lebih progresif dibanding pendekatan konvensional tetapi perlu adannya keseimbangan antara kecepatan eksekusi dan aspek legal serta administrasi.

Implementasi Kebijakan Digitalisasi Desa Melalui Pendampingan UMKM di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka AS, Zaenal Abidin; Setiawan, Agustina; Kurnia, Dadan; Rochaeni, Atik; Gunawan, Wawan; Wulandari, Widuri; Aprilian, Bunga; Sulaiman, Tatang; Zulfikar, Waluyo; Ristala, Harky; Febriansyah, Dicky; Aprimayanti, Risyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 1 (2025): Bulan September
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i1.485

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjalankan kebijakan terkait digitalisasi desa melalui pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM yang ada di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Metode Kegiatan dengan cara pemberian materi, Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan pembuatan akun di e-commerce. Desa Putridalem memiliki potensi desa yang sangat baik, sehingga perlu dipromosikan kepada khalayak luas agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Putridalem. Untuk mendukung potensi desa maka perlu penguatan kapasitas UMKM yang ada di sana untuk memanfaatkan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, Pemerintah Desa Putridalem bersama dengan UMKM memiliki akun sosial media dan marketplace sebagai platform untuk memasarkan produk secara lebih luas.

The Smart City Implementation and Development Model in Realizing Bureaucratic Reform in the Local Government of Cimahi City Rohayatin, Titin; Abidin AS, Zaenal; Ristala, Harky
Khazanah Sosial Vol. 5 No. 4 (2023): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v5i4.30523

This study delves into the implementation and development of a Smart City model as a strategic approach by the Regional Government to achieve bureaucratic reform. The aim is to address challenges associated with inefficient service systems, lengthy processes, organizational structures, and bureaucratic placements that hinder effective government management. Focused on Cimahi City's urban development strategy, the Smart City concept integrates the Internet of Things (IoT) and information and communication technology (ICT) to optimize city assets, enhance law enforcement, streamline government agency information systems, and improve community services. However, despite its potential, the government's Smart City strategy faces obstacles, including server errors, login difficulties, frequent application loading, cumbersome display interfaces, and unresponsive buttons. In response, this research proposes the TRSCM model as a framework for the effective implementation and development of Smart City initiatives, aiming to overcome barriers and contribute to the realization of meaningful bureaucratic reform in government organizations.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search