Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Case Law JIPMukjt:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Djati Bina Hukum Lingkungan Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Mulyanti, Dewi
Universitas Galuh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Case Law

 1 
REGULASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 Zulkarnaen; Dewi Mulyanti; Imam Faisal; Yussana
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.006 KB)

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah Regulasi pelayanan administrasi kependudukan oleh birokrasi pemerintahan di tinjau dari peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor 1 tahun 2018 tentang administrasi kependudukan yang masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala utama. Gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif dan akuntabel. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak terwujud, sehingga dalam Surat Edaran Menteri PAN No.10/M.PAN/07/2005, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas utama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Permasalahan (1) Bagaimana Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (2) Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (3) Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Adapun hasil temuan penelitian yang diperoleh memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah dari Letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN’S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO: Array Herdi Wibowo; Ida Farida; Dewi Mulyanti; R. Yenni Muliani
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.554 KB)

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN TERHADAP PENGEMBALIAN ASSET-ASSET HASIL KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS : Array Herman Katimin; Dewi Mulyanti; Iis Yeni Idaningsih; Amir Hussein Saleh
Case Law : Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v1i1.2286

Abstract

After the international agreement on Reciprocal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation on 4 February 2019 in order to speed up criminal law processes in the Requesting State, at the level of implementation it is still not effective and there are no concrete steps in returning assets resulting from corruption in Switzerland. From these problems, the research method used is normative legal research by reviewing and analyzing international law and national law, including the agreement concerned. The results of the discussion are that in substance the agreement does not specifically or specifically confirm the resolution of the dispute and does not formulate provisions for ratification. In addition, it takes a long time to ratify the agreement into law through the DPR's approval process. Therefore, the substance of the agreement needs to be amended again and in a state of urgency by observing the principle of pacta servanda and the principle of freie emmessen. The ratification of the agreement should be through a presidential decree or presidential regulation to assist state resources in sustainable development and to be able to prosper the people, nation and Indonesian state.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN’S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO: Array Herdi Wibowo; Ida Farida; Dewi Mulyanti; R. Yenni Muliani
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2517

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
URGENSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS Nova Elsa Aprillia; Deni Wahyu Hidayat; Ida Farida; Dewi Mulyanti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2839

Abstract

Untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum dan dishasmonis, setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta dilaksanakan secara terencana, terukur dan terintegrasi. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang harus diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis, Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis dan Analisis Normatif terhadap Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Ciamis. Penelitian dan penulisan dilakukan dengan desain deskriptif dan memperoleh data melalui metode kualitatif dalam bentuk, observasi, wawancara semiterstruktur, dokumentasi. Digunakan metode analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang mulai dari perencanaan, pembahasan, sinkronisasi dan harmonisasi hingga pada pembatalan dan pencabutan yang masing-masing tahapannya di laksanakan dengan Standart Operasional Prosedur yang berbeda, namun belum secara konsisten dan menyeluruh. Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis merupakan pedoman utama dalam mewujudkan Pembangunan Daerah mengingat seluruh bagian Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan implementasi dari produk hukum daerah itu sendiri. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah menjadi pedoman sekaligus alat kendali untuk menekan adanya disharmonis peraturan perundang-undangan di daerah serta benturan hukum dan benturan kepentingan di daerah untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR Nana Suryana; Yat Rospia Brata; Dewi Mulyanti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2843

Abstract

Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara pemerintah daerah dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menjadikan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang deskriptif analisis. Penelitian kualitatif ini digunakan karena karena berkaitan dengan pengungkapan makna yang mendalam dari realitas, yaitu karakteristik masalah tertentu (ontologi) yang diteliti dari sudut pandang epistemologis. fenomena sosial dalam penelitian ini. teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin yang tadinya 10.41 (ribu jiwa) menjadi 10.07 (ribu jiwa). Pemerintah Kota Banjar berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat. Upaya yang dapat ditempuh dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penuntasan kemiskinan Di Kota Banjar diantaranya yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil di masyarakat, termasuk pengaturan dan perlindungan usaha. melalui pengembangan UKM. Yang kedua, mengakomodir program dan kegiatan dengan memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan. Dukungan dari berbagai OPD berdampak besar pada implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
Co-Authors Akbar, Dendy Syaiful Amir Hussein Saleh Benny Irawan Brata, Yat Rospia Budiaman, Hendi Deni Wahyu Hidayat Dhanang Widijawan Emma Amalia, Emma Fahmi Zulkipli Lubis Hendi Budiaman Hendi Budiaman Hendi Budiaman Herdi Wibowo Ida Farida Ida Farida Iis Yeni Idaningsih Imam Faisal Iskandar, Taopik Mitra , Oki Nana Suryana Nova Elsa Aprillia NURIYAH R. Herman Katimin R. Yenni Muliani Rachmatin Artita Rahman, Yogi Muhammad S, M Nurzen Taufiqurrohman, Asari Yadi Setiadi Yussana Zulkarnaen