Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.535
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Khairun Law Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Ganesha Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Supremasi KHAIRUN LAW JOURNAL Administrative and Environmental Law Review Journal Of Human And Education (JAHE)
Malik, Faissal
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Ganesha Law Review

 1 
BASIC IDEAS FOR DETERMINING DEATH CRIMINAL THREATS IN LAW NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS Malik, Faissal
Ganesha Law Review Vol 1 No 1 (2019): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v1i1.16

Abstract

The basic idea of ​​using the threat of capital punishment against perpetrators of "producers and dealers" regulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a policy to combat narcotics crime is based on several reasons, including: First, narcotics crimes committed by perpetrators of "producers and distributors "Organized and systematic patterns, because they are carried out with a very sophisticated modus operandi and have networks to circulate and trade for purely economic interests, so it is not easy to uncover and prove it. Second, the circulation and abuse of illicit drug trafficking by perpetrators of "producers and distributors" is a threat that sooner or later gives a serious impact because it destroys young generation, destroys the nation and the state that is not less powerful than criminal acts of terrorism and corruption, due to the fact that arising from narcotics abuse has caused victims of HIV / AIDS and hepatitis, even death among the very young generation. So that the Government of the Republic of Indonesia is of the view that the actions of the perpetrators of "producers and distributors" in producing and distributing narcotics are crimes against humanity, because their actions can destroy humanity slowly but surely.
KEBIJAKAN PENATAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Malik, Faissal; J. Kotta, Ridjal; Murni Rada, Arisa
Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara kesatuan, merupakan negara kepulauan, yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya, dapat dipahami sebagai potensi nasional yang harus ditata dan dikelola secara baik. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau terluar yang sekaligus merupakan garda terdepan dalam keamanan dan ketahanan negara. Meskipun demikian harus disadari bahwa penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia belum dilakukan secara optimal, tak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Hal ini terkonfirmmasi melalui pulau sipadan dan ligitan harus lepas dari yurisdiksi Indonesia, di Maluku Utara, maraknya pencurian ikan di perairan Maluku Utara setidaknya menjelaskan bahwa pengamanan pada pulau-pulau terluar melalui kebijakan ditingkat daerah belum optimal dilakukan oleh pemeritah Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan berperan sebagai pintu gerbang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pengawasan sehingga pulau-pulau terluar terjaga dan terawasi, sehingga ketahanan nasional terlindungi dari berbagai ancaman.. Selain itu fungsi ekonomi, yang berbasis pada sumber daya yang merupakan ekosistem penting bagi penyediaan pariwisata maupun sumber daya poerikanan dapat ditata dan dikelola dengan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, ini semua dapat terwujud jika ada kebijakan nasional maupun lokal di tingkat Provinsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan kajian pada prinsip hukumm peraturan perundangan perlindungan pulau-pulau terluar undang-undang terkait lainnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah dalam rangkat memberikan perlindungan yang lebih optimal dalam penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abd. Wahab, Muhammad Zaki Abdulajid, Syawal Ambiya, Aulia Rahman Amriyanto Andika Adhyaksa Andrianto, David Anshar, Anshar Anwar, M. Afdal Hi Arief Budiono Arisa Murni Rada Faisal, Fatma Fathurrahim, Fathurrahim Gultom, Ambi Hanafi, Muhammad Amin Heri setiawan J. Kotta, Ridjal Jafril, Muammar Kamel, Rusli Larumpa, Renaldi Markus M. Djafar, Muhammad Mufti, Ahmad Nam Rumkel Papuluwa, Nurlaila Kadarwati Rusdin Alauddin Sudarsono, M. Agus F Sulani, Jitro Suwarti Suwarti Syafari, Tri Tuanaya, Nurjanah