Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.878
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Sains Teknologi dan Lingkungan (JSTL) Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Gema Ngabdi Ganesha Law Review GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Responsif : Riset Sains dan Informatika FOCUS: Journal of Social Studies Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Digital Transformation Technology (Digitech) Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Jurnal Global Ilmiah Dinamika Teknik Sipil: Majalah Ilmiah Teknik Sipil
Hartana, Hartana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal

 1 
Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Mahfudzi, Razi; Hartana, Hartana; Nyoman Tio Rae, G.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.306

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki dalam transaksi bisnis, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPSK memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, namun terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya regulasi yang saling bertentangan. Keputusan BPSK sering kali tidak mendapatkan pengakuan eksekutorial di pengadilan, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi terkait BPSK agar dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan memberikan rasa keadilan. Dengan perbaikan ini, diharapkan BPSK dapat berperan lebih baik dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen dapat memperkuat posisi konsumen dalam transaksi perdagangan. Selain itu, perbaikan fungsi BPSK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan transparan.  
Kemudahan dan Kebebasan Mengakses Judi Online di Jejaring Sosial Media Bagi Seluruh Kalangan Masyarakat Indonesia Ahmad, Farizi; Hartana, Hartana; Aji Hari Setiawan , Puguh
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.307

Abstract

Perjudian online di Indonesia semakin marak seiring dengan kemudahan akses melalui media sosial dan sistem perbankan elektronik. Praktik ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, terutama dalam mengumpulkan bukti dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur judi online, termasuk perlindungan hukum bagi korban, serta memahami dampak sosial dari praktik perjudian daring. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji undang-undang terkait dan literatur yang relevan untuk menghasilkan pemahaman tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjudian dianggap ilegal, praktik judi online terus berkembang. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih lemah, dan banyak pengguna, terutama anak muda, terjebak dalam praktik ini tanpa pengawasan yang memadai. Kesimpulan perjudian online di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan penegak hukum. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat guna melindungi mereka dari risiko perjudian online. Penelitian ini menunjukkan perlunya revisi terhadap kebijakan hukum dan penguatan kerjasama antara instansi terkait untuk mengatasi perjudian online. Masyarakat perlu diberikan literasi digital agar lebih waspada terhadap risiko yang ditimbulkan dari perjudian online.
Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA) Naibaho, Alson; Aji Hari Setiawan, Puguh; Hartana, Hartana
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.309

Abstract

Kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau di Indonesia semakin mendesak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi solusi, namun juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Tapera, menilai manfaatnya bagi MBR, serta mengevaluasi dampaknya dalam konteks Good Governance. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif kualitatif, menggabungkan analisis perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Tapera masih terdapat celah antara kebijakan yang ditetapkan dan harapan masyarakat. Dampak negatif dari iuran wajib Tapera berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kesimpulan tapera berpotensi tidak memenuhi tujuan awalnya dalam membantu MBR mendapatkan akses hunian yang layak. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak menambah beban bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan kembali implementasi Tapera, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan perumahan di Indonesia.
Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Mahfudzi, Razi; Hartana, Hartana; Nyoman Tio Rae, G.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.306

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki dalam transaksi bisnis, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPSK memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, namun terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya regulasi yang saling bertentangan. Keputusan BPSK sering kali tidak mendapatkan pengakuan eksekutorial di pengadilan, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi terkait BPSK agar dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan memberikan rasa keadilan. Dengan perbaikan ini, diharapkan BPSK dapat berperan lebih baik dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen dapat memperkuat posisi konsumen dalam transaksi perdagangan. Selain itu, perbaikan fungsi BPSK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan transparan.  
Kemudahan dan Kebebasan Mengakses Judi Online di Jejaring Sosial Media Bagi Seluruh Kalangan Masyarakat Indonesia Ahmad, Farizi; Hartana, Hartana; Aji Hari Setiawan , Puguh
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.307

Abstract

Perjudian online di Indonesia semakin marak seiring dengan kemudahan akses melalui media sosial dan sistem perbankan elektronik. Praktik ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, terutama dalam mengumpulkan bukti dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur judi online, termasuk perlindungan hukum bagi korban, serta memahami dampak sosial dari praktik perjudian daring. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji undang-undang terkait dan literatur yang relevan untuk menghasilkan pemahaman tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjudian dianggap ilegal, praktik judi online terus berkembang. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih lemah, dan banyak pengguna, terutama anak muda, terjebak dalam praktik ini tanpa pengawasan yang memadai. Kesimpulan perjudian online di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan penegak hukum. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat guna melindungi mereka dari risiko perjudian online. Penelitian ini menunjukkan perlunya revisi terhadap kebijakan hukum dan penguatan kerjasama antara instansi terkait untuk mengatasi perjudian online. Masyarakat perlu diberikan literasi digital agar lebih waspada terhadap risiko yang ditimbulkan dari perjudian online.
Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA) Naibaho, Alson; Aji Hari Setiawan, Puguh; Hartana, Hartana
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.309

Abstract

Kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau di Indonesia semakin mendesak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi solusi, namun juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Tapera, menilai manfaatnya bagi MBR, serta mengevaluasi dampaknya dalam konteks Good Governance. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif kualitatif, menggabungkan analisis perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Tapera masih terdapat celah antara kebijakan yang ditetapkan dan harapan masyarakat. Dampak negatif dari iuran wajib Tapera berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kesimpulan tapera berpotensi tidak memenuhi tujuan awalnya dalam membantu MBR mendapatkan akses hunian yang layak. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak menambah beban bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan kembali implementasi Tapera, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan perumahan di Indonesia.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Afika, Alzam Agus Suroso Agustawijaya, Didi Supriadi Ahmad, Farizi Aji Hari Setiawan , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh Al’jufri, Muhammad Bagir Andri Andri Aris, Mokhamad Budianto, Muh Bagus Darusalam, Azzam Firdaus Didik Suhariyanto Ery setiawan Hariyadi, Hariyadi Heri Sulistiyono, Heri Heru Afriandi Akbar, Mohamad Humairoh Saidah I Dewa Gede Jaya Negara I Wayan Yasa, I Wayan Ihtiar, Rizky Alfatihatul Iryani, Dewi Ismail Ismail Ismali, Ismail Jauhar Fajrin, Jauhar Julio, Ryan Bagus Mahfudzi, Razi Naibaho, Alson Nino, Tursino Nyoman Tio Rae, G. Panjaitan, Aleks Leo Prasetyo, Bony Raden Deasy Mandasari Rosdianto, Didiet Satria Purnama, Asep Setiawan, Puguh A.J. Setiawan, Puguh Aji Setiawan, Puguh Aji Hari Supriadi, Anid SUPRIYADI, ANID Tamata, Braja Larkov Yusron Saadi Zainudin, Rahman