Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Ilmu Hukum Prima Agriprimatech Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan International Journal of Business, Law, and Education Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Indonesia Law Review (ILREV) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
rizal, said
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
NIAT BELI PRODUK HALAL PADA KONSUMEN NON-MUSLIM GENERASI MILLENIAL DI KOTA MEDAN: NIAT BELI PRODUK HALAL PADA KONSUMEN NON-MUSLIM GENERASI MILLENIAL DI KOTA MEDAN rizal, said
Agriprimatech Vol. 2 No. 2 (2019): Agriprimatech
Publisher : Prodi Agribisnis Fakultas Agro Teknologi Universitas Prima Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara komonnitas muslim terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Produk-produk agribisnis yang dikemas dalam konsep makanan halal menjadi salahsatu potensi besar untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi yang kuat. Baik pasar domestic maupun pasar internasional. Kebijakan produk halal telah dietapkan di Indonesia namun penerapannya dirasa belum maksimal. Namun demikian, Indonesia merupakan negara multi agama dan budaya sehingga terdapat komunitas-komunitas lain selain komonitas muslim yang selanjutnya disebut komonitas non-muslim. Komunitas non-muslim pada penelitian ini dipandang sebagai konsumen potensial sekaligus sebagai contoh kasus konsumen negara-negara non islam yang akan menjadi potensi pasar Indonesia apabila Produk pangan halal dikembangkan secara internasional. Generasi milenial adalah generasi yang menentukan masa depan dan wajah bisnis global. Populasi generasi milenial di dunia saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar jiwa. Sebanyak 86 persen tinggal di negara berkembang dan diperkirakan akan menguasai 50 persen dari total angkatan kerja pada 2020.Tujuan Jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi secara konseptual prediktor-prediktor yang berhubungan dengan niat beli Produk halal bagi konsumen non muslim pada kalangan millennial. Tujuan jangka pendek dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh laten variable sikap, Subjective norm dan perceived behavioural controls terhadap penerimaan produk halal pada konsumen non muslim pada kalangan millennial. Hasil penelitian niat Produk Halal pada Konsumen Non-Muslim Generasi Millenial di Kota Medan adalah Persepsi sikap berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk makanan halal. Persepsi norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk makanan halal dan Persepsi niat beli produk berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk makanan halal
HUBUNGAN ANTARA LUAS LAHAN, PRODUKSI, HARGA DITERIMA DAN SALURAN PEMASARAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) KECAMATAN RUNDING KABUPATEN ACEH SINGKIL rizal, said
Agriprimatech Vol. 2 No. 1 (2019): Agriprimatech
Publisher : Prodi Agribisnis Fakultas Agro Teknologi Universitas Prima Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Hubungan Antara Luas Lahan, Produksi, Harga Diterima dan Saluran Pemasaran kelapa sawit Di Desa Harapan Baru Kecamatan Runding Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan analisis sistem pemasaran, saluran pemasaran II lebih banyak digunakan. Namun perlu diketahui bahwa saluran pemasaran I lebih efisien dibandingkan saluran pemasaran lainnya. Saluran ini sebaiknya digunakan oleh petani di Desa Harapan Baru.Agen merupakan lembaga pemasaran yang melakukan fungsi pemasaran tertinggi yaitu 83% dari keseluruhan fungsi pemasaran. Terdapat hubungan sangat erat antara luas lahan terhadap keputusan penjualan, produksi terhadap keputusan penjualan dan harga diterima terhadap keputusan penjualan.
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI KELAPA SAWIT KECAMATAN PADANG TUALANG rizal, said
Agriprimatech Vol. 2 No. 2 (2019): Agriprimatech
Publisher : Prodi Agribisnis Fakultas Agro Teknologi Universitas Prima Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menghitung tingkat pendapatan usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode R/C. Analisis R/C merupakan perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya usahatani. Penelitian dilakukan di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan ini merupakan salah satu sentra produksi Tandan buah segar (TBS) di Kabupaten Langkat. Waktu pengambilan data dilaksanakan pada April 2017- Mei 2017. Lokasi penelitian ditentukan secara Purposive (sengaja). Jumlah responden 24 orang. R/C rata-rata dari petani Kelapa Sawit rakyat yang ada di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. sebesar 2.04. R/C tersebut menunjukkan bahwa setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh petani responden, akan memberikan penerimaan sebesar Rp2.04. R/C>1 mengindikasikan bahwa petani responden mengalami keuntungan rata-rata penerimaan tunai usahatani Kelapa Sawit Kabupaten Langkat sebesar Rp1.696.819 /ha/bulan maka dapat usahatani Kelapa sawit layak untuk dijalankan.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN E-COMMERCE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Rizal, Said; Matondang, Tua Marojahan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5763

Abstract

Penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban e-commerce dalam menghadapi tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Dengan melibatkan studi hukum yan g meliputi aspek-aspek seperti regulasi e-commerce, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab e-commerce dalam mencegah dan menanggapi tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan termasuk analisis dokumen hukum, studi kasus, dan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum, penyelenggara e-commerce, dan pihak berwenang dalam mengembangkan strategi penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi tantangan penipuan dalam e-commerce.
PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI AYAH BIOLOGIS MELALUI PENGADILAN Rizal, Said
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.5764

Abstract

Following the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning amendments and additions to Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, significant changes have been made to family law in Indonesia. These changes pertain specifically to the status of children born out of wedlock who may now be legitimized. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 declares and confirms that children born out of wedlock can now have civil relationships with their biological fathers akin to legitimate children, not only with their mothers and maternal families. Previously, children born out of wedlock only had civil relationships with their mothers and maternal families. To establish a civil relationship with a child born out of wedlock, the biological father must acknowledge paternity. In practice, the biological father can acknowledge paternity by petitioning the District Court, and the custody rights over the child born out of wedlock lie with the biological father. This can be substantiated through scientific and technological evidence or other legal evidence. The research conducted is of a normative legal nature, and the data analysis employs a qualitative descriptive method  
Analisis Normatif Terhadap Seojk No. 7/2025 Tentang Asuransi Kesehatan Berbasis Syariah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Nugraha, Muhammad Al haadi; Rizal, Said; Kurniawan, Ridha; Deva, Adam; Novrizal, Nanda; Marliana, Lenny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2572

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekaburan hukum dalam SEOJK Nomor 7/2025 terhadap penerapan asuransi kesehatan syariah dan merumuskan konstruksi normatif agar regulasi umum selaras dengan prinsip syariah, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kedudukan SEOJK No. 7/2025 dalam hierarki regulasi serta relevansinya terhadap prinsip hukum administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi kekaburan hukum (legal obscurity) akibat ketiadaan standar syariah dalam norma teknis, yang dapat melemahkan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Rekomendasi rekonstruktif yang ditawarkan meliputi penambahan lampiran teknis syariah, kewajiban audit independen, sanksi administratif khusus, kewajiban pengungkapan, serta mekanisme konsultasi publik. Harmonisasi ini diyakini mampu memperkuat legitimasi hukum, menjamin perlindungan konsumen syariah, meningkatkan efektivitas pengawasan OJK, dan mendukung perkembangan industri asuransi syariah dalam kerangka hukum administrasi negara
TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA PEMATANG JOHAR, KECAMATAN LABUAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO.112/PDT.G/2017/PN.LBP) Rizal, Said; Chayadi, Bobby; Fredorico, Lineus; Lase, Tania Novebriani
UNES Law Review Vol. 4 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i3.263

Abstract

The importance of soil for human life so it is not surprising if every human being wants to own or control it which results in the emergence of various land problems or land conflicts in Indonesia. Land grabbing cases that have occurred in Indonesia are not something new. The word sequestration itself can be interpreted as: the act of taking rights or property arbitrarily or with not heeding laws and regulations, such as occupying land or houses others, to which they are not entitled. Land grabbing action illegal is an act that is against the law under civil law. The objectives of this study are (1) How to regulate ownership disputes land based on the Civil Code Law, (2) What are the considerations? judges in land ownership disputes in PN No.112/Pdt.G/2017/PN Lbp. Normative juridical research is defined as research law that puts the law as a building system of norms. Sources of data used in this study sourced from primary data and secondary data. This study uses data collection techniques in the form of documentation studies by only analyzing written legal materials. Analysis the data in this study using data analysis research methods qualitative. The results of this study are, Dispute Arrangements Land Ownership Based on the Civil Code, for rights property is arranged in Article 16 of Law No. 5 of 1960 concerning The Basic Agrarian Law concerning hereditary rights, the strongest and most fulfilled and Article 1866 of the Civil Code as well as Article 23 and Article 24 of PP 24/1997 which regulates the proof of land rights for the purposes of registration of land rights. The judge's consideration in deciding that it is true that there has been land grabbing by the Defendant I over the land the inheritance of the plaintiff's parents is due to the evidence of an act, the act is against the law, there is a loss caused by actions taken and it has been proven that there has been a transfer of land rights.
OVERVIEW OF THE VALIDATION OF OUT OF WEDDED CHILDREN AS LEGITIMATE CHILDREN (STUDY OF DECISION NUMBER 175/PDT.P/2021/PN ARM) Rizal, Said; Suhunan Purba, Kevin; Fitriyani Pakpahan, Elvira
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 3 No. 8 (2024): July
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v3i8.2309

Abstract

This research contains a description of the ratification of extra-marital children as legal children. Recognition and ratification of extra-marital children often experience differences in their determination. The research method used by the author in writing this journal is normative legal research method, this legal research examines document studies using various secondary data, such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of scientists. Based on the results of the research, the Marriage Law does not regulate the recognition and validation of children, the Civil Code regulates recognition and validation while the Constitutional Court only focuses on the biological relationship between the child and the father. In the Determination of the Airmadidi District Court Number 175/Pdt.P/2021/PN Arm, the judge only looks at positive law without considering other aspects in the ratification of extra-marital children. This research is expected to contribute to the development of science, the author's achievement from this research is to produce scientific works in the form of theses, research journals, and as reference material for other writers in the future.
Legal Analysis of Investor Protection in Corporate Green Bond Issuance Pakpahan, Elvira Fitriyani; Heriyanti, Heriyanti; Tanjaya, Willy; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Rizal, Said; Leonard, Tommy
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The global climate crisis has driven countries, including Indonesia, to adopt sustainable financing mechanisms that channel capital into environmentally responsible projects. One prominent instrument is the green bond—debt securities issued by corporations or institutions to finance projects with measurable environmental benefits, such as renewable energy, sustainable transport, and climate change mitigation. In Indonesia, green bonds are regulated by the Financial Services Authority (OJK) through Regulation No. 60/POJK.04/2017, which sets administrative requirements for issuance. While this framework marks an important step, it remains inadequate to guarantee strong investor protection. Current provisions do not establish clear enforcement mechanisms or effective sanctions against fund misallocation or project deviation, leaving investors vulnerable to risks such as greenwashing. The absence of mandatory third-party verification and the lack of supporting jurisprudence further undermine transparency, accountability, and the legal standing of investors. This research analyzes the extent of legal protection for investors in Indonesian corporate green bond issuances and evaluates the adequacy of existing regulations. It also proposes reforms—such as mandatory independent verification, explicit liability provisions, and the integration of national standards—to enhance safeguards for investors and strengthen market credibility. In the context of global momentum toward ESG-based investment and Indonesia’s commitments under the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs), establishing a more comprehensive and enforceable legal framework is essential. Such a framework would not only ensure genuine environmental impact but also build investor confidence in Indonesia’s growing green finance market.
Co-Authors afrianti, Suratni Aisyah Aisyah Amalia, Reni Audrey, Fiona Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Chayadi, Bobby Deva, Adam Elvira Fitriyani Pakpahan Fatahillah Pakpahan, Emir Syarif Fredorico, Lineus Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Husen, Muhammad Nazim Kartina Pakpahan Lase, Tania Novebriani Leonard, Tommy Maganda, Edwin Marliana, Lenny Matondang, Tua Marojahan Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin Novrizal, Nanda Nugraha, Muhammad Al Haadi Ridha Kurniawan Roswita Sitompul, Roswita Suhunan Purba, Kevin Taib, Zulkifli Willy Tanjaya zulkifli, suhaila zulkifli