Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Agriprimatech Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Business, Law, and Education Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Indonesia Law Review (ILREV) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
rizal, said
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Rizal, Said; Lubis, Risky
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.1085

Abstract

Child adoption is a crucial aspect of Indonesia’s family law, offering a solution for couples unable to have children while ensuring protection and welfare for adopted children. Although regulated by various laws, adoption practices still face challenges—particularly in cases of annulment due to conflicts between adoptive parents and adopted children. However, no specific regulation governs the annulment process, creating legal uncertainty. This study uses a normative juridical method to analyze the legal aspects of adoption annulment in Indonesia, referencing cases such as Decision No. 31/Pdt.G/2022/PN.Njk. The findings show that judges base decisions on the best interests of the child. In this case, the annulment occurred when the child chose to return to biological parents, ending the civil relationship with the adoptive parents and restoring parental rights. The case highlights the urgent need for clearer regulations on adoption annulment.
Legal Position of Muhakkam Guardians in the Practice of Sirri Marriage in Aceh Rizal, Said; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Amalia, Reni; Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 1 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i1.9202

Abstract

The position of the guardian in marriage is the most important thing in marriage. Because its existence is the reason for the validity of a marriage. The guardians consist of the nasab guardian, the judge guardian (sultan), the muhakkam guardian, and the maula guardian. This research examines the dynamics of unregistered marriages in East Aceh Regency, which are related to who is the guardian in the marriage. How does the muhakkam guardian handle unregistered marriages? What is the legal position of muhakkam guardians as guardians of unregistered marriages? This research aims to answer the problems of muhakkam guardians. This research uses empirical legal methods with a field study approach. Data was obtained by collecting information from primary sources through interviews. The results of the research explain that: first, siri marriage through muhakkam guardians using a cultural approach and Islamic legal studies. Second, the legal position of muhakkam guardians is not regulated in Indonesian legislation, so it cannot be used as a legal basis for carrying out unregistered marriages. Muhakkam guardians tend to be used to legalize sirri marriages, which are very common among the people of East Aceh. Even though it is not recognized by the state, in practice, muhakkam guardians have religious legal power. Sociologically, the presence of muhakkam guardians increases the number of unregistered marriages among the people of East Aceh
NIAT BELI PRODUK HALAL PADA KONSUMEN NON-MUSLIM GENERASI MILLENIAL DI KOTA MEDAN: NIAT BELI PRODUK HALAL PADA KONSUMEN NON-MUSLIM GENERASI MILLENIAL DI KOTA MEDAN rizal, said
Agriprimatech Vol. 2 No. 2 (2019): Agriprimatech
Publisher : Prodi Agribisnis Fakultas Agro Teknologi Universitas Prima Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara komonnitas muslim terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Produk-produk agribisnis yang dikemas dalam konsep makanan halal menjadi salahsatu potensi besar untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi yang kuat. Baik pasar domestic maupun pasar internasional. Kebijakan produk halal telah dietapkan di Indonesia namun penerapannya dirasa belum maksimal. Namun demikian, Indonesia merupakan negara multi agama dan budaya sehingga terdapat komunitas-komunitas lain selain komonitas muslim yang selanjutnya disebut komonitas non-muslim. Komunitas non-muslim pada penelitian ini dipandang sebagai konsumen potensial sekaligus sebagai contoh kasus konsumen negara-negara non islam yang akan menjadi potensi pasar Indonesia apabila Produk pangan halal dikembangkan secara internasional. Generasi milenial adalah generasi yang menentukan masa depan dan wajah bisnis global. Populasi generasi milenial di dunia saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar jiwa. Sebanyak 86 persen tinggal di negara berkembang dan diperkirakan akan menguasai 50 persen dari total angkatan kerja pada 2020.Tujuan Jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi secara konseptual prediktor-prediktor yang berhubungan dengan niat beli Produk halal bagi konsumen non muslim pada kalangan millennial. Tujuan jangka pendek dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh laten variable sikap, Subjective norm dan perceived behavioural controls terhadap penerimaan produk halal pada konsumen non muslim pada kalangan millennial. Hasil penelitian niat Produk Halal pada Konsumen Non-Muslim Generasi Millenial di Kota Medan adalah Persepsi sikap berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk makanan halal. Persepsi norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk makanan halal dan Persepsi niat beli produk berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk makanan halal
HUBUNGAN ANTARA LUAS LAHAN, PRODUKSI, HARGA DITERIMA DAN SALURAN PEMASARAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) KECAMATAN RUNDING KABUPATEN ACEH SINGKIL rizal, said
Agriprimatech Vol. 2 No. 1 (2019): Agriprimatech
Publisher : Prodi Agribisnis Fakultas Agro Teknologi Universitas Prima Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Hubungan Antara Luas Lahan, Produksi, Harga Diterima dan Saluran Pemasaran kelapa sawit Di Desa Harapan Baru Kecamatan Runding Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan analisis sistem pemasaran, saluran pemasaran II lebih banyak digunakan. Namun perlu diketahui bahwa saluran pemasaran I lebih efisien dibandingkan saluran pemasaran lainnya. Saluran ini sebaiknya digunakan oleh petani di Desa Harapan Baru.Agen merupakan lembaga pemasaran yang melakukan fungsi pemasaran tertinggi yaitu 83% dari keseluruhan fungsi pemasaran. Terdapat hubungan sangat erat antara luas lahan terhadap keputusan penjualan, produksi terhadap keputusan penjualan dan harga diterima terhadap keputusan penjualan.
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI KELAPA SAWIT KECAMATAN PADANG TUALANG rizal, said
Agriprimatech Vol. 2 No. 2 (2019): Agriprimatech
Publisher : Prodi Agribisnis Fakultas Agro Teknologi Universitas Prima Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menghitung tingkat pendapatan usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode R/C. Analisis R/C merupakan perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya usahatani. Penelitian dilakukan di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan ini merupakan salah satu sentra produksi Tandan buah segar (TBS) di Kabupaten Langkat. Waktu pengambilan data dilaksanakan pada April 2017- Mei 2017. Lokasi penelitian ditentukan secara Purposive (sengaja). Jumlah responden 24 orang. R/C rata-rata dari petani Kelapa Sawit rakyat yang ada di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. sebesar 2.04. R/C tersebut menunjukkan bahwa setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh petani responden, akan memberikan penerimaan sebesar Rp2.04. R/C>1 mengindikasikan bahwa petani responden mengalami keuntungan rata-rata penerimaan tunai usahatani Kelapa Sawit Kabupaten Langkat sebesar Rp1.696.819 /ha/bulan maka dapat usahatani Kelapa sawit layak untuk dijalankan.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN E-COMMERCE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Rizal, Said; Matondang, Tua Marojahan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5763

Abstract

Penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban e-commerce dalam menghadapi tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Dengan melibatkan studi hukum yan g meliputi aspek-aspek seperti regulasi e-commerce, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab e-commerce dalam mencegah dan menanggapi tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan termasuk analisis dokumen hukum, studi kasus, dan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum, penyelenggara e-commerce, dan pihak berwenang dalam mengembangkan strategi penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi tantangan penipuan dalam e-commerce.
PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI AYAH BIOLOGIS MELALUI PENGADILAN Rizal, Said
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.5764

Abstract

Following the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning amendments and additions to Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, significant changes have been made to family law in Indonesia. These changes pertain specifically to the status of children born out of wedlock who may now be legitimized. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 declares and confirms that children born out of wedlock can now have civil relationships with their biological fathers akin to legitimate children, not only with their mothers and maternal families. Previously, children born out of wedlock only had civil relationships with their mothers and maternal families. To establish a civil relationship with a child born out of wedlock, the biological father must acknowledge paternity. In practice, the biological father can acknowledge paternity by petitioning the District Court, and the custody rights over the child born out of wedlock lie with the biological father. This can be substantiated through scientific and technological evidence or other legal evidence. The research conducted is of a normative legal nature, and the data analysis employs a qualitative descriptive method  
Analisis Normatif Terhadap Seojk No. 7/2025 Tentang Asuransi Kesehatan Berbasis Syariah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Nugraha, Muhammad Al haadi; Rizal, Said; Kurniawan, Ridha; Deva, Adam; Novrizal, Nanda; Marliana, Lenny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2572

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekaburan hukum dalam SEOJK Nomor 7/2025 terhadap penerapan asuransi kesehatan syariah dan merumuskan konstruksi normatif agar regulasi umum selaras dengan prinsip syariah, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kedudukan SEOJK No. 7/2025 dalam hierarki regulasi serta relevansinya terhadap prinsip hukum administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi kekaburan hukum (legal obscurity) akibat ketiadaan standar syariah dalam norma teknis, yang dapat melemahkan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Rekomendasi rekonstruktif yang ditawarkan meliputi penambahan lampiran teknis syariah, kewajiban audit independen, sanksi administratif khusus, kewajiban pengungkapan, serta mekanisme konsultasi publik. Harmonisasi ini diyakini mampu memperkuat legitimasi hukum, menjamin perlindungan konsumen syariah, meningkatkan efektivitas pengawasan OJK, dan mendukung perkembangan industri asuransi syariah dalam kerangka hukum administrasi negara
TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA PEMATANG JOHAR, KECAMATAN LABUAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO.112/PDT.G/2017/PN.LBP) Rizal, Said; Chayadi, Bobby; Fredorico, Lineus; Lase, Tania Novebriani
UNES Law Review Vol. 4 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i3.263

Abstract

The importance of soil for human life so it is not surprising if every human being wants to own or control it which results in the emergence of various land problems or land conflicts in Indonesia. Land grabbing cases that have occurred in Indonesia are not something new. The word sequestration itself can be interpreted as: the act of taking rights or property arbitrarily or with not heeding laws and regulations, such as occupying land or houses others, to which they are not entitled. Land grabbing action illegal is an act that is against the law under civil law. The objectives of this study are (1) How to regulate ownership disputes land based on the Civil Code Law, (2) What are the considerations? judges in land ownership disputes in PN No.112/Pdt.G/2017/PN Lbp. Normative juridical research is defined as research law that puts the law as a building system of norms. Sources of data used in this study sourced from primary data and secondary data. This study uses data collection techniques in the form of documentation studies by only analyzing written legal materials. Analysis the data in this study using data analysis research methods qualitative. The results of this study are, Dispute Arrangements Land Ownership Based on the Civil Code, for rights property is arranged in Article 16 of Law No. 5 of 1960 concerning The Basic Agrarian Law concerning hereditary rights, the strongest and most fulfilled and Article 1866 of the Civil Code as well as Article 23 and Article 24 of PP 24/1997 which regulates the proof of land rights for the purposes of registration of land rights. The judge's consideration in deciding that it is true that there has been land grabbing by the Defendant I over the land the inheritance of the plaintiff's parents is due to the evidence of an act, the act is against the law, there is a loss caused by actions taken and it has been proven that there has been a transfer of land rights.
The Validity Of Wali Muhakkam In The Practice Of Unregister Marriages And Legal Consequences At East Aceh Regency Rizal, Said; -, Pagar; Fuad, Zainul
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3008

Abstract

This study aims to determine and analyze the process of unregistered marriage through the guardian of Muhakkam. This study uses an empirical juridical method with a statutory and socio-legal approach. The results of this study indicate that the unregister marriage process carried out by the people in East Aceh by the guardian of Muhakkam still follows the understanding of the tengku and ulama but is not in accordance with the Marriage Act. Marriage without legal evidence and registration at the KUA can bring harm. There are several factors that influence the practice of unregistered marriages, including economic factors, not getting parental approval, low levels of education, lack of understanding and awareness of the importance of registering marriages, the absence of sanctions for perpetrators of unregistered marriages, and problems with polygamy permits
Co-Authors -, Pagar afrianti, Suratni Aisyah Aisyah Amalia, Reni Audrey, Fiona Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Chayadi, Bobby Deva, Adam Elvira Fitriyani Pakpahan Fatahillah Pakpahan, Emir Syarif Fredorico, Lineus Fuad, Zainul Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Husen, Muhammad Nazim Kartina Pakpahan Lase, Tania Novebriani Leonard, Tommy Lubis, Risky Maganda, Edwin Marliana, Lenny Matondang, Tua Marojahan Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin Novrizal, Nanda Nugraha, Muhammad Al Haadi Ridha Kurniawan Roswita Sitompul, Roswita Suhunan Purba, Kevin Sundari Taib, Zulkifli Theransq, Aurelleya Willy Tanjaya zulkifli, suhaila zulkifli